Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Maqasyid Syariah terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri Bagi Bekas Suami Eka Putra Pratama Pratama; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i2.9405

Abstract. The Islamic Community Guidance Circular Letter No: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage during the Wife's Idah Period are cons from the community who disagree about the provisions requiring men to carry out the Idah period in the circular letter. In Islam the provisions of Idah are specifically directed to women who have been abandoned by their husbands. The purpose of this thesis research is to find out the purpose of issuing Circular Letter No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 and how to review maqasyid sharia and saddudz dzari'ah regarding the provisions of iddah for men in this circular letter. The focus of this study uses the theory of establishing Islamic law through the aspects of maqasyid sharia and saddudz dzari'ah. The type of this research is library research. data analysis using descriptive qualitative method and the method of obtaining data is by literature study and interviews. The results of this study conclude that the application of the law of idah in this Circular Letter is reviewed through the aspect of determining the sharia maqasyid law that can provide benefits in its application and can be used as a legal argument, because it can protect the soul (hifzun-nafs) because it can protect the psychic and mental soul of a woman when she has just been divorced by her husband. And according to saddudz dzari'ah as a precaution and anticipation of the occurrence of covert polygamy in order to maintain harmony between the ex-husband and ex-wife. This means that the determination of the provisions in the circular letter contains a benefit. Abstrak. Surat Edaran Bimas Islam No: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri ini terdapat kontra dari masyarakat yang tidak setuju mengenai isi ketentuan yang mengharuskan laki-laki melaksanakan waktu idah dalam surat edaran tersebut. Dalam Islam ketentuan idah hanya tertuju secara khusus perintahnya untuk perempuan yang ditinggalkan suaminya. Tujuan penelitian skripsi ini adalah, mengetahui tujuan dikeluarkannya Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan bagaimana tinjauan maqasyid syariah dan saddudz dzari’ah terhadap ketentuan idah bagi laki-laki dalam surat edaran terebut. Fokus kajian ini menggunakan teori penetapan hukum Islam melalui aspek maqasyid syariah dan saddudz dzari’ah, jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (library research), dengan sifat penelitian deskriptif analisis, melalui pendekatan yuridis normatif, sumber data yang dikumpulkan sumber primer dan sekunder, serta metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode memperoleh data yaitu dengan studi pustaka serta wawancara. Hasil penelitian ini meyimpulkan pemberlakuan hukum idah dalam Surat Edaran ini ditinjau melalui aspek penetapan hukum maqasyid syariah dapat memberikan kemaslahatan dalam penerapannya dan dapat dijadikan dalil hukum, karena dapat melindungi jiwa (hifzun-nafs) karena dapat melindungi jiwa psikis dan mental wanita ketika baru saja diceraikan oleh suaminya. Dan menurut saddudz dzari’ah sebagai upaya jaga-jaga serta antisipasi dalam terjadinya poligami terselubung agar menjaga keharmonisan diantara mantan suami dan mantan istri tersebut. Artinya penetapan ketentuan dalam surat edaran tersebut mengandung sebuah kemaslahatan.

Analisis Hukum Aborsi menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014 Risma Octaviani; Amrullah Hayatudin; Asep Ramdan Hidayat
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1939

