Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.624
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Diponegoro Law Review PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Sociological Jurisprudence Journal Jambura Law Review Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata Syntax Idea Vyavahara Duta Keadilan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Aktual Justice PAMALI: Pattimura Magister Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Media Hukum Indonesia (MHI) Keadilan Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Dialogia Iuridica
Rai Mantili
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Tinjauan Yuridis Pembubaran BUMN Persero yang Sudah Tidak Beroperasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Menteri BUMN Bonita Chika Angelica; Elisatris Gultom; Rai Mantili
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 03 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i03.841

Abstract

BUMN lahir sebagai salah satu upaya untuk membangun perekonomian negara untuk kemakmuran rakyat. BUMN Persero didirikan untuk memupuk keuntungan bagi negara. Keuntungan dalam arti, adanya pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis secara business dan cost accounting principles, management effectiveness dan memuaskan dalam perolehan surplus atau laba. Bagi BUMN Persero yang sudah tidak beroperasi, maka Menteri BUMN memberikan SKK kepada PT PPA Persero untuk membubarkannya melalui RUPS. Salah satu BUMN Persero yang sudah tidak beroperasi dan dilakukan pembubaran adalah PT ISN Persero. Dikarenakan BUMN Persero merupakan suatu perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara maka dalam hal ini negara yang diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pihak yang berhak atas pembubaran suatu BUMN Persero. Kemudian, mengacu kepada kewenangan yang dimiliki oleh PT PPA Persero yaitu melaksanakan restrukturisasi BUMN, PT PPA Persero tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembubaran suatu BUMN Persero karena restrukturisasi BUMN tidak termasuk kepada pembubaran. PT PPA Persero selaku penerima SKK Menteri BUMN berperan selaku pemegang wewenang dan/atau hak pemegang saham untuk melaksanakan pembubaran melalui RUPS serta pengelolaan aset (likuidator) PT ISN Persero. Namun, PT PPA Persero tidak memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) UU PT, maka berdasarkan Pasal 148 ayat (1) UU PT pembubaran PT ISN Persero menjadi tidak berlaku bagi pihak ketiga.
Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Timbul Dari Suatu Perjanjian Lisan (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1666 K/PDT/2022) Anindya Gupita Sari; Susilowati Suparto; Rai Mantili
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 5 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i5.945

Abstract

Suatu tindakan wanprestasi umumnya lahir dari perjanjian baik lisan maupun tertulis. Pada praktik di pengadilan, ditemukan gugatan dengan dasar pokok perkara perjanjian lisan, namun diputus hakim pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perbuatan melawan hukum dapat muncul dalam situasi perjanjian lisan, serta untuk mengevaluasi tanggung jawab penjual terhadap tindakan pihak ketiga yang melakukan perjanjian lisan atas namanya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian ini didasarkan pada analisis kepustakaan sebagai sumber data utama. Berdasarkan penelitian dilakukan mendapatkan hasil bahwa perbuatan melawan hukum dapat timbul dalam praktek perjanjian lisan apabila perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak penjual berupa tanggungjawab perdata, meskipun perjanjian dilakukan oleh pihak ketiga dan pembeli, namun penjual harus bertanggungjawab karena sudah lalai mengawasi para karyawannya.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI ANAK OLEH PENGADILAN AGAMA DALAM SUATU PUTUSAN PERCERAIAN Rai Mantili
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 20 No 2 (2022): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v20i2.725

Abstract

Execution as a legal action taken by the court to the losing party in a case is a further rule and procedure of the case examination process. Execution or execution of a decision is an act carried out by force against the losing party in a case. Not all court decisions have executive power, not all court decisions can be executed. In a divorce case in the Religious Courts, if the judge has given a decision that one of the parties has been won as the holder of custody, then the party who must voluntarily hand over his custody rights to the winning party voluntarily. This is a lot in practice, often parties who do not want to give up custody of their children to the winning party. The results of this study indicate that the execution of child custody has two kinds of obstacles. The first obstacle is the "psychological obstacle of the child", because the child is not an object that can be executed and the second obstacle is a matter of cost, if the child is on the losing side but the losing party does not want to give up custody of the child to the winning party, who will will pay a fee if requesting the services of the police to force the child, because there is no state budget for the execution of child custody. Keywords: Divorce, religious courts, execution of children.
Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023 Mengenai Sengketa Merek Dagang antara PS GLOW dan MS GLOW Bagas Kristian Joenata; Rika Ratna Permata; Rai Mantili
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 1 (2024): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i1.1532

