Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

PERAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KAMPUNG WISATA TENUN KHATULISTIWA Widiyanto, Laksono; Pudjianto, Pudjianto; Pardi, Pardi
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.3480

Abstract

  Penelitianiniberjudul “Peran Pemerintah Kota Pontianak dalamPemberdayaan Usaha MikroKecil dan Menengah (UMKM) di Kampung WisataTenunKhatulistiwa”. TujuanpenelitianiniadalahmendeskripsikanperanPemerintah Kota Pontianak dalammemberdayakan UMKM di Kampung WisataTenunKhatulistiwa. Penelitianinimenggunakanmetodepenelitiandeskriptifdenganpendekatankualitatif. Subjekdalampenelitianiniterbagimenjadi 2 (dua) unsurPerangkat Daerah yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdaganganserta Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak. Pengumpulan data pada penelitianinidilakukandengancarawawancara, observasi dan dokumentasi, kemudiandianalisismenggunakanteoriperanpemerintahmenurut Blakley (Kuncoro, 2004) yaituPemerintahsebagaikoordinator, fasilitator dan stimulator. Hasil penelitianmenunjukkanbahwa: (1) Peran sebagaikoordinatordilakukandenganmembentukperaturan di level daerahtentang strategi pemberdayaan UMKM dan penetapan status Kampung WisataTenunKhatulistiwa.  (2) Peran sebagaiFasilitatordilakukandenganmeningkatkanakses pasar, fasilitasipengembanganusaha, dan fasilitasiaksespermodalan. (3) Peran sebagai Stimulator dilakukandenganpembangunaninfrasturktursarana dan prasaranadasar, promosi dan penjualanproduk UMKM. BerdasarkanhasilpenelitianperanPemerintah Kota Pontianak secaraaktifmasihperluditingkatkanterutamadalammembangunkerjasama yang berkelanjutandengan para stakeholder sertamemilikiketerukuranluaran yang diharapkan. Kata Kunci: PeranPemerintah; Pemberdayaan; UMKM
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SELAUP KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU PRAKOSO, MUHAMMAD FAJAR; Pardi, Pardi; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4319

Abstract

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis masalah yang dihadapi khususnya berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Mandiri di Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Permasalahan tersebut cukup menarik untuk diteliti mengingat masih rendahnya pengelolaan pada BUMDes Usaha Mandiri yang dilihat dari beberapa faktor seperti sumber daya manusia, keuanagan, bahan baku, mesin dan metode. Penelitian ini menggunakan metode peneitian kualitatif dengan subjek penelitian yaitu Pengurus BUMDes Usaha Mandiri dan Pemerintah Desa Selaup. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan BUMDes Usaha Mandiri masih rendah, karena pengelola BUMDes Usaha Mandiri hanya ada 3 orang dan kualitas dari sumber daya manusianya yang masih rendah serta tidak memiliki keterampilan dan wawasan yang luas dalam mengelola BUMDes Usaha Mandiri, jadi pengelolaan BUMDes kurang signifikan hal ini dikarenakan para pengurus BUMDes tidak sesuai bidangnya dan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan dalam mengelola BUMDes. Kata Kunci: Pengelolaan BUMDes Usaha Mandiri.
PERAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN OBJEK WISATA DI KAWASAN TAMAN NASIONAL DANAU SENTARUM KABUPATEN KAPUAS HULU Afrilia, Zulvani; Pardi, Pardi; Fahriansyah, Ori
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.3483

Abstract

 Zulvani Afrilia: Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pembangunan Objek Wisata di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu.Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pembangunan Objek Wisata di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Pariwisata sebagai yang berperan sebagai motivator, Fasilitator dan dinamisator dalam mewujudkan peningkatan wisatawan yang berkunjung serta mensejahterakan masyarakat disekitar Pulau tersebut.Maka dari itu, dengan adanya peran Dinas Pariwisata yang secara langsung optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang diantaranya Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS), Sekretaris Desa Lanjak Deras, Masyarakat Setempat, dan Pengunjung objek wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan jumlah pengunjung Objek Wisata Pulau Sepandan melakukan berbagai promosi melalui media online, event-event, pameran, spanduk dan brosur.Peningkatan motivasi dengan memberi pelatihan pada masyarakat. Dinas Pariwisata melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar pulau tersebut dengan memberikan arahan dan sosialisasi dalam pembuatan souvenir.Kata Kunci : Peran Dinas Pariwisata, Pengelolaan, Pulau Sepandan
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DI DESA PAKUMBANG KECAMATAN SOMPAK KABUPATEN LANDAK KRISMON, APRIADI; Pardi, Pardi; Rahim, Abdul
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3139

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor apa saja yang mempengaruhiImplementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. Masalah dalam penelitian ini adalah Permasalahan dalam Implementasi Program JKN Kartu Indonesia Sehat ini diantaranya kurannya komunikasi yang dilakukan para pelaksana mengakibatkan masyarakat kurang mengerti,terbatasnya kuota penerima program JKN KIS PBI di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodedeskriptif dengan pendekatan kualitatif.Kata Kunci:Implementasi Kebijakan, Program JKN, Kartu Indonesia Sehat PBI. 
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA RIYANI1, RESTI; Kusnadi, Dedi; Pardi, Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3116

