Claim Missing Document
Check
Articles

Insights into National Park Governance based on Global Research Trends: A Lesson for Indonesia Syaprianto, Syaprianto; Fisdian Adni, Dita; Baharuddin, Tawakkal
Policy & Governance Review Vol 8 No 1 (2024): January
Publisher : Indonesian Association for Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/pgr.v8i1.911

Abstract

National park governance is urgent in preserving the broadness of biodiversity, nature conservation, and supporting the lives of local communities, demanding a sustainable approach based on global knowledge. This research uses bibliometric analysis to get an idea of global research trends on national park governance and take lessons that can be used in Indonesia. This study maximizes the bibliometric analysis approach with Scopus data sources. Analysis tools are also maximized, namely Nvivo 12 Plus and Vosviewer. The main findings of this research indicate that, through global research trends, national park governance needs to be studied in future research. The tendency of use of the term in biodiversity, nature conservation, conservation management, environmental management, and community participation proved this. Understanding this issue helps create possible governance means more effectively and sustainably, which can be an idea for Indonesia. Findings from global research also provide lessons for Indonesia: They tend to encourage adopting the principle, such as adaptive and collaborative governance in addressing these complex challenges. It can flow on the resolution of conflicts, the involvement of local communities, conservation goals, protection for the environment, the empowerment of indigenous communities, policy changes for and participatory bureaucracy, and satisfying local needs and conservation.
Enhancing e-government in digital transformation: integrating archive management and digital solutions in Pekanbaru, Indonesia Rahman, Khairul; Adni, Dita Fisdian; Nasution, M Ari Tri Putra
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v14i2.12374

Abstract

Efficient and modern archive management is very important in this digital era, especially at the local government level. In this context, this study explores the urgency of archive management using the Integrated Dynamic Archival Information System (SRIKANDI) approach in the Pekanbaru City Government. The research method used is qualitative, with data sources from interviews, documentation, and observation and analysis using the NVivo 12 Plus software. The study's results identified challenges to SRIKANDI implementation, including inadequate technological infrastructure, the need for skilled human resources in information technology, attention to data security, changes in organizational culture, and ongoing technical support. Based on these findings, policy recommendations have been made, including investments in technology infrastructure, human resource training and development, strict data protection, and changes in organizational culture. This research has positive implications for archive management, increasing efficiency and accountability in Pekanbaru. This research provides insights for other city governments wishing to undertake similar digital transformations in electronic-based archives management
Mapping Barriers to the Implementation of Public Policy Oversight Functions by the DPRD in Dumai City Hidayati, Hidayati; Nazir, Yendri; Adni, Dita Fisdian
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 1 (2024): JGLP, MEI 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i1.995

Abstract

This study aims to identify the main obstacles faced by the Dumai City Regional People's Representative Council (DPRD) in its supervisory function over public policy-making at the regional level. The research method used was secondary data analysis and a survey of members of the Dumai City DPRD. The findings show that the DPRD faces several monitoring obstacles, including dependence on local government, an imbalance of political power, limited resources, limited access to information, and a need for more awareness and skills in carrying out supervision. These findings imply the need for strategic action to minimize dependence on local governments, strengthen legislative control, more adequate resource allocation, and increase information disclosure and training for DPRD members. By overcoming these obstacles, the Dumai City DPRD can carry out its oversight role more effectively and contribute to good governance at the regional level.
INOVASI PELAYANAN PEMERINTAH NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN Yuza, Ahmad Fitra; Adni, Dita Fisdian; Saleh, Asri Muhammad
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 6 No. 3 (2022): Penguatan Kompetensi, Pendidikan, dan Pemberdayaan untuk Mendorong Kemandirian
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v6i3.1169

