Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.431

P-Index

This Author published in this journals

All Journal LAW REVIEW Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Gorontalo Law Review Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesian Journal of Criminal Law SIGn Jurnal Hukum Jurnal Darma Agung Jurnal Geuthee LEGAL BRIEF International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal of Law and Nation Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora

Yusrianto Kadir

Universitas Gorontalo

Author-ID : 3101483

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Kadir, Yusrianto
Gorontalo Law Review Gorontalo Law Review Journal
Publisher : Universitas Gorontalo

Reasoning various negative perceptions towards the direction of national education that has been considered not to characterize the national personality, especially about the output of education that tends not to reflect the values and principles of anti-corruption in work and daily, so that through formal education there should be an increase in terms of intensity. Simplistically, the formal education sector in Indonesia can play a role in meeting the need for corruption prevention. Preventive measures can indirectly pass through two approaches, first: targeting learners, and second: using the empowerment of learners to reduce the environment from permissive to corruption.As for the problems in this paper is how the anti-corruption education policy in Higher Education and the extent of anti-corruption education policies in the prevention of corruption. With the aim to understand and analyze the role of anti-corruption education in growing the values and principles of anti-corruption from an early age.Through this anti-corruption education will be a provision for students to act honestly in the work. Of course, in order not to commit acts of corruption when later occupied a strategic position in an institution or served an important position in this bureaucracy. The facts show that highly educated people are vulnerable to the temptations of corruption because they usually occupy strategic positions in an institution or hold important positions in the bureaucracy.

PERAN INSPEKTORAT DALAM SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN DANA DESA: STUDI INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO UTARA [The Role of the Inspectorate in the Supervision and Control Systems of Village Funds: A Study of the Inspectorate of the North Gorontalo Regency] Irwan Polidu; Arifin Tumuhulawa; Ramdhan Kasim; Yusrianto Kadir; Roy Marthen Moonti
Law Review Volume XX, No. 2 - November 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v20i2.2682

This research aims at investigating the the effectiveness of the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management on Inspectorate of Gorontalo Utara Regency, factors which hampers the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management, and what efforts which can be done to strengthen the role of the inspectorate in the supervision and control systems of village fund management. This research was conduct in the regional organization of North Gorontalo regency, where this research is an empirical juridical research, using interview methods and data analysis using descriptive techniques. The findings reveal thatthat the implementation of the effectiveness of the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management on Inspectorate of Gorontalo Utara regency is already done based on SOPs and statutory provisions, but stil not effective. The factors which the effectiveness of the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management On Inspectorate of Gorontalo Utara Regency was less of human resources, inadequate infrastructure, and efforts to strengthening the APIP and SPIP, in making good governance. The recommendation in this research are, the key to realizing good governance is by creating quality human resources, fulfilling adequate facilities and infrastructure, strong legislation and sense of self-awareness for the executors of government administration activities in Gorontalo Utara regency.Bahasa Indonesia Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peran Inspektorat dalam Sistem Pengawasan dan Sistem Pengendalian terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara), dan mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa, serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam memperkuat peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan di organisasi perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara, di mana penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode wawancara dan analisis data menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara sudah dilaksanakan berdasarkan SOP dan ketentuan perundang-undangan, tetapi belum efektif. Faktor yang menghambat efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kurang memadai, upaya yang dilakukan melalui penguatan APIP dan SPIP, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Kontribusi yang dapat dipetik dalam penelitian ini adalah, kunci mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, memenuhi sarana dan prasarana yang memadai, penguatan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan rasa kesadaran diri bagi para pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.

EFEKTIFITAS PEMANTAUAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH COURT MONITORING TEAM UNIVERSITAS GORONTALO BEKERJASAMA DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Yusrianto Kadir
Law Review Volume XVIII, No. 2 - November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v18i2.1256

Dalam rangka menciptakan peradilan yang bersih dan transparan sebagai wujud pencapaian tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan) Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia bekerja sama dengan 34 Perguruan Tinggi se Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekaman persidangan Tindak Pidana Korupsi secara audio dan visual. Tujuan kegiatan ini disamping sebagai wujud pemantauan dari sisi peradilan juga dimanfaatkan sebagai bahan kajian mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan perekaman ini untuk memperdalam kajian hukum acara pidana.Penelitian ini menghasilkan kajian berupa data empiric terhadap efektifitas kegiatan perekaman sidang tindak pidana korupsi. Dalam penelitian dikemukakan bahwa kegiatan pemantauan persidangan ini secara sistematis dilakukan untuk karena secara substansi hukum telah memperoleh pengakuan secara hukum, namun masih beberapa hambatan dalam sisi teknisnya, terkait sikap korporatif pihak pengadilan dalam mendukung kegiatan perekaman ini.

