Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.75
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Sains dan Teknologi NOMOI Law Review Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Hukum Lex Generalis POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Innovative: Journal Of Social Science Research Algebra
Yati Sharfina Desiandri
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

 1 
KETERKAITAN HAM DENGAN DEMOKRASI DALAM SISTEM HTN DI INDONESIA Very Irawan; Yati Sharfina Desiandri
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 1 (2024): February 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i1.1721

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah suatu hak fundemental yang dimiliki manusia yang merekat pada seseorang dari lahir, HAM tersebut juga tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya selain itu untuk kehormatan, HAM juga harus dihargai, dipelihara, dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang. Dalam  konstitusi    ditegaskan  bahwa  negara  Indonesia adalah  negara  hukum (Rechtsstaat), bukan  negara  kekuasaan (Machtsstaat).   Di   dalamnya   terkandung   pengertian   adanya pengakuan  terhadap  prinsip  supremasi  hukum  dan  konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem  konstitusional  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar, adanya  prinsip  peradilan  yang  bebasdan  tidak  memihak  yang menjamin  persamaan  setiap  warga  negara  dalam  hukum,  serta menjamin    keadilan    bagi    setiap    orang    termasuk    terhadap penyalahgunaan  wewenang  oleh  pihak  yang  berkuasa, Negara yang berdemokrasi, implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai.
PERSPEKTIF HAK ATAS RASA AMAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Lidya Pratiwi; Yati Sharfina Desiandri
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 1 (2024): February 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i1.1677

Abstract

Abstract: Human Rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gift which must be respected, upheld and protected by the legal state, the Government, and every person for the sake of honor and protection of human dignity. The right to a sense of security is regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights from Articles 28-35. The research method used in this article is normative, namely legal research carried out by examining library materials, with a focus on the legislative approach, namely by examining all statutory regulations. This article is descriptive with the main data source being secondary data. The data obtained is sorted into one pattern, category and basic description. So conclusions can be drawn using qualitative analysis. A series of laws that regulate many things regarding the importance of security which emphasizes that guaranteed protection from the threat of fear of doing or not doing something which is a human right, guaranteed protection from torture or treatment that degrades human dignity, and guaranteed safety to be free from treatment discriminatory on any basis. Keywords: Human Rights, Right to Feeling Safe Abstrak: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak atas rasa aman diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dari Pasal 28-35. Metode penelitian dalam artikel ini yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan. Artikel ini adalah deskriptip dengan sumber data utama berupa data sekunder. Data yang diperoleh diurutkan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil kesimpulannya dengan menggunakan analisis kualitatif. Serangkaian Undang-Undang yang mengatur banyak hal akan pentingnnya sebuah keamanan yang menegaskan bahwa terjaminnya perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, terjaminnya perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta terjaminnya keselamatan untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Rasa Aman 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN DALAM KONSEP HAK ASASI MANUSIA Maulida Rahmah; Yati Sharfina Desiandri
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 1 (2024): February 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i1.1678

Abstract

Abstract: In the command of the Prelude of the 1945 Constitution, the Public authority has a commitment to propel the overall government assistance, teach the country's life. For this situation, the arrangement of wellbeing administrations is one type of government assistance that can be delighted in by the local area. Besides the fact that it spins around the commitments of the public authority, the arrangement of wellbeing administrations is one type of the idea of Common freedoms, all the more unequivocally the Second Era Basic liberties that arose in the nineteenth century which around then neediness and double-dealing were limitless, as an agreement the right to wellbeing was remembered for one of the Basic freedoms that should be safeguarded. Providing health services is a form of facilitating human rights in a country. Providing health services for the community is an obligation for a country which is a mandate from the opening of the 1945 Constitution and the national goals of the Indonesian state. keywords: health services, social security, HAM. Abstrak: Dalam amanat Pendahuluan UUD 1945, Kekuasaan Umum mempunyai komitmen untuk menggerakkan bantuan pemerintah secara menyeluruh, mencerdaskan kehidupan negara. Untuk itu, penyediaan layanan kesejahteraan merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah yang dapat dinikmati oleh daerah setempat. Selain berputar di sekitar komitmen otoritas publik, pengaturan administrasi kesejahteraan adalah salah satu jenis gagasan Kebebasan Umum, terlebih lagi Kebebasan Dasar Era Kedua yang muncul pada abad ke-19 yang pada saat itu merupakan kebutuhan dan kemelaratan ganda, transaksi tidak terbatas, karena perjanjian hak atas kesejahteraan dikenang sebagai salah satu kebebasan Dasar yang harus dijaga. penyediaan pelayanan kesehatan merupakan bentuk terwujudnya fasilitasi dalam hal Hak Asasi Manusia dalam suatu negara. penyediaan layanan kesehatan untuk masyarakat merupakan kewajiban bagi suatu negara yang merupakan amanat dari pembukaan UUD 1945 serta tujuan nasional negara Indonesia. Kata kunci: pelayanan kesehatan, jaminan sosial, HAM
EKSISTENSI HAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA Muhammad Khoir Simamora; Yati Sharfina Desiandri
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 1 (2024): February 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i1.1712