Abstract. In their use, not all cityception tools functioned as they should, as happened in Kampung Patrol, Ciamis Regency, there were cases of pregnancies that had to be aborted due to medical emergencies for the mother and the fetus in the womb. The MUI Fatwa and Government Regulation Number 61 of 2014 formulate reproductive health and permissibility in the practice of abortion. Researchers in their research formulated the following problem formulation: What are the legal provisions for abortion according to the MUI fatwa and Government Regulation No. 61 of 2014 concerning reproductive health; What is the practice of abortion in Patrol Village, Sukamantri District; What is the legal analysis of abortion due to the use of contraceptives according to the MUI fatwa and PP No. 61 of 2014; As for the purpose of this study is to answer the formulation of the problem. This research is a field research, using a qualitative descriptive analysis technique. The results of the researcher's research that in principle abortion is prohibited, but with the terms and conditions that abortion is allowed, namely as a result of medical indications and pregnancy due to rape. The practice of abortion carried out in Patrol Village as a result of the use of contraceptives which results in medical emergencies and genetic defects in the fetus. The practice of abortion resulting from the use of contraceptives that are not in accordance with the procedure, according to government regulations and the MUI fatwa, abortion due to medical indications is permissible. Abstrak. Dalam penggunaanya tidak semua alat kotrasepsi berfungsi sebagaimana mestinya, seperti halnya yang terjadi di Kampung Patrol Kabupaten Ciamis terdapat kasus kehamilan yang harus dilakukan tindakan aborsi akibat terjadi kedaruratan medis pada ibu dan janin yang di kandung. Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 merumuskan tentang Kesehatan reproduksi dan kebolehan dalam praktek aborsi. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana ketentuan hukum aborsi menurut fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi; Bagaimana praktek abosi di Kampung Patrol Kecamatan Sukamantri; Bagaimana analisis hukum aborsi akibat penggunaan alat kontrasepsi menurut fatwa MUI dan PP No 61 Taun 2014; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan secara prinsip aborsi dilarang namun karena indikasi medis dan akibat kehamilan akibat pemerkosaan diperbolehkan ; praktek aborsi yang terjadi di kampung patrol yang di akibatkan dari kesalahan penggunaan kontrasepsi yang mengakibatkan adanya cacat genetik dan kedaruratan medis; praktek seperti demikian menurut fatwa mui dan pp nomor 61 tahun 2004 membolehan melakukan tindakan aborsi.

Analisis Fikih Muamalah tentang Hadiah Bersyarat Melalui Cashback di E-Commerce Lazada Resti Risdianingsih; Asep Ramdan Hidayat; Yayat Rahmat Hidayat
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 3, No. 2, Desember 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v3i2.2805

Abstract. Lazada implements various strategies to attract consumers, one of which is providing various attractive promos such as free shipping, discounts, and cashback. The purpose of this study is to find out the practice of conditional gifts through cashback in Lazada e-commerce and review the muamalah fiqh of this practice. This type of research uses primary data and secondary data with a phenomenological qualitative approach. Methods of data collection through library research, interviews, and documents so that data analysis can be carried out using normative juridical analysis. The results of this study indicate that in the practice of conditional gifts through cashback on Lazada, buyers must meet predetermined requirements, namely minimum spending of a certain amount. If these conditions are met, you will get cashback in the form of a balance. According to a muamalah fiqh review, conditional gifts through cashback on Lazada e-commerce are permissible as long as these conditions do not violate the principles and principles of muamalah fiqh, do not violate the provisions in the terms and pillars of transactions, do not involve elements that are forbidden, such as gambling, usury, gharar, maysir, and fraud and both parties are happy with each other. Abstrak. Lazada menerapkan berbagai strategi untuk menarik konsumen, salah satunya memberikan berbagai promo menarik seperti gratis ongkir, diskon, dan cashback. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik hadiah bersyarat melalui cashback di e-commerce Lazada dan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan dokumen agar dapat dilakukan analisis data menggunakan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hadiah bersyarat melalui cashback di Lazada pembeli harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu minimal belanja dengan jumlah tertentu. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka akan mendapatkan cashback berupa saldo dan mendapatkan potongan harga. Menurut tinjauan fikih muamalah hadiah bersyarat melalui cashback di e-commerce Lazada diperbolehkan selama syarat-syarat tersebut tidak melanggar prinsip dan asas fikih muamalah, tidak melanggar ketentuan dalam syarat dan rukun transaksi, tidak melibatkan unsur yang diharamkan, seperti perjudian, riba, gharar, maysir, dan penipuan serta kedua pihak saling rida.

Analisis Fikih Muamalah pada Praktik Transaksi Non Fungible Token (NFT) di OpenSea Xeril Ghaisani Preshila; Asep Ramdan Hidayat
Jurnal Riset Perbankan Syariah Volume 1, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrps.v1i2.1474

