Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Udayana Journal of Law and Culture Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Ethics and Law Journal: Business and Notary
Made Maharta Yasa
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUSAKAN GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH KONFLIK STUDI KASUS KERUSAKAN GEDUNG DIPLOMATIK REPUBLIK INDONESIA DI YAMAN I Gusti Ngurah Artayadi; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.911 KB)

Abstract

Perkembangan masyarakat internasional yang semakin maju memberikan sudut pandang yang baru sehingga muncul hubungan internasional, dimana negara tidak bisa bekerja individu sehingga negara harus memiliki hubungan dengan negara lain untuk melakukan suatu hubungan kerja. Penulisan ini menggunakan pendekatan sejarah, peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Negara merupakan subyek hukum internasional yang memiliki peran penting untuk melakukan suatu hubungan hukum internasional dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan negara lainnya. Oleh sebab itu interaksi yang dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum internasional tersebut untuk mengadakan hubungan dengan negara lain diperoleh dengan adanya penerimaan atau pengakuan dari negara lain. Salah satu kasus mengenai gangguan terhadap perwakilan diplomatik di wilayah konflik bersenjata adalah serangan udara dari pesawat militer koalisi Negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi yang berdampak pada kerusakan/hancurnya kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaman. Serangan tersebut terjadi di kota Sanaa, Yaman.
PENGATURAN MENGENAI PENOLAKAN SURAT KEPERCAYAAN OLEH NEGARA PENERIMA (STUDI KASUS PENOLAKAN DUTA BESAR INDONESIA UNTUK BRASIL) Aisyah Putri; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.953 KB)

Abstract

Penolakan terhadap Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto oleh pemerintahBrasil pada saat proses penyampaian surat kepercayaan ternyata menimbulkan masalahdiplomatik antar kedua negara. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturanmengenai penolakan surat kepercayaan oleh negara penerima dan menganalisis tindakanhukum atas ditolaknya surat kepercayaan oleh negara penerima khususnya dalam kasuspenolakan Duta Besar Indonesia untuk Brasil. Tulisan ini merupakan penelitian hukumnormatifyang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Tulisan ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai penolakan surat kepercayaandiatur dalam Pasal 4 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 yangmenyebutkan bahwa negara pengirim harus memperoleh kepastian bahwa persetujuandari negara penerima telah diberikan pada orang yang telah diberikan bagi orang yangdiusulkan untuk diakreditasikan sebagai kepala perwakilan negara tersebut.SelanjutnyaPasal 9 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 menyebutkan negarapenerima tidak diharuskan untuk memberikan alasan kepada negara pengirim jikamenolak persetujuan. Tindakan hukum yang dapat dilakukanIndonesia sebagai negarapengirim yaitu tindakan resiprositas, embargo, penurunan tingkat keterwakilan, dan penarikan duta besar.
Khashoggi Case and the Issue of Human Rights Protectionof Journalists Migel Apriliyanto; Made Maharta Yasa
Kertha Patrika Vol 40 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i03.p01

Abstract

Jamal Khashoggi is known for his very sharp critics to Saudi Arabian Governments. He was murdered at the Consulate facility of Saudi Arabia in Istanbul- Turkey. The case has become a concern of international society, put the questions of freedom of expression and press as well the security of journalist. This article is a normative legal research that is aimed to analyze the international human rights law’s protection to the journalist's activities and to discuss the case of Khashoggi, specifically on the issue which authorities that have obligations to impose legal sanctions to the alleged perpetrators. The research suggests that there have been international human rights norms and principles that protect journalist activities. In addition, it suggests that Turkey has jurisdiction to launch an investigation and prosecute the perpetrators who involve in the murder of Jamal Khashoggi.
Indigenous Whaling Tradition in Faroe Islands under International Law Olivia Martha Setyonugroho; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; Made Maharta Yasa
Udayana Journal of Law and Culture Vol 3 No 2 (2019): The Dynamics of Global Society
Publisher : Faculty of law Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.043 KB) | DOI: 10.24843/UJLC.2019.v03.i02.p04

