Articles
<![CDATA[Sengketa Pajak dalam Perspektif Pemeriksa Pajak (Sebuah Studi Fenomenologi) ]]>
<![CDATA[Tendi Wahyudi]]>;
<![CDATA[Unti Ludigdo]]>;
<![CDATA[Ali Djamhuri]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen Vol. 2 No. 3 (2017): Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33795/jraam.v2i3.190
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mengeksplorasi maknamakna baru tentang sengketa pajak dari perspektif pihak yang terlibat langsung yaitu Pemeriksa Pajak. Fenomenologi digunakan sebagai metode penelitian untuk mengeksplorasi makna tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa esensi makna sengketa pajak dari perspektif Pemeriksa Pajak merupakan"negosiasi yang belum tuntas”. "Negosiasi" tersebut menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk upaya memperoleh "kesepakatan". Bukan hanya tampak dalam bentuk perbedaan pendapat yang bersifat “material” maupun “formal” perpajakan saja, melainkan juga hadir dalam wujud pertimbangan rasional untung-rugi serta upaya memperjuangkan prinsip “keadilan”.]]>
<![CDATA[Haruskah Start-Up Mengaplikasikan Pelaporan Keuangan dan Perpajakan? ]]>
<![CDATA[Unti Ludigdo]]>;
<![CDATA[Ayu Fury Puspita]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) SPECIAL ISSUE ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Utility Project Solution ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banyaknya start-up yang terus tumbuh dan berkembang di Indonesia serta meningkatnya jumlah startup baru yang berdiri setiap tahunnya membuat pelaporan keuangan dan perpajakan menjadi hal yang penting bagi startup demi kelangsungan hidupnya. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku membuat pihak manajemen lebih tepat dalam mengambil sebuah keputusan bisnis. Namun, dalam penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, khususnya startup yang masih baru berdiri, masih banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangannya. Dengan adanya masalah tersebut membuat pihak akademisi memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat dengan memberikan beberapa pelatihan. Bentuk pelatihan yang akan dilakukan oleh Dosen Departemen Akuntansi Universitas Brawijaya adalah berupa pengabdian masyarakat dengan melakukan pelatihan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan kepada peserta berupa penyampaian materi dan diskusi dengan peserta. Luaran pengabdian ini adalah KI, Jurnal Ilmiah SINTA/ Jurnal LPPM, Sertifikat dan Bukti Presentasi Seminar Nasional, Publikasi Media Masa (cetak atau online) dan Modul.]]>
<![CDATA[Preparation Of Financial Reports And Fulfillment Of Obligations And Taxes Of Village Owned Enterprises (BUMDES) ]]>
<![CDATA[Ludigdo, Unti]]>;
<![CDATA[Puspita, Ayu Fury]]>;
<![CDATA[Damayanti, Made Tara]]>;
<![CDATA[Lase, Maria Inggried Soinia]]>;
<![CDATA[Mufid, Muhammad Farras]]>
<![CDATA[ JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha Vol. 15 No. 02 (2024): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jimat.v15i02.76174
<![CDATA[BUMDes or Village-Owned Enterprises are business entities originating from Village assets which are separated to manage assets, services, and other businesses for the greatest welfare of the Village community. BUMDes was formed in order to help villages increase village original income, through the Regulation of the Minister of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration Number 4 of 2015 concerning the Establishment, Management and Management, and Dissolution of Village-Owned Enterprises in which there is an explanation that the village government can establish BUMDes. According to Article 12 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 4 of 2014 that the BUMDes Operational Implementer is required to make Financial Reports of all business units every month as an accountability to the Village Government. So far, BUMDes managers have routinely reported as a form of their accountability. However, these financial reports are often not in accordance with what has been used as the proper standard for the Financial Reporting Guidelines/Accounting Standards. Therefore, it is necessary to hold socialization regarding the preparation of BUMDes financial and tax reports. This community service was carried out to 30 BUMDes in Junrejo District. The results showed that more than 40% of the participants felt helped by the event with this theme.]]>
<![CDATA[Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan: Studi Konstruksi Sosial atas Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan ]]>
<![CDATA[Handayani, Fidyah Yuniarti]]>;
<![CDATA[Ludigdo, Unti]]>;
<![CDATA[Maksum, Ali]]>
<![CDATA[ Brawijaya Journal of Social Science Vol. 3 No. 2 (2024): Gender Equality and Democratic Governance ]]>
Publisher : <![CDATA[Sociology Department, Brawijaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.bjss.2024.003.02.2