Abstract. The practice of transactions in NFTs uses cryptocurrencies, while using cryptocurrencies as tools of payment is declared haram by the MUI because it contains gharar and dharar. So this reseach aims to find out the transaction scheme of NFT assets in OpenSea and to find out the practice of NFT transactions in terms of muamalah jurisprudence. The method used in this study is a qualitative approach, types of normative juridical research data, data collection is obtained by literature study and interviews, data analysis techniques are qualitative data studied inductively. The results of this research show that the first NFT transaction scheme is almost the same as transacting in the marketplace in general, the difference is in the payment scheme using cryptocurrencies instead of using currency, the second based on the MUI fatwa regarding cryptocurrency as a medium of exchange is declared haram because it contains gharar, dharar, and is contrary to Law No. 7 of 2011 concerning Currency and Bank Indonesia Regulation Number 17 of 2015 concerning the obligation to use rupiah in the Republic of Indonesia, so NFT transactions using cryptocurrency is prohibited because in practice the transaction is violates the pillars of the buying and selling contract. Abstrak. Praktik transaksi dalam NFT menggunakan cryptocurrency, sementara itu penggunaan cryptocurrency sebagai alat bayar dinyatakan haram oleh MUI karena mengandung gharar dan dharar. Maka penelitian ini memiliki tujuan untuk Mengetahui skema transaksi aset NFT di OpenSea serta untuk mengetahui praktik transaksi NFT ditinjau dari fikih muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, jenis data penelitian yuridis normatif, pengumpulan datanya diperoleh dengan studi literatur dan wawancara, teknik analisis datanaya ialah data kualitatif ditelaah secara induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama skema transaksi NFT ini hampir sama dengan bertransaksi di marketplace pada umumnya, perbedaannya terdapat pada skema pembayarannya menggunakan cryptocurrency bukan menggunakan uang kartal, yang kedua berdasarkan fatwa MUI mengenai cryptocurrency sebagai alat tukar dinyatakan haram karena mengandung gharar, dharar, serta bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 mengenai kewajiban menggunakan rupiah di NKRI, dengan demikian transaksi NFT yang menggunakan cryptocurrency ini tidak boleh karena dalam praktik transaksinya terdapat ketidak sesuaian dengan rukun akad jual beli.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah terhadap Jasa Hapus Tato Sistem Tarif Pergambar Puteri Asyifa Octavia Apandy; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7807

Abstract. Ulama Buya Yahya said obligatory tattoos to removed, because that many people remove tattoos. In 2020, Leedya Removall Tatto service was established because Mr. AS, as owner, emigrated remove tattoos and wanted help public. The fact sizes and motifs tattoo different, so rates tattoos one picture will vary, so tattoo removal rates that are not yet clear. Based phenomenon, problems: (1) How implementation setting rates for tattoo removal services using the one Picture rate system at Leedya Tattoo Removal? (2) What review Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Ijārah Contract regarding determination tattoo removal service rates one Picture rate system at Leedya Removal Tatto? Researchers used qualitative approach, literature studies and field research, primary and secondary data sources, data collection (observation, interviews, documentation and literature study) and Miles & Huberman analysis. Results: (1) Implementation determination rate one Picture at Leedya Removall Tatto first, estimated rate, of 3 grams anesthetic set at Rp. 50,000 (tattoos measuring 2-3 cm x 1 cm). Second, when laser calculated (definite) rate is based anesthetic used. Third, tariff agreement. Fourth, cash/debt payments. (2) The determination of one Picture rate accordance with the review of Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Ijārah Contracts. Based eighth provision regarding ujrah first, ujrah accepted form money. Second, quantity ujrah clear (the tariff formula is based on gram anesthetic) and agreed by both parties. Third, ujrah paid cash/deferred. Fourth, ujrah can change if benefits not received. Abstrak. Ulama Buya Yahya menyampaikan tato wajib hukumnya untuk dihapus, karena hal tersebut banyak masyarakat yang melakukan hapus tato. Pada 2020 berdiri jasa Leedya Removall Tatto karena Pak AS selaku pemilik berhijrah dengan menghapus tato dan ingin membantu masyarakat mudah mendapatkan akses jasa hapus tato. Faktanya ukuran dan motif tato berbeda-beda, sehingga tarif tato akan berbeda-beda sehingga menimbulkan permasalahan tarif hapus tato yang belum jelas. Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pelaksanaan penetapan tarif jasa hapus tato dengan sistem tarif pergambar di Leedya Removall Tatto?. (2) Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah terhadap penetapan tarif jasa hapus tato dengan sistem tarif pergambar di Leedya Removall Tatto?. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis data studi kepustakaan dan riset lapangan, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan) dan metode analisis data Miles & Huberman. Hasil dari penelitian ini: (1) Pelaksanaan penetapan tarif pergambar di Leedya Removall Tatto yang pertama, memperkiraan tarif, per 3 gram anestesi ditetapkan tarif RP.50.000 (untuk tato ukuran 2-3 cm x 1 cm). Kedua, ketika laser dilakukan perhitungan tarif (pasti) yaitu berdasarkan anestesi yang digunakan. Ketiga, kesepakatan tarif. Keempat, pembayaran tunai/tangguh. (2) Penetapan tarif pergambar ini sudah sesuai dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijārah. Berdasarkan ketentuan kedelapan terkait ujrah yang pertama, ujrah diterima dalam bentuk uang. Kedua, kuantitas ujrah jelas (rumus tarif berdasarkan per gram anestesi) dan disepakati kedua pihak. Ketiga, ujrah dibayar secara tunai/tangguh. Keempat, ujrah dapat berubah apabila ada manfaat yang belum diterima.

