Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Fiqih Muamalah terhadap Komersialisasi Kulit Hewan Qurban sebagai Bahan Baku Industri Muhammad Arya Naufal Saleh; Asep Ramdan Hidayat; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5138

Abstract

Abstract. One of the phenomena that occurs in the Garut Regency area is the sale and purchase transaction of sacrificial animal skins, the transaction made is a transaction between the qurban committee and a leather tanning company. The purpose of this research is to analyze how the commercialization of sacrificial animal skins in Pt. Garut Makmur Perkasa, to analyze the muamalah fiqh review of the Commercialization of qurban animal skins.The research method used qualitative empirical approach. Data collection techniques, observation, and interviews.The results of the study show that the sale and purchase of the skins of sacrificial animals is prohibited if the person carrying out the transaction is the person making the sacrifice. Muamalah fiqh analysis of the commercialization of Sacrificial animal skins at Pt Garut Makmur Perkasa is in accordance with the pillars and terms of sale and purchase. Sale and purchase transaction of sacrificial animal skins at Pt. Garut Makmur Perkasa is carried out between the production staff and the local qurban committee. Abstrak. Salah satu fenomena yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Garut adalah transaksi jual beli kulit hewan qurban, transaksi yang dilakukan merupakan transaksi antara panitia qurban dan perusahaan penyamakan kulit. Tujuan Penlitian ini untuk menganalisis bagaimana Komersialisai kulit hewan qurban di Pt. Garut Makmur Perkasa, untuk menganalisis tinjauan fiqih muamalah terhadap proses Komersialisai kulit hewan qurban.Metode Penelitian yang digunakan kualitatif pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan jual beli kulit hewan qurban hukumnya terlarang apabila yang melaksanakan transaksi tersebut adalah orang yang berkurban. Analisis fiqih muamalah terhadap komersialisasi kulit hewan qurban pada Pt Garut Makmur perkasa sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Transaksi jual beli kulit hewan qurban pada Pt. Garut Makmur Perkasa terjadi antara staff produksi dan panitia qurban setempat.
Analisis Pemotongan Upah Karyawan Akibat Rusaknya Barang Perusahaan Menurut Fiqih Muamalah dan Hukum Perdata Erlin Setiawati; Asep Ramdan Hidayat; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5225

Abstract

Abstract. Muamalah is a rule created by Allah SWT to regulate human relations in life and life. CV Padjeng is a large wholesale company that sells various kinds of drinks. The company applies a rule that if an item is broken, such as a gallon, it will be charged to the employees. The problem formulation of this study aims to analyze the practice of imposing deductions on employee wages due to damage to goods that occurred at CV Padjeng Berkah Mandiri according to muamalah fiqh and civil law. The method used in this study is descriptive qualitative normative, namely the decoding of the data obtained carefully and systematically in accordance with the research problems so as to produce legal conclusions. The results of the analysis of this study are that both according to fiqh muamalah and civil law are both not permissible, because there is no willingness and no justice for employees for wage deductions that are carried out unilaterally by the company which should be borne by an employee who commits negligence. However, it was instead charged to all employees, not written in the previous employment agreement, there was no agreement between the two parties resulting in losses suffered by one of the parties (employees), and also the amount of wage deductions that exceeded the maximum limit allowed. Abstrak. Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan. CV Padjeng merupakan sebuah perusahaan grosir besar yang menjual berbagai macam minuman Perusahaan tersebut menerapkan sebuah aturan apabila ada barang yang pecah seperti galon maka akan dibebankan kepada karyawan. Rumusan masalah dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek pembebanan pemotongan upah karyawan akibat rusaknya barang yang terjadi di CV Padjeng Berkah Mandiri menurut fikih muamalah dan hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif deskriptif, yakni penguraian kembali dari data yang diperoleh dengan seksama dan sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan hukum. Hasil analisis dari penelitian ini adalah baik menurut fiqih muamalah dan hukum perdata adalah sama – sama tidak diperbolehkan, karena tidak adanya kerelaan dan tidak adanya keadilan bagi para karyawan terhadap pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan yang seharusnya dibebankan kepada salah seorang karyawan yang melakukan kelalaian tersebut, tetapi malah dibebankan kepada seluruh karyawan, tidak dituliskan dalam perjanjian pekerjaan sebelumnya, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak (karyawan), dan juga jumlah potongan upah yang melebihi batas maksimal dari yang diperbolehkan.
Analisis Pemotongan Upah Karyawan Akibat Rusaknya Barang Perusahaan Menurut Fiqih Muamalah dan Hukum Perdata Erlin Setiawati; Asep Ramdan Hidayat; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5309