Abstract

Terdapat beberapa kendala dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di lokasi mitra yaitu Kantor Walikota Nagari Painan Timur Painan. Pertama, belum adanya inovasi yang dilakukan Pemerintah Nagari dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan selanjutnya adalah pandemi Covid-19 yang masih ada, sehingga masih riskan bagi masyarakat untuk datang ke Kantor Wali Kota Nagari untuk mendapatkan pelayanan. Melihat dari permasalahan tersebut, maka dalam kegiatan pengabdian ini perlu memberikan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Metode pengabdian dilakukan oleh mitra penyuluhan yaitu Pemerintah Nagari Painan Timur Painan selama 1 hari. Hasil penyuluhan adalah mitra memahami pentingnya inovasi pelayanan di lingkungan Kantor Wali Nagari. Selain itu, mitra memahami cara membuat inovasi layanan sederhana menggunakan WhatsApp dan media email. Tindak lanjut dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya kesepakatan kerjasama antara Prodi Ilmu Pemerintahan dengan Pemerintah Nagari Painan Timur Painan.
Penerapan Agile Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Aryen, Pitri; Adni, Dita Fisdian
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 1 Januari 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.25467

Abstract

Agile Governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhkan masyarakat. Prinsip Agile Governance ini dapat diterapkan dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Agile Governance di Kantor Camat Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam peneliti ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Agile Governance termasuk Good Enough Governance, Business Driven, Human Focused, Based on Quick Wins, Systematic and Adaptive Approach, dan Simple Design and Continuous Refinement belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang kurang memadai seperti komputer, print dan akses internet, serta pemahaman pegawai terhadap prinsip pelayanan berbasis Agile yang masih terbatas. Meskipun demikian, kantor kecamatan telah berupaya meningkatkan responsivitas pelayanan dengan memperbaiki sistem administrasi dan mengoptimalkan prosedur kerja.
PEMBANGUNAN DESA MELALUI BUDAYA LITERASI DIPERPUSTAKAAN GRAHA AKSARA DESA RESAM LAPIS KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS Septa Juliana septa; Dita Fisdian Adni; Andriyus
Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): April 2023 Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/hawajppm.v1i1.7

Abstract

Pegabdian ini dengan judul “Pembanguanan Desa Melalui budaya Literasi Diperpustakaan Graha Aksara Desa Resam Lapis Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis” Pengabdian ini dilakuakan dengan tujuan untuk pembangunan Pustaka Desa melalui budaya literasi kepada masyarakat desa Resam lapis dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pemanfaatan Pustaka desa serta memberikan bantuan buku bacaan kepada pustaka desa tersebut. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini melalui lima tahapan, yaitu tahapan observasi, pembuatan proposal, pelaksanaan kegiatan pengabdian, pembuatan laporan akhir pengabdian dan membuat artikel. Hasil nya adalah setelah dilaksanakan pengabdian dalam bentuk sosialisasi dan penyerahan buku bacaan anak-anak Untuk mengatasi masalah mitra mengenai fasilitas yang dibutuhkan dalam membangun desa melalui  budaya literasi diperpustakaan maka diberikan fasilitas yang dibutuhkan seperti menambahkan buku-buku bacaan untuk anak-anak berjumlah lima puluhdua buku
Socioeconomic Inequality and Judicial Disparities In Drug Sentencing: A Mixed-Methods Study on Rehabilitation vs Imprisonment In Indonesia Kasmanto Rinaldi; Heni Susanti; Suyatno Ladiqi; Dita Fisdian Adni
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v4i1.87

