Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.357
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Udayana Journal of Law and Culture Literasi Hukum Vyavahara Duta Jurnal Konstitusi Law Doctoral Community Service Journal Jurnal Legislasi Indonesia
NYOMAN MAS ARYANI
Constitutional Law Division, Faculty Of Law, Udayana University, Bali
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
The Guardian of Ideology and the Pancasila by the Constitutional Court Decision Hermanto, Bagus; Mas Aryani, Nyoman
Literasi Hukum Vol 7, No 2 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i2.7697

Abstract

The Constitutional Court also fulfils its role as guardian of ideology as a judicial institution with special authority. This has been attempted through a number of Constitutional Court decisions that have been the basis for the positioning and repositioning of Pancasila in its proper state. In particular, this paper investigates, reviews and analyses the role of the Constitutional Court as the guardian of ideology, the practice of various Constitutional Court decisions that reflect efforts as the custodian of ideology, as well as the attitude or direction of the Constitutional Court in maintaining the spirit of Pancasila in relation to the role of custodian of ideology. This paper shows that through its role in re-establishing the inseparable relationship between Pancasila and the 1945 Constitution, which is the basis for resolving constitutional cases, the Constitutional Court has endeavoured to uphold Pancasila. Nevertheless, critics argue that the use of Pancasila as a touchstone has led to legal uncertainty, and that elements of the state apparatus still make historical mistakes in the placement of Pancasila.
QUO VADIS KEBIJAKAN DATA PRIBADI DI INDONESIA: PENORMAAN LEMBAGA PENGAWAS Aryani, Nyoman Mas; Hermanto, Bagus
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7522

Abstract

Artikel ini akan berfokus pada sebuah konsep dalam kebijakan data pribadi yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dengan mengkajinya dari perspektif Hak Asasi Manusia. Kemajuan teknologi khususnya dunia maya atau cyber yang tentunya membawa perubahan positif bagi kemajuan umat manusia dan sudah menjadi sebuah kebutuhan di era digital seperti saat ini, namun juga tidak dapat dipungkiri terdapat dampak negatif yang menghancurkan kehidupan manusia. Perlindungan data pribadi menjadi bagian dari hak asasi manusia yang merupakan hak privasi dimana hukum yang berlaku secara internasional menetapkannya sebagai hak yang harus dilindungi. Artikel penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan kasus terkait penyalahgunaan data pribadi. Hasil dan rekomendasi yang dapat diajukan terkait perlindungan, Indonesia belum mengatur perlindungan penanggulangan penyalahgunaan data pribadi secara khusus dalam sebuah undang-undang melainkan masih diatur secara terpisah di beberapa undang-undang. Untuk itu diperlukan sebuah formulasi kebijakan tata kelola data yang baik dan pengawasan yang ketat sehingga mampu melindungi masyarakat dari kejahatan siber.
PENEGASAN KEDUDUKAN PENJELASAN SUATU UNDANG-UNDANG: TAFSIR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Hermanto, Bagus; Aryani, Nyoman Mas; Astariyani, Ni Luh Gede
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i3.612

Abstract

Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia yakni Undang-undang. Suatu undang-undang harus mencantumkan penjelasan undang-undang, namun demikian, sejumlah undang-undang melanggar eksistensi dan fungsi penjelasan dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan mendorong diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentunya kedepan tidak tepat untuk terjadi kembali dengan menegaskan fungsi Penjelasan dalam suatu Undang-undang. Adapun tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta menegaskan fungsi dan kedudukan penjelasan dalam Undang-undang maupun produk legislasi lainnya melalui tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini menemukan bahwa beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan landasan otentik dalam menegaskan kedudukan penjelasan dalam suatu undang-undang dan diharapkan kedepan bagi pembentuk undang-undang dengan kesadarannya untuk memperhatikan kedudukan dan fungsi penjelasan dalam sebuah undang-undang.
GAGASAN PERLUASAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PIHAK PEMOHON DALAM SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Hermanto, Bagus; Aryani, Nyoman Mas
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i2.475

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendorong pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara, namun konstruksi norma a quo membatasi definisi lembaga negara sebagai pihak pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Hal tersebut harus direkonstruksi untuk memberikan perluasan definisi lembaga negara sebagai pihak pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Adapun tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta pendekatan Perbandingan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta menggagas perluasan definisi lembaga negara sebagai pihak pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.
Co-Authors Agus Gede Santika Subawa Anak Agung Gde Oka Parwata ANAK AGUNG SRI UTARI Arrian Setiagama Ayu Merta Corelia Wati Ayu Putu Cyntia Jaya Nareswari Ayu Putu Laksmi Danyathi Bernika Gretsly Fadila Gede Marhaendra Wija Atmadja Gio Arjuna Putra Hermanto, Bagus I Gede Yusa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Made Galih Aditya I Made Gemet Dananjaya Suta I MADE SUBAWA I Mudana I Wayan Atmanu Wira Pratana I Wayan Subangun Wirang Garda Satria I Wy Subangun Wirang Garda Satria Juliani Dewi Gangga Komang Pradnyana Sudibya Made Dhana Pranata Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Kadek Candika Prawani Ni Kadek Riza Sartika Setiawati NI KETUT SUDIARTA Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Gede Astariyani NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Putu Adi Merta Jaya Ratih Indraswari Sagung Putri ME Purwani Topan Bayu Sakti Wijaya