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Yusrianto Kadir; Roy Marthen Moonti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa dan untuk mengetahui upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengelolaan dana desa setelah diterbitkannya Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengalamai berbagai macam permasalahan diantara munculnya tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi, sehingganya pemerintah desa diharapkan sebisa mungkin melakukan berbagai macam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi baik itu dalam hal pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran maupun dalam mekanisme pengambilan kebijakan. Pencegahan tindak pidana korupsi ini harus terus dilakukan mulai dari level yang paling bawah yaitu pemerintahan desa sehingga kedepannya akan terwujud masyarakat desa yang sadar hukum yang akan meningkatkan tatanan pemerintahan yang baik. Hasil penelitian yang didapatkan dalam hal pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa adalah berusaha untuk mengenali berbagai macam modus tindak pidana korupsi yang ada didesa, meningkatkan capasity building para perangkat desa serta penguatan kapasitas pendamping desa.

Pencegahan Potensi Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yusrianto Kadir; Marten Bunga
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian bertujuan untuk menganalisis masalah potensi korupsi lingkungan hidup dilingkungan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa terhadap potensi terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan pencegahan sejak dini sehingga tidak membudaya dan akan merusak serta merongrong sendi-sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan -tangan oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongan melalui Pengawasan Internal dan Eksternal, Kontroling dan evaluasi serta Koordinasi. Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui transparansi, regulasi, independensi, sanksi, akuntabel, kerja ihklas, kerja cerdas, kerja keras, tertibu, teratur, imtak. This study aims to analyze the potential problems of corruption in local government circles. The research was conducted by using normative legal research methods. The results of the study show that the potential for Corruption in the Local Government Environment with early prevention so that it does not become cultured and will damage and undermine the joints of the life of the nation and state through the hands of irresponsible individuals by taking advantage of opportunities for personal and group interests through supervision Internal and External, Control and evaluation as well as Coordination. Efforts taken in order to Minimize Corruption in Local Government Environments through transparency, regulation, independence, sanctions, accountability, clever work, smart work, hard work, orderly, orderly, imtak.

Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak Yohan Mahmud; Rustam H. S. Akili; Yusrianto Kadir; Roy Marthen Moonti
SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v1i1.37

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto dan Hambatan-Hambatan Penerapan Retorative Justice Dalam Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Lbto. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep keadilan restorative justice sudah seharusnya dapat diterapkan dalam putusan hakim Nomor : 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto karena terdakwa dalam hal ini mau untuk bertanggung jawab untuk menikahi korban dan korbanpun dalam hal ini tidak dirugikan. Kemudian dari sisi hambatan yang dialami yaitu hambatan dari segi social dan hambatan dari segi politik hokum pidana di Indonesia.

Socialization And Education Of The Impact Of Free Association On High School Students Of Posigadan Village Milangodaa Kec. Tomini Kab. South Mongondow Bolaang North Sulawesi Province Leni Dwi Nurmala; Yusrianto Kadir; Nurwita Ismail; Roy Marten Moonty; Aldiyanto A. Sabuati; Wahyu Muhaimain Abdullah; Aldi Syahrian; Agung Cahyo Hasan; Nova Laupode; Desri Landa Singal; Indrawan I. Laria; Fitriyani Supu; Yasril S. Hamzah; Salma Kumai
ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): ABDIMAS UMTAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Free promiscuity has now become one of the behaviors that is very concerning. One of the negative impacts caused by adolescent behavior is pregnancy outside of marriage. Community service carried out by students as a form of implementation of the Tri Dharma of Higher Education carried out by the University of Gorontalo in the form of Community Service Lectures (KKP) which aims to contribute ideas and knowledge to students and students of Posiga High School and Milangodaa Village, Kec. Tomini Kab. South Bolaang Mongondow, North Sulawesi Province. The results showed that by holding socialization of the dangers of promiscuity students and students could realize and correct wrong behavior and find out other impacts that arise due to promiscuity.

