Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.989
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta JURNAL LITIGASI (e-Journal) Management Analysis Journal Jurnal Akta INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jambura Law Review Law Research Review Quarterly AMNESTI : Jurnal Hukum Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Annual Review of Legal Studies Journal of Law and Legal Reform Lex Scientia Law Review Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Law Research Review Quarterly
Muhammad Azil Maskur
Fakultas Hukum Uniersitas Negeri Semarang
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
LEGALISASI PRODUK MAKANAN KATERING BOGA NUSANTARA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ASSAIDIYAH 2 KUDUS MASKUR, MUHAMMAD AZIL; WIJAYANTO, INDUNG
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i2.35389

Abstract

SMK Assaidiyyah 2 Kudus salah satu SMK berbasis Pondok Pesantren yang diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah. Siswa diwajibkan tinggal pondok pesantren yang menyatu dengan sekolah secara gratis, semuanya ditanggung pengelola baik biaya sekolahnya maupun biaya makan sehari-hari. Lulusan SMK Assaidiyyah 2 Kudus tidak hanya dibekali teori, akan tetapi juga keterampilan tertentu serta akhlaq yang menjadi bekal dalam kehidupan nyata yaitu bekerja. Ada dua jurusan di SMK ini yaitu tata busana dan tata boga. Siswa jurusan tata boga sekarang ini telah dibekali keterampilan membuat berbagai jenis produk makanan, dan sudah menjual berbagai jenis makanan ke beberapa lapisan masyarakat. Permasalahan yang belum diselesaikan sampai sekarang adalah legalisasi produk-produk makanan tersebut baik Izin PIRT, Merek Dagang, dan Sertifikasi Halal. Melalui pengabdian yang dilakukan dewan guru, pengurus yayasan dan siswa SMK Assaidiyah 2 Kudus telah memahami pentingnya legalisasi produk makanan baik sertifikat produksi pangan industry rumah tangga, sertifikasi halal maupun merek. Guru yang membidangi boga telah sepakat dengan tim pengabdi untuk melakukan sertifikasi. Sampai saat ini dari pendampingan yang dilakukan, kepala sekolah telah mengajukan diri sebagai perserta penyuluhan produk makanan sebagai salah satu syarat mendapatkan izin PIRT.
Human Resources Development Strategy in Improving the Competence of Functional Education Personnel Mursidah, Siti; Maskur, Muhammad Azil; Widodo, Mulyo
Management Analysis Journal Vol 11 No 2 (2022): Management Analysis Journal
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/maj.v11i2.56515

Abstract

This study aims to analyze the condition of Functional Human Resources after the transfer of positions and determine the best alternative policy strategies in developing human resources in an effort to increase the competence of staff at UNNES. Equalization of structural positions to functional positions is quite difficult in practice because not all the details of previous tasks are in accordance with the functional positions resulting from the equalization. This research uses a case study approach. This study took the location of UNNES. The analytical tool used to determine the HR development strategy of UNNES uses the Analytical Hierarchy Process (AHP). The survey was conducted on 22 employees who were affected by the transfer of positions from structural to functional positions at UNNES and 3 officials who handled HR issues. Interviews with key persons were conducted to capture perceptions and assessments of key persons on the condition of functional education personnel after the transfer of position functions. The results of the study indicate that the functional staff from the equalization experiences are confused and have not been able to adapt to their main duties and functions. Based on the analysis using the AHP method, it shows that the classical training strategy with the priority of providing opportunities for employees to take part in functional training can help improve HR competencies.
Mengenal Batik Kapal Kandas sebagai Kaderisasi Nilai Konservasi Budaya Lestari, Eta Yuni; Sumarto, Slamet; Maskur, Muhammad Azil; Lestari, Puji
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): Maret 2023 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v3i2.385