Abstract

Konstitusi lahir dari adanya kontrak sosial atau general egreement antara segenap rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan dan pemerintah selaku pelaksana konstitusi, terkait mekanisme yang diidealkan oleh sebuah negara. Konstitusi tersebut digunakan warga negara untuk mengatur segala kepentingan mereka bersama agar dapat dilindungi. Adapun kepentingan yang paling fundamental dari setiap warga negara yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi salah satu bagian sentral di dalam konstitusi. HAM secara singkat dapat dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya: pertama, generasi pertama HAM yang menyangkut masalah hak-hak sipil dan politik, kedua mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan ketiga mewakili hak persamaan. Dalam hal ini, konstitusi tidak hanya sebatas memberikan jaminan dan perlindungan di atas kertas saja, melainkan wajib memberikan kepastian berbagai nilai dan norma yang dijadikan landasan oleh lembaga peradilan dan pemerintah untuk memberika keadilan seadil adilnya sesuai dengan prikemausian dan priketuhanan.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI HUKUMAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm) Simanjuntak, Novita Sari Ayu; Marlina, Marlina; Desiandri, Yati Sharfina
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4259

Abstract

Abstract:Handlingofsexualviolenceagainstchildren in thecriminallawsystemstilltendstohighlightthecrimefromtheperspectiveoftheperpetrator. Ofcourse, itis not balancediftheperspectiveofthechild as a victimisignored. The Indonesian government has imposedchemicalcastration as a breakthrough in minimizingtheincreasing level ofsexualviolenceagainstchildren. Basedontheprovisionsof Law Number. 17 of 2016 concerningtheprotectionofchildren in theimplementationofchemicalcastration, doctors are mandatedtocarryoutchemicalcastrationontheperpetrators. Thisraisesproblemsrelatedtoaspectsof human rightsandmedicalethics. ThiscanbeseenfromDecisionNumber. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjmwhichsentencedthedefendanttoadditionalchemicalcastration. The resultsofthe study onDecisionNumber. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm. The judgestatedthatthedefendantwasproventohavecommittedsexualviolenceagainst a 13-year-old childvictim, thedefendant as aneducator. However, theadditionalpunishmentimposedonthedefendant in theformofchemicalcastrationisconsideredcontroversial, whichincreasesthepunishmentfortheperpetrator. The ambiguity in thetechnicalimplementation, thepotentialforchanges in theperpetrator'sconditionduringdetention, theunpreparednessoftheimplementinginstitution, andethicalconflictswithmedicalpersonnel. Thiscausestheriskof legal uncertaintyandpotential human rightsviolationsfortheperpetrator, whoserightsmuststillbeprotectedduringthe legal process in implementingsanctions. Withoutignoringtheprinciplesofjusticeandhumanity in implementingthechemicalcastrationpunishment.  Keyword:Sexual Violence, Children, Punishment, Chemical Castration  Abstrak: Penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana masih cenderung menyoroti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja tidak seimbang jika sudut pandang terhadap anak sebagai korban diabaikan. Pemerintah Indonesia memberlakukan hukuman kebiri kimia sebagai trobosan dalam meminimalisir tingkat kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat. Berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia memberikan amanat dokter untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia kepada pelaku. Menimbulkan problematika terkait aspek hak asasi manusia dan etika kedokteran. Dapat dilihat dari Putusan Nomor. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm yang menjatuhkan terdakwa hukuman tambahan kebiri kimia. Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban 13 tahun, terdakwa sebagai tenaga pendidik. Namun hukuman tambahan yang dijatuhi kepada terdakwa berupa kebiri kimia dianggap kontroversi yang memperberat hukuman bagi pelaku.Ketidakjelasan dalam teknis pelaksanaan, potensi perubahan kondisi pelaku selama masa tahanan, ketidaksiapan institusi pelaksana, serta konflik etika dengan tenaga medis. Hal ini menyebabkan risiko ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak asasi manusia bagi pelaku, yang tetap harus dilindungi hak-haknya selama proses hukum dalam pelaksanaa sanksi. Tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam menerapkan hukuman kebiri kimia tersebut.  Kata kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Hukuman, Kebiri Kimia
Co-Authors Amin Sinaga, Harun Arifiyanto, Joiverdia Berutu, Riski Pardinata Darmawansyah Sihombing, Rizky Dasyah, Faisal Devi Azwar, T. Keizerina Edi Yunara Edy Ikhsan Feni, Evita indriani, dice Lidya Pratiwi Lubis, Usman Usman M. Wau, Hilbertus Sumplisius Madiasa Ablisar Manalu, Iwandi Agung Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Maulida Rahmah Mikha Gusta, Yohana Serevina Muhammad Khoir Simamora Pane, Anggina Putri Pasaribu, Davin Hansel Prayudati, Yulia Martha Putri Rumondang Siagian Rosmalinda, Rosmalinda Sahida Ayu Fajjari Saragih, Geofani Milthree Sari, Tika Puspita Sembiring, Petricia Br Siagian, Putri Rumondang Simanjuntak, Novita Sari Ayu Siti Khairunnissa Solly Aryza Susi Indriani Syam, Farhans Mahendra T. Keizerina Devi Azwar Trisna, Wessy Utari Maharany Barus Very Irawan Wahyuni, Rizki