<![CDATA[Kepemimpinan merupakan pemegang peran yang sangat penting dalam kemajuan daerah. Kepemimpiman perempuan merupakan sebuah bentuk revolusi budaya dan perjuangan kesetaraan gender guna melawan sistem patriarki yang telah mengakar sejak dulu. Perempuan sudah bisa terlibat atau berpartisipasi dalam dunia politik, sosial dan budaya. Desa Kedungkumpul ini merupakan salah satu desa di Kabupaten Lamongan yang pertama kalinya di pimpin oleh kepala desa perempuan sehingga masyarakat mendukung dan sangat mengikuti perkembangan kemajuan desa yang di pimpin oleh kepala desa tersebut. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat, faktor dan dampak terpilihnya biduanita menjadi kepala desa di desa Kedungkumpul Kabupaten Lamongan. Metode yang digunakan pendeketan kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian beberapa masyarakat desa tersebut mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Ada dua persepsi disini yaitu persepsi negatif dan persepsi positif. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terpilihnya biduanita menjadi kepalda desa yaitu faktor pendidikan dan faktor sosial. Serta ampak positif dari kepemimpian kepala desa yaitu dengan pemberian pelayanan perlindungan, pelayanan publik dan pelayanan pembangunan. Dampak negatif dari kepemimpinan kepala desa yaitu ada beberapa masyarakat yang masih tidak mau dipimpin oleh perempuan, menganggap bahwa kepemimpinan perempuan tidak akan bisa memajukan desa. Beberapa masyarakat ingin dipimpin oleh laki-laki karena menurutnya laki-laki bisa memjaukan desa dan membuat desa lebih baik]]>
<![CDATA[Merumuskan Praktik Pembelajaran Akuntansi pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Akuntansi ]]>
<![CDATA[Pradita, Reza Wahyu]]>;
<![CDATA[Ludigdo, Unti]]>;
<![CDATA[Mulawarman, Aji Dedi]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33795/jraam.v7i2.005
<![CDATA[Abstract: Formulating Accounting Learning Practices in an Accounting Courses and Training Institution Purpose: This research aims to formulate accounting learning practices at accounting courses and training institutions, which are one of the educational pathways that can be pursued besides formal education. Method: Qualitative research with an ethnomethodological approach was employed to portray accounting learning habits implemented in accounting course and training institutions. Results: The results show that the practice of accounting education begins with (1) planning, (2) implementing the learning process using methods appropriate to the subject matter, (3) evaluation as an assessment of learning, and (4) job placement as an outcome of the learning. Novelty: This research reveals the accounting learning practices in non-formal institutions that have not been previously studied Contribution: Raising awareness in the community that accounting learning practices occur not only in formal education and serving as a reference for creating accounting learning regulations in non-formal institutions. Abstrak: Merumuskan Praktik Pembelajaran Akuntansi pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Akuntansi Tujuan: Penelitian ini bertujuan merumuskan praktik pembelajaran akuntansi pada lembaga kursus dan pelatihan akuntansi yang merupakan salah satu jalur pendidikan yang dapat ditempuh selain pendidikan formal. Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnometodologi digunakan untuk memotret kebiasaan belajar akuntansi yang diterapkan pada lembaga kursus dan pelatihan akuntansi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pendidikan akuntansi diawali dengan (1) perencanaan, (2) pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan metode yang sesuai dengan materi pelajaran, (3) evaluasi sebagai penilaian pembelajaran, dan (4) penempatan kerja sebagai suatu hasil pembelajaran. Kebaruan: Penelitian ini mengungkap praktik pembelajaran akuntansi di lembaga nonformal yang belum pernah diteliti sebelumnya Kontribusi: Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa praktik pembelajaran akuntansi tidak hanya terjadi pada pendidikan formal dan menjadi acuan dalam pembuatan peraturan pembelajaran akuntansi di lembaga nonformal. ]]>
<![CDATA[Cooperatives Growth or Togetherness: Which One Do You Choose? ]]>
<![CDATA[Musmini, Lucy Sri]]>;
<![CDATA[Ludigdo, Unti]]>;
<![CDATA[Roekhudin, Roekhudin]]>;
<![CDATA[Andayani, Wuryan]]>
<![CDATA[ Reviu Akuntansi, Keuangan, dan Sistem Informasi Vol. 2 No. 3 (2023): Reviu Akuntansi, Keuangan dan Sistem Informasi (REAKSI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/reaksi.2023.2.3.276