Abstract

Trademarks have a very important function, namely as a differentiator from goods or services from other trademarks as well as a reputation for the goods or services being traded. Trademarks must be protected to prevent infringement in the form of unfair competition. The aim of this research is to understand the implementation of regulations and criteria regarding violations of brand similarity in essence as well as the use of marks that are not in accordance with those registered under brand law in Indonesia. The research method used in this research is a normative juridical approach, namely by using library materials in the form of positive law as the main material and then examining its implementation into practice. The primary legal material used by the author is Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Law Number 15 of 2001 concerning Marks, Commercial Court Decision at the Surabaya District Court Number 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/ PN.Niaga.Sby, and Supreme Court Decision Number 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 as well as secondary legal materials, namely related literature, to analyze the decision.
Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat Dalihan Natolu Camalia, Tamarine; Kusmayanti, Hazar; Mantili, Rai
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 4, No 3 (2024): NOVEMBER
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v4i3.2294

Abstract

Introduction: The principle of Dalihan Natolu regulates three important aspects of vertical relationships between descendants, horizontal relationships between siblings, and relationships with the wider community. Dalihan Natolu reflects three important pillars, namely Hula-hula (in-laws), Dongan Sabutuha (brothers), and Boru (daughters).Purposes of the Research:  The purpose of this article is to the settlement of inheritance disputes can be pursued through customary mediation using the Dalihan Natolu customary principle.Methods of the Research: This research is a normative legal research, namely legal research to examine a norm, principle and/or legal doctrine.Results of the Research: The results of the research obtained are as follows: First, the process of resolving inheritance disputes through Dalihan Natolu customary mediation emphasizes the value of deliberation and local wisdom. In practice, Dalihan Natolu functions as a mediator who creates conducive dialog conditions between the disputing parties, involving three important elements: Hula-hula, Dongan Sabutuha, and Boru. Second, the legal position of the Dalihan Natolu customary mediation decision in inheritance disputes has an important role both socially and culturally. Although this mediation decision does not have formal legal force, it is respected by indigenous people and serves as a strong moral basis.
Gugatan Pengingkaran Anak oleh Ibu dalam Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia Nugraha, Janine Marieta Ajesha; Mantili, Rai; Rubiati, Betty
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15650636

Abstract

Pengingkaran Anak merupakan tindakan hukum untuk menyangkal status seorang anak sebagai anak sah dari seorang ayah karena ada dugaan bahwa anak tersebut bukan hasil hubungan biologis antara suami dan istri dalam perkawinan. Skripsi ini membahas tentang gugatan pengingkaran anak oleh ibu dalam Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan meninjau kedudukannya dalam hukum positif di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara pengingkaran anak serta menelaah kedudukan hukum ibu sebagai pihak penggugat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa hukum di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, pada umumnya hanya mengatur hak pengingkaran anak oleh suami. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum lainnya untuk mengkaji putusan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menjelaskan dan menguraikan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Selain itu, metode wawancara juga dimanfaatkan sebagai teknik pengumpulan data pendukung. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa hasil tes DNA memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam membuktikan hubungan biologis antara anak dan ayah kandung. Namun, gugatan yang diajukan oleh ibu berpotensi mengandung cacat hukum berupa error in persona karena tidak diakomodasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebagai pihak yang berwenang mengajukan pengingkaran anak. Oleh karena itu, perlu ada pembaharuan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan perlindungan hak anak
Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 183/PDT/2023/PT MTR tentang Pemeriksaan Setempat Gugatan Kurang Pihak dan Implikasi Putusan terhadap Objek Sengketa Soraya Firmansjah; Artaji Artaji; Rai Mantili
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 5 (2025): September : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i5.1251

Abstract

The Mataram High Court Decision Number 183/PDT/2023/PT MTR, which upheld the Selong District Court Decision Number 59/PDT/2023/PN SEL, stated that the Appellants' (formerly the Plaintiffs) lawsuit was inadmissible because there were parties who had not been involved in the case (lack of parties). The legal fact regarding this lack of parties had actually emerged since the on-site examination stage conducted by the Panel of Judges at the first instance. In fact, this had also been expressly conveyed by the Appellees (formerly the Defendants) through an exception. However, the Panel of Judges rejected the exception and ultimately contradictorily declared the lawsuit inadmissible. This study emphasizes the urgency of considering the results of the on-site examination in relation to the lack of parties and its implications for the ownership status of the disputed object after the decision. The research method used is a normative juridical approach, with analysis referring to statutory provisions, legal doctrine, and civil law principles. Specifically, this study highlights the law of evidence and the position of on-site examination in the judicial process. The research results show that on-site inspections actually play a crucial role in assessing evidence and witness statements related to the existence of parties who should be called into the lawsuit. However, this urgency is lost because the panel of judges' considerations are inconsistent with the provisions regarding the strength of evidence as stipulated in Article 284 of the RBg. Furthermore, the exception regarding the lack of parties whose substance is similar to the results of the on-site inspection is actually set aside. A further implication of this decision is that the ownership status of the disputed object does not change. After the decision is rendered, the object remains in the possession of the Respondents, without legal clarity regarding who the party legally has authority over it.
Batas Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan Berkaitan dengan Dicabutnya Izin Usaha Pertambangan: Studi Kasus Putusan No.3/Pdt.G/2023/PN Mgg Santika, Charisa Dwi; Suryanti, Nyulistiowati; Mantili, Rai
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 4 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i4.1413

