Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, dan The Best Interest Of Child : Analisis Relasi Kuasa dalam Pertimbangan Hakim Ramdan Wagianto; Hawa’ Hidayatul Hikmiyyah; Imam Syafi’i; Yuliardy Nugroho
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 01 (2025): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pengecualian terhadap batas usia perkawinan, namun dalam praktik peradilan agama di Indonesia masih menyisakan persoalan mendasar terkait keadilan gender dan perlindungan hak anak. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi kuasa dalam pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin, khususnya relasi antara negara, keluarga, dan anak, serta implikasinya terhadap prinsip the best interest of the child. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis dengan metode analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih didominasi oleh relasi kuasa negara dan orang tua sebagai pemohon, yang sering kali merepresentasikan kepentingan anak tanpa mekanisme evaluasi kritis terhadap suara, pengalaman, dan kehendak anak, terutama anak perempuan. Pertimbangan moralitas dan kekhawatiran terhadap stigma sosial, seperti aib keluarga dan pencegahan zina, menjadi dasar utama pemberian dispensasi, yang berimplikasi pada pengabaian hak reproduktif, kesehatan, dan keberlanjutan pendidikan anak perempuan. Selain itu, terdapat ketegangan antara pendekatan moral-religius yang bersifat normatif dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menuntut analisis berbasis hak dan dampak jangka panjang. Artikel ini menegaskan urgensi rekonstruksi paradigma pertimbangan hakim menuju pendekatan yang berperspektif keadilan gender, berpusat pada anak, dan menempatkan prinsip the best interest of the child sebagai landasan substantif dalam putusan dispensasi kawin.
Integrative Collective Ijtihȃd of Contemporary Islamic Family Law: A Review of Tanwirul Afkar Magazine by Ma'had Aly Situbondo Syafi'i, Imam; Jafar, Wahyu Abdul; Nugroho, Irzak Yuliardy; Wagianto, Ramdan; Hikmiyah, Hawa’ Hidayatul
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 29, No 2 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v29i2.9257

Abstract

This study examines the development of istinbâṭ al-ahkâm related to the problems of contemporary Islamic family law contained in the Tanwirul Afkar magazine by Ma’had Aly Situbondo. This research is a qualitative research with data analysis using a content analysis approach. As a legal study, this research is included in Normative Islamic Law research by making Islamic legal norms as the object of research. Data were taken from the exploration of Tanwirul Afkar magazine. The results of this study, Ma’had Aly Situbondo carried out the development of istinbâṭ al-ahkâm in order to respond to the problems of Islamic family law so that legal decisions are relevant and in accordance with the demands of modern society today. Istinbâṭ al-ahkâm developed by Ma’had Aly Situbondo with three patterns, first; istinbâṭ al-aḥkâm al-jama’iy bi at-taqsîm, namely collective ijtihâd with division of tasks in tracing the source of legal decisions, second; carrying out scientific integration without being tied to a particular school of thought, and third; the application of ushuli reasoning which makes ushul fiqh, fiqh principles, and maqȃsid al-syarîʿah as tools in analyzing and answering problems. Based on this, Ma’had Aly Situbondo has characteristics or distinctive features in the istinbȃṭ al-aḥkȃm that is developed, namely collective-integrative ijtihâd and the application of ushuli reasoning. Penelitian ini mengkaji pengembangan istinbȃṭ al-aḥkȃm terkait problematika hukum keluarga Islam kontemporer yang terdapat dalam majalah Tanwirul Afkar karya Ma’had Aly Situbondo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan pendekatan content analysis (kajian isi). Sebagai kajian hukum, penelitian ini termasuk penelitian hukum Islam normatif dengan menjadikan norma-norma hukum Islam sebagai obyek penelitian. Data-data diambil dari eksplorasi majalah Tanwirul Afkar. Hasil penelitian ini, Ma’had Aly Situbondo melakukan pengembangan istinbȃṭ al-ahkȃm dalam rangka merespon problematika hukum keluarga Islam agar putusan hukum relevan dan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat modern saat ini. Istinbȃṭ al-aḥkȃm yang dikembangkan Ma’had Aly Situbondo dengan tiga pola, pertama ; istinbȃṭ al-aḥkâm al-jama’iy bi at-taqsîm, yaitu ijtihâd kolektif dengan pembagian tugas dalam pelacakan sumber putusan hukum, kedua; melakukan integrasi keilmuan dengan tidak terikat kepada mazhab tertentu, dan ketiga; penerapan nalar ushuli dimana menjadikan ushul fikih, kaidah fikih, dan maqâsid al-syarîʿah sebagai perangkat dalam menganalisa dan menjawab permasalahan. Dari hal ini, Ma’had Aly Situbondo memiliki karakteristik atau ciri khas dalam istinbâṭ al-aḥkâm yang dikembangkan, yaitu ijtihâd kolektif-integratif dan penerapan nalar ushuli.
Harmonization of Islamic Law and Local Wisdom: A Methodological Reconstruction of Ijtihad in Family Law Based on Yusuf al-Qaradawi’s Istinbāṭ Approach Imam Syafi'i; Ramdan Wagianto; Hawa’ Hidayatul Hikmiyah; Irzak Yuliardy Nugroho; Syaikhoni
NUSANTARA: Journal Of Law Studies Vol. 5 No. 1 (2026): Nusantara: Journal of Law Studies (In Press )
Publisher : Islamic Research Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18359276