<![CDATA[In practice, growth and togetherness have a trade-off implication for cooperatives. As an economic organization, cooperatives need to gain a profit for their growth, however, they should prioritize togetherness as well. This study explores how cooperatives determine their main goal, between growth and togetherness. A qualitative approach with the phenomenological method is employed in this research. This method explores phenomena, based on the experience of the research subject to reveal a form of awareness related to the research object. The study results indicate that the goal of realizing togetherness in cooperatives is more important than the growth goal. However, in practice, policies prioritizing togetherness in cooperatives align with the goals of cooperative development. Cooperative financial management should consider the value of togetherness in making policies for receiving and disbursing funds. Cooperative financial management that prioritizes the value of togetherness can indirectly encourage cooperative growth. This paper shows that it is important to prioritize the value of togetherness in cooperative financial management to actualize its identity. Cooperatives prioritizing the value of togetherness in cooperative financial management policies can encourage the maintenance of cooperative solidarity and independence values. Abstrak Dalam praktiknya, pertumbuhan dan kebersamaan mempunyai implikasi trade-off bagi koperasi. Sebagai organisasi ekonomi, koperasi perlu mencari keuntungan untuk pertumbuhannya, namun tetap mengedepankan kebersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana koperasi menentukan tujuan utamanya, antara pertumbuhan dan kebersamaan. Pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis digunakan dalam penelitian ini. Metode ini mengeksplorasi fenomena, berdasarkan pengalaman subjek penelitian untuk mengungkap suatu bentuk kesadaran terkait objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan mewujudkan kebersamaan dalam koperasi lebih penting dibandingkan tujuan pertumbuhan. Namun dalam praktiknya, kebijakan yang mengedepankan kebersamaan dalam koperasi selaras dengan tujuan pengembangan koperasi. Pengelolaan keuangan koperasi hendaknya mempertimbangkan nilai kebersamaan dalam mengambil kebijakan penerimaan dan pencairan dana. Pengelolaan keuangan koperasi yang mengedepankan nilai kebersamaan secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan koperasi. Tulisan ini menunjukkan pentingnya mengedepankan nilai kebersamaan dalam pengelolaan keuangan koperasi untuk mewujudkan jati diri koperasi. Koperasi dengan mengedepankan nilai kebersamaan dalam kebijakan pengelolaan keuangan koperasi dapat mendorong terpeliharanya nilai solidaritas dan kemandirian koperasi.]]>
<![CDATA[HUMAN RESOURCES COMPETENCE IN STATE FINANCIAL MANAGEMENT: MALAY CULTURAL PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Briando, Bobby]]>;
<![CDATA[Ajis, Mohd Na'eim]]>;
<![CDATA[Triyuwono, Iwan]]>;
<![CDATA[Ludigdo, Unti]]>
<![CDATA[ Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Akuntansi Multiparadigma (April 2024 - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.jamal.2024.15.1.11
<![CDATA[Abstract – Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Daerah: Perspektif Budaya Melayu Tujuan Utama – Penelitian ini berupaya untuk memahami implementasi sumber daya manusia aparatur dalam pengelolaan keuangan negara melalui potret khasanah budaya Melayu.Metode – Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Penulis melalukan sintesis pemikiran Raja Ali Hali dan dikonstruksi menjadi kompetensi pengelola keuangan daerah.Temuan Utama – Karya-karya terpilih Raja Ali Haji yang sarat akan khasanah budaya dan kearifan lokal memiliki akar dan tradisi yang kuat dalam khasanah kenusantaraan. Dalam tradisi Melayu konsep kehidupan berpegang kepada dua sisi kebutuhan, yaitu batiniah dan lahiriah. Sisi tersebut dimanifestasikan pada kompetensi pengelola keuangan daerah.Implikasi Teori dan Kebijakan – Hasil temuan memuat konsep baru dari teori sumber daya manusia meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku berbasis pemikiran Raja Ali Haji. Konsep ini kemudian menjadi landasan kompetensi pengelola keuangan negara.Kebaruan Penelitian – Penelitian ini mengkonstruksi kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan negara berbasis nilai-nilai kearifan lokal budaya Melayu. Abstract - Human Resources Competence in State Financial Management: Malay Cultural PerspectiveMain Purpose - This research seeks to understand the implementation of human resource apparatus in state financial management through a Malay cultural perspective.Method - This research uses the literature study method. We synthesized Raja Ali Hali's thoughts and constructed them into the competence of regional financial managers.Main Findings - Raja Ali Haji's selected works that are full of cultural treasures and local wisdom have solid roots and traditions. In the Malay tradition, the concept of life adheres to two sides of needs, inward and outward. This site is manifested in the competence of regional financial management.Theory and Practical Implications - The findings contain new concepts of human resource theory, including aspects of knowledge, skills, and behavioral attitudes based on Raja Ali Haji's thoughts. This concept then becomes the basis for the competence of the state financial apparatus.Novelty - This research constructs the competence of human resources for state financial management based on Malay culture.]]>
<![CDATA[Pancasila Accountability As A Criticism of Public Accountability Constructions In Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmasari, Ratnida]]>;
