Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

CRIMINAL EVIDENCE AUCTION SYSTEM AT THE ACEH BESAR DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE BASED ON ISLAMIC LAW’S PERSPECTIVE Putri Raihan Wirda; Rahmad Efendy Al Amin Siregar; Azka Amalia Jihad
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2025): FORTHCOMING DECEMBER 2025
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to analyze the suitability of the Aceh Besar District Attorney's Office's practice of auctioning evidence of criminal acts by the principles contained in the bai' muzayadah contract. This study employs a qualitative approach with a descriptive analysis method, as well as an empirical juridical approach, to evaluate the implementation of positive law and Sharia norms in the context of auctions. The results of the study indicate that the auction mechanism applied, including the open bidding-based e-auction system, generally reflects the principles of justice, openness, and transparency that are the basis for the validity of the bai' muzayadah contract. However, there are still challenges, such as unclear ownership documents for confiscated goods and determining limit prices that have the potential to cause elements of gharar. Essentially, the implementation of this auction can be considered valid under both Islamic law and positive law and contributes to the restoration of the economic value of confiscated goods and their utilization for the public good. The auction of evidence by the Aceh Besar District Attorney's Office has great potential to support the integration of sharia values ​​ in the sustainable governance of public assets.
Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Di Aceh Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Rukniza; Fahmi, Chairul; Jihad, Azka Amalia
As-Siyadah Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i2.7467

Abstract

Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000. Bisnis Syariah seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan harus diawasi melalui mekanisme yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artikel ini membahas peran, tanggungjawab dan hambatan Dewan Pengawas Syariah di Aceh terhadap pengawasan Lembaga Bisnis Syariah berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder didapati penulis melalui wawancara bersama pihak yang bersangkutan dan sejumlah perundang-undangan dan aturan yang berlaku, Berdasarkan hasil penelitian, peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Aceh belum berjalan secara efektif. Terdapat sejumlah hambatan yang menghambat pelaksanaan fungsi DPS, padahal setiap lembaga perbankan dan usaha berbasis syariah diwajibkan untuk membentuk DPS. Secara umum, DPS memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta melakukan pengawasan agar seluruh aktivitas lembaga keuangan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan peran DPS di Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ideal, mengingat masih adanya hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.