Articles
<![CDATA[LEGALISASI PRODUK MAKANAN KATERING BOGA NUSANTARA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ASSAIDIYAH 2 KUDUS ]]>
<![CDATA[MASKUR, MUHAMMAD AZIL]]>;
<![CDATA[WIJAYANTO, INDUNG]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v2i2.35389
<![CDATA[SMK Assaidiyyah 2 Kudus salah satu SMK berbasis Pondok Pesantren yang diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah. Siswa diwajibkan tinggal pondok pesantren yang menyatu dengan sekolah secara gratis, semuanya ditanggung pengelola baik biaya sekolahnya maupun biaya makan sehari-hari. Lulusan SMK Assaidiyyah 2 Kudus tidak hanya dibekali teori, akan tetapi juga keterampilan tertentu serta akhlaq yang menjadi bekal dalam kehidupan nyata yaitu bekerja. Ada dua jurusan di SMK ini yaitu tata busana dan tata boga. Siswa jurusan tata boga sekarang ini telah dibekali keterampilan membuat berbagai jenis produk makanan, dan sudah menjual berbagai jenis makanan ke beberapa lapisan masyarakat. Permasalahan yang belum diselesaikan sampai sekarang adalah legalisasi produk-produk makanan tersebut baik Izin PIRT, Merek Dagang, dan Sertifikasi Halal. Melalui pengabdian yang dilakukan dewan guru, pengurus yayasan dan siswa SMK Assaidiyah 2 Kudus telah memahami pentingnya legalisasi produk makanan baik sertifikat produksi pangan industry rumah tangga, sertifikasi halal maupun merek. Guru yang membidangi boga telah sepakat dengan tim pengabdi untuk melakukan sertifikasi. Sampai saat ini dari pendampingan yang dilakukan, kepala sekolah telah mengajukan diri sebagai perserta penyuluhan produk makanan sebagai salah satu syarat mendapatkan izin PIRT.]]>
<![CDATA[Human Resources Development Strategy in Improving the Competence of Functional Education Personnel ]]>
<![CDATA[Mursidah, Siti]]>;
<![CDATA[Maskur, Muhammad Azil]]>;
<![CDATA[Widodo, Mulyo]]>
<![CDATA[ Management Analysis Journal Vol 11 No 2 (2022): Management Analysis Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/maj.v11i2.56515
<![CDATA[This study aims to analyze the condition of Functional Human Resources after the transfer of positions and determine the best alternative policy strategies in developing human resources in an effort to increase the competence of staff at UNNES. Equalization of structural positions to functional positions is quite difficult in practice because not all the details of previous tasks are in accordance with the functional positions resulting from the equalization. This research uses a case study approach. This study took the location of UNNES. The analytical tool used to determine the HR development strategy of UNNES uses the Analytical Hierarchy Process (AHP). The survey was conducted on 22 employees who were affected by the transfer of positions from structural to functional positions at UNNES and 3 officials who handled HR issues. Interviews with key persons were conducted to capture perceptions and assessments of key persons on the condition of functional education personnel after the transfer of position functions. The results of the study indicate that the functional staff from the equalization experiences are confused and have not been able to adapt to their main duties and functions. Based on the analysis using the AHP method, it shows that the classical training strategy with the priority of providing opportunities for employees to take part in functional training can help improve HR competencies.]]>
<![CDATA[Mengenal Batik Kapal Kandas sebagai Kaderisasi Nilai Konservasi Budaya ]]>
<![CDATA[Lestari, Eta Yuni]]>;
<![CDATA[Sumarto, Slamet]]>;
<![CDATA[Maskur, Muhammad Azil]]>;
<![CDATA[Lestari, Puji]]>
<![CDATA[ Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): Maret 2023 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Scientific Journal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59395/altifani.v3i2.385
<![CDATA[Pemberdayaan kelompok Karangtaruna di Desa Lau Kudus dengan pelatihan membatik bisa dijadikan sebagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter konservasi sosial budaya. Masih adanya permasalahan seperti minimnya pengetahuan masyarakat khususnya generasi muda terhadap budaya bangsa perlu dijadikan perhatian. Di Kabupaten Kudus terdapat salah satu motif batik yaitu motif Kapal Kandas, sayangnya motif ini termasuk batik yang hampir punah. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang motif batik kapal kandas kepada karangtaruna yang merupakan mitra pengabdian sebagai upaya melestarikan budaya lokal Kudus. Metode pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan melalui zoom meeting. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu upaya kaderisasi nilai-nilai konservasi budaya lokal dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang makna, nilai dan filosofi dari motif batik Kapal Kandas, untuk meningkatkan keterampilan membatik dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pelatihan membatik motif batik kapal Kandas, akan tetapi karena pandemic covid 19 kegiatan dialihkan dengan penayangan video membatik motif kapal Kandas. Serta menawarkan disain-disain pemanfaatan kain motif kapal kandas untuk dijadikan produk yang bernilai ekonomi seperti Kaos, Tote bag, masker, dan mug dengan motif Kapal Kandas. Diharapkan akan semakin banyak generasi muda yang mencintai batik sehingga dapat menjaga, melestarikan, mengamankan budaya lokal ditengah arus globalisasi yang tidak bisa kita hindari.]]>