Abstract

Pemberdayaan kelompok Karangtaruna di Desa Lau Kudus dengan pelatihan membatik bisa dijadikan sebagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter konservasi sosial budaya. Masih adanya permasalahan seperti minimnya pengetahuan masyarakat khususnya generasi muda terhadap budaya bangsa perlu dijadikan perhatian. Di Kabupaten Kudus terdapat salah satu motif batik yaitu motif Kapal Kandas, sayangnya motif ini termasuk batik yang hampir punah. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang motif batik kapal kandas kepada karangtaruna yang merupakan mitra pengabdian sebagai upaya melestarikan budaya lokal Kudus. Metode pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan melalui zoom meeting. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu upaya kaderisasi nilai-nilai konservasi budaya lokal dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang makna, nilai dan filosofi dari motif batik Kapal Kandas, untuk meningkatkan keterampilan membatik dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pelatihan membatik motif batik kapal Kandas, akan tetapi karena pandemic covid 19 kegiatan dialihkan dengan penayangan video membatik motif kapal Kandas. Serta menawarkan disain-disain pemanfaatan kain motif kapal kandas untuk dijadikan produk yang bernilai ekonomi seperti Kaos, Tote bag, masker, dan mug dengan motif Kapal Kandas. Diharapkan akan semakin banyak generasi muda yang mencintai batik sehingga dapat menjaga, melestarikan, mengamankan budaya lokal ditengah arus globalisasi yang tidak bisa kita hindari.
Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat Maskur, Muhammad Azil
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 1 (2016): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.139 KB) | DOI: 10.26623/humani.v6i1.853

Abstract

The Founding Fathers pada awal kemerdekaan telah menyepakati bentuk negara yaitu negara yang berdasarkan pada hukum (rechstaat). Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum disini adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, dimana hukum tidak dimaknai sebagai ilmu positivistik belaka akan tetapi lebih pada ilmu tentang kemasyarakatan. Akan tetapi nampaknya pemahaman holistik terhadap hukum dewasa ini sudah keluar dari jalur cita-cita pendirian bangsa ini. Banyaknya kasus yang menciderai rasa keadilan masyarakat seperti kasus minah, kasus manise dan kasus prita yang menyita perhatian publik beberapa waktu yang lalu menjadi potret buram penegakan hukum yang positivistik legalistik. Positivisme hukum seakan menggelinding liar ketengah-tengah pemahaman para aparat penegak hukum yang menciderai rasa keadilan masyarakat. Hukum bukanlah suatu hal yang mati akan tetapi hukum selalu bergerak dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Kasus-kasus kecil seperti kasus minah, manise dan prita adalah contoh kecil dari liarnya penegakan hukum berparadigma positivistik legalistik tanpa ada yang bisa mengendalikan bahkan pemikiran positivistik legalistik ini telah mengakar pada hakim sebagai aparat pemutus pada peradilan. Secara hukum positif, polisi, jaksa, dan hakim tidak dapat dipersalahkan karena hanya memenuhi rumusan Undang-Undang yang tidak memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum untuk berbuat sesuai nurani. Walaupun hakim diberi kebebasan sesuai hati nurani akan tetapi apabila terbentur dengan bukti yang sudah lengkap, tidak alas an bagi hakim untuk memutuskan. Disisi lain masyarakat sebagai obyek hukum merasa terusik rasa keadilannya dengan keputusan hakim yang menyatakan minah dan prita bersalah. Sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum progresif dan dibarengi dengan pembenahan sistem hukum pidana baik dalam segi substansi, struktur maupun budaya hukum.
Juvenile Justice in Comparative Perspective: A Study of Indonesian State Law and Islamic Law Hadiputra, Adrian; Maskur, Muhammad Azil; Arifin, Ridwan; Amrullah, Ikram; Maajid, Hibatullah
Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Vol 3 No 2 (2024): July-December, 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ciils.v3i2.79011