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang pencepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori Edward III (dalam Winarno (2016 : 156) ada empat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan kebijakan adalah variabel yaitu, Komnikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokras. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara komprehensif melalui pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dalam Implemntasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Komunikasi kepada masyarakat masih kurang jelas yang diberikan oleh pihak kantor BPN kepada masyarakat masih menggalami miss komunikasi, Sumber Daya pelaksana terkait program PTSL belum optimal staf (operator pelaksana) masih kurang dalam implementasi, serta kewenangan dan fasilitas, disposisi tidak terdapat kendala apapun, Birokrasi tentang persyaratan-persyaratan untuk memdapatkan program PTSL masih kurang jelas lebih harus meningkatkan komunikasi dalam sosialisasi sehingga tidak terjadi miss komunikasi. Pihak kantor harus lebih meningkatkan lagi dalam hal Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, serta Struktur Birokrasi.Kata kunci: Implementasi, Pendaftaran Tanah, Sistematis Lengkap, BPN Kubu Raya.
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT ASTRININGSIH, ASTRININGSIH; Triyono, Joko; Pardi, Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3086

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antara motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat secara signifikan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori indikator motivasi kerja sebagai variabel independen oleh Claude S. George yang dikutip Malayu S.P Hasibuan (2017,163) yaitu meliputi: (1). Upah yang layak. (2).Kesempatan untuk maju/promosi. (3).Keamanan. (4).Tempat kerja yang baik. (4).Penerimaan oleh kelompok dan (5).Perlakuan yang wajar. Serta menggunakan teori pengukuran produktivitas kerja sebagai variabel dependen oleh Agus Dharma (2003,355) yaitu meliputi: (1).Kuantitas kerja. (2).Kualitas kerja dan (3).Ketepatan waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan angket kepada 95 responden.Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan program SPSS V.23. Hasil penelitian ini adalah ada pengaruh positif antara motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Koefisien korelasi dari kedua variabel penelitian ini yaitu sebesar 0,420 yang termasuk pada kategori sedang yakni antara 0,40-0,599. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa ada pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 17,6%, sedangkan 82,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Analisis regresi sederhana variabel motivasi kerja sebesar 0,329 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai motivasi kerja, maka nilai produktivitas kerja pegawai bertambah sebesar 0,329. Adapun saran dari penelitian ini adalah agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat terus berupaya melaksanakan serta mempertahankan dan dapat terus meningkatkan produktivitas kerja. Kata Kunci: Pengaruh Motivasi Kerja, Produktivitas Kerja.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU(PPDB) DI SMPN KOTA PONTIANAK GUNAWAN, FITRI; Sugito, Sugito; Pardi, Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak belum optimal. Dalam penelitian ini di fokuskan pada aspek faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memperoleh informasi dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn Budi Winarno, 2007 Hal 155, ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN Kota Pontianak adalah 1) Ukuran dan Tujuan, dinilai belum optimal dikarenakan daya tampung sekolah tidak memadai. Secara garis besar ukuran dan tujuan dari Permendikbud No 44 Tahun 2019 sudah cukup baik namun sebelum menjalankan sistem zonasi tersebut, sebelum melakukan pemerataan pendidikan yang hanya terfokus pada siswa, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi standar nasional pendidikan haruslah merata di seluruh sekolah dan membangun sekolah-sekolah Negeri baru di wilayah-wilayah zonasi yang sekolah negerinya minim.
PENGELOLAAN KEBUN RAYA SAMBAS OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS DELIMA, DELIMA; Pardi, Pardi; Hutomo, Tri
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengelolaan Kebun Raya Sambas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sambas. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan ialah teori dari T. Hani Handoko (2012:79) yang terdiri dari empat indikator, yaitu: 1) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tujuan pembangunan Kebun Raya Sambas secara umum sudah ditetapkan, Master Plan nya juga sudah ada, jadi gambaran secara umum pembangunan Kebun Raya Sambas sudah bisa ditetapkan; 2) merumuskan keadaan saat ini. Kebun Raya Sambas sebagai Kawasan penyangga vegetasi dan konservasi hal itu penting, karena di sekeliling Kebun Raya Sambas sudah ditanami atau dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit; 3) mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Kebun Raya Sambas merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah untuk memudahkan proses pembangunan Kebun Raya Sambas sedangkan factor penghambat pengelolaan Sarana dan prasarana masih kurang memadai, sehingga akses jalan menuju Kebun Raya Sambas memakan waktu yang lumayan lama, serta kondisi jalan menuju lokasi masih tidak baik; 4) serta mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan agar sesuai dengan rencana masih dilakukan dengan saling mengingatkan saja dikarenakan Unit Pelaksana Teknis belum dibentuk Sehingga untuk menjalankan pengelolaan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing masih sulit dilakukan, hanya pengelolaan secara teknis saja. Saran penulis agar meningkatkan keahlian sumber daya serta penambahan anggaran untuk proses pembangunan jalan Kemudian membentuk Unit Pelaksana TeknisKata Kunci: Pengelolaan, Kebun Raya Sambas, BAPPEDA