Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.8

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Udayana Journal of Law and Culture Literasi Hukum Vyavahara Duta Jurnal Konstitusi Law Doctoral Community Service Journal Jurnal Legislasi Indonesia

NYOMAN MAS ARYANI

Constitutional Law Division, Faculty Of Law, Udayana University, Bali

Author-ID : 317091

Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI PARTAI POLITIK YANG DIBUBARKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI I Made Gemet Dananjaya Suta; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.066 KB)

Dibubarkannya suatu partrai politik oleh Mahkamah Konstitusi, tentu menimbulkan suatu akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum yang dilakukan partai politik sebelum dibubarkan, salah satunya ialah mengikuti dan terpilih dalam pemilu untuk memilih anggota DPR. Namun, sampai saat ini belum ada pengaturan yang mengikat mengenai akibat hukum pembubaran partai politik khususnya terhadap status anggota DPR dari partai yang dibubarkan. Apabila dikemudian hari ada partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan timbul ketidakpastian hukum terkait status anggota DPR dari partai yang telah dibubarkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Simpulan dari penelitian ini ialah sebagai akibat dibubarkannya suatu partai politik, anggota DPR dari partai politik yang dibubarkan harus diberhentikan dari jabatannya dan akibat hukum ini harus diatur sesuai dengan UUD NRI 1945 agar bersifat mengikat dan menimbulkan kepastian hukum. Kata Kunci: Akibat Hukum, Anggota DPR, Pembubaran Partai Politik

PENGATURAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH (Kajian Terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota Denpasar) Topan Bayu Sakti Wijaya; I Made Subawa; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (839.333 KB)

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum pengaturan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Denpasar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tantang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, serta untuk mengetahui kedudukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu merupakan penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Kedudukan hukum dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut dikarenakan berlakunya asas “Lex Posterior Derogat Legi Priori”, yaitu dimana hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Jadi, untuk mengisi kekosongan hukum, Pemerintah Daerah Kota Denpasar secara otomatis dalam menyelenggarakan organisasi dan tata kerja dinas daerah kota Denpasa, mendasarkan pada hukum yang ada diatasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam pelaksanaannya hanya mengatur Besaran Organisasi Dan Perumpunan Perangkat Daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, membentuk tipelogi-tipelogi dari A,B,C yang dimana ditentukan dengan nilai variabel yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut. Dari hasil penghitungan nilai-nilai variabel umum dan teknis, maka kedudukan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Denpasar masuk dalam Tipelogi A, yang menentukan susunan organisasi dari dinas ini terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak memiliki 4 (empat) bidang. Untuk sekretariat yang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian, sedangkan untuk bidang yang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Ni Kadek Riza Sartika Setiawati; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.548 KB)

This writing shall be entitled as "AUTHORITY OF DPD IN INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT RULING". This writing shall employ normative legal research combined with statutory, historical, and conceptual approach respectively. DPD shall be regarded as regional senate which is comprised upon senators who are elected through general election without any means of political party involvement regional senate shall also embed the function of legislation, consideration, and supervision.

SOSIALISASI DAN KONSULTASI HUKUM BISNIS, HUKUM KEWARGANEGARAAN, HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADAT & MASYARAKAT DI KLINIK HUKUM INTERAKTIF RADIO SUARA JANGER POLDA BALI NI KETUT SUPASTI DHARMAWAN; I GUSTI NGURAH WAIROCANA; NI KETUT SUDIARTA; NYOMAN MAS ARYANI; NI GUSTI AYU DYAH SATYAWATI
Buletin Udayana Mengabdi Vol 7 No 1 (2008): Volume 7 No.1 – April 2008
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.895 KB)

ABSTRACT The team lecturers from Faculty of Law socialized Business law, Nationality law, Criminal law and Adat law at the Legal Clinic Radio Polda “SUARA JANGER” on July 2007. This community services used interactive method by using telephone, SMS and e-mail. The all session of interactive legal consultation were well done and got positive response from the communities as proven by the receipt of 4 to 5 calls within a one hour interactive duration conducted once a week. Through this services community and legal consultation several legal issues such as industrial design, children’s protection who were born from mix marriage, good governance, money laundering, terrorism, and polygamy were discussed and the further legal solutions were advised by the team advisors refer to the Act No. 31 year 2000, the Act No. 12 year 2006, and the Act No.15 year 2003.

Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hubungannya dengan Hukum Nasional Gede Marhaendra Wija Atmaja; Nyoman Mas Aryani; Anak Agung Sri Utari; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : University of Udayana

The purpose of this study is to find out the position of the Constitutional Court which later? an understanding of the politic of International agreement law adopted by the Republic of Indonesia. This can be reviewed from the legal considerations that underlying the Constitutional Court Decision. It is a legal research that examines the laws and regulation related to Constitutional Court through several stages: elaborate textual studies, completing textual studies, analyzing legal materials and determine conclusions. The study shows that International and legalized agreement that has not been ratified are placed as part of national law and are used as a reference to enrich the reasoning horizon in interpreting the constitution. Law on the ratification of the International Agreement containing norms which are attachments and an inseparable part of the law, which in its existence as a law constitutes the authority of the Constitutional Court to examine its constitutionality. In this context, the constitutional Court embraced the politic law of monism with the primate of national law and the Constitutional Court embraced the politic law of dualism when examining the constitutionality of the law concerning the ratification of the International Agreement-in terms of subject matter. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui sikap Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan memberikan pemahaman tentang politik hukum Perjanjian Internasional yang dianut Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari pertimbangan hukum yang mendasari amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada dengan langkah-langkah melakukan studi tekstual, melengkapi studi tekstual serta melakukan analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian Internasional yang telah disahkan maupun yang belum disahkan ditempatkan sebagai bagian dari hukum nasional dan dijadikan rujukan guna memperkaya cakrawala penalaran dalam menafsirkan Undang-Undang dasar. Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian internasional memuat norma yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang bersangkutan, yang dalam keberadaannya sebagai Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitasnya. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi menganut politik hukum monisme dengan primat hukum nasional dan Mahkamah Konstitusi menganut politik hukum dualisme saat menguji konstitusionalitas Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian Internasional dalam hal menyangkut pokok perkaranya.

The Diaspora Project on Education Sector: Cultivating Positive Perception of Indonesia Through International Education Ratih Indraswari; Nyoman Mas Aryani
Udayana Journal of Law and Culture Vol 3 No 2 (2019): The Dynamics of Global Society
Publisher : Faculty of law Udayana University

The massive support to develop a new category of Indonesian Diaspora that is called as a “special friends of Indonesia’ (Indonesianist) seems would remain become a domain of academic and public debates. The existing Indonesian law and regulations, even though have been amended many times and during the debates on law creating process have tried to adopt the model of dual citizenship, do not affirm this new category. Despite this current legal situation, this article argues that this special friend can be cultivated from the international education section. This paper is academic research in the field of social sciences, especially international relations that analyzes statements, views, and opinion by government officers, diaspora, and Indonesianists as well as some law and regulations. The research suggests that the concept of Special Friends of Indonesia (Indonesianists) is too broad and poses a challenge for the conceptual and legal definition. Fully considering the high contribution of Indonesianist, nurturing of future Indonesianist - especially through student mobility programs - is best to take place in the situation allowing for exposure and socialization process to be built internally.

RELEVANSI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG TERHADAP PASAL 22E UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TENTANG PEMILIHAN UMUM Ayu Merta Corelia Wati; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Study ini memiliki tujuan untuk meneliti dan menganalisis relevansi Pemilihan kepala daerah secara langsung dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) tentang pemilihan umum (pemilu), hal ini dirasa perlu karena masih banyak pro dan kontra mengenai pelaksanaan pilkada secara langsung, dikarenakan pilkada tidak termasuk bagian dari penjelasan pemilu sesuai amanat Pasal 22E. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dan mempergunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undang, pendekekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil dari studi ini menunjukan bahwasannya frasa “dipilih secara demokratis” mempunyai makna dapat dipilih langsung oleh rakyat ataupun bisa melalui perwakilan yang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerahny sehingga relevansi pilkada langsung dengan UUD 1945 ialah pilkada tidak termasuk kedalam rezim pemilu sebagai mana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, namun lebih mengarah pada penghormatan terhadap pengimplementasian Pasal 18 UUD 1945, yang dalam praktiknya bisa tidak sama dengan pemilu seperti yang diatur pada Pasal 22E UUD 1945. Kata kunci: Demokrasi, Kepala Daerah, Pemilihan Umum. ABSTRACT The prupose of this study is to examine and analyze the relevance of direct regional head elections to article 22E of UUD 1945 constitution regarding election, this is deemend necessary since there are still many pros and cons regarding the direct implementation of regional election, because the regional election are not included as part of the elction explanation as mandated by article 22E. The research methode that is used in this study is normative legal research using a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The result of this study shows that the phrase “democraticly elected” has the meaning of being directly elected by the people or through the representatives who must adapt to the situations and conditionsof each region. So that the relevance of direct regional head elections to UUD 1945 is that the direct regional head elections are not included in the general election regime as regulated in Article 22E of UUD 1945, but rather leads to respect for the implementation of Article 18 of UUD 1945, which in practice can be different from the general elections as stipulated in Article 22E UUD NRI 1945. Key Words: Democrasy, Regional Head, General Election.