Abstract

The limits of authority among the company’s organs in corporate management are expressly regulated under the UUPT, which assigns managerial and representative functions to the Board of Directors, supervisory and advisory functions to the Board of Commissioners, and control functions to the General Meeting of Shareholders. In practice, these authorities are often not implemented effectively, resulting in various violations. Such violations do not always arise from ultra vires acts but may also stem from negligence in exercising the granted authority. Improper management, administrative omissions, and passive supervision contribute to the risk of loss upon revocation of a mining business license. The absence of a valid license removes the company’s legal basis for operating and triggers potential liability for he organs that were negligent. This research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through literature review and case study of Decision No. 3/Pdt.G/2023/PN.Mgg. Directors must distinguish between beheer and beschikking actions when determining the scope of corporate management. Meanwhile, the Board of Commissioners is obligated to conduct supervision and provide advice proactively, whether requested or not, as a manifestation of good faith.
Compensation for Damages Caused by Artificial Intelligence under Indonesian Civil Law Rai Mantili; Sherly Ayuna Putri; Efa Laela Fakhriah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5164

Abstract

Artificial intelligence (AI) is a technology that refers to the simulation of human intelligence programmed into electronic devices to think like humans and mimic human actions. The rapid development of AI has sparked debates in the legal field, particularly when errors occur and cause harm to the public. Currently, Indonesian law does not explicitly regulate legal protection for a party who suffers material or immaterial damages due to errors caused by AI. This research aims to contribute to the development of civil law discourses through a normative and descriptive approach. The data used are secondary data, and a qualitative method is used to analyze and present the data descriptively. The research finds that there are no specific regulations governing liability for material or immaterial damages resulting from AI activities. The conclusion drawn is that AI cannot be considered a legal subject and lacks control over its actions and intent. Therefore, the burden of compensation for errors caused by AI falls on the creators and users of AI, as stipulated under Article 1365 of the Civil Code and Article 1367 of the Civil Code, which states that: "A person is not only liable for losses caused by their own actions but also for losses caused by the actions of those for whom they are responsible or by goods under their supervision."
Restorative Justice in Law Enforcement of Banking Crimes : How it's Works? Harrieti, Nun; Mantili, Rai; Bunga, Dewi; Manap, Norhoneydayatie Abdul
Jambura Law Review VOLUME 8 NO. 1 JANUARY 2026
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v1i1.27715

Abstract

The escalating complexity of contemporary banking crimes is fundamentally catalyzed by the rapid evolution of digital technologies and the extensive globalization of financial transaction.   The Financial Services Authority's Annual Report shows an increase in the number of resolved banking crimes in 2023, from 13 (thirteen) cases to 18 (eighteen) in 2024. The principle of restorative justice, which prioritizes restoring the condition of the injured party, has become a new concept in enforcing banking crime law, apart from the criminal sanctions that has been applied. It is of particular interest to undertake research regarding how the principle of restorative justice is applied in the current law enforcement of banking crimes. This research engages normative juridical approach with analytical descriptive specifications. The application of the restorative justice principle in enforcing banking crime law is through a non-prosecution mechanism which provides an opportunity for parties suspected of committing banking crimes at the investigation stage to apply for resolution of violations of laws and regulations in the banking sector to the Financial Services Authority. Once the Financial Services Authority investigator approves the application, the applicant is obliged to carry out the agreement (non-prosecution agreement) including paying compensation and then the case is stopped and not continued to the investigation stage. The establishment of transparent standards and objective benchmarks is imperative for the Financial Services Authority in adjudicating settlement petitions for violations to guarantee legal certainty.
Co-Authors Afriana, Anita Agus Pratiwi Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Alya Hasna Yogasara Anindya Gupita Sari Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Artaji, Artaji Atika Nabila Bagas Kristian Joenata Betty Rubiati Bonita Chika Angelica Camalia, Tamarine Dewi Bunga, Dewi Dinada Junia Rismantika Djanuardi, Monica L. Efa Laela Fakhriah Elisatris Gultom Etty Mulyati Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Holyness Nurdin Singadimedja Holyness Singadimeja Kartikasari Kartikasari Lubis, Samantha Aulia Lubis, Samantha Aulia Manap, Norhoneydayatie Abdul Nugraha, Janine Marieta Ajesha Nun Harrieti, Nun Nyulistiowati Suryanti Putu Eka Trisna Dewi Putu Eka Trisna Dewi Rika Ratna Permata Santika, Charisa Dwi Shavira Ayundara Wiraningrat Sherly Ayuna Putri Soraya Firmansjah Sudaryat Susilowati Suparto Sutanto Sutanto