Abstract

Abstract. Muamalah is a rule created by Allah SWT to regulate human relations in life and life. CV Padjeng is a large wholesale company that sells various kinds of drinks. The company applies a rule that if an item is broken, such as a gallon, it will be charged to the employees. The problem formulation of this study aims to analyze the practice of imposing deductions on employee wages due to damage to goods that occurred at CV Padjeng Berkah Mandiri according to muamalah fiqh and civil law. The method used in this study is descriptive qualitative normative, namely the decoding of the data obtained carefully and systematically in accordance with the research problems so as to produce legal conclusions. The results of the analysis of this study are that both according to fiqh muamalah and civil law are both not permissible, because there is no willingness and no justice for employees for wage deductions that are carried out unilaterally by the company which should be borne by an employee who commits negligence. However, it was instead charged to all employees, not written in the previous employment agreement, there was no agreement between the two parties resulting in losses suffered by one of the parties (employees), and also the amount of wage deductions that exceeded the maximum limit allowed. Abstrak. Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan. CV Padjeng merupakan sebuah perusahaan grosir besar yang menjual berbagai macam minuman Perusahaan tersebut menerapkan sebuah aturan apabila ada barang yang pecah seperti galon maka akan dibebankan kepada karyawan. Rumusan masalah dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek pembebanan pemotongan upah karyawan akibat rusaknya barang yang terjadi di CV Padjeng Berkah Mandiri menurut fikih muamalah dan hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif deskriptif, yakni penguraian kembali dari data yang diperoleh dengan seksama dan sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan hukum. Hasil analisis dari penelitian ini adalah baik menurut fiqih muamalah dan hukum perdata adalah sama – sama tidak diperbolehkan, karena tidak adanya kerelaan dan tidak adanya keadilan bagi para karyawan terhadap pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan yang seharusnya dibebankan kepada salah seorang karyawan yang melakukan kelalaian tersebut, tetapi malah dibebankan kepada seluruh karyawan, tidak dituliskan dalam perjanjian pekerjaan sebelumnya, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak (karyawan), dan juga jumlah potongan upah yang melebihi batas maksimal dari yang diperbolehkan.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Jentik Nyamuk untuk Pakan Ikan Hias (Tinjauan Rukun Akad dari Sisi Ma’qud Alaih) Hanifah Rahmah; Asep Ramdan Hidayat; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.6480

Abstract

Abstract. Fiqh muamalah explains that when making a sale and purchase transaction there are conditions that must be met, one of which is the object being traded. At this time buying and selling transactions are experiencing developments, including the objects being traded are increasingly diverse, one of which is the sale and purchase of mosquito larvae. This study aims to determine the concept of buying and selling in muamalah fiqh, buying and selling mosquito larvae for ornamental fish feed, and to find out an overview of muamalah fiqh on buying and selling mosquito larvae for ornamental fish in terms of the pillars of the ma'qud alaih contract. The research method used is a qualitative method with an empirical approach, including field research, using primary and secondary data sources, data collection techniques through interviews and documentation, qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the Maliki Ulama are of the opinion that animals that can be used are legal to trade, but are limited. In practice, although it does not explain directly and specifically, it has been mentioned that buying and selling insects and reptiles that provide benefits may be carried out, such as mosquito larvae which are traded at the Marbunz Betta Fish Shop. This mosquito larvae is an insect that has good benefits to be used as food for ornamental fish, namely betta, so it is classified into buying and selling that has benefits and can be traded. Abstrak. Fikih muamalah menjelaskan bahwa pada saat melakukan transaksi jual beli terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, salah satunya yaitu objek yang diperjualbelikan. Pada saat ini transaksi jual beli mengalami perkembangan termasuk objek yang diperjualbelikan semakin beragam salah satunya jual beli jentik nyamuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep jual beli dalam fikih muamalah, jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias, dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias ditinjau dari rukun akad sisi ma’qud alaih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris, termasuk penelitian lapangan, menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan Ulama Malikiyah berpendapat hewan yang bisa dimanfaatkan maka sah diperjual belikan, namun membatasi. Dalam praktiknya walaupun tidak menjelaskan secara langsung dan spesifik tetapi sudah disebutkan bahwa jual beli serangga dan hewan melata yang memberikan manfaat boleh dilakukan, seperti jentik nyamuk yang diperjual belikan di Toko Marbunz Betta Fish. Jentik nyamuk ini merupakan serangga yang memiliki manfaat yang baik untuk dijadikan pakan ikan hias yaitu cupang, sehingga tergolong kedalam jual beli yang mempunyai manfaat dan dapat diperjual belikan.
Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Komersialisasi Kulit Hewan Qurban Sebagai Bahan Baku Industri Muhammad Arya Naufal Saleh; Asep Ramdan Hidayat; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.7114