Abstract

The issue of whaling has been extensively debated in various international occasions since it causes a declines in many of the world’s whale population. Presently, Faroe Islands is one of the few regions in Denmark that still adamantly practiced whaling for traditional purposes, even though Denmark itself has prohibit it. This writing aims to analyze the whaling tradition in Faroe Islands from the International Law perspective. Further, to examine whether Denmark has an international obligation to end whaling activities in Faroe Islands. The method that is used in this writing is the normative legal research. The result of this analysis shows that the tradition in Faroe Islands is consistent with International Law, thus Denmark has no international obligation to end the tradition.
ILLEGAL FISHING SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA DI INDONESIA Ni Made Dian Savitri Dharmayanti; Made Maharta Yasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p10

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai pengaturan terkait illegal fishing dalam hukum internasional, keberadaan illegal fishing sebagai kejahatan transnasional, dan upaya pemberantasannya di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Illegal fishing merupakan kejahatan transnasional karena terjadi di antara dua negara atau lebih; persiapan, perencanaan dan pengawasannya dilakukan di negara lain serta menimbulkan kerugian bagi negara lain. Illegal fishing ini telah menjadi pusat perhatian dunia karena tingginya tindak pindana perikanan yang terjadi dan kerugian ekonomi yang dialami oleh suatu negara cukup besar. Kerugian yang dialami tidak hanya kerugian ekonomi, namun juga rusaknya ekosistem laut. Terdapat beberapa upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas illegal fishing yaitu, penenggelaman terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing, membuat perjanjian internasional dengan negara asing dan melakukan pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia. Kata Kunci: Kejahatan Transnasional, Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Upaya Pemberantasan. ABSTRACT The purpose of this study is to further describe illegal fishing as a transnational crime and its eradication efforts in Indonesia using normative research methods. The research shows that, Illegal fishing is a crime that occurs between two or more countries; preparation, planning and supervision is carried out in other countries and cause harm to other countries so that it can be categorized as a transnational crime. Illegal fishing has become the center of the world’s attention because the impact of this action is quite large, namely in terms of economic and ecological aspects, namely the imbalance of marine ecosystems due to illegal and uncontrolled capture. The Indonesian government is working on various measures to overcome illegal fishing such as, drowning of foreign vessels that acrry out illegal fishing, making international agreements, and conducting supervision of Indonesia’s marine region. Key words: Transnational Crime, Illegal Fishing, Eradication Efforts.
LEGALITAS DAN TANGGUNG JAWAB PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANY DALAM INVASI IRAK OLEH AMERIKA SERIKAT I Kadek Wahyu Pradnyajaya; Made Maharta Yasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.693 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i07.p03

Abstract

Amerika Serikat (AS) melibatkan Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta atau “Private Military and Security Companies” (PMSC) dalam jumlah besar atas misi rekonstruksi Irak sejak tahun 2003. Keterlibatan dari PMSC telah menimbulkan banyak permasalahan khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity) yang dilakukan kepada warga sipil dalam misi rekonstruksi Irak ini. Adapun tulisan ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dari PMSC dalam invasi Irak oleh Amerika Serikat (AS) berdasarkan hukum internasional yang berlaku serta untuk menganalisa pertanggungjawaban dari Amerika Serikat (AS) selaku pihak yang menggunakan PMSC dalam invasi ke Irak yang telah menyebabkan banyak permasalahan bagi Irak. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini perjanjian, konvensi dan instrumen internasional yang relevan, pendekatan kasus serta pendekatan sejarah. Kesimpulan yang didapatkan adalah PMSC merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada pelayanan jasa berupa bantuan militer atau keamanan. Kontraktor PMSC yang melakukan Penembakan terhadap warga sipil di Irak telah mengubah statusnya dari civilian menjadi seseorang yang tidak berhak diberi status sebagai kombatan ataupun tawanan perang. Adapun hal ini telah sesuai dengan unsur-unsur daripada pasal 47 Protokol Tambahan 1 1977 United Nation Mercenary Convention dan The Montreux Document. Dapat pula disimpulkan mengenai pertanggungjawaban dibebankan kepada Amerika Serikat selaku pihak penyewa PMSC yang telah melakukan banyak permasalahan khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity) kepada warga sipil wajib dikarenakan telah terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949, Pasal 51 Protokol Tambahan I 1977 dan Statuta Roma 1998. The United States of America (US) has engaged a large number of Private Military and Security Companies (PMSC) in Iraq reconstruction missions since 2003. The involvement of the PMSC has created many problems of crimes against humanity committed against civilians on this Iraq reconstruction mission. This paper aims to see the legal status of the PMSC in the invasion of Iraq by the United States of America (US) based on applicable international law and to analyze the accountability of the United States of America (US) as the party who used PMSC in the invasion of Iraq which has caused many problems. This paper is a normative legal research that uses statute approach, in terms of treaties, conventions and relevant international instruments, case approach and historical approach. The conclusion is that PMSC is a company engaged in services such as military or security assistance. PMSC contractors who carried out shootings on civilians in Iraq have changed their status from civilian to someone who is not entitled to the status of a combatant or prisoner of war. As for this, it is in accordance with the elements of Article 47 of Additional Protocol 1 of the 1977 United Nations Mercenary Convention and The Montreux Document. It can also be concluded that the responsibility imposed on the United of America States as the charterer of PMSC which has committed many problems, especially crimes against humanity (Crime Against Humanity), to civilians is obliged due to violations of the 1949 Geneva Conventions, Article 51 Additional Protocol I 1977 and the Rome Statute 1998.
BERBAGI PENGALAMAN MENGAJAR SAAT PANDEMI COVID-19 DENGAN PARA GURU SEKOLAH DASAR DI DESA SINGAPADU KALER SUKAWATI GIANYAR Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa; Made Suksma Prijandhini Devi Salain; Anak Agung Sri Utari; I Gde Putra Ariana; Made Maharta Yasa
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha Vol 2 No 2 (2021): November, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS
Publisher : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.98 KB)