<![CDATA[Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Maskur, Muhammad Azil]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 1 (2016): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.139 KB)
|
DOI: 10.26623/humani.v6i1.853
<![CDATA[The Founding Fathers pada awal kemerdekaan telah menyepakati bentuk negara yaitu negara yang berdasarkan pada hukum (rechstaat). Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum disini adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, dimana hukum tidak dimaknai sebagai ilmu positivistik belaka akan tetapi lebih pada ilmu tentang kemasyarakatan. Akan tetapi nampaknya pemahaman holistik terhadap hukum dewasa ini sudah keluar dari jalur cita-cita pendirian bangsa ini. Banyaknya kasus yang menciderai rasa keadilan masyarakat seperti kasus minah, kasus manise dan kasus prita yang menyita perhatian publik beberapa waktu yang lalu menjadi potret buram penegakan hukum yang positivistik legalistik. Positivisme hukum seakan menggelinding liar ketengah-tengah pemahaman para aparat penegak hukum yang menciderai rasa keadilan masyarakat. Hukum bukanlah suatu hal yang mati akan tetapi hukum selalu bergerak dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Kasus-kasus kecil seperti kasus minah, manise dan prita adalah contoh kecil dari liarnya penegakan hukum berparadigma positivistik legalistik tanpa ada yang bisa mengendalikan bahkan pemikiran positivistik legalistik ini telah mengakar pada hakim sebagai aparat pemutus pada peradilan. Secara hukum positif, polisi, jaksa, dan hakim tidak dapat dipersalahkan karena hanya memenuhi rumusan Undang-Undang yang tidak memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum untuk berbuat sesuai nurani. Walaupun hakim diberi kebebasan sesuai hati nurani akan tetapi apabila terbentur dengan bukti yang sudah lengkap, tidak alas an bagi hakim untuk memutuskan. Disisi lain masyarakat sebagai obyek hukum merasa terusik rasa keadilannya dengan keputusan hakim yang menyatakan minah dan prita bersalah. Sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum progresif dan dibarengi dengan pembenahan sistem hukum pidana baik dalam segi substansi, struktur maupun budaya hukum.]]>
<![CDATA[Juvenile Justice in Comparative Perspective: A Study of Indonesian State Law and Islamic Law ]]>
<![CDATA[Hadiputra, Adrian]]>;
<![CDATA[Maskur, Muhammad Azil]]>;
<![CDATA[Arifin, Ridwan]]>;
<![CDATA[Amrullah, Ikram]]>;
<![CDATA[Maajid, Hibatullah]]>
<![CDATA[ Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Vol 3 No 2 (2024): July-December, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ciils.v3i2.79011
<![CDATA[This study examines juvenile justice systems through a comparative analysis between Indonesian State Law and Islamic Law, focusing on the treatment and legal protection of juvenile offenders. The Indonesian legal framework, which follows a secular approach, offers specific regulations for juvenile justice under the Juvenile Justice System Law (No. 11 of 2012). This law emphasizes rehabilitation and diversion, ensuring that juvenile offenders are treated differently from adults, with a focus on reintegration into society. In contrast, Islamic law, rooted in the principles of Sharia, offers a distinct approach to juvenile justice. While Islamic law does not have a unified legal code for juvenile offenders, its application emphasizes the protection of minors from harsh punishments and prioritizes their rehabilitation. Islamic legal scholars agree on the importance of age and maturity in determining the level of responsibility for a juvenile’s actions. The concept of "ta'zir" (discretionary punishment) plays a significant role in ensuring that juvenile offenders are treated with fairness, aiming at their moral and social reform. This comparative study highlights the similarities and differences between the two legal systems in addressing juvenile crime, considering the broader cultural and legal contexts that shape juvenile justice policies in Indonesia and Islamic law. The paper explores how these legal frameworks balance punishment with rehabilitation and the role of community involvement in reforming juvenile offenders. The study contributes to understanding the potential for cross-jurisdictional insights in improving juvenile justice practices, emphasizing the need for a more unified and human-centric approach in dealing with young offenders.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang Berkualifikasi Residivis di Indonesia (Studi Komparasi Negara Armenia) ]]>