Abstract

Abstract. One of the phenomena that occurs in the Garut Regency area is the sale and purchase transaction of sacrificial animal skins, the transaction made is a transaction between the qurban committee and a leather tanning company. The purpose of this research is to analyze how the commercialization of sacrificial animal skins in Pt. Garut Makmur Perkasa, to analyze the muamalah fiqh review of the Commercialization of qurban animal skins.The research method used qualitative empirical approach. Data collection techniques, observation, and interviews.The results of the study show that the sale and purchase of the skins of sacrificial animals is prohibited if the person carrying out the transaction is the person making the sacrifice. Muamalah fiqh analysis of the commercialization of Sacrificial animal skins at Pt Garut Makmur Perkasa is in accordance with the pillars and terms of sale and purchase. Sale and purchase transaction of sacrificial animal skins at Pt. Garut Makmur Perkasa is carried out between the production staff and the local qurban committee. Abstrak. Salah satu fenomena yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Garut adalah transaksi jual beli kulit hewan qurban, transaksi yang dilakukan merupakan transaksi antara panitia qurban dan perusahaan penyamakan kulit. Tujuan Penlitian ini untuk menganalisis bagaimana Komersialisai kulit hewan qurban di Pt. Garut Makmur Perkasa, untuk menganalisis tinjauan fiqih muamalah terhadap proses Komersialisai kulit hewan qurban.Metode Penelitian yang digunakan kualitatif pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan jual beli kulit hewan qurban hukumnya terlarang apabila yang melaksanakan transaksi tersebut adalah orang yang berkurban. Analisis fiqih muamalah terhadap komersialisasi kulit hewan qurban pada Pt Garut Makmur perkasa sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Transaksi jual beli kulit hewan qurban pada Pt. Garut Makmur Perkasa terjadi antara staff produksi dan panitia qurban setempat.
Analisis Pemotongan Upah Karyawan Akibat Rusaknya Barang Perusahaan Menurut Fiqih Muamalah dan Hukum Perdata Erlin Setiawati; Asep Ramdan Hidayat; Siska Lis Sulistiyani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.7120

Abstract

Abstract. Muamalah is a rule created by Allah SWT to regulate human relations in life and life. CV Padjeng is a large wholesale company that sells various kinds of drinks. The company applies a rule that if an item is broken, such as a gallon, it will be charged to the employees. The problem formulation of this study aims to analyze the practice of imposing deductions on employee wages due to damage to goods that occurred at CV Padjeng Berkah Mandiri according to muamalah fiqh and civil law. The method used in this study is descriptive qualitative normative, namely the decoding of the data obtained carefully and systematically in accordance with the research problems so as to produce legal conclusions. The results of the analysis of this study are that both according to fiqh muamalah and civil law are both not permissible, because there is no willingness and no justice for employees for wage deductions that are carried out unilaterally by the company which should be borne by an employee who commits negligence. However, it was instead charged to all employees, not written in the previous employment agreement, there was no agreement between the two parties resulting in losses suffered by one of the parties (employees), and also the amount of wage deductions that exceeded the maximum limit allowed. Abstrak. Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan. CV Padjeng merupakan sebuah perusahaan grosir besar yang menjual berbagai macam minuman Perusahaan tersebut menerapkan sebuah aturan apabila ada barang yang pecah seperti galon maka akan dibebankan kepada karyawan. Rumusan masalah dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek pembebanan pemotongan upah karyawan akibat rusaknya barang yang terjadi di CV Padjeng Berkah Mandiri menurut fikih muamalah dan hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif deskriptif, yakni penguraian kembali dari data yang diperoleh dengan seksama dan sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan hukum. Hasil analisis dari penelitian ini adalah baik menurut fiqih muamalah dan hukum perdata adalah sama – sama tidak diperbolehkan, karena tidak adanya kerelaan dan tidak adanya keadilan bagi para karyawan terhadap pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan yang seharusnya dibebankan kepada salah seorang karyawan yang melakukan kelalaian tersebut, tetapi malah dibebankan kepada seluruh karyawan, tidak dituliskan dalam perjanjian pekerjaan sebelumnya, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak (karyawan), dan juga jumlah potongan upah yang melebihi batas maksimal dari yang diperbolehkan.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Jentik Nyamuk untuk Pakan Ikan Hias Hanifah Rahmah; Asep Ramdan Hidayat; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.7175