Abstract

Drug-related arrests in Indonesia frequently result in disparate legal outcomes influenced by extralegal determinants, raising concerns about fairness and consistency within the national drug policy framework. This study examines the factors shaping judicial decisions between rehabilitation and imprisonment within the Indonesian legal system. Employing a mixed-methods design, the research integrates quantitative analysis of secondary data derived from judicial decisions and reports of the National Narcotics Agency (BNN) covering the period 2019–2024, with qualitative insights obtained through in-depth interviews, analyzed using NVivo 12. The analysis is grounded in critical criminology and Islamic legal principles, particularly maqāṣid al-sharī‘ah. Within this framework, “systemic bias” is operationalized as patterned disparities in sentencing outcomes associated with extralegal factors, including socioeconomic status and drug type. The findings indicate that individuals from lower socioeconomic backgrounds and those involved with synthetic drugs are significantly more likely to receive custodial sentences, whereas defendants from higher socioeconomic groups or associated with traditional substances are more frequently directed toward rehabilitation programs. These disparities reflect structural inequalities that undermine both legal rationality and the normative objectives of justice, including the protection of life, intellect, and social welfare as emphasized in maqāṣid al-sharī‘ah. To address these issues, the study advocates for comprehensive legal reforms, including the standardization of sentencing guidelines, expanded access to rehabilitation services, strengthened inter-agency coordination, and a shift toward a harm-reduction approach to promote a more equitable system of drug law enforcement in Indonesia.
KOLABORASI PENGABDIAN INTERNASIONAL: EDUKASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PARTISIPASI POLITIK MELALUI PENDEKATAN THEORY OF PlANNED BEHAVIOR DI KAMPUNG TOK MENG NEGARA BAGIAN TERENGGANU MALAYSIA Panca Setyo Prihatin; Normala Binti Riza; Satrio Abdillah; Dita Fisdian Adni
Jurnal Pengabdian Masyarakat : BAKTI KITA Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember - April
Publisher : LPPM Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/baktikita.v6i1.9009

Abstract

This service activity aims to provide education regarding the use of the theory of planned behavior in mainstreaming gender in political participation in Kampung Tok Meng, Terengganu Darul Iman State, Malaysia, and to increase public knowledge and understanding about women's participation in politics. The method for implementing this service uses counseling, which includes planning, implementation, and monitoring with partners from Universiti Sultan Zainal Abidin. The evaluation instrument for this activity is a questionnaire, which is then analyzed descriptively. The results of this service show that public knowledge and understanding of women's participation in politics has finally increased. Through this activity, we can improve the awareness, motivation, and ability of women in Kampung Tok Meng to participate more actively in politics, and of course, in the end, they can apply the theory of planned behavior in gender mainstreaming to women's political participation in Kampung Tok Meng, Terengganu, Malaysia.
PENERAPAN AGILE GOVERNANCE OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK Vivi Tria Utami; Dita Fisdian Adni
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3819

Abstract

Agile Governance merupakan pendekatan tata kelola yang berlandaskan pada fleksibelitas, kolaboratif, responsivitas, dan juga kemampuan beradaptasi pada perubahan kebutuhan masyarakat. Prinsip agile ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Agile Governance oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data ini adalah melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip agile governance seperti adaptif, responsif, kolaboratif dan juga fleksibel sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal dan masih terdapat kendala dalam penerapannya. Hambatan utama dalam penerapan penelitian ini yaitu prosedur yang bersifat kaku, keterbatasan sumber daya manusia, dan juga keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau sudah berupaya meningkatkan prinsip agile ini dengan adanya Respon Cepat Ombudsman dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau saat laporan dalam keadaan darurat.
Pengadopsian Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh Kelurahan Bumi Ayu Dita Fisdian Adni; Satrio Abdillah; Yulia Herawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 5, No 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/baktiku.v5i1.6209

Abstract

Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) and Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) is a predicate given to units/work units in Local Government with as low as echelon III that perform service functions. The term WBK or WBBM is not wrong if it is adopted by government units / work units in echelon IV, namely Urban Village because Urban Village is a work unit that also provides services to the community. In the adoption of WBK and WBBK independently in Bumi Ayu Urban Village, Dumai subdistrict, Dumai city, there are several problems. The first is that almost all employees and office holders in Bumi Ayu Urban Village do not understand the meaning of WBK or WBBM. The next problem is the service mechanism that does not meet the standards of WBK and WBBM. The method used in this community service is to provide counseling and assistance to the Bumi Ayu Urban Village government apparatus. It can be concluded that counseling and assistance on the adoption of WBK and WBBM in Bumi Ayu Urban Village in an effort to improve services to the community runs successfully and smoothly and Bumi Ayu Urban Village officials increasingly understand the importance of the predicate of WBK and WBBM.