Abstract

The purpose of this service is to share experiences regarding online learning strategies to increase motivation and activeness of elementary school students, and to share experiences about online learning media and how to use them in supporting teaching and learning activities for elementary school students. The online learning system tend to reduce the motivation and activity of elementary school students, and make students become lazy to study. To overcome this situation, it is necessary to modify the learning strategies by teachers. Online learning carried out by several elementary schools in Singapadu Kaler village encountered several technical and non-technical obstacles, namely facility resources which is learning media that were too complicated, making it difficult for teachers and parents of students, as well as human resources obstacle, namely teachers who were less proficient in the use of online learning media and busy parents which resulting in limited devices that can be used by their children. This service uses the methods such as delivering online teaching experiences by members of the International Law Department, Faculty of Law, Udayana University, as well as questions and answers to obtain results and solutions as a form of solving problems and obstacles faced by teachers in conducting online learning during the Covid-19 pandemic.
PENEGAKAN HAK ASASI PEREMPUAN PADA ERA GLOBALISASI DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (KONVENSI CEDAW) I Made Suwandana Putra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulis melakukan studi ini bertujuan untuk membahas serta mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan kekerasan seksual dalam rangka menegakkan hak asasi perempuan di masa globalisasi ini. Kemudian, penulisan hukum tersebut memakai metode penelitian normatif beserta prosedur pendekatan Undang-Undang (Regulation Approach) serta Pendekatan Analitis (Systematic Approach). Temuan studi menunjukkan bahwa peran CEDAW dan Optional Protocol CEDAW serta seluruh instrumen perlindungan perempuan sejatinya dapat menegakkan hak asasi perempuan dalam memperoleh rasa nyaman dan aman setiap harinya. Namun oleh karena kurangnya implementasi dalam lini kehidupan nyata membuat kekerasan seksual meningkat kian harinya secara universal terlebih di Indonesia. Bagaimana pun harus terdapat kesadaran nurani dalam batiniah diri seseorang terlebih pelaku terhadap korban. Kata Kunci: CEDAW, PBB, Kekerasan seksual. ABSTRACT The author conducted this study aimed at discussing and knowing in depth about legal protection against sexual violence to uphold women’s human rights in this era of globalization. Then, the writing of the law uses a normative research method along with the procedures for the Legal Approach (Regulation Approach) and the Analytical Approach (Systematic Approach). The study findings show that the role of CEDAW and Optional Protocol CEDAW belong with all instruments of women’s protection can uphold women's human rights in obtaining a sense of comfort and security every day. However, due to the lack of implementation in real life, sexual violence is increasing day by day universally, especially in Indonesia. However, a person’s inner self must be aware of conscience, especially the perpetrator against the victim. Key Words: CEDAW, United Nations, Sexual prosecution.
Praktik Illegal Transhipment Sebagai Kejahatan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982 Christa Hasian Napitupulu; Made Maharta Yasa
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.232