Abstract

This study examines juvenile justice systems through a comparative analysis between Indonesian State Law and Islamic Law, focusing on the treatment and legal protection of juvenile offenders. The Indonesian legal framework, which follows a secular approach, offers specific regulations for juvenile justice under the Juvenile Justice System Law (No. 11 of 2012). This law emphasizes rehabilitation and diversion, ensuring that juvenile offenders are treated differently from adults, with a focus on reintegration into society. In contrast, Islamic law, rooted in the principles of Sharia, offers a distinct approach to juvenile justice. While Islamic law does not have a unified legal code for juvenile offenders, its application emphasizes the protection of minors from harsh punishments and prioritizes their rehabilitation. Islamic legal scholars agree on the importance of age and maturity in determining the level of responsibility for a juvenile’s actions. The concept of "ta'zir" (discretionary punishment) plays a significant role in ensuring that juvenile offenders are treated with fairness, aiming at their moral and social reform. This comparative study highlights the similarities and differences between the two legal systems in addressing juvenile crime, considering the broader cultural and legal contexts that shape juvenile justice policies in Indonesia and Islamic law. The paper explores how these legal frameworks balance punishment with rehabilitation and the role of community involvement in reforming juvenile offenders. The study contributes to understanding the potential for cross-jurisdictional insights in improving juvenile justice practices, emphasizing the need for a more unified and human-centric approach in dealing with young offenders.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang Berkualifikasi Residivis di Indonesia (Studi Komparasi Negara Armenia) Hidayatullah, Saifun Sakti; Maskur, Muhammad Azil
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v7i1.6169

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang perlu diwaspadai, timbulnya residivis terorisme menimbulkan ancaman terhadap masyarakat dan negara. Permasalahan timbul pada kebijakan mengenai residivis tindak pidana terorisme. Hal itu terlihat dalam perbedaan putusan pengadilan pada kasus terorisme yang mempertimbangkan keadaan residivis dan tidak mempertimbangkan residivis. Permasalahan tersebut menimbulkan legal gap yang perlu dilakukan pengkajian. Tujuan penulisan ini agar mengetahui kebijakan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme berkualifikasi residivis di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan komparatif memungkinkan dalam pengambilan argumentasi yang mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ancaman nyata oleh residivis terorisme akibat belum adanya peraturan terkait pertanggungjawaban residivis pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Formulasi terhadap pertanggungjawaban residivis terorisme sangat diperlukan sebagai upaya peningkatan pemberantasan tindak pidana terorisme. Pengaturan pertanggungjawaban residivis terorisme setidaknya memuat mengenai definisi, delik apa saja yang dapat dikenakan, syarat dan daluwarsa dalam pengulangan tindak pidana, sistem pemberatan, dan pedoman pemidanaan bagi pengulangan tindak pidana dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana mati. Ide formulasi tersebut juga harus didukung dengan program deradikalisasi dan kontraradikalisasi yang baik.
The Urgency of Supervision Institutions in Implementing Prisoners' Rights as an Effort to Restructure Criminal Execution Laws Widyawati, Anis; Maskur, Muhammad Azil; Aisy, Rohadhatul; Teeraphan, Papontee; Setyanto, Heru
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 1 JANUARY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i1.27595

Abstract

This research explores the protective laws and enforcement of human rights in Indonesian correctional facilities, especially by observing systematic problems in exercising the ruling on prisoners' rights.  This study uses a juridical-empirical method based on analyzing legal sources with additional field research to cover what legal contents advocate for in what contexts more effectively. It analyzes primary legal materials,including relevant legislation and gathers empirical data throughinterviews and direct observations. This approach allows for an enhanced understanding of the interplay between legal theory and practice to evaluate the legal framework of prisoners' rights protection critically. The findings reveal significant legal gaps, particularly regarding the unclear constitutional arrangements regarding the separation of powers in the execution of sentences as well as the protection of prisoners' rights. These issue are notably prevalent in correctional institutions in Central Java, which has been the case that the enforcement mechanism has not been running optimally. The analysis identifies systematic violations of prisoners' rights stemming from structural weaknesses in the legal relationships between correctional institutions, courts, and other law enforcement entities. As outlined in the examination of statutory interpretation and legal principles throughout this study, legislative reform is also necessary to better protect prisoners' rights, particularly concerning clarification of institutional authority and improved oversight mechanisms. These findings highlight the necessity for legal harmonization between human rights standards and correctional practices to increase the integrity of the Indonesian criminal justice system.
Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang Putri, Vahra Devanie Ridwan Putri; Maskur, Muhammad Azil
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3300