<![CDATA[Ludigdo, Unti]]>;
<![CDATA[Djamhuri, Ali]]>
<![CDATA[ The International Journal of Accounting and Business Society Vol. 32 No. 1 (2024): The International Journal of Accounting and Business Society (April 2024 - Aug ]]>
Publisher : <![CDATA[Accounting Department, ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ijabs.2024.32.1.701
<![CDATA[Purpose — This study aims to construct public accountability using the values of Pancasila as a critique of the current practice of public accountability. Design/methodology/approach — This study uses Pancasila as a critical theory to critically examine current public accountability practices and to construct forms of Pancasila accountability. Findings — The results of this study indicate that an accountability crisis in public organization is due to the existing accountability construction has not accommodate Pancasila values. It leads to mismanagement of public organizations that are not incompatible with the constitution and the objectives of the state. This research also constructs Pancasila accountability as a critique of the existing construction of accountability. Pancasila accountability produces five forms of accountability, namely Divine, personal, and nationalistic accountability which emphasizes on personal/internal control from within (inward) of each individual, and political, managerial (hierarchial) accountability which emphasizes on external control mechanisms. Consistent with Pancasila, these five forms of accountability are interrelated and complement each other. Practical implications — This paper uses Pancasila value to construct public accountability in an effort to remind the readers and public of the important of bringing back Pancasila as basic value for achieving social justice and prosperity for the society in Indonesia. Originality/value — This paper uses Pancasila value as basic value to contruct public accountability. This construction is expected this will contribute to solving the accountability crisis in Indonesia. Keywords — Accoutability, Public Accountability, Pancasila, Inward Accountability, Ethic Paper type — Case study]]>
<![CDATA[The Determination of Fair Selling Price: an Ethnomethodology Study in PT. Panderman Property Syariah ]]>
<![CDATA[Sukamto, Wiwid]]>;
<![CDATA[Triyuwono, Iwan]]>;
<![CDATA[Ludigdo, Unti]]>
<![CDATA[ Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 7, No 1 (2022) Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/reaksi.v7i1.14209
<![CDATA[This study aims to reveal the practice of setting the price of sharia property without banks. This study uses an interpretive paradigm with a religious ethnomethodological approach to find ways or methods of setting the price that are believed in a social environment based on justice value in Islam. The data in this study were obtained from observations in the field, documentation and in-depth interviews with people who are related to setting the price at PT Panderman Properti Syariah. Data analysis was performed using equitable indexicality and equitable reflexivity. The results of the study show that there are four ways to determine the selling price, such as; implementing sharia provisions, determining the pricing objectives, calculating costs and determining fair profit, and bidding and contract arrangement mechanisms. Fair selling price is determined by paying attention to the rights of stakeholders, both those that are related to and those not directly related to the company’s operations. Each stakeholder is fulfilled their rights in a balanced manner.]]>
<![CDATA[Tanggungjawab Sosial Perusahaan Bank Syari'ah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) ]]>
<![CDATA[Ludigdo, Unti]]>;
<![CDATA[Dhanias, Fitriana Rakhma]]>
<![CDATA[ Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 9 No. 4 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Brawijaya, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The objective of this study is to explore and describe motives and form of social responsibility in the Islamic bank. The qualitative method is used in study. Based on case study in a branch of Bank Muamalat Indonesia (BMI) in Malang, researchers can find the meaning of social responsibility. Informants show that the social responsibility activities are based on metaphor of religious motivation, such as doing function as a khalifatullah fil ardh and to maintain hablumminannas and hablumminallah in their life. So, the implementation of social responsibility in Islamic bank is not only based on accountability in the economy, social, and environment context, but also accountabity to God. The implication of this meaning, social responsibility activities are done by giving and distributing zakat, infaq, shadaqah (ZIS), doing Aksi Tanggap Muamalat (ATM) when is happened a disaster, and then forming Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3). All of programs are organized by Baitul Mal Muamalat (BMM), the social institution of BMI.]]>