Analisis Pengupahan terhadap Sistem Upah Kerja Borongan Buruh Bangunan Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Nur Alvi Maulidi Hidayah; Ira Siti Rohmah Maulida; Asep Ramdan Hidayat
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8651

Wages are an important component of the relationship between companies and their workers. Researchers analyzed wage practices carried out by PT. Raytama Bintang Arbani where the company is one of the companies in the construction sector that uses the services of workers/laborers who work according to what the company expects. The rampant remuneration is arbitrary because it is caused by the ignorance of both parties about the wage system. Researchers use the theories of wages that exist in the Fatwa regarding ijarah, and Government Regulations regarding wages. The purpose of this study is to find out and explain the practice of giving wages to construction workers at PT. Raytama Bintang Arbani. Second, to find out and explain the analysis of Islamic law on the practice of wages for construction workers at PT. Raytama Bintang Arbani. The researcher analyzed using Fatwa No. 09 of 2000 concerning ijarah contracts and also Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages. The method used in this research is qualitative research, a type of research that describes systematically what is happening in the field. The data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. Based on the results of research in the field, it is true that at PT. Raytama Bintang Arbani under this contract labor wage system, the standard wages given to workers are not the same value as the same work because wages are also based on the length of work of workers/laborers at PT. Raytama Bintang Arbani. The amount of wages, which also has a value, has been determined by the company, so workers cannot negotiate, for fear of losing their jobs. The average worker in this company has a low level of education, so they don't understand regulations. Companies should be wiser and understand wage regulations.

Analisis Perlindungan Konsumen Menurut Fikih Muamalah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Akad Simpanan di BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang Yuli Sri Nurhasanah; Asep Ramdan Hidayat; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.9353

Abstract Consumer protection is a step that aims to protect consumers and is an obligation that must exist because it is one of the conditions for success. Consumer protection has also been regulated in Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. BMT Mardlotillah is a Sharia Financial Services Cooperative (KJKS) located in Tanjungsari District, Sumedang Regency. But starting in 2019, BMT experienced problems because many customers wanted to take their money, but the BMT did not give the customer's savings directly. This study aims to determine consumer protection practices carried out by BMT Mardlotillah regarding the implementation of savings contracts and to determine consumer protection analysis according to Fikih Muamalah and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection for savings contracts provided by BMT Mardlotillah to customers. The research method used in this study is a qualitative method. The type of research used is field search (field) and uses primary and secondary data. The data collection technique is by interview and observation. The results of this study are that the consumer protection provided by BMT Mardlotillah is not in accordance with muamalah fiqh and Law No. 8 of 1999, there are still many consumer rights and obligations that are not fulfilled. Keywords: consumer protection, savings contract, BMT Abstrak Perlindungan konsumen merupakan suatu langkah yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan merupakan suatu keawajiban yang harus ada karena merupakan salah satu syarat untuk mencapai keberhasilan. Perlindungan konsumen juga sudah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. BMT Mardlotillah merupakan sebuah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berlokasi di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Tetapi mulai pada tahun 2019 BMT ini mengalami kendala dikarenakan banyak nasabah yang ingin mengambil uangnya tetapi pihak BMT tidak memberikan langsung uang tabungan nasabah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BMT Mardlotillah terhadap implementasi akad simpanan dan untuk mengetahui analisis perlindungan konsumen menurut Fikih Muamalah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap akad simpanan yang diberikan BMT Mardlotillah kepada nasabah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah field search (lapangan) dan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengambilan datanya dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan konsumen yang diberikan oleh BMT Mardlotillah belum sesuai dengan fikih muamalah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 masih banyak hak dan kewajiban konsumen yang tidak dipenuhi. Kata kunci : perlindungan konsumen, akad simpanan, BMT