The Juridical Analysis Of Conventional Or Electronic Procurement Of Goods And Services And The Role Of Government Supervisory Agency Yardie David Roringkon; Yayan Hanapi; Leni Nurmala; Yusrianto Kadir; Ibrahim Ahmad
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.572 KB)

Procurement of goods and services through electronics (e-procurement) is a system that can be applied because it is more transparent, effective and efficient when compared to the conventional system of procurement of goods and services (face to face). In this article the author limits the study of the effectiveness of the application of law to the procurement of goods/services by the government which is carried out through conventional and electronic methods. In this paper, using a normative juridical method, namely analyzing the enactment of the rule of law and then describing it systematically. The current legislation regarding the procurement of goods and services through electronics can be said to be ineffective because the legal regulations have not specifically regulated this matter, both in substance and in technical implementation. So it is necessary to immediately establish a law that regulates the procurement of goods and services through electronics (e-Procurement). This regulation will be the basis for implementing e-Procurement, given the increasingly complex problems in the procurement of goods and services, these regulations continue to be adjusted and changes and improvements are made, both in terms of substance and technical supporting regulations.

POLICE DISCRETION IN INVESTIGATION OF TRAFFIC AFFECTS PERFORMED BY CHILD Leni Dwi Nurmala; Robby Waluyo Amu; Yusrianto Kadir
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i2.160

The implementation of discretion by the police seems to be against the law, but it is a way out that is indeed given by law to the police in order to provide efficiency and effectiveness for the greater public interest, furthermore discretion should not be eliminated. Discretion cannot be removed and should not be eliminated. Discretion is an integral part of the role of the institution or organization. However, discretion can be limited and controlled, for example by tightening written orders and the existence of programmed decisions that are at least able to formulate and demand discretionary action. The problem is, unprogrammed decisions often appear and open the door wide for discretionary making. That the mechanism for applying police discretion to traffic crimes committed by children at the Police investigation level is that the traffic police visited the scene of the case and then sketched the scene of the case, helped victims, recorded witnesses, secured evidence of accidents such as vehicles, driver's licenses, and STNK, for a further investigation process, After that an investigation is carried out by the police to make a case analysis and discretion is carried out if the accident that occurs is minor and the perpetrator is a child who causes a minor accident and a single accident that can be resolved with material compensation, then an agreement is made between the two parties for solving traffic accident cases.

Amandemen Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Untuk Mencegah Adanya Indikasi Korupsi Muslim A Kasim; Yusrianto Kadir; Roy Marthen Moonti; Marthen Bunga; Salahudin Pakaya
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 2 (2023): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i2.3049

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama beberapa tahun, menimbulkan tekanan dan efek di semua sektor, baik secara global maupun domestik. Dampak dari Pandemi Covid 19 ini menyebabkan lumpuhnya sendi â€“ sendi perekonomian bangsa. Matinya mata pencaharian sebagian masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan Program PEN. Program PEN dimaksud bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Pasal 11 ayat (7) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengamanatkan pelaksanaan Program PEN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian sosiologi atau penelitian hukum sosiologi ataupun bisa juga penelitian lapangan, karena di lakukan dengan melihat secara nyata keadaan serta fakta-fakta yang terjadi di sekitar masyarakat. Bagaimana Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Bisa Bermanfaat Untuk Bisa Mendorong Tumbuhnya Usaha-Usaha Industri dan Pembangunan Infrastruktur. Menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat 6 temuan masalah dalam penerapan dana PEN sehingga menghambat penggunaan dana PEN untuk bisa mendorong Tumbuhnya Usaha-Usaha Industri dan Pembangunan Infrastruktur pasca pandemic Covid 19.

Co-Authors Agung Cahyo Hasan Agustina Bilondatu Aldi Syahrian Aldiyanto A. Sabuati Arifin Tumuhulawa Desri Landa Singal Firmanto, Taufik Fitriyani Supu Ibrahim Ahmad Indrawan I. Laria Ismail, Nurwita Lion Hidjun Marten Bunga Marten Bunga Marthen Bunga Moonti, Roy Marthen Muslim A Kasim Nova Laupode Nurmala, Leni Dwi Polidu, Irwan Purwo Widodo Ramdhan Kasim Robby Waluyo Amu Roy Marten Moonty Roy Moonti Rustam Hs Akili Rustam Hs. Akili Saiful R. Pakaya Salahudin Pakaya Salma Kumai Wahyu Muhaimain Abdullah Yardie David Roringkon Yasril S. Hamzah Yayan Hanapi Yohan Mahmud

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search