<![CDATA[Hidayatullah, Saifun Sakti]]>;
<![CDATA[Maskur, Muhammad Azil]]>
<![CDATA[ Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v7i1.6169
<![CDATA[Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang perlu diwaspadai, timbulnya residivis terorisme menimbulkan ancaman terhadap masyarakat dan negara. Permasalahan timbul pada kebijakan mengenai residivis tindak pidana terorisme. Hal itu terlihat dalam perbedaan putusan pengadilan pada kasus terorisme yang mempertimbangkan keadaan residivis dan tidak mempertimbangkan residivis. Permasalahan tersebut menimbulkan legal gap yang perlu dilakukan pengkajian. Tujuan penulisan ini agar mengetahui kebijakan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme berkualifikasi residivis di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan komparatif memungkinkan dalam pengambilan argumentasi yang mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ancaman nyata oleh residivis terorisme akibat belum adanya peraturan terkait pertanggungjawaban residivis pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Formulasi terhadap pertanggungjawaban residivis terorisme sangat diperlukan sebagai upaya peningkatan pemberantasan tindak pidana terorisme. Pengaturan pertanggungjawaban residivis terorisme setidaknya memuat mengenai definisi, delik apa saja yang dapat dikenakan, syarat dan daluwarsa dalam pengulangan tindak pidana, sistem pemberatan, dan pedoman pemidanaan bagi pengulangan tindak pidana dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana mati. Ide formulasi tersebut juga harus didukung dengan program deradikalisasi dan kontraradikalisasi yang baik.]]>
<![CDATA[The Urgency of Supervision Institutions in Implementing Prisoners' Rights as an Effort to Restructure Criminal Execution Laws ]]>
<![CDATA[Widyawati, Anis]]>;
<![CDATA[Maskur, Muhammad Azil]]>;
<![CDATA[Aisy, Rohadhatul]]>;
<![CDATA[Teeraphan, Papontee]]>;
<![CDATA[Setyanto, Heru]]>
<![CDATA[ Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 1 JANUARY 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33756/jlr.v7i1.27595
<![CDATA[This research explores the protective laws and enforcement of human rights in Indonesian correctional facilities, especially by observing systematic problems in exercising the ruling on prisoners' rights. This study uses a juridical-empirical method based on analyzing legal sources with additional field research to cover what legal contents advocate for in what contexts more effectively. It analyzes primary legal materials,including relevant legislation and gathers empirical data throughinterviews and direct observations. This approach allows for an enhanced understanding of the interplay between legal theory and practice to evaluate the legal framework of prisoners' rights protection critically. The findings reveal significant legal gaps, particularly regarding the unclear constitutional arrangements regarding the separation of powers in the execution of sentences as well as the protection of prisoners' rights. These issue are notably prevalent in correctional institutions in Central Java, which has been the case that the enforcement mechanism has not been running optimally. The analysis identifies systematic violations of prisoners' rights stemming from structural weaknesses in the legal relationships between correctional institutions, courts, and other law enforcement entities. As outlined in the examination of statutory interpretation and legal principles throughout this study, legislative reform is also necessary to better protect prisoners' rights, particularly concerning clarification of institutional authority and improved oversight mechanisms. These findings highlight the necessity for legal harmonization between human rights standards and correctional practices to increase the integrity of the Indonesian criminal justice system.]]>
<![CDATA[The Critical Study of Criminal System for Death Row Convicts Who Have Not Been Executed After the Enactment of National Criminal Code ]]>
<![CDATA[Musdalifah, Dyajeng Ayu]]>;
<![CDATA[Maskur, Muhammad Azil]]>
<![CDATA[ JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v12i2.44801