Abstract

This article examines the harmonization of Islamic law and local wisdom in family law issues through the development of the ijtihad method from the perspective of Yusuf al-Qaradawi's istinbāṭ method. Given that contemporary Muslim family issues are increasingly complex, this study emphasizes the need for an istinbāṭ framework that maintains the authenticity of naṣṣ while being responsive to social realities. This study employs a qualitative-normative approach, using usul al-fiqh analysis, and examines al-Qaradawi's key concepts as instruments for integrating local wisdom. Data were collected from exploring library materials related to Yusuf al-Qaradawi's works within the framework of istinbāṭ that was developed. The results of this study show that Yusuf al-Qaradawi developed an istinbāṭ method called istinbāṭ at-taysīr with three types, namely intiqā’iy tarjīhiy, ibdā’iy insyāiy, and intiqā’iy insyā’iy. This method combines as-salafiy, which does not adhere to the opinions of the fiqh schools, and al-mażhabiy, which is guided by the opinions of the imams of the schools, by re-examining the various opinions of the scholars or conducting their own ijtihad and choosing the opinion that provides leniency, provides convenience, is in accordance with the conditions, and combines local wisdom, to realize the greater good. The contribution of this article lies in providing a methodological model to bridge the tension between textuality and contextuality in family law, while offering academics and policymakers a basis for formulating norms that are more just, relevant, and in line with the demands of modern society.
Regulasi Poligami dan Relevansinya terhadap Hak Perempuan Studi Perbandingan Hukum di Indonesia dan Tunisia Siti Nuril Azkia; Ahmad Muzakki; Ramdan Wagianto
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7751

Abstract

Poligami merupakan isu yang kompleks dalam masyarakat Muslim modern. Kedua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda: Tunisia melarang poligami secara tegas, sementara Indonesia mengizinkannya dengan syarat yang ketat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, dengan membandingkan kerangka hukum dan dampaknya terhadap kesetaraan gender. Kode Status Pribadi Tunisia (1956) melarang poligami, dengan alasan keadilan dan modernitas. Undang-Undang Perkawinan (1974) mengizinkan poligami dengan persyaratan yang ketat, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, namun mendapat kritik karena berpotensi mendiskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara regulasi poligami di Tunisia dan Indonesia, serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan membandingkan kerangka hukum yang berlaku di kedua negara dan menjaminnya terhadap kesetaraan gender. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana reformasi hukum di negara-negara dengan mayoritas umat Islam mempengaruhi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, serta pentingnya perdebatan dalam menetapkan kebijakan yang lebih adil.