Abstract

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan eksekusi putusan pengadilan sebagai bagian penting dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan pidana oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, serta mengidentifikasi kendala dan strategi penyelesaiannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sikap terpidana yang tidak kooperatif, terutama ketika belum dilakukan penahanan, kekeliruan teknis dalam petikan putusan, serta penyimpanan barang bukti di luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang mengurangi transparansi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, jaksa menerbitkan surat pemanggilan resmi, melakukan koordinasi dengan kepolisian, serta melakukan klarifikasi administratif kepada pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga, akurasi administrasi yustisial, dan pembaruan regulasi dalam meningkatkan efektivitas eksekusi putusan pengadilan.
Ideological Struggle in The Principle of Material Legality of the New Indonesian Criminal Code and its Future Maskur, Muhammad Azil; -, Pujiyono; Cahyaningtyas , Irma; Fikri, Wildan Azkal; ‘Aisy, Firsta Rahadatul
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 1 (2025): May, 2025: Law, Technology, and Globalization: Challenges and Innovations in th
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i1.19743

Abstract

This article emerged from the authors’ hypothesis that the principle of legality in the new Indonesian criminal code is hard to conduct because it should refer to 4 groundworks, namely Pancasila, UUD NRI 45, human rights, and the general principles of law. To prove this hypothesis, the authors use the theory of ideology to analyze the battle of values, ideas, and motives in the four. Based on the authors’ reading, the new Indonesian criminal code has expanded the principle of legality into two, namely, the principle of formal and material legality. In the next one, the authors found an ideological struggle in the principle of material legality of the new Indonesian criminal code, which includes the struggle of personal, political, and legal policy ideologies. So, the principle of material legality is challenging to enact because the competing ideologies negate each other. Finally, the authors recommend that the principle of legality be enforced by allowing power-sharing in legal jurisdiction between the Indonesian government and Indigenous law people.
The Critical Study of Criminal System for Death Row Convicts Who Have Not Been Executed After the Enactment of National Criminal Code Musdalifah, Dyajeng Ayu; Maskur, Muhammad Azil
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.44801

Abstract

This article discusses the fate of death row inmates who have not been executed after the enactment of the National Criminal Code. The writing of this article uses a non-doctrinal legal method with a qualitative approach, this study uses primary and secondary data, and triangulation techniques. The focus of the research includes three problem formulations regarding the death row inmate punishment system after the enactment of the National Criminal Code, policies for death row inmates who have not been executed, and alternative policies that can be applied. The results of the study indicate that the National Criminal Code provides a 10-year probation period and the opportunity for sentence commutation for convicts who demonstrate good behavior. This policy reflects reforms in the Indonesian criminal system with an emphasis on rehabilitation and protection of human rights. The writing of this article is expected to contribute to the development of a more humane criminal law policy.
Co-Authors 'Aisy, Firsta Rahadatul -, Pujiyono Ali Masyhar Amiruddin, A.M Adzkiya' Amrullah, Ikram Angga Angga Anis Widyawati Cahyaningtyas , Irma Cameron, Calvin Damanyanti, Ratih Diamantina , Amalia Diandra Preludio Ramada, Diandra Preludio Fikri, Wildan Azkal Hadiputra, Adrian Hidayatullah, Saifun Sakti Indraswara, Dede Indung Wijayanto Kusuma, Bagus Hendradi Lestari, Eta Yuni Maajid, Hibatullah Maulana, Adrian Mursidah, Siti Musdalifah, Dyajeng Ayu PUJI LESTARI Putri, Vahra Devanie Ridwan Putri Rasdi Rasdi, Rasdi Ratih Damayanti Ridwan Arifin Rohadhatul Aisy Sally, Novian Uticha Santi, Yeni Sanyal, Subhra Setyanto, Heru Siti Malaiha Dewi Slamet Sumarto Sonny Saptoajie Wicaksono Syamsudin, Muhammad Hasan Teeraphan, Papontee Umi Qodarsasi Widodo, Mulyo Widodo, Mulyo ‘Aisy, Firsta Rahadatul