Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.624
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Diponegoro Law Review PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Sociological Jurisprudence Journal Jambura Law Review Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata Syntax Idea Vyavahara Duta Keadilan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Aktual Justice PAMALI: Pattimura Magister Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Media Hukum Indonesia (MHI) Keadilan Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Dialogia Iuridica
Rai Mantili
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT MELALUI SISTEM SELF-ASESSMENT Rai Mantili; Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Aktual Justice Vol 4 No 2 (2019): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v4i2.542

Abstract

Local tax collection in Indonesia is carried out using the Official Assessment system and the Self-Assessment system. In the Self-Assessment system, all tax obligations are fulfilled by the taxpayer, Fiskus only supervises through audit procedures. The implementation of tax collection with this system really requires taxpayer compliance so that it is necessary to monitor the taxpayer's compliance. This raises problems regarding how to monitor compliance with the payment of local taxes collected through the self-assessment system. This paper uses a normative research method with a statutory approach and a legal conceptual approach. This paper concludes that the supervision of taxpayer compliance in paying taxes with a self-assessment system is carried out by examining taxpayers. The authority of the regional head to conduct audits and the obligation of taxpayers to cooperate in undergoing the examination is regulated in Article 170 of the Regional Tax and Retribution Act. The results of the tax audit are recorded in the audit report. Enforcement of regional tax law against taxpayers who do not comply begins with submitting a warning letter, if the warning letter is not heeded, it will be subject to administrative sanctions and criminal sanctions.
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA Rai Mantili; Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Aktual Justice Vol 5 No 2 (2020): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v5i2.549

Abstract

One of the aspects that must be of concern in electronic transaction activities is the aspect of personal data protection so that the personal data of service users is maintained. One of the principles that must be observed by Electronic System Operators in protecting personal data is the principle of prudence. This paper will examine the principles of prudence in the operation of electronic systems in efforts to protect personal data in Indonesia by using normative research methods. In general, it can be seen that the precautionary principle is not explicitly regulated in the formulation of laws and regulations related to Electronic Information and Transactions or Personal Data Protection, but the provisions of the articles therein contain provisions regarding the principle of prudence. The application of the precautionary principle is carried out with the active efforts of electronic system administrators as the party that manages the personal data of service users to ensure data confidentiality and the security of their electronic systems with all efforts to prevent the system from being compromised by third parties. The legal consequence is that if there is a leak of personal data, the electronic system operator is obliged to be responsible civilian by paying compensation on the basis of a lawsuit by the owner of the personal data who has experienced data leakage and / or material or immaterial loss
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM KEPAILITAN Rai Mantili; Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Aktual Justice Vol 6 No 1 (2021): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v6i1.618

Abstract

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Namun sebelum diputus pailit oleh pengadilan niaga debitur dapat melakukan upaya perdamaian dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dengan cara melakukan studi kepustakaan dan menelaah data sekunder. Namun tidak semua proses PKPU berjalan sesuai rencana dan berujung pada kepailitan. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam beberapa kasus kepailitan proses PKPU justru dapat membuka kesempatan bagi para kreditor yang beritikad buruk untuk mempailitkan debitor secara tidak langsung. Dalam PKPU kreditor memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan apakah debitor harus dinyatakan pailit oleh pengadilan
Keabsahan Akta Otentik Yang Mengandung Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alat Bukti Acara Perdata Atika Nabila; Artaji Artaji; Rai Mantili
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19729

Abstract

Akta otentik dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti utama yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat di persidangan. Untuk dinyatakan sebagai bukti yang memiliki pembuktian sempurna dan mengikat maka akta otentik harus dibuat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Adapun dalam praktiknya masih ditemukan terdapat notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik yang turut membantu terkait pembuatan akta yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini memuat dua permasalahan yakni, bagaimana keabsahan pada akta otentik yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan sebagai alat bukti dan pertimbangan hakim dalam pemeriksaan akta otentik yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan sebagai alat bukti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan perkara pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikaitkan dengan asas-asas, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyalahgunaan keadaan.
PERLINDUNGAN KREDITOR KONKUREN DALAM HUKUM KEPAILITAN Rai Mantili; Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal AKSES Vol 12 No 2 (2020): Jurnal Akses
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (893.212 KB) | DOI: 10.47329/jurnalakses.v12i2.681

