Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Sekolah-Sekolah di Wilayah Pedalaman (Area Rural) dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Kalimantan Tengah (Studi di Kabupaten Gunung Mas, Katingan, dan Seruyan) Alfri Sandi, Jhon Retei; Kriswantara, Glory
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 14, No 2 (2025): August
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v14i2.3390

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) menetapkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Selanjutnya UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 menegaskan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu”. Pada prakteknya di provinsi yang wilayah luas dengan kapasitas fiskal terbatas, permasalahan membagi kue anggaran menjadi dilematis dan berdampak pada kurang optimalnya kebijakan pembangunan di lini-lini daerah. Kajian ini mengungkapkan bagaimana kebijakan pendidikan di sekolah-sekolah pedalaman pada 3 kabupaten  yakni Gunung mas, Katingan dan Seruyan dan dampaknya terhadap pendidikan Kalimantan Tengah. Metode penelitian digunakan dengan pendekatan kualitatif studi kasus, strategi pengumpulan data secara triangulasi. Data diperoleh melalui pengisian form kondisi infrastruktur, aksesibilitas, guru dan tenaga kependidikan, anggaran dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Data dilengkapi dengan wawancara mendalam dengan informan kunci yakni pejabat pemda terkait pendidikan, kepala sekolah, guru, serta perwakilan masyarakat dan orang tua siswa dan observasi.  Hasil penelitian menunjukan adanya defisiensi infrastruktur pendidikan, keterbatasan aksesibilitas geografis, serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal dalam sektor pendidikan di kawasan tersebut. Minimnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dan rendahnya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan pendidikan, dan berdampak pada belum optimal kegiatan belajar mengajar dan kualitas keluaran (lulusan) sekolah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya formulasi kebijakan lebih spesifik dan responsif terhadap karakteristik sekolah-sekolah daerah pedalaman, yang mencakup prioritas pada peningkatan infrastruktur pendidikan, pemerataan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal guna meningkatkan mutu pendidikan di kawasan tersebut.
PERILAKU POLITIK GEREJA KRISTEN EVANGELIS (GKE) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 Sandi, Jhon Retei Alfri
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 8 No 1 (2020): June
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/profetik.v8i1a2

Abstract

Kalimantan Evangelical Church abbreviated as GKE is a Protestant church organization in Kalimantan. In political election, the potential of GKE is highly regarded as political ballot storage. The concurrent election of legislative and President in 2019 especially by the candidates for the parliament in Central Kalimantan pushed GKE into political attitudes and actions. How the political behavior of the GKE towards legislative candidates would like to be a big question in this discussion. Quantitative and qualitative research method was used to collect information or research data by involving a questionnaire technique that distributed online and in-depth interviews. The result shows that the GKE is not only involved to encourage congregations to use political rights and actively participated in the voting activities, but also actively encouraging the congregations through recommendation letter, promoting legislative candidates from GKE and mobilizing the potential of GKE resources to collect supports from the congregation.
Perangkap Agama dan Etnik: Melatarbelakangi Niat Memilih Pemilih Milenial Sandi, Jhon Retei Alfri
Society Vol 9 No 2 (2021): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v9i2.344

Abstract

Millennial voters are a potential community that is a strategic target for pairs of candidates for regional election contestation to reap the coffers of votes. The campaign approach using religious and ethnic sentiments is an alternative strategy. This study looks at religion and ethnicity influencing millennial voters’ voting intentions. The research method uses quantitative methods with multiple linear regression. The research sample was drawn randomly according to the criteria so that the answers to 280 respondents were analyzed. The study results found that religion significantly influenced millennial voter intentions, while ethnicity did not affect millennial voter intentions. Millennial voters tend not to be interested in practical politics.
Telaah Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Sandi, Jhon Retei Alfri; Satriawan, Bismar Harris
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v9i1.3652

Abstract

Background: The authority of DPRD to carry out the socialization of local regulations (Perda) through the allocation- absorption of the local regulation socialization budget (sosper) in the secretariat of certain DPRDs has become a polemic today. This study explains the implementation of dissemination or socialization of draft local regulations (Raperda) and local regulations (Perda) can be done in the legislative function of DPRD. Research findings using a qualitative approach through a literature review of laws and regulations and documentation data collection techniques show that: (i) the implementation of dissemination or socialization of draft regulations and local regulations can be done comprehensively. This is an integral part of the function and authority of the DPRD as a legislative body that has the responsibility and authority to form local regulations, especially those proposed as DPRD initiatives. (ii) The implementation of dissemination or socialization of local regulations can be carried out as long as there is a legal basis governing its implementation, such as local regulations, gubernatorial regulations, DPRD regulations and included in the main points of thought (Pokir) of DPRD, RKPD, KUA-PPAS and carried out in accordance with applicable mechanisms and procedures. (iii) The involvement of the DPRD in the dissemination or socialization of draft regulations and local regulations is a form of optimization of the functions and authority of the legislative body in forming local regulations. The creation of good, aspirational and representative local regulations that reflect the interests of the community.
Membangun Relasi Hubungan Pemerintah - Swasta - Masyarakat Civil dalam Paradigma Governance Untuk Kalteng Lebih Berkah dan Bermartabat Retei Alfri Sandi, Jhon
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 11 No. 1 (2022): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v11i1.4201

