Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.2
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Acara Perdata Syntax Idea Vyavahara Duta Keadilan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Aktual Justice PAMALI: Pattimura Magister Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Media Hukum Indonesia (MHI) Keadilan
Rai Mantili
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Implementation of Legal Certainty Principles in the Reporting Process of Debtor Bankruptcy Settlement by Curator to Supervisory Judge in Bankruptcy Practice Holyness Singadimeja; Rai Mantili; Ema Rahmawati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.872 KB)

Abstract

After a debtor is declared bankrupt by Commercial Court, the debtor loses the rights to control and to manage assets. Debtor’s assets is under the management of curator, under surveillance of supervisory judge. Curator has important role in bankruptcy process since curator shall manage and maintain entire bankruptcy assets. Curator is expected to maximize value of bankruptcy assets to fulfill all debt obligations. Article 74 of the Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment, stipulates that curator must submit report to supervisory judge regarding the condition of bankruptcy assets and perform it quarterly. The report is disclosed to the public. The Article 74 is provision for supervisory judge to oversee curator’s performance in debtor’s bankruptcy settlement. Bankruptcy report from curator to supervisory judge in the Commercial Court can provide legal certainty for parties. In good faith, curator carries out duties and authorities to enforce the law on bankruptcy dispute resolution in Indonesia. The process of reporting debtors’ bankruptcy assets, in practice, is not carried out properly since there are no specific standards regarding the report. Further, there are no sanctions for violating curator. Consequently, the regulation cannot perform legal certainty. It is necessary to standardize reports and sanctions for violations because the report an important aspects of bankruptcy process for parties. Furthermore, curator’s responsibility to submit a report to supervisory judge is correlated to the principle of certainty in order to guarantee legal certainty as a principle of debt settlement. In Indonesia, the 1945 Constitution serves as a general ground; and the Law of Bankruptcy and Suspension of Payment functions as specific legal ground. If curator does not perform their duties properly, then they shall be responsible personally.AbstrakSetelah debitor dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga, maka debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya, sehingga segala pengurusan harta kekayaan debitor ada di bawah pengurusan kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Kurator memiliki peranan yang sangat besar dan sangat penting dalam suatu proses kepailitan karena kurator harus mengelola dan mengurus seluruh harta pailit sehingga nilai harta pailit tersebut dapat dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitor pailit terhadap hak para kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 UUKPKPU, disebutkan bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga bulan). Tujuan Pasal 74 UUKPKPU adalah agar hakim pengawas dapat mengetahui sampai mana kinerja kurator dalam hal melakukan pemberesan harta pailit debitor. Adanya laporan pemberesan harta (boedel) pailit oleh kurator kepada hakim pengawas di Pengadilan Niaga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dengan itikad baik kurator menjalankan tugas dan kewenangannya guna penegakan hukum penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia. Proses laporan pemberesan harta pailit debitor dalam praktiknya tidak dilaksanakan dengan baik mengingat tidak ada standar khusus mengenai laporan yang dimaksud dan tidak adanya sanksi bagi kurator yang melanggar, sehingga pengaturan mengenai kewajiban tersebut tidak dapat mewujudkan kepastian hukum dalam praktiknya. Oleh karena itu, perlu diatur secara tegas mengenai standar laporan dan sanksi bagi pelanggarannya, mengingat pelaporan atas pemberesan harta pailit ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam proses kepailitan baik bagi debitor maupun bagi kreditor. Lebih lanjut lagi, tanggung jawab kurator mengenai laporan pemberesan harta pailit debitor kepada hakim pengawas dihubungkan dengan prinsip kepastian agar dapat menjamin kepastian hukum sebagai sarana penyelesaian utang piutang di Indonesia adalah UUD 1945 sebagai landasan umum dan UUKPKPU sebagai landasan khusus. Apabila Kurator yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau lalai, maka dapat bertanggung jawab secara pribadi.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a6
Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum Rai Mantili; Hazar Kusmayanti; Anita Afriana
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.282 KB)