Abstract

Abstract. Fiqh muamalah explains that when making a sale and purchase transaction there are conditions that must be met, one of which is the object being traded. At this time buying and selling transactions are experiencing developments, including the objects being traded are increasingly diverse, one of which is the sale and purchase of mosquito larvae. This study aims to determine the concept of buying and selling in muamalah fiqh, buying and selling mosquito larvae for ornamental fish feed, and to find out an overview of muamalah fiqh on buying and selling mosquito larvae for ornamental fish in terms of the pillars of the ma'qud alaih contract. The research method used is a qualitative method with an empirical approach, including field research, using primary and secondary data sources, data collection techniques through interviews and documentation, qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the Maliki Ulama are of the opinion that animals that can be used are legal to trade, but are limited. In practice, although it does not explain directly and specifically, it has been mentioned that buying and selling insects and reptiles that provide benefits may be carried out, such as mosquito larvae which are traded at the Marbunz Betta Fish Shop. This mosquito larvae is an insect that has good benefits to be used as food for ornamental fish, namely betta, so it is classified into buying and selling that has benefits and can be traded. Abstrak. Fikih muamalah menjelaskan bahwa pada saat melakukan transaksi jual beli terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, salah satunya yaitu objek yang diperjualbelikan. Pada saat ini transaksi jual beli mengalami perkembangan termasuk objek yang diperjualbelikan semakin beragam salah satunya jual beli jentik nyamuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep jual beli dalam fikih muamalah, jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias, dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias ditinjau dari rukun akad sisi ma’qud alaih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris, termasuk penelitian lapangan, menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan Ulama Malikiyah berpendapat hewan yang bisa dimanfaatkan maka sah diperjual belikan, namun membatasi. Dalam praktiknya walaupun tidak menjelaskan secara langsung dan spesifik tetapi sudah disebutkan bahwa jual beli serangga dan hewan melata yang memberikan manfaat boleh dilakukan, seperti jentik nyamuk yang diperjual belikan di Toko Marbunz Betta Fish. Jentik nyamuk ini merupakan serangga yang memiliki manfaat yang baik untuk dijadikan pakan ikan hias yaitu cupang, sehingga tergolong kedalam jual beli yang mempunyai manfaat dan dapat diperjual belikan.
Sistim Jual Beli Padi Secara Tebas Pada Puncak Musim Panen Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Asep Ramdan Hidayat
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang keabsyahan jual beli secara tebas pada waktu panen padi, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli menurut hukum Islam berkenaan dengan barang sebagai objek jual beli. Syarat-syarat objek jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum untuk diperjual belikan. Tinjaun ini tentunya berlaku juga dalam hukum perdata sehingga dapat diketahuinya status hukum keabsahan jual beli tebas dalam tinjaun hukum Islam dan hukum perdata. Pada prakteknya jual beli tebas hanya cukup dilakukan penaksiran terhadap jumlah padi yang masih terhampar disawah belum diketahui kadar jumlah secara pasti, Sehingga memunculkan pertanyaan :Bagaimana aturan hukum Praktek jual beli Sistim tebas pada panen padi menurut hukum Islam dan Hukum Perdata, ,Bagaimana sistim jual beli padi secara tebas dilakukan., Temuan menunjukkan bahwa jual beli sistim tebas pada musim panen padi menurut hukum Islam syah karena memenuhi rukun dan syarat akad,begitupun menurut hukum perdata selama padi hasil panen bisa diserah terimakan sesuai kesepakatan taksiran dari kedua belah pihak dengan kemaslahatan yang dirasakan oleh kedua belah pihak baik penjual atau pembeli sangat bermanfaat karena sistim jual beli tebas dilapangan dilakukan dengan taksiran berdasarkan luasan tanah dan instrument harga padi.
Analisis Fikih Muamalah pada Praktik Transaksi Non Fungible Token (NFT) di OpenSea Xeril Ghaisani Preshila; Asep Ramdan Hidayat
Jurnal Riset Perbankan Syariah Volume 1, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.576 KB) | DOI: 10.29313/jrps.v1i2.1474