Abstract

Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dan memasuki era revolusi industry 4.0 serta society 5.0 dimana peradaban masyarakat mulai berpusat kepada manusia (human centered) dan berbasis teknologi (technology based) yang berpotensi mengurangi peran manusia, tantangan mengelola negara dan pemerintahan serta kewajiban mensejahterakan kehidupan masyarakat menjadi semakin berat dan menuntut kecepatan, ketepatan, pelayanan yang baik, menjunjung tinggi hak-hak individu dan kepentingan umum secara transparan, adil dan merata. Inovasi pemerintahan dalam mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat harus semakin dikembangkan dan ditingkatkan. Menjawab tantangan berat pengelolaan pemerintahan dimasa disrubsi, pandemic covid 19, kelesuan perekonomian dunia-nasional dan daerah, salah satu yang dapat dikembangkan adalah membangun “Collaborative Governance”. Kolaborasi yang efektif penting diwujudkan dalam rangka pencapaian sasaran target, peningkatan hubungan antar organisasi dan pengembangan organisasi.
Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Yanur, Murniyati; Iskandar, Dian; Zulfauzan, Ricky; Putra, Mahardiawan; Hutapea, Charles; Panjika, Yunus Praja; Satriawan, Bismar Harris; Sandi, Jhon Retei Alfri; Haridiso, Anyualatha; Lestariono, Wijoko; Alam, M. Doddy Syahirul; Asmawati, Yunita; Fauzi, Erinda Alfiani; Utami, Purnama Julia; Irwan, Andi Ilmi Utami; Kahayanto, Edi; Sirait, Mahmuddin
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Mei
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/kp8crp08

Abstract

Kalimantan Tengah sebagai salah satu dari 37 Provinsi yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serempak pada November nanti, memiliki beragam pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya masalah partisipasi pemilih. Berkaca dari pemilihan kepala daerah sebelumnya, Kalimantan Tengah menjadi daerah yang tingkat partisipasi politik mayarakatnya selalu di bawah rata-rata nasional. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2015 dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020, secara berturut-turut tidak pernah mencapai Tingkat partisipasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum secara nasional yaitu 77,5 persen. Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema pendidikan politik ini adalah masyarakat umum  yang  masuk daftar  pemilih tetap dalam pemilu dan menjadi pemilih potensial untuk  pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah. Kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpatisipasi dalam proses politik khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Melalui program pendidikan politik masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya berpartisipasi karena memahami bahwa pilihan mereka akan berdampak pada kualitas pemerintahan dan masa depan daerah, serta menjadi lebih sadar untuk meningkatkan partisipasi dalam proses politik yang ditunjukan dengan keputusan untuk berpartispasi pada hari pemungutan suara. Disamping itu kegiatan ini membuat masyarakat lebih melek politik yang nantinya tentu akan meningkatkan kualitas dari demokrasi pada masa mendatang sebagai hasil pendidikan politik yang berkelanjutan.  
Edukasi Kesehatan Gigi Dan Mulut Untuk Meningkatkan Kesadaran Kebersihan Mulut Pada Sd Islam Hasanka Kota Palangkaraya Fatimah, Haliza; Fauzi, Erinda Alfiani; Yanur, Murniyati; Sarmito, Sarmito; Rosmita, Rosmita; Kahayanto, Edi; Sandi, Jhon Retei Alfri; Putra, Mahardiawan; Asmawati, Yunita; Panjika, Yunus Praja; Hutapea, Charles
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Februari
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/4kyw0b32

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anak sekolah dasar di Kota Palangka Raya mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut melalui program edukasi interaktif. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian penting dari kesehatan umum yang seringkali kurang mendapatkan perhatian, khususnya pada anak usia sekolah dasar.Metode kegiatan meliputi penyuluhan dengan media audio-visual, demonstrasi teknik menyikat gigi yang benar, serta praktik langsung oleh peserta didampingi narasumber dokter gigi. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan peningkatan kesadaran siswa tentang praktik hidup higienis dan sehat, serta munculnya motivasi untuk secara mandiri menerapkan rutinitas perawatan kesehatan gigi dan mulut. Diharapkan pendekatan ini dapat mengurangi risiko penyakit gigi pada siswa sekolah dasar
Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman Pesisir Kalimantan Tengah: Management of Coastal Plant Genetic Resources in Central Kalimantan Sudomo, Muhammad Fadhil Amiruddin; Sandi, Jhon Retei Alfri; Yosep, Yosep; Sahay, Marvy Ferdian Agusta; Kriswantara, Glory
JURNAL HUTAN TROPIKA Vol 20 No 2 (2025): Volume 20 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36873/jht.v20i2.23403