<![CDATA[This article discusses the fate of death row inmates who have not been executed after the enactment of the National Criminal Code. The writing of this article uses a non-doctrinal legal method with a qualitative approach, this study uses primary and secondary data, and triangulation techniques. The focus of the research includes three problem formulations regarding the death row inmate punishment system after the enactment of the National Criminal Code, policies for death row inmates who have not been executed, and alternative policies that can be applied. The results of the study indicate that the National Criminal Code provides a 10-year probation period and the opportunity for sentence commutation for convicts who demonstrate good behavior. This policy reflects reforms in the Indonesian criminal system with an emphasis on rehabilitation and protection of human rights. The writing of this article is expected to contribute to the development of a more humane criminal law policy.]]>
<![CDATA[Establishing Indonesia’s Personal Data Protection Agency: Comparative Administration Sanctions Enforcement from Ireland, Australia, and Singapore ]]>
<![CDATA['Aisy, Firsta Rahadatul]]>;
<![CDATA[Maskur, Muhammad Azil]]>;
<![CDATA[Amiruddin, A.M Adzkiya']]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 10 No. 1 (2025): Legal Transformation and Policy Challenges in Indonesia: Navigating Technology ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jils.v10i1.13755
<![CDATA[In the digital era, technological advancements have enabled governments and corporations to streamline services and expand market reach, often leading to the collection and transfer of personal data without the knowledge of data subjects. This poses significant risks to constitutional rights. Indonesia’s Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) aims to address these risks, yet frequent data breaches indicate ineffective enforcement of administrative sanctions due to the absence of an independent authority. This study analyzes the urgency of establishing a Personal Data Protection Agency in Indonesia, evaluates current sanctions under the PDP Law, and compares the enforcement mechanisms of data protection agencies in Ireland, Australia, and Singapore. Using a normative legal approach with qualitative methods, the research finds that these countries’ independent agencies effectively enforce data protection laws and administrative sanctions. The study reveals significant enforcement shortcomings in Indonesia, underscoring the need for a dedicated authority to prevent violations and protect personal data rights. By adopting best practices from Ireland, Australia, and Singapore, Indonesia can enhance its data protection framework. Immediate action by the President to establish this authority through a Presidential Regulation is crucial for safeguarding personal data in the digital age.]]>
<![CDATA[Rechterlijk Pardon Concept for Elderly Criminal Offenders: Konsep Rechterlijk Pardon Bagi Pelaku Tindak Pidana Lansia ]]>
<![CDATA[Angga, Angga]]>;
<![CDATA[Maskur, Muhammad Azil]]>
<![CDATA[ Annual Review of Legal Studies Vol. 1 No. 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/arls.vol1i3.10883
<![CDATA[The concept of rechterlijk pardon is a reform in the Criminal Code that can ease the burden on elderly people who are perpetrators of criminal acts. Efforts to avoid being sentenced to prison remind the author of restorative justice which prioritizes restoration or returning to the original situation for both the victim and the perpetrator. In this research, there are 2 (two) problem formulations, namely whether the rechterlijk pardon concept can be applied to elderly criminal offenders and how the rechterlijk pardon concept can be applied to elderly criminal offenders to realize restorative justice. This research uses a qualitative research approach and normative juridical research. The research focuses on juridical review in the concept of rechterlijk pardon in the Criminal Code. Research comes from primary legal materials such as the Criminal Code and relevant legal instruments, then secondary legal materials, such as books and literature in the form of legal journals, and various dictionaries as tertiary legal materials. Triangulation techniques are used to validate data with sources, theories and previous research. Based on this research, according to the concept of rechterlijk pardon in the Criminal Code, judge forgiveness can be applied to criminal offenders aged 75 years and over. However, based on research regarding the physical and psychological condition of the elderly, elderly people under 75 years also require special attention in sentencing. Apart from that, the concept of rechterlijk pardon would be better if it worked in accordance with restorative justice which provides a win-win solution for both the victim and the perpetrator.]]>