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah suatu lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Tidak berkedudukan sebagai 'lembaga penegak hukum' yang sesungguhnya menyebabkan KPPU tidak memiliki daya paksa dalam hal pemanggilan para pihak maupun dalam pelaksanaan eksekusi. Selain itu, banyaknya putusan KPPU yang dibatalkan dalam proses upaya huku (yang disebut sebagai keberatan) yang diajukan pihak pelanggar pada akhirnya menyebabkan tidak terciptanya kepastian hukum bagi para pihak. Tulisan ini berupaya memperlihatkan gambaran pelaksanaan putusan persaingan usaha dalam praktik dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta mengindentifikasi kendala-kendala dan upaya dalam penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia agar tercipta kepastian hukumThe Problem of Law Enforcement in Business Competition in Establishing Legal CertaintyAbtractThe Commission for the Supervision of Business Competition (Komisi Persaingan Usaha) is a special institution established by Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition for enforcing competition law. Not functioning as a 'law enforcement agency' has led to KPPU to have no power to either forcibly summon the parties or execute its decisions. Moreover, a lot of KPPU's decisions are cancelled due to further legal action filed by the offender and thus undermining the legal centainty for the parties. The purpose of this article is to seek and analyze the enforcement of KPPU's decision in disputes regarding monopolistic practices and unfair competition as regulated in Law Number 5 of 1999. Furthermore, this article also aims to determine the obstacles in setting enforcement of competition law in order to not only establish legal certainty but also to achieve a healthy business climate in Indonesia. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7
Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan dalam Hubungan Perlindungan Hukum Rai Mantili
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.703 KB)

Abstract

Buku ini membahas mengenai persoalan kredit macet dalam masalah dunia perbankan yang dihubungkan dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Buku ini terbagi dalam 6 bab, yang masing mempunyai pembahasan yang berbeda namun saling berkaitan. Bab 1 diberi judul Beberapa Hal dalam Hubungan dengan Kredit Macet, Bab 2 Menelaah Undang-Undang Perseroan, yang dalam hal ini adalah pembahasan dari UUPT, Bab 3 tentang Mengadili Keputusan Bisnis, Bab 4 adalah Pemeriksaan Pengadilan di Amerika dan Jepang, Bab 5 Keputusan Pemberian Kredit yang Memberikan Perlindungan Hukum dan Bab 6 yang merupakan bab terakhir berisi mengenai Intisari dan Saran dari penulis. Buku ini menarik untuk dijadikan bahan ulasan karena pembahasan mengenai dunia perbankan, khususnya masalah kredit macet serta tanggung jawab direksi, selaku organ perseroan yang menjalankan perusahaan, sangat menarik untuk diketahui karena masalah ini dialami oleh hampir setiap negara.  DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a11
Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan Ema Rahmawati; Rai Mantili
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.599 KB)

Abstract

Jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang banyak berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia sebagai lembaga independen pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan memiliki salah satu tugas penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di sektor jasa keuangan, salah satunya dengan mengatur prosedur penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sebagai tindak lanjutnya, OJK menerbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Artikel ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana konsep alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di dalam POJK No. 1/2014 dikaitkan dengan sistem penyelesaian sengketa perdata yang ada. Lebih lanjut lagi, akan diuraikan pula Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah ditetapkan OJK untuk melaksanakan tugas dan peranannya dalam penyelesaian sengketa dibidangnya masing-masing serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan.Dispute Settlement Mechanism through Alternative Dispute Resolution Institution in the Sector of Financial Services AbstractFinancial service is one of the essential sectors in economic development of a country. Indonesian Financial Services Authority (OJK) is an independent institution which regulates and supervises the financial services sector and has its important role in providing consumer protection in financial services sector, i.e. by regulating the procedure of consumer complaint and dispute settlement in simple, prompt, and affordable manners. Following up such role, OJK issued Regulation 1/POJK.07/2014 regarding Alternative Dispute Resolution Institution in Financial Services Sector. This article is intended to describe the concept of alternative dispute resolution as stipulated in Regulation of OJK No. 1/2014 in connection with the existing private dispute settlement system. Furthermore, this article also describes the institutions of alternative dispute resolution assigned by OJK to conduct their duty and role in dispute settlement for each respective sectors and its challenge to provide consumer protection in financial services sector.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a2 
GANTI KERUGIAN IMMATERIIL TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PRAKTIK: PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA Rai Mantili
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v4i2.6460