Abstract

The intention of this article is to provide comprehension regarding the modus operandi in the practice of illegal transhipment as the arrangement of the illegal transhipping act carried out by foreign vessels in the territory of Indonesia in an attempt to catch fish in the Indonesian Exclusive Economic Zone under UNCLOS 1982. This research is conducted based on normative juridicial legal research method. The result of this research explains that the modus operandi carried out in the practice of illegal transhipment is: 1) The first modus is to borrow permission from another vessel to carry out fishing. This method is an act of demolition of supervisors and law enforcement so that vessels that do not have a licence or ex-foreign vessel that is not allowed to operate can continue fishing; 2) The second modus is the change of suit by changing the ex-foreign vessel (a vessel created outside Indonesia but having legal status with the Indonesian flag) into the same vessel made in the country; and 3) The last modus is returning without deregistration. Ex-foreign shipowners use this modus by leaving the territory of Indonesia without going through the deregistration process. Furthermore, as a coastline state, Indonesia is able to enforce adherence to directives and regulations issued by other coastal states in line with UNCLOS Article 73 by using actions including boarding, inspection, arrest, and prosecution. Thus, the coastal state has the authority to enact its laws and regulations against vessels originating from other States in an attempt to carry out illegal fishing in its ZEE. ABSTRAK Tujuan pengkajian dari artikel ini adalah agar dapat memberikan pemahaman terkait modus operandi dalam praktik illegal transhipment serta pengaturan dari tindakan illegal transhipment yang dilakukan oleh kapal asing di teritori Indonesia dalam upaya menangkap ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian ini diteliti berdasarkan metode penelitian hukum yuridis normatif. Perolehan dari riset ini menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan dalam praktik illegal transhipment yaitu: 1) Modus pertama adalah meminjam izin dari kapal lain untuk melakukan penangkapan ikan. Cara ini merupakan tindakan memongahi pengawas dan aparat penegak hukum sehingga kapal yang tidak mempunyai izin atau kapal eks-asing yang tidak diperbolehkan beroperasi dapat terus melakukan penangkapan ikan; 2) Modus kedua adalah mengganti baju dengan mengubah kapal eks-asing (kapal yang diciptakan di luar Indonesia tetapi berstatus hukum dengan berbendera Indonesia) menjadi seperti kapal yang dibuat di dalam negeri; dan 3) Modus terakhir adalah kembali tanpa deregistrasi (tanpa melapor ulang). Pemilik kapal eks-asing menggunakan modus ini dengan meninggalkan wilayah Indonesia tanpa melalui proses deregistrasi. Selain itu, dalam menjalankan kekuasaan kedaulatannya di ZEE, Indonesia sebagai negara pantai dapat mengambil langkah-langkah seperti naik ke atas kapal, inspeksi, penangkapan, dan penuntutan hukum untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan ordonansi yang diterbitkan dari negara pantai sesuai dengan Pasal 73 UNCLOS. Dengan demikian, negara pantai memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan peraturannya terhadap kapal yang berasal dari negara lain dalam upaya melaksanakan penangkapan ikan dengan ilegal di ZEE-nya. Kata Kunci: illegal transhipment, kejahatan perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif.
PENGATURAN PENGGUNAAN RANJAU ANTI-PERSONIL DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Hartati, Agustini Mawar; Yasa, Made Maharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perang telah menjadi bagian dari sejarah kehidupan dan peradaban manusia di bumi. Guna menghindari korban dari konflik bersenjata, penggunaan senjata untuk berperang diatur dalam hukum humaniter. Seperti di Statuta Roma Pasal 8²(2)(b)(xx) melarang penggunaan senjata yang berkarakter menimbulkan kerusakan berlebihan alias kesakitan yang tak berkesudahan dan tidak pandang bulu. Adapun beberapa penggunanan senjata yang dilarang, salah satunya adalah ranjau anti-personil. Penggunaan ranjau anti-personil