Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.907
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vox Populi Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam MES Management Journal QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi IPSSJ Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah
Syahrul Anwar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PERBANDINGAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI HUKU ADAT ANTARA MASYARAKAT ADAT INDONESIA DAN MĀORI DI SELANDIA BARU Yana Agus Ariyanto; Syahrul Anwar
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 06 Juni (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan memiliki peran penting dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penerapan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pada masyarakat adat Indonesia dan masyarakat Māori di Selandia Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Indonesia dan Tikanga Māori memiliki persamaan dalam menekankan penyelesaian perkara secara damai, musyawarah, serta pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Perbedaannya terletak pada tingkat pengakuan dan integrasi dalam sistem hukum nasional. Hukum adat di Indonesia masih berfungsi sebagai living law yang penerapannya cenderung bersifat lokal dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem peradilan pidana formal. Sebaliknya, nilai-nilai Tikanga Māori telah diakomodasi secara formal dalam sistem hukum Selandia Baru melalui mekanisme family group conference yang berbasis restorative justice. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman Selandia Baru dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengembangkan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap nilai-nilai hukum adat dan berorientasi pada keadilan restoratif.
PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN INFORMASI PALSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA ELEKTRONIK Kaliswan Eka Juniarsa; Syahrul Anwar
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 06 Juni (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era digital ini, masifnya penyebaran informasi palsu (hoaks) bukan sekadar persoalan pelanggaran regulasi, melainkan ancaman nyata terhadap harmoni sosial dan ketenteraman batin masyarakat. Perbuatan ini tidak hanya mencederai hak individu atas kebenaran, tetapi juga berpotensi mengikis rasa saling percaya yang merekatkan stabilitas sosial. Penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam serta membandingkan dimensi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks melalui dua lensa besar: hukum pidana Islam dan hukum pidana elektronik. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, studi ini menelaah secara saksama berbagai bahan pustaka, baik bersumber dari hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hasil kajian menegaskan bahwa hukum pidana Islam memandang penyebaran hoaks sebagai jarimah ta’zir karena secara fundamental mencederai nilai luhur kejujuran (ṣidq), tanggung jawab (amanah), dan pentingnya verifikasi (tabayyun); di mana sanksinya ditakar secara bijaksana berdasarkan skala dampak buruk (kemudaratan) yang menimpa kemanusiaan. Di sisi lain, hukum pidana elektronik khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menitikberatkan pertanggungjawaban pada pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta kapasitas psikologis pelaku untuk bertanggung jawab. Meski bertumpu pada sumber formal, bentuk sanksi, dan orientasi pemidanaan yang berbeda, kedua sistem hukum ini sejatinya bertemu pada satu titik kemanusiaan yang sama: komitmen luhur untuk merawat ruang hidup masyarakat dari daya rusak informasi palsu, sekaligus menegakkan keadilan dan ketertiban yang memanusiakan manusia.
Co-Authors Adi Susandi Asmi Nurfitriani Budijono, Budijono Dede Kania Dede Sudrajat Dendi Ramdani Muslim Denny Hermanto Dian Rusmana Diding Jalaludin Ending Solehudin Fitri Jihad Aminah Fujiah Zaharani Gilang Sujaman Jemmy Satria Nugraha Kaliswan Eka Juniarsa Lis Diana Ningsih Maulana Hasanudin Muhamad Kholid, Muhamad Muhammad Ilham Pratama Muhammad Islah Siregar Nabila Subur Rizkia Novita Ardiyanti Ningrum Numan Sofari Hafid Padlan Padilah Putri Maharani Rahma Aisah Putri Tri Cahyani Sampe Harahap Siti Kuraesin Solihan Makruf Suradi Yana Agus Ariyanto