Abstract

Coastal plant genetic resources (CPGR) are strategic assets for food security, local livelihoods, and climate resilience in Indonesia’s lowland and estuarine landscapes. However, coastal ecosystems in Central Kalimantan are increasingly threatened by land conversion, abrasion, and the rapid diffusion of uniform high-yield varieties. This study analyses the composition, spatial distribution, and management of CPGR in three coastal sub-districts—Teluk Sampit (Kotawaringin Timur), Seruyan Hilir (Seruyan), and Kumai (Kotawaringin Barat)—and formulates strategic directions for their sustainable management. A descriptive–analytical mixed-methods design was applied, combining field observations, soil sampling, semi-structured interviews with farmers, local customary leaders, government agencies, and NGOs, as well as analysis of secondary data and spatial information. Soils across the three sites are dominated by sandy clay loam and loam with strongly to moderately acidic pH (4.4–5.4), high cation exchange capacity, very high exchangeable K, but low Ca–Mg, indicating leached acid coastal soils that favour tolerant crops yet require careful management for intensive agriculture. Coastal plant genetic resources are dominated by mangroves (Rhizophora, Bruguiera, Avicennia), nipah (Nypa fruticans), local coconuts, tidal rice landraces (e.g. Siam Epang and Sekonyer), and emerging horticultural crops such as watermelon and avocado. Each sub-district shows distinct configurations: Teluk Sampit as a mangrove–tidal rice–coconut landscape with a registered geographical indication of Siam Epang; Seruyan Hilir as a nipah–rice–pond mosaic with growing nipah sugar enterprises; and Kumai as a conservation–production mosaic linked to Tanjung Puting National Park and coastal ecotourism. These CPGR underpin household income, employment, and local food systems but face pressures from oil-palm expansion, ageing coconut stands, aquaculture, and infrastructure constraints. Institutional arrangements remain fragmented, with multiple actors but weak formal coordination. Strengthening CPGR management in Central Kalimantan requires integrating in situ conservation with productivity improvement and value addition, recognition and protection of local varieties, and the establishment of an inclusive multi-stakeholder forum and regional action plan to support collaborative governance and long-term coastal resilience.
Pokok Pemikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Akomodasi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Jhon Retei Alfri, Sandi
Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Vol. 12 No. 2 (2025): Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin
Publisher : Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Palanfka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/wacana.v12i2.23397

Abstract

Salah satu bentuk nyata peran representatif DPRD adalah menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses dan terakomodir pada RKPD,KUPA,KUA-PPAS. Saat ini akomodasi Pokir belum berjalan sebagaimana diharapkan.  Kajian ini berupaya mengungkapkan dinamika akomodasi pokir dalam RKPD dan APBD. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif, data dikumpul melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Hasil penelitian   menunjukan dinamika Pokir DPRD menjadi manifestasi dari tarik-menarik kepentingan politik legislative-eksekutif. Pokir sebagai instrumen bargaining position yang sangat politis. Kendala Kebijakan (Efisiensi dan Program Strategis); Kendala Teknis Sistem (SIPD), terutama terkait kekakuan kamus dan kesulitan identifikasi Tupoksi; dan Kendala Prosedural Waktu.
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Tata Kelola Lahan Gambut Berkelanjutan Untuk Mitigasi Perubahan Iklim di Kelurahan Kalawa Kabupaten Pulang Pisau Jaya, Imanuel Jaya; Sandi, Jhon Retei Alfri; Ayu, Katriani Puspita; Agusta Sahay, Marvy Ferdian; Christina, Meilianna Devita
Journal of Community Development Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i2.1863

Abstract

Lahan gambut memiliki peran vital dalam mitigasi perubahan iklim sebagai penyimpan karbon, namun degradasi ekosistem gambut akibat eksploitasi berlebihan telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Kelurahan Kalawan, Kabupaten Pulang Pisau menghadapi permasalahan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, keterbatasan akses teknologi, dan lemahnya kapasitas kelembagaan lokal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam tata kelola lahan gambut berkelanjutan untuk mitigasi perubahan iklim. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), dan pelatihan teknik rewetting dengan melibatkan 30 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi partisipatif, serta kuesioner kepuasan. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat sebesar 39% dengan rata-rata skor akhir mencapai 83%, melampaui target minimal 70%. Melalui FGD berhasil diidentifikasi tujuh permasalahan utama dan dirumuskan lima solusi yang disepakati bersama, termasuk pembentukan Kelompok Tani Peduli Gambut dan pengembangan alternatif mata pencaharian berkelanjutan. Sebanyak 95% peserta menyatakan komitmen untuk menerapkan praktik tata kelola lahan gambut berkelanjutan. Kegiatan ini berkontribusi nyata dalam penguatan kapasitas dan peran aktif masyarakat untuk pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.