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli Online Shop Fitri Oktaviani; Asep Ramdan Hidayat; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10596

Abstract. In Indonesian society, an online buying and selling system has developed, namely buying and selling using a dropship system. This dropship system process is carried out offline and online. As is the case with Youthland.Ltd, namely a dropship that buys and sells online and sells offline. The principle of buying and selling according to Islamic law is that there is a right for both parties carrying out a transaction to continue or cancel the transaction. The rights mentioned are khiyar. The aim of this research is to analyze the implementation of the dropshipper buying and selling system on the shoppe application on Youthland.Ltd accounts and analyze the review of DSN-MUI Fatwa No:145/DSN-MUI/XII/2021 on khiyar practices in buying and selling on Youthland.Ltd accounts. The method used is normative with qualitative research and also field research. Primary data in the research is interviews with Youthland.Ltd account owners, while secondary data is in the form of books, journals, regarding DSN-MUI Fatwa No:145/DSN-MUI/XII/2021 dropship and khiyar. Data collection techniques were carried out by means of documentation, interviews, observation and literature study. The author uses descriptive analysis and triangulation. The research results show that the implementation of Youthland.Ltd has a two-way buying and selling system using an online dropship system and an offline dropship system. The contracts that are appropriate for Youthland.Ltd are the greeting contract and also the wakalah contract. Khiyar is something that is owned by one or other parties to the contract to continue the contract or not. Meanwhile, Youthland.Ltd's practice of khiyar is not in accordance with DSN-MUI Fatwa No:145/DSN-MUI/XII/2021 concerning dropship because they have their own khiyar rules. Abstrak. Dalam masyarakat Indonesia telah berkembang sistem jual beli dengan cara online, yaitu jual beli dengan sistem dropship. Sistem dropship ini prosesnya dilakukan dengan cara offline dan online. Seperti halnya pada Youthland.Ltd yaitu dropship yang melakukan jual beli secara online dan jual offline. Prinsip jual beli menurut syariat islam yaitu dimana adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang akan diteruskan atau dibatalkan transaksi tersebut. Hak yang disebutkan adalah khiyar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi jual beli sistem dropshiper pada aplikasi shoppe di akun Youthland.Ltd dan menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik khiyar dalam jual beli di akun Youthland.Ltd. Metode yang digunakan adalah normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan juga penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian yakni wawancara dengan pemilik akun Youthland.Ltd, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, tentang Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 dropship dan khiyar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara, observasi dan studi literatur. Penulis menggunakan analisis deskriptif dan juga triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pada Youthland.Ltd mempunyai sistem jual beli dua cara menggunakan sistem dropship online dan sistem dropship offline.. Akad yang sesuai dengan Youthland.Ltd yaitu akad salam dan juga akad wakalah. Khiyar yaitu hal yang dimiliki salah satu atau pihak akad untuk melanjutkan akad atau tidak. Sedangkan praktik khiyar dalam Youthland.Ltd belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 tentang dropship karena mereka mempunyai aturan khiyar sendiri.

Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Layanan Hotel Syariah Pasir Putih Kota Jambi Dara Suci Amalia; Asep Ramdan Hidayat; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10824