Abstract

Bankruptcy is the last way to solve the debt problem between debtors and creditors. The role of bankruptcy institutions is basically very important to ensure that both debtors and creditors receive justice from the bankruptcy process. In bankruptcy, concurrent creditors such as suppliers (small entrepreneurs) often do not get payment from the debts of the bankrupt debtors. This is because the bankruptcy bill is not sufficient to be shared with creditors. This research is a law research using literature study. The position of a concurrent creditor who is the last creditor whose debt is guaranteed to be repaid from the bankruptcy bill needs attention regarding legal protection in the bankruptcy process
Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Dinada Junia Rismantika; Djanuardi Djanuardi; Rai Mantili
Syntax Idea Vol 4 No 10 (2022): Syntax idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v4i10.1927

Abstract

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang dilangsungkan harus dilakukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Perkawinan yang belum dilakukan pencatatan, maka dapat mengajukan permohonan itsbat kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Undang-Undang Perkawinan menentukan syarat usia perkawinan sebagai salah satu syarat perkawinan. Perkawinan di bawah umur yang hendak dilaksanakan harus mendapat izin dispensasi dari Pengadilan. Pada kenyataannya seringkali terjadi perkawinan di bawah tangan dengan tidak memperhatikan syarat-syarat perkawinan. Sebagai contoh permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keabsahan dan akibat hukum dari itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait. Metode analisis yang digunakan yaitu secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa ketiadaan dispensasi kawin tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dapat di itsbat kan di Pengadilan Agama dengan memperhatikan syarat-syarat itsbat nikah. Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin yang telah di itsbat kan di Pengadilan Agama akan berakibat hukum sama dengan perkawinan pada umumnya. Status perkawinan tersebut akan berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan diperolehnya Kutipan Akta Nikah
KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI ANAK OLEH PENGADILAN AGAMA DALAM SUATU PUTUSAN PERCERAIAN Rai Mantili
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 20 No 2 (2022): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v20i2.725

Abstract

Execution as a legal action taken by the court to the losing party in a case is a further rule and procedure of the case examination process. Execution or execution of a decision is an act carried out by force against the losing party in a case. Not all court decisions have executive power, not all court decisions can be executed. In a divorce case in the Religious Courts, if the judge has given a decision that one of the parties has been won as the holder of custody, then the party who must voluntarily hand over his custody rights to the winning party voluntarily. This is a lot in practice, often parties who do not want to give up custody of their children to the winning party. The results of this study indicate that the execution of child custody has two kinds of obstacles. The first obstacle is the "psychological obstacle of the child", because the child is not an object that can be executed and the second obstacle is a matter of cost, if the child is on the losing side but the losing party does not want to give up custody of the child to the winning party, who will will pay a fee if requesting the services of the police to force the child, because there is no state budget for the execution of child custody. Keywords: Divorce, religious courts, execution of children.
Sosialisasi Mengenai Pekerja Pensiun Sebagai Investor Perusahaan Publik Melalui Program Management / Employee Stock Option Program (MESOP) Bagi Pengurus Serikat Pekerja di Kabupaten Karawang Holyness N. Singadimedja; Ema Rahmawati; Rai Mantili; Agus Pratiwi
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 2, No 3 (2022): PADMA
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v2i3.23711

Abstract

Pekerja pensiun yang telah mengikuti Program MESOP atau ESOP merupakan investor pada perusahaannya, sehingga pekerja masih terikat pada perusahaan walaupun hubungan kerjanya telah berakahir. Melalui program kepemilikan saham bagi pekerja dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pekerja, program ini penting untuk disosialisasikan bahwa tambahan kesejahteraan tetap melekat kepada pekerja pensiun selama tabungan sahamnya tetap dimiliki / tidak dilepaskan / dijual kepada pihak ketiga , sehingga program MESOP ini membuat pekerja memiliki investasi yang dapat memberikan tambahan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Dalam pengabdian pada masyarakat ini akan memberikan sosialisasi mengenai Perlindungan Ekonomi dan Sosial bagi Pekerja Pensiun sebagai investor perusahaan public melalui Program MESOP yang dilaksankan oleh Tim Pengabdian Kepada Mayarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terbuka dan terarah dengan sasaran seluruh Pengurus Serikat Pekerja di kabupaten Karawang, yang terdiri dari 4 Serikat Pekerja yang ada di Kabupaten karawang, sehingga dapat memahami, membuat dan menjalankan program MESOP untuk peningkatan kesejahteraan Pekerja aktif dan pekerja pensiun.Hasil Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi pengurus serikat pekerja bahwa tambahan kesejahteraan yang didapatkan pekerja melalui program MESOP dapat terus dinikmati pekerja walaupun pekerja telah pensiun dan tidak lagi bekerja di perusahaan, karena pekerja pensiun yang memiliki tabungan saham sebagai investor yang kedudukannya sama dengan pemegang saham lainnya pada perusahaan publik.Kata Kunci: Pekerja Pensiun, Kepemilikan Saham Pekerja, Kesejahteraan Pekerja Retired workers who have participated in the MESOP or ESOP Program are investors in their companies, so workers are still bound to the company even though their employment relationship has ended. Through the share ownership program for workers, it can create a harmonious relationship between companies and workers, this program is important to socialize that additional welfare remains attached to retired workers as long as their stock savings are still owned / not released / sold to third parties, so this MESOP program makes workers have investment that can provide additional welfare for workers and their families. In this community service, it will provide socialization regarding Economic and Social Protection for Retired Workers as investors in public companies through the MESOP Program which is carried out by the Community Service Team (PPM) of the Faculty of Law, Padjadjaran University.The method used in this activity is an open and targeted discussion with the target of all the Management of Trade Unions in Karawang district, which consists of 4 unions in Karawang Regency, so that they can understand, create and run the MESOP program to improve the welfare of active workers and retired workers. The results of this Community Service Activity can provide additional knowledge and understanding for trade union officials that the additional welfare obtained by workers through the MESOP program can continue to be enjoyed by workers even though workers have retired and are no longer working in the company, because retired workers who have stock savings are investors who have the same position as other shareholders in a public company.Keywords: Retired Workers, Employee Share Ownership, Employee Welfare
BATASAN ASAS HAKIM PASIF DAN AKTIF PADA PERADILAN PERDATA Anita Afriana; Ema Rahmawati; Rai Mantili; sherly Ayuna Putri
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.1078