HARMONISASI PERATURAN GUBENUR BALI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 Bernika Gretsly Fadila; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan pengelolaan sampah berbasis sumber di Bali dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan komparatif. Tulisan ini menghasilkan bahwa Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 belum memuat materi muatan rancangan perda tentang pengelolaan sampah secara komprehensif dan jika dibandingkan dengan perintah tegas pada UU No. 18 Tahun 2008 belum selaras. Pergub Bali No.47 Tahun 2019 sebagai peraturan daerah sejatinya harus selaras dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 sesuai dengan asas hirarki dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Harmonisasi, Peraturan Perundang-Undangan, Pengelolaan Sampah. ABSTRACT This study aims to determine the source-based waste management regulations in Bali and their compliance with Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The method used is normative legal research with a statutory and comparative approach. This paper results that the Governor of Bali Regulation No. 47 of 2019 has not yet contained the material for the draft regional regulation on waste management comprehensively and when compared with the firm orders in Law no. 18 of 2008 has not been aligned. Bali Governor Regulation No. 47 of 2019 as a regional regulation should be in line with Law No. 18 of 2008 under the principle of hierarchy in Law no. 12 of 2011 concerning the formation of laws and regulations Key Words: Harmonization, Legislation, Waste Management.

Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan Aryani, Nyoman Mas; Hermanto, Bagus
Jurnal Konstitusi Vol. 17 No. 2 (2020)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018 regarding judicial review which invalidates the provisions of the Article 4 paragraph (3) of the General Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 which states the prohibition of including candidates who are ex-convicts of drug cases, sexual crimes and corruption. However, the enactment of General Election Commission Regulation triggered pros and cons. On the one hand, the substance of the regulation regulates the prohibition and revoking the political rights of ex-convicted and contrary with the higher regulations, because it regulates the contrary substance with higher regulation. But on the other hand, this is a progressive step which is the hope for parties to shown the good image and free corruption legislative bodies. This paper raises 2 (two) problem formulations are (1) how is the regulation through the Election Commission Regulation related to political rights of convicted corruption cases and (2) how is the justification of the Human Rights dimension of the political rights of ex-corruption convicted. The purpose of this paper is to examine and find out how the General Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 regulates the political rights of ex-corruption convicted as well as legal implications of the Supreme Court Decision Number 46 P/HUM/2018 towards General Election Commission Regulation Number 20 Year 2018. This study specifically uses normative legal method through library research and analyzed systematization into a descriptive analytical paper. The results showed that the enactment of the Election Commission Regulation that normalized the prohibition of passive political rights for ex-convicts contained several weaknesses and ultimately annulled by the Supreme Court’s Decision. Viewed from the perspective of Human Rights related to political-rights, in its application, there must be a limitation in the time of the revocation of rights.

The Guardian of Ideology and the Pancasila by the Constitutional Court Decision Hermanto, Bagus; Mas Aryani, Nyoman
Literasi Hukum Vol 7, No 2 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i2.7697

The Constitutional Court also fulfils its role as guardian of ideology as a judicial institution with special authority. This has been attempted through a number of Constitutional Court decisions that have been the basis for the positioning and repositioning of Pancasila in its proper state. In particular, this paper investigates, reviews and analyses the role of the Constitutional Court as the guardian of ideology, the practice of various Constitutional Court decisions that reflect efforts as the custodian of ideology, as well as the attitude or direction of the Constitutional Court in maintaining the spirit of Pancasila in relation to the role of custodian of ideology. This paper shows that through its role in re-establishing the inseparable relationship between Pancasila and the 1945 Constitution, which is the basis for resolving constitutional cases, the Constitutional Court has endeavoured to uphold Pancasila. Nevertheless, critics argue that the use of Pancasila as a touchstone has led to legal uncertainty, and that elements of the state apparatus still make historical mistakes in the placement of Pancasila.

Co-Authors Agus Gede Santika Subawa Anak Agung Gde Oka Parwata ANAK AGUNG SRI UTARI Arrian Setiagama Ayu Merta Corelia Wati Ayu Putu Cyntia Jaya Nareswari Ayu Putu Laksmi Danyathi Bernika Gretsly Fadila Gede Marhaendra Wija Atmadja Gio Arjuna Putra Hermanto, Bagus I Gede Yusa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Made Galih Aditya I Made Gemet Dananjaya Suta I MADE SUBAWA I Mudana I Wayan Atmanu Wira Pratana I Wayan Subangun Wirang Garda Satria I Wy Subangun Wirang Garda Satria Juliani Dewi Gangga Komang Pradnyana Sudibya Made Dhana Pranata Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Kadek Candika Prawani Ni Kadek Riza Sartika Setiawati NI KETUT SUDIARTA Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Gede Astariyani NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Putu Adi Merta Jaya Ratih Indraswari Sagung Putri ME Purwani Topan Bayu Sakti Wijaya

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search