Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.154
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Riset Ekonomi Syariah Jurnal Riset Hukum Keluarga islam Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series : Islamic Family Law Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Riset Perbankan Syariah
Asep Ramdan Hidayat
Universitas Islam Bandung
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Mut’ah pada Cerai Gugat Menurut Hukum Islam Chairunnisa Annasya; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13572

Abstract

Abstract. One of the obligations of a husband towards his wife is to provide maintenance. Support is what a husband must give to his wife during marriage. This research raises two main problems: 1. How does the decision number 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk regarding mut'ah livelihoods sit? 2. How is the analysis of decision Number 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk regarding mut'ah maintenance in cases of contested divorce related to Islamic law? This research uses a juridical-empirical approach, with the primary data used being a study of the decisions of Religious Court judges. In collecting data, researchers used interview and literature study methods. For data analysis used in this research is descriptive qualitative. In this case, the judge granted the plaintiff's request to sentence the defendant to pay mut'ah maintenance, because the plaintiff was not proven to have committed nusyuz. This is the legal basis for judges in deciding to grant mut'ah maintenance to wives, referring to Supreme Court Jurisprudence Number 137/K/AG/2007 dated 19 September 2007, SEMA No. 7 of 2012, which was refined with SEMA No. 3 of 2018, as well as the opinions of Mustafa al-Khin and Musthafa al-Bugha in al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al Syâfi'i. Judges at the Religious Courts are expected to be more thorough and fair in deciding divorce cases, taking into account the available evidence. Readers who use this research as a reference are expected to be more careful in looking at the shortcomings in this research. Abstrak. Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah pemberian nafkah. Nafkah adalah apa yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya selama pernikahan. Penelitian ini mengangkat dua masalah utama: 1. Bagaimana duduk perkara putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk tentang nafkah mut'ah? 2. Bagaimana analisis putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk tentang nafkah mut'ah dalam kasus cerai gugat dikaitkan dengan Hukum Islam? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan data primer yang digunakan ialah studi putusan hakim Pengadilan Agama. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan studi Pustaka. Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam kasus ini, hakim mengabulkan permintaan penggugat untuk menghukum tergugat membayar nafkah mut'ah, karena penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz. Hal ini menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan pemberian nafkah mut'ah kepada istri, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, SEMA No. 7 Tahun 2012, yang disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018, serta pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i. Para hakim di Pengadilan Agama diharapkan lebih teliti dan adil dalam memutuskan perkara perceraian, dengan mempertimbangkan bukti yang ada. Para pembaca yang menjadikan penelitian ini sebagai rujukan diharapkan lebih teliti dalam melihat kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
Analisis Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Rahmat Maulana Siddiq; Asep Ramdan Hidayat; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.14504

Abstract

Abstract. Joint property is property acquired during the marriage period. The issue to be discussed in this study is the analysis of Decision Number 2397/Pdt.G/2023/PA. Badg on the division of common property according to Article 97 of the Compilation of Islamic Law. The type of research used in this study is normative. The type of research used is descriptive. The problem approach used is a normative approach. The data used are secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material which are then analyzed qualitatively. The data collection method uses interview techniques and document studies. Based on the results of research in this discussion is the division of joint property in the Compilation of Islamic Law, regulated in Article 97 which reads that widows or divorced widowers are each entitled to one-second of the joint property. Property in marriage is divided into two, namely congenital property and joint property. Judges of Religious Courts make decisions on common property cases using the Compilation of Islamic Law as the basis for the division of common property. Judges do not always use Article 97 of the Compilation of Islamic Law in determining decisions on joint property cases, as in the decision of the Religious Court Number 2397/Pdt.G/2023/PA. Badg, in his legal considerations, the judge divided the joint property with a larger share for the Plaintiff and the Defendant got smaller, in determining the division of the joint property, the judge considered various factors in the field and gave a fair verdict based on the facts and evidence presented. Abstrak, Penelitian Harta bersama adalah harta yang diperolah selama masa perkawinan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah analisis Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang pembagian harta bersama menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan ini adalah pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Pasal 97 yang berbunyi bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama. Hakim Pengadilan Agama menetapkan putusan mengenai perkara harta bersama menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pembagian harta bersama. Hakim tidak selalu menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan putusan perkara harta bersama, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg, dalam pertimbangan hukumnya, hakim membagi harta bersama dengan bagian yang lebih besar untuk Penggugat dan Tergugat mendapatkan lebih kecil, dalam menetapkan pembagian harta bersama tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai faktor di lapangan dan memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan.
Konstruksi Sosial terhadap Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kualitatif Hidayat, Asep Ramdan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa tanah merupakan isu kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek kepemilikan, tetapi juga legitimasi hukum antara negara dan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi sosial masyarakat terhadap hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah serta interaksinya dengan hukum formal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat pemerintah, dan masyarakat yang terlibat sengketa; penyebaran kuesioner kepada anggota komunitas adat; observasi lapangan; serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat karena dipandang lebih adil, cepat, murah, dan menekankan pada harmoni sosial. Mekanisme adat terbukti mampu menjaga kohesi sosial melalui musyawarah terbuka dan ritual budaya, sehingga keputusan lebih diterima masyarakat. Namun, ditemukan adanya kesenjangan antara legitimasi sosial hukum adat dengan legitimasi legal hukum formal yang menimbulkan dualisme hukum dalam praktik penyelesaian sengketa. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar norma yang diwariskan, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus diproduksi melalui interaksi masyarakat. Temuan ini memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat pengakuan hukum adat dan membangun sinergi dengan hukum formal guna menciptakan sistem hukum yang pluralis dan berkeadilan.
Sistim Jual Beli Padi Secara Tebas Pada Puncak Musim Panen Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Hidayat, Asep Ramdan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2543

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang keabsyahan jual beli secara tebas pada waktu panen padi, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli menurut hukum Islam berkenaan dengan barang sebagai objek jual beli. Syarat-syarat objek jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum untuk diperjual belikan. Tinjaun ini tentunya berlaku juga dalam hukum perdata sehingga dapat diketahuinya status hukum keabsahan jual beli tebas dalam tinjaun hukum Islam dan hukum perdata. Pada prakteknya jual beli tebas hanya cukup dilakukan penaksiran terhadap jumlah padi yang masih terhampar disawah belum diketahui kadar jumlah secara pasti, Sehingga memunculkan pertanyaan :Bagaimana aturan hukum Praktek jual beli Sistim tebas pada panen padi menurut hukum Islam dan Hukum Perdata, ,Bagaimana sistim jual beli padi secara tebas dilakukan., Temuan menunjukkan bahwa jual beli sistim tebas pada musim panen padi menurut hukum Islam syah karena memenuhi rukun dan syarat akad,begitupun menurut hukum perdata selama padi hasil panen bisa diserah terimakan sesuai kesepakatan taksiran dari kedua belah pihak dengan kemaslahatan yang dirasakan oleh kedua belah pihak baik penjual atau pembeli sangat bermanfaat karena sistim jual beli tