Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Udayana Journal of Law and Culture Literasi Hukum Vyavahara Duta Jurnal Konstitusi Law Doctoral Community Service Journal Jurnal Legislasi Indonesia
NYOMAN MAS ARYANI
Constitutional Law Division, Faculty Of Law, Udayana University, Bali
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
HARMONISASI PERATURAN GUBENUR BALI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 Bernika Gretsly Fadila; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan pengelolaan sampah berbasis sumber di Bali dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan komparatif. Tulisan ini menghasilkan bahwa Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 belum memuat materi muatan rancangan perda tentang pengelolaan sampah secara komprehensif dan jika dibandingkan dengan perintah tegas pada UU No. 18 Tahun 2008 belum selaras. Pergub Bali No.47 Tahun 2019 sebagai peraturan daerah sejatinya harus selaras dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 sesuai dengan asas hirarki dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Harmonisasi, Peraturan Perundang-Undangan, Pengelolaan Sampah. ABSTRACT This study aims to determine the source-based waste management regulations in Bali and their compliance with Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The method used is normative legal research with a statutory and comparative approach. This paper results that the Governor of Bali Regulation No. 47 of 2019 has not yet contained the material for the draft regional regulation on waste management comprehensively and when compared with the firm orders in Law no. 18 of 2008 has not been aligned. Bali Governor Regulation No. 47 of 2019 as a regional regulation should be in line with Law No. 18 of 2008 under the principle of hierarchy in Law no. 12 of 2011 concerning the formation of laws and regulations Key Words: Harmonization, Legislation, Waste Management.
Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan Aryani, Nyoman Mas; Hermanto, Bagus
Jurnal Konstitusi Vol. 17 No. 2 (2020)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.298 KB) | DOI: 10.31078/jk1729

Abstract

Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018 regarding judicial review which invalidates the provisions of the Article 4 paragraph (3) of the General Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 which states the prohibition of including candidates who are ex-convicts of drug cases, sexual crimes and corruption. However, the enactment of General Election Commission Regulation triggered pros and cons. On the one hand, the substance of the regulation regulates the prohibition and revoking the political rights of ex-convicted and contrary with the higher regulations, because it regulates the contrary substance with higher regulation. But on the other hand, this is a progressive step which is the hope for parties to shown the good image and free corruption legislative bodies. This paper raises 2 (two) problem formulations are (1) how is the regulation through the Election Commission Regulation related to political rights of convicted corruption cases and (2) how is the justification of the Human Rights dimension of the political rights of ex-corruption convicted. The purpose of this paper is to examine and find out how the General Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 regulates the political rights of ex-corruption convicted as well as legal implications of the Supreme Court Decision Number 46 P/HUM/2018 towards General Election Commission Regulation Number 20 Year 2018. This study specifically uses normative legal method through library research and analyzed systematization into a descriptive analytical paper. The results showed that the enactment of the Election Commission Regulation that normalized the prohibition of passive political rights for ex-convicts contained several weaknesses and ultimately annulled by the Supreme Court’s Decision. Viewed from the perspective of Human Rights related to political-rights, in its application, there must be a limitation in the time of the revocation of rights.
The Guardian of Ideology and the Pancasila by the Constitutional Court Decision Hermanto, Bagus; Mas Aryani, Nyoman
Literasi Hukum Vol 7, No 2 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i2.7697

Abstract

The Constitutional Court also fulfils its role as guardian of ideology as a judicial institution with special authority. This has been attempted through a number of Constitutional Court decisions that have been the basis for the positioning and repositioning of Pancasila in its proper state. In particular, this paper investigates, reviews and analyses the role of the Constitutional Court as the guardian of ideology, the practice of various Constitutional Court decisions that reflect efforts as the custodian of ideology, as well as the attitude or direction of the Constitutional Court in maintaining the spirit of Pancasila in relation to the role of custodian of ideology. This paper shows that through its role in re-establishing the inseparable relationship between Pancasila and the 1945 Constitution, which is the basis for resolving constitutional cases, the Constitutional Court has endeavoured to uphold Pancasila. Nevertheless, critics argue that the use of Pancasila as a touchstone has led to legal uncertainty, and that elements of the state apparatus still make historical mistakes in the placement of Pancasila.
QUO VADIS KEBIJAKAN DATA PRIBADI DI INDONESIA: PENORMAAN LEMBAGA PENGAWAS Aryani, Nyoman Mas; Hermanto, Bagus
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7522

