Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.428
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Jurnal Identitas MAJAPAHIT POLICY Journal Law and Government Jurnal Honai Pawitra Komunika: Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora
Hikmah Muhaimin
Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, Jl. Hayam Wuruk No 39 RT/RW 02/01 Pesanan Bicak Trowulan Mojokerto
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Etika Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan Kota Mojokerto Muhaimin, Hikmah; Puteri, Zelga Navy Amelia; Amaliya, Nadiya; Ferdyana, Niki Aneza
Journal Law and Government Vol 2, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v2i2.25038

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN), atau penyelenggara pemerintahan, bertindak dan berpikir sesuai dengan etika. Karena etika pemerintahan selalu menjadi masalah yang perlu diperhatikan, masyarakat biasanya akan merasa tidak puas dan menggugat nilai atau standar etika yang digunakan oleh aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan. Dewasa ini, etika pemerintahan menjadi topik diskusi terutama karena upaya untuk membuat pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk membantu masyarakat mencapai tujuan tertentu, sebuah kelompok atau seseorang birokrasi melakukan upaya yang dikenal sebagai pelayanan publik. Administrasi kependudukan berada di suatu pemerintahan dan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban yang digunakan untuk mengatur dokumen dan data kependudukan. Ini mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Studi ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif melalui wawancara langsung. menegaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif berbasis postpositivisme dan digunakan untuk menyelidiki kondisi obyek yang alamiah. Dalam etika birokrasi pelayanan publik, prosedur pelayanan tidak hanya bergantung pada kebiasaan. Selain itu, didasarkan pada prinsip dan etika yang berfungsi sebagai standar untuk memandu perilaku positif karyawan. Pelayanan publik akan berhasil jika menerapkan etika birokrasi. Ini berarti bahwa mereka dapat memberikan layanan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan keuntungan umum daripada keuntungan individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat.
Peran Pemerintahan Desa Dinoyo Mojokerto Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Bersih Muhaimin, Hikmah; Rochman, Arif; Mubarok, Faisal; Setiawan, Risky Abi
Journal Law and Government Vol 2, No 1 (2024): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v2i1.16378

Abstract

Abstrak: Fungsi utama aparatur pemerintah adalah melayani masyarakat dan kepentingan umum. Melayani sebagai pelayan untuk kepentingan umum mesin pemerintah dan bukan untuk mencari keuntungan atau mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan. Aparatur pemerintah menjadi saluran dan jembatan pelayanan dalam mewujudkan kepentingan umum dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, aparatur pemerintah harus tanggap terhadap segala perubahan yang terjadi di masyarakat setiap saat. Inti dari etika pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan. Etos pemerintahan harus menjadi salah satu keterlibatan masyarakat yang mendalam dan tanggap terhadap semua keinginan masyarakat. Dalam hal ini, penguasa harus mampu mendorong partisipasi yang sebenarnya sulit karena keinginan individu yang berbeda-beda. Dalam memperkuat partisipasi pemerintah yang fleksibel. Karena yang penting bukan mereka yang memerintah, tapi mereka yang diperintah. Peran etika manajemen sangat penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih. Pejabat yang beretika harus mampu menghadirkan suasana dan budaya kerja yang profesional dan kredibel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana etika pemerintahan diterapkan di Desa Dinoy Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. 
Tantangan Etika Birokrasi di Era Revolusi 5.0 Muhaimin, Hikmah; Yuliasari, Iqma; Hidayah, Nindy Lulu Nur
Journal Law and Government Vol 2, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v2i2.25035

Abstract

The Indonesian bureaucracy plays an important role in the context of the industrial revolution 5.0. Maintaining bureaucratic ethics is as important for a bureaucrat as being flexible in dealing with technological advances. Thus, the researcher raises several problems, including how to prepare and share the origin of bureaucratic human resources so that they have ethical abilities and competencies in sync with the demands of the Industrial Revolution 5.0 and what are the ethical challenges that arise in the application of tasks and public services in the era of the Industrial Revolution 5.0. This research uses a qualitative methodology. Examining a program, event, activity, process, or group of people collectively is known as qualitative research. Literature study is the method used in this study to obtain data. By using this literature study method, researchers can gain a comprehensive understanding of the difficulties related to bureaucratic ethics in the context of the 5.0 Revolution. This study shares five primary obstacles that need to be overcome by bureaucracies to maintain their ethical compass in this day and age. First, the issue of privacy in facing the ocean of news. The discriminatory cracking procedure is the latter. Third, the "algocracy" accountability crisis. The digital divide in public services is fourth. Fifth, the decline of human values. The conclusion of this journal emphasizes how important it is to apply the concept of good governance to public services to improve governance standards. Conclusion The study notes that despite efforts to incorporate moral principles such as professionalism, responsibility, and integrity, institutional inflexibility, issue gaps, and dilemmas of nepotism and corruption continue to interfere with their implementation.
Co-Authors Ahmad Hasan Afandi, Ahmad Hasan Al-Aziz Erya Putra, Sultan Alifa, Nur Amaliya, Nadiya Angel, Avrilia Anggraini, Revi Aprisal F. L, Muchammad Ayu Amelia, Nadia Desiana Reni Diyantasari Dian Lestari, Tanti Dian Wijaya Fauzia, Nurul Fendy Suhariadi Ferdyana, Niki Aneza Hadi, Cholicul Hasan Afandi, Ahmad Hidayah, Nindy Lulu Nur Iskandar Ritonga Izzatus Syifa, Afida Kusuma Wardani, Anita Ma’ani, Akh. Roqiqul Mohammad Fakhruddin Mudzakkir, Mohammad Fakhruddin Mubarok, Faisal Mugiyati Mursilah, Pembayun Nur Aini, Elsa Nur Fadilah, Ayu Nur Hidayah, Nindy Lulu Nuri Herachwati Prasetya Dinda Lesmana, Arry Puteri, Zelga Navy Amelia Ratna Rinayuhani, Tri Rizka Tianle, Nabella Rochman, Arif Rosana, Nunik Safitri Damayanti, Anis Santosa Santosa Santosa Septa Wihara, Dhiyan Setiawan, Risky Abi SUPRAPTO Tianlie, Nabella Rizka Tri Ratna Rinayuhani, Tri Ratna Utama, Jenny Yudha Yudha Utama, Jenny Yuliasari , Iqma Yuliasari, Iqma