Abstract

Abstract. The practice of transactions in NFTs uses cryptocurrencies, while using cryptocurrencies as tools of payment is declared haram by the MUI because it contains gharar and dharar. So this reseach aims to find out the transaction scheme of NFT assets in OpenSea and to find out the practice of NFT transactions in terms of muamalah jurisprudence. The method used in this study is a qualitative approach, types of normative juridical research data, data collection is obtained by literature study and interviews, data analysis techniques are qualitative data studied inductively. The results of this research show that the first NFT transaction scheme is almost the same as transacting in the marketplace in general, the difference is in the payment scheme using cryptocurrencies instead of using currency, the second based on the MUI fatwa regarding cryptocurrency as a medium of exchange is declared haram because it contains gharar, dharar, and is contrary to Law No. 7 of 2011 concerning Currency and Bank Indonesia Regulation Number 17 of 2015 concerning the obligation to use rupiah in the Republic of Indonesia, so NFT transactions using cryptocurrency is prohibited because in practice the transaction is violates the pillars of the buying and selling contract. Abstrak. Praktik transaksi dalam NFT menggunakan cryptocurrency, sementara itu penggunaan cryptocurrency sebagai alat bayar dinyatakan haram oleh MUI karena mengandung gharar dan dharar. Maka penelitian ini memiliki tujuan untuk Mengetahui skema transaksi aset NFT di OpenSea serta untuk mengetahui praktik transaksi NFT ditinjau dari fikih muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, jenis data penelitian yuridis normatif, pengumpulan datanya diperoleh dengan studi literatur dan wawancara, teknik analisis datanaya ialah data kualitatif ditelaah secara induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama skema transaksi NFT ini hampir sama dengan bertransaksi di marketplace pada umumnya, perbedaannya terdapat pada skema pembayarannya menggunakan cryptocurrency bukan menggunakan uang kartal, yang kedua berdasarkan fatwa MUI mengenai cryptocurrency sebagai alat tukar dinyatakan haram karena mengandung gharar, dharar, serta bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 mengenai kewajiban menggunakan rupiah di NKRI, dengan demikian transaksi NFT yang menggunakan cryptocurrency ini tidak boleh karena dalam praktik transaksinya terdapat ketidak sesuaian dengan rukun akad jual beli.
Analisis Dikabulkannya Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan Velany Putri Rosidy Rosih oci; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.7749

Abstract

Abstract. Applications for dispensation of marriage at the Tasikmalaya Religious Court in 2019-2021 have increased rapidly, the existence of Perma Number 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating marital dispensation does not make requests for dispensation marital status decreased. In this study, there are two formulations of the problem, first 1) What are the main factors for the increase in underage child marriages in 2019-2021 at the Tasikmalaya Religious Court, and second 2) What are the considerations of judges in giving decisions on marriage dispensation letters to minors when reviewed by Perma Number 5 of 2019. The purpose of this research is to find out how the main factors are the increase in requests for marriage dispensation in the Tasikmalaya Religious Court, and to find out the judge's considerations in giving decisions for requests for dispensation marriage case. The method used in this research is a qualitative approach. This type of research is in the form of field research using a normative juridical approach, as well as determining the location of the research at the Tasikmalaya Religious Court. From the results of this study it can be concluded that: the causes of underage marriages in Tasikmalaya District are influenced by several factors, namely due to Education Factors, Tradition and Culture Factors, Promiscuity Factors, Economic Factors, and Parental Factors. The judge's decision in adjudicating the request for marriage dispensation for minors aims to avoid harm because of the parents' fear of the child doing things that are prohibited by religion. Abstrak. Permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tahun 2019-2021 meningkat dengan pesat, adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi perkawinan tidak menjadikan permohonan dispensasi perkawinan menurun. Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yang pertama 1) Bagaimana Faktor-Faktor utama meningkatnya perkawinan anak dibawah umur pada tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Tasikmalaya, dan yang kedua 2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan surat dispensasi perkawinan pada anak dibawah umur jika ditinjau Perma Nomor 5 tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana faktor–faktor utama begitu meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan Agama Tasikmalaya, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bagi permohonan dispensasi perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, serta penentuan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa: faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tasikmalaya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena Faktor Pendidikan, Faktor Tradisi dan Budaya, Faktor Pergaulan Bebas, Faktor Ekonomi, dan Faktor Orang tua. Putusan Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan pada anak di bawah umur bertujuan untuk menjauhi kemudharatan karena kekhawatiran orang tua terhadap sang anak melakukan hal yang dilarang oleh Agama.