Abstract. Sharia tourism is a tour by visiting a place to see the natural beauty that Allah SWT created, considering the number of Indonesian Muslim population is the largest in the world. Sharia hotel is one of the accommodations in tourism that provides an attractive form of additional service in order to improve moral quality and noble character. The implementation of services at Pasir Putih hotel is suspected while there is still one condition that has not been fulfilled, namely facilities. The purpose of this study is first to analyse the sharia hotel services in Pasir Putih, the facilities provided are in accordance with the guidelines, the second is to find out the analysis of the implementation of the sharia hotel in Pasir Putih based on the DSN MUI Fatwa. The method used is qualitative, the data used are primary and secondary data. Based on the results of research conducted by the author at Pasir Putih Sharia Hotel based on DSN MUI Fatwa No.108 / DSN-MUI / X / 2016, regarding guidelines for organising tourism based on sharia principles is based on seven points which are requirements for the fulfilment of hotel standards based on sharia principles. There are several conditions that have not been fulfilled. Abstrak. Wisata syariah adalah wisata dengan mengunjungi suatu tempat untuk melihat keindahan alam yang Allah SWT ciptakan, mengingat jumlah penduduk muslim Indonesia jumlahnya paling banyak di dunia. Hotel syariah merupakan salah satu akomodasi dalam pariwisata yang memberikan bentuk pelayanan tambahan yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter yang luhur. Pelaksanaan layanan di hotel Pasir Putih di duga sementara masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu fasilitas. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis pelayanan hotel syariah pasir putih fasilitas yang di sediakan sudah sesuai dengan pedoman, yang kedua untuk mengetahui analisis implementasi hotel syariah pasir putih berdasarkan Fatwa DSN MUI. Metode yang digunakan adalah kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Hotel Syariah Pasir Putih berdasarkan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, tentang pedoman penyelenggaran pariwisata berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan tujuh poin yang menjadi syarat agar terpenuhinya standar hotel yang berdasarkan prinsip syariah. Ada beberapa syarat yang masih belum terpenuhi.

Praktek Kerjasama Pertanian Sawah Ditinjau dari Aspek Al-Adalah Aef Faturahman; Asep Ramdan Hidayat; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11495

Abstract. This study aims to review the practice of rice field farming cooperation in Cikondang Ciawigebang Kuningan Village which indicates injustice to one party. Where the injustice is in the form of sharing results that feel not enough to cover all the costs experienced by farmers. In such cases, the researcher reviews the problem through a review of the principles of the concept of al-adlah (justice). This research was examined using qualitative type research methods with an Empirical Normative approach, namely to unravel a problem based on reality phenomena that occur in the field. The results of observations and interviews that research found that there was a mistake in responding to an agreement on muzara’ah experienced by farmers. Basically, this is an unexpected field risk that causes the farmers to weigh the inadequacy of the density obtained so that the farmers feel unfair and benefited. In addition, there are also several factors for the sustainability of the sense of injustice because the farmers have not had time to discuss this issue with the owner of the child because the landowner is no longer domiciled in the village and the landowner rarely comes or meets with the farmer. This has led to the absence of a good communication related to the cooperation experienced by farmers and landowners. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik kerjasama pertanian sawah di Desa Cikondang Ciawigebang Kuningan yang terindikasinya ketidakadilan bagi salah satu pihak. Yang dimana ketidakadilan tersebut berupa pembagian hasil yang terasa belum cukup untuk menutupi segala biaya yang dialami oleh pihak petani. Dalam kasus tersebut peneliti meninjau permasalah tersebut melalui tinjauan prinsip konsep al-‘adalah (keadilan). Penelitian ini diteliti menggunakan metode penelitan berjenis kualitatif dengan pendekatan Normatif Empiris yaitu untuk mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fenomena realita yang terjadi di lapangan. Hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan bahwa adanya kekeliruan dalam menanggapi sebuah perjanjian akan muzara’ah yang dialami oleh pihak petani. Yang pada dasarnya hal tersebut adalah sebuah resiko lapangan yang tidak terduga sehingga menyebabkan beratnya pihak petani akan ketidak cukupan pendapadatan yang didapat sehingga pihak petani merasa tidak adil serta di untungkan. Selain itu pun ada beberapa faktor keberlanjutannya rasa ketidakadilan tersebut dikarenakan pihak petani belum sempat membicarakan masalah ini dengan pihak pemilik tanak dikarenakan pihak pemilik tanah sudah tidak berdomisili di desa tersebut dan pemilik tanah pun jarang datang atau bertemu dengan pihak petani. Hal ini menyebabkan tidak terjalinnya sebuah komunikasi yang baik terkait kerjasama yang di alami oleh pihak petani dan pihak pemilik tanah.

Title

Found 44 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 44 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 44 Documents
Search