dilarang atas alasan kemanusiaan tersebut. Dari permasalahan ini penulis bertujuan untuk membahas serta mengetahui lebih dalam mengenai penggunaan ranjau anti-personil yang dilarang dalam konflik bersenjata. Dalam penulisan hukum, penulis menggunakan tata cara penulisan normative beserta prosedur pendekatan Undang-Undang (Regulation Approach) untuk menjawab permasalahan hukum yakni penggunaan ranjau anti-personil dalam konflik bersenjata. Selain itu penulis menggunakan Pendekatan Analitis (Analytical Approach) guna meninjau unsur-unsur pertanggungjawaban negara dari hukum humaniter internasional yang menggunakan ranjau anti-personil dalam konflik bersenjata. Melihat banyak situasi yang mengakibatkan korban perang hukum humaniter hadir untuk memanusiakan konflik bersenjata dengan cara membatasi penggunaan persenjataan perang, dimana salah satunya adalah ranjau anti-personil. Setiap negara yang terlibat konflik bersenjata harus memiliki kesadaran untuk membatasi militernya dalam penggunaan senjata tertentu. Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional, Ranjau ABSTRACT War has turn into a part of human life’s history and civilization on earth. With regards to avoid victims of armed conflict, utilization of weapons is regulated in humanitarian law. As the Rome Statute Article 8²(2)(b)(xx) prohibits the use of weapons with character causes disproportionate catastrophe or endless and extensive misery. As for some of the prohibited uses of weapons, one of which is anti-personnel mines. Utilization of anti-personnel mines is constrained for humanitarian reasons. From this issue the author aims to discuss and find out further concerning the utilization of anti-personnel mines which are prohibited in armed conflict. In this writing, the author uses normative writing procedures along with the Regulatory Approach to answer the legal problem, namely the utilization of anti-personnel mines in armed conflict. Additionally, the author uses an Analytical Approach to review the elements of state responsibility from international humanitarian law that uses anti-personnel mines in armed conflict. Seeing many situations that have resulted in victims of war, humanitarian law exists to humanize armed conflict by limiting the use of weapons of war, the anti-personnel mines. Every country who is party to the armed conflict shall possess awareness through limit its military in the appliance of particular weapons. Keywords: Armed Conflict, International Humanitarian Law, Mines
Co-Authors Airlangga Wisnu Darma Putra Aisyah Putri Anak Agung Ayu Agung Cintya Dewi Anak Agung Ayu Krisnanti Larasati Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Mirah Manik Wedagama Putri Agung ANAK AGUNG SRI UTARI Angelo Purba, Ivander Jonathan Angga Nurhadi Ari Mahartha Ayu Istri Purnama Sari Dewi Belly Riawan Cahyadi, Made Kristian Budi Yadi Christa Hasian Napitupulu Christy Oktaviani Samosir Dani Adi Wicaksana Hartati, Agustini Mawar I Gde Putra Ariana I Gede Adi Sapta Wibawa I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gusti Agung Ayu Niti Savita Ranjani I Gusti Ayu Kade Harry Adhisukmawati I Gusti Ngurah Artayadi I Gusti Ngurah Bayu Satriawan I Kadek Wahyu Pradnyajaya I Made Bagus Suardana I Made Pasek Diantha I Made Suwandana Putra Ida Ayu Agung Rasmi Wulan Ida Ayu Febrina Anggasari Ida Ayu Karina Diantari Ida Ayu Trisnadewi Ida Bagus Putu Abhijana Brahmastra Ida Bagus Wyasa Putra JOHN PETRUS ADITIA AMBARITA Komang Hare Yashuananda Made Suksma Prijandhini Devi Salain Made Tio Prasetya Saputra Made Widya Hatman Yogaswara Migel Apriliyanto Ni Made Dasri Librayanti Ni Made Dian Savitri Dharmayanti Ni Made Evayuni Indapratiwi Ni Ngh Dwi Candra Kusumagandhi Ni Nyoman Bunga Meki Prameswari Ni Nyoman Rani Ni Putu Karmila Dewi NI PUTU MONA CHERRY HITOMI Novita Diana Safitri Olivia Martha Setyonugroho Olivia Martha Setyonugroho Panca Septiadi, Anak Agung Made Ngurah Prianggieta Ayuni Putu Eni Aprilia Arsani Putu Jeremy Rhesa Purwita Putu Ratih Purwantari Putu Tuni Cakabawa Landra Reynaldi Pratama Sisco Ridita Aulia Rina Kusuma Dewi Rudie Charles Ticoalu Sulbianti - Tampubolon, Grace Hexa Christine Timothy Vito Setiajaya Tubagus Satria Wibawa