Abstract

Article 1365 of the Civil Code states that an unlawful act that carries a loss to another person obliges the person who because of his mistake to issue the loss, compensates for the loss. The formulation regarding unlawful acts is not explained and only provides a basis for submitting compensation based on unlawful acts. The forms of loss in cases of acts against the law usually consist of two forms, namely material losses and immaterial losses. The research method in this research is normative juridical. Through the research outlined in the form of this article, it is hoped that the concept of immaterial compensation in Indonesia can be formed in order to create legal certainty in a court decision. The results of the study confirm that the absence of regulation regarding compensation for immaterial losses against the law causes different interpretations in the judge's decision. What will be explained in this article is about the regulation of immunity compensation in cases of illegal acts in practice in Indonesia and regarding the regulation of immunity compensation in acts against the law in the Netherlands.
TANGGUNG JAWAB RENTENG GANTI KERUGIAN IMMATERIIL ATAS PERBUATAN MELAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Rai Mantili
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pada beberapa praktik di pengadilan, banyak terjadi perkara perbuatan melawan hukum yang meminta ganti kerugian immateriil selain juga ganti kerugian materiil. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel dan Putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 memiliki persamaan perkara, yaitu mengenai perkara perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat secara tanggung renteng. Perbedaan pada kedua kasus tersebut adalah mengenai tanggung jawab ganti kerugian yang harus dipikul oleh para tergugatnya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel memutus tanggung jawab tanggung renteng pada pihak tergugat, sedangkan pada putusan Putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 pembagian tanggung jawab telah jelas disebutkan pada putusannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah kedua putusan hakim tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum dan bagaimana konsep tanggung renteng dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Disimpulkan bahwa dihubungkan dengan asas kepastian hukum, putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 lebih memenuhi asas kepastian hukum karena adanya kepastian tanggung jawab. Konsep tanggung jawab gugatan ganti kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum sebaiknya menggunakan model proporsional karena model tanggung-renteng berpotensi menimbulkan masalah dan sengketa baru diantara para tergugat. Hal ini mungkin terjadi karena dengan tidak menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing tergugat dapat menimbulkan permasalahan baru pada pelaksanaan eksekusi. Kata kunci: gugatan; kepastian hukum; perbuatan melawan hukum; tanggung renteng. ABSTRACT It is evident in many cases that the plaintiff seek compensation for their material and immaterial damage. The compensation types may be different one case with another. As illustrates in the South Jakarta District Court Decisison No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.nSel and Supreme Court Decision No. 957 K/Pdt/2006. The two cases concerned about unlawful act that born a duty to pay compensation. The deffendant were sued jointly and severally liable for the damages. However, defendant(s) in the cases have to pay different tipes of compensation. Decision of South Jakarta District Court stated that all the deffendaants are responsible jointly, while in the decision of the Supreme Court, the judges celearly stated the fractures of responsibility for each deffendants in the verdic. The legal problem from the two cases is whether the two decisions satisfied the fulfillment of the principle of legal certainty. The concept of responsibility has to be linked to the principle of legal certainty. This article argues that between the two decisions, it is only the decision of the Supreme Court that in line with the fulfillment of the principle of legal certainty. Unspecified compensation portion is likely to cause new problem, so the concept of immaterial compensation claim responsibility against illegal acts should be divined proportinaly. Keywords: illegal acts; joint responsibility; unlawsuits; legal certainty.
KONSEP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN MELALUI COMBINED PROCESS (MED-ARBITRASE) Rai Mantili
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 1 September 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v6i1.252

Abstract

ABSTRAK Serikat pekerja memiliki peranan yang sangat penting bagi pekerja, pengusaha maupun serikat pekerja itu sendiri dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah melalui Bipartit, Tripatrit (mediasi hubungan industrial, konsiliasi hubungan industrial dan arbitrase hubungan industrial) kemudian ke Pengadilan Hubungan Industrial apabila upaya hukum non litigasi (kecuali arbitrase) tersebut tidak tercapai. Konsep combined process (med-arb) dianggap dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam perselisihan hubungan industrial karena konsep ini sudah dilakukan dalam sengketa bisnis dan dianggap lebih efektif. Penelitian ini memuat dua permasalahan yakni, mengenai konsep combined process (med-arb) yang diterapkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha dan konsep kepastian hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha melalui combined process (med-arb). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep combined process (med-arb) dapat diterapkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha guna memberi efektifitas waktu dalam penyelesaian sengketa dan penerapan kepastian hukum. Kata kunci: combined process (med-arb); penyelesaian sengketa; serikat pekerja. ABSTRACT The labor union holds important role for the employee, the company and for the labor union itself in relation with settlement of the industrial relation dispute. The processes of the industrial relation dispute settlement pursuant to Law No. 2 Year of 2004 re: Settlement of the Industrial Relation Dispute are through bipartite (bilateral), tripartite (mediation, conciliation, arbitration), and through the Industrial Relation Court if the settlement through the foregoing non-litigation process is not achieved. The concept of Combined Process (med-arb) is considered to facilitate the industrial dispute settlement due to the effective practises of such concept in business dispute.This research consist of two legal issues, namely, first, the concept of Combined Process (med-arb) which is applied in the industrial relation dispute settlement between the labor union and the company, second, the concept of certainty of law in industrial relation dispute settlement between the employee and the company through the Combined Process (med-arb). The result of this research is, the concept of Combined Process (med-arb) is applicable in the settlement of industrial relation dispute between the labor union and the company to provide the effectiveness of timeframe in the dispute settlement and the implementation of legal certainty. Keywords: combined process; dispute settlement; labour union.
KUMULASI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN GUGATAN WANPRESTASI DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA Rai Mantili; Sutanto Sutanto
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 2 (2019): Volume 10 Nomor 2 April 2019
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.683 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i2.1210