Abstract

Artikel ini akan berfokus pada sebuah konsep dalam kebijakan data pribadi yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dengan mengkajinya dari perspektif Hak Asasi Manusia. Kemajuan teknologi khususnya dunia maya atau cyber yang tentunya membawa perubahan positif bagi kemajuan umat manusia dan sudah menjadi sebuah kebutuhan di era digital seperti saat ini, namun juga tidak dapat dipungkiri terdapat dampak negatif yang menghancurkan kehidupan manusia. Perlindungan data pribadi menjadi bagian dari hak asasi manusia yang merupakan hak privasi dimana hukum yang berlaku secara internasional menetapkannya sebagai hak yang harus dilindungi. Artikel penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan kasus terkait penyalahgunaan data pribadi. Hasil dan rekomendasi yang dapat diajukan terkait perlindungan, Indonesia belum mengatur perlindungan penanggulangan penyalahgunaan data pribadi secara khusus dalam sebuah undang-undang melainkan masih diatur secara terpisah di beberapa undang-undang. Untuk itu diperlukan sebuah formulasi kebijakan tata kelola data yang baik dan pengawasan yang ketat sehingga mampu melindungi masyarakat dari kejahatan siber.
PENEGASAN KEDUDUKAN PENJELASAN SUATU UNDANG-UNDANG: TAFSIR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Hermanto, Bagus; Aryani, Nyoman Mas; Astariyani, Ni Luh Gede
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i3.612

Abstract

Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia yakni Undang-undang. Suatu undang-undang harus mencantumkan penjelasan undang-undang, namun demikian, sejumlah undang-undang melanggar eksistensi dan fungsi penjelasan dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan mendorong diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentunya kedepan tidak tepat untuk terjadi kembali dengan menegaskan fungsi Penjelasan dalam suatu Undang-undang. Adapun tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta menegaskan fungsi dan kedudukan penjelasan dalam Undang-undang maupun produk legislasi lainnya melalui tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini menemukan bahwa beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan landasan otentik dalam menegaskan kedudukan penjelasan dalam suatu undang-undang dan diharapkan kedepan bagi pembentuk undang-undang dengan kesadarannya untuk memperhatikan kedudukan dan fungsi penjelasan dalam sebuah undang-undang.
GAGASAN PERLUASAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PIHAK PEMOHON DALAM SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Hermanto, Bagus; Aryani, Nyoman Mas
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i2.475

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendorong pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara, namun konstruksi norma a quo membatasi definisi lembaga negara sebagai pihak pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Hal tersebut harus direkonstruksi untuk memberikan perluasan definisi lembaga negara sebagai pihak pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Adapun tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta pendekatan Perbandingan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta menggagas perluasan definisi lembaga negara sebagai pihak pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.
Socialization of Awig-Awig Subak Arrangement: Subak Arrangement as a World Cultural Heritage in Subak Pulagan Gianyar I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari; AA Gede Oka Parwata; Nyoman Mas Aryani; Sagung Putri ME Purwani
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.1.2.5714.96-101

Abstract

The purpose of the service is to be able to compile awig-awig, the regulations used in the Subak organization that are the foundation of sustainable environmental development. It is important to be carried out in the context of spatial planning around Subak, therefore it is maintained and there is no easy change of land function that affects the existence of Subak. This service activity was carried out using lecture, discussion and question and answer methods when taking an inventory of the problems faced by Subak Pulagan Gianyar and then making awig-awig arrangements related to spatial planning around Subak. The target focus in the management of Subak is the apparatus of Subak officers and the members of Subak Pulagan Gianyar so that it is expected to have guidelines for the functional customary law community in Bali in determining the rules within the Subak organization. The realization of the service was carried out through reviewing the act of compiling the substance of awig-awig Subak, mainly in the palemahan (environment) section and was warmly welcomed by Subak Pulagan officers. This was responded well because it was realized by the local members of subak that preserving this world’s cultural heritage is the foundation for maintaining their natural environment in a sustainable manner.
Co-Authors Agus Gede Santika Subawa Anak Agung Gde Oka Parwata ANAK AGUNG SRI UTARI Arrian Setiagama Ayu Merta Corelia Wati Ayu Putu Cyntia Jaya Nareswari Ayu Putu Laksmi Danyathi Bernika Gretsly Fadila Gede Marhaendra Wija Atmadja Gio Arjuna Putra Hermanto, Bagus I Gede Yusa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Made Galih Aditya I Made Gemet Dananjaya Suta I MADE SUBAWA I Mudana I Wayan Atmanu Wira Pratana I Wayan Subangun Wirang Garda Satria I Wy Subangun Wirang Garda Satria Juliani Dewi Gangga Komang Pradnyana Sudibya Made Dhana Pranata Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Kadek Candika Prawani Ni Kadek Riza Sartika Setiawati NI KETUT SUDIARTA Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Gede Astariyani NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Putu Adi Merta Jaya Ratih Indraswari Sagung Putri ME Purwani Topan Bayu Sakti Wijaya