Abstract

ABSTRAKHakim sebagai aktor penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terikat pada asas-asas hukum, salah satunya adalah bersikap pasif. Asas merupakan abstraksi dari sebuah aturan, maka apabila asas hukum tidak dirumuskan dalam aturan hanyalah berupa pedoman saja yang tidak mengikat bagi hakim. Asas hukum itu mempunyai kekuatan sebagai undang-undang apabila secara tegas dituangkan dalam undang-undang dan barulah dapat diterapkan hakim pada peristiwa konkrit. Pengaturan dalam RV menunjukkan bahwa hakim bertindak pasif sementara HIR/RBg condong menempatkan hakim bersikap aktif. Sesungguhnya sebagai aturan yang berlaku untuk golongan penduduk Eropa, RV tidak berlaku lagi di Indonesia sepanjang telah diatur dalam HIR/RBg, namun berbagai doktrin yang ada memperkuat dan menempatkan peran hakim yang pasif sebagaimana diatur dalam RV. Artikel ini membahas batasan dari hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Metode penelitian berupa yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder dan dilengkapi data primer berupa wawancara dengan para hakim di beberapa pengadilan dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa telah terjadi pergeseran sikap hakim pada peradilan perdata. Berbagai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung menujukkan dan menuju pada prinsip bahwa hakim perdata bersikap aktif salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Secara filosofis peran aktif hakim sangat relevan dengan pencarian kebenaran yang dapat mendorong tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kata kunci: asas hukum; acara perdata; hakim aktif. ABSTRACTJudges as law enforcement actors in carrying out their duties are bound by legal principles, one of which is being passive. The principle is an abstraction of a rule, so if the legal principle is not formulated in the rules, it is only a guideline which is not binding on judges. The legal principle has the power as law if it is explicitly stated in the law and then the judge can apply it to concrete events. The arrangement in the RV shows that judges act passively while HIR/RBg tends to place judges in an active position. In fact, as a rule that applies to European population groups, RV is no longer valid in Indonesia as long as it has been regulated in HIR/RBg. However, various existing doctrines strengthen and place the passive role of judges as regulated in RV. This article discusses the limitations of passive and active judges in civil courts, one of which is in the settlement of simple lawsuits. The research method is in the form of normative juridical which prioritizes secondary data and is complemented by primary data in the form of interviews with judges in several courts and analyzed qualitatively and juridically. The results showed that there had been a shift in the attitude of judges in civil courts. Various provisions in the Supreme Court Regulations show and lead to the principle that civil judges are active, one of which is in the settlement of simple lawsuits. Philosophically, the active role of judges is very relevant to the search for the truth that can encourage the achievement of quick, simple, and low-cost justice.Keywords: active judge; civil proceedings; legal principles.
KONSEPTUALISASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI SMALL CLAIMS PROSEDURE DI INDONESIA Anita Afriana; Rai Mantili; Ema Rahmawati
Arena Hukum Vol. 11 No. 3 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.2

Abstract

AbstractThe development of buying and selling both conventional and online transactions has an impact on the need for effective dispute resolution when there is a loss to consumers. Fast, simple, and low-cost consumer dispute resolution is needed to speed up the way the dispute is resolved. This article is part of the results of fundamental research conducted in a normative juridical method. The results showed that consumer dispute resolution in the court with a small claim value was not balanced with the mechanism of proceedings in the court, while the power of the decision through BPSK resolution was not final and binding. Small Claims Procedures are solutions that integrate informal and formal mechanisms as one of the concrete steps to achieve legal certainty in resolving consumer disputes in Indonesia.             AbstrakPerkembangan jual beli baik transaksi secara konvensional maupun online berdampak pada kebutuhan penyelesaian sengketa yang efektif ketika terjadinya kerugian pada konsumen. Penyelesaian sengketa  konsumen secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan diperlukan dengan mempercepat cara penyelesaian sengketa. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian fundamental yang dilakukan secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan dengan nilai gugatan yang kecil tidak seimbang dengan mekanisme beracara di pengadilan, sementara itu penyelesaian melalui BPSK kekuatan putusannya tidak bersifat final and binding. Small Claims Procedures merupakan solusi yang memadukan mekanisme informal dan formal sebagai salah satu langkah konkret dalam rangka tercapainya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.
Co-Authors Afriana, Anita Agus Pratiwi Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Alya Hasna Yogasara Anindya Gupita Sari Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Artaji, Artaji Atika Nabila Bagas Kristian Joenata Betty Rubiati Bonita Chika Angelica Camalia, Tamarine Dewi Bunga, Dewi Dinada Junia Rismantika Djanuardi, Monica L. Efa Laela Fakhriah Elisatris Gultom Etty Mulyati Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Holyness Nurdin Singadimedja Holyness Singadimeja Kartikasari Kartikasari Lubis, Samantha Aulia Lubis, Samantha Aulia Manap, Norhoneydayatie Abdul Nugraha, Janine Marieta Ajesha Nun Harrieti, Nun Nyulistiowati Suryanti Putu Eka Trisna Dewi Putu Eka Trisna Dewi Rika Ratna Permata Santika, Charisa Dwi Shavira Ayundara Wiraningrat Sherly Ayuna Putri Soraya Firmansjah Sudaryat Susilowati Suparto Sutanto Sutanto