Abstract

This article describes the integration of lawsuits in breach of law or breach of contract which often found in court examination practice. First issue will analyze whether the integration of lawsuits can be conducted between breach of law and breach of contract claims pursuant to Indonesian Civil Procedures. The second issue will analyze the legal consideration of judges who reject the integration of lawsuits between breach of law and breach of contract claims pursuant to Indonesian Civil Procedures There are some of opinions of judges or expert against the integration of lawsuits between breach of law and breach of contract claims. A jurisprudence states that the integration of lawsuit between breach of law and breach of contract claim in lawsuit is violating the code of conduct since both shall be examined respectively. HIR, RBG and RV does not strictly stipulate and prohibit the integration of lawsuit, however, pursuant to Jurisprudence of The Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1875K/Pdt/1984 dated April 24, 1986, “the integration of lawsuits between the breach of law and breach of contract claims cannot be conducted since it is violating the civil procedures and accordingly it shall be examined respectively. In accordance with such jurisprudence, the Judex Jurist is authorized to declare that the integration of lawsuits between the breach of law and breach of contract claims is unacceptable lawsuit (NO/niet oontvankelijk verklaard).
PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT MELALUI SISTEM SELF-ASESSMENT Rai Mantili; Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Aktual Justice Vol 4 No 2 (2019): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v4i2.542

Abstract

Local tax collection in Indonesia is carried out using the Official Assessment system and the Self-Assessment system. In the Self-Assessment system, all tax obligations are fulfilled by the taxpayer, Fiskus only supervises through audit procedures. The implementation of tax collection with this system really requires taxpayer compliance so that it is necessary to monitor the taxpayer's compliance. This raises problems regarding how to monitor compliance with the payment of local taxes collected through the self-assessment system. This paper uses a normative research method with a statutory approach and a legal conceptual approach. This paper concludes that the supervision of taxpayer compliance in paying taxes with a self-assessment system is carried out by examining taxpayers. The authority of the regional head to conduct audits and the obligation of taxpayers to cooperate in undergoing the examination is regulated in Article 170 of the Regional Tax and Retribution Act. The results of the tax audit are recorded in the audit report. Enforcement of regional tax law against taxpayers who do not comply begins with submitting a warning letter, if the warning letter is not heeded, it will be subject to administrative sanctions and criminal sanctions.
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA Rai Mantili; Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Aktual Justice Vol 5 No 2 (2020): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v5i2.549

Abstract

One of the aspects that must be of concern in electronic transaction activities is the aspect of personal data protection so that the personal data of service users is maintained. One of the principles that must be observed by Electronic System Operators in protecting personal data is the principle of prudence. This paper will examine the principles of prudence in the operation of electronic systems in efforts to protect personal data in Indonesia by using normative research methods. In general, it can be seen that the precautionary principle is not explicitly regulated in the formulation of laws and regulations related to Electronic Information and Transactions or Personal Data Protection, but the provisions of the articles therein contain provisions regarding the principle of prudence. The application of the precautionary principle is carried out with the active efforts of electronic system administrators as the party that manages the personal data of service users to ensure data confidentiality and the security of their electronic systems with all efforts to prevent the system from being compromised by third parties. The legal consequence is that if there is a leak of personal data, the electronic system operator is obliged to be responsible civilian by paying compensation on the basis of a lawsuit by the owner of the personal data who has experienced data leakage and / or material or immaterial loss
Co-Authors Agus Pratiwi Alya Hasna Yogasara Anindya Gupita Sari Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Artaji Artaji Atika Nabila Betty Rubiati Camalia, Tamarine Dinada Junia Rismantika Djanuardi Djanuardi Ema Rahmawati Etty Mulyati Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Holyness Nurdin Singadimedja Holyness Singadimeja Kartikasari Kartikasari Lubis, Samantha Aulia Lubis, Samantha Aulia Nugraha, Janine Marieta Ajesha Nun Harrieti Nyulistiowati Suryanti Putu Eka Trisna Dewi Putu Eka Trisna Dewi sherly Ayuna Putri Susilowati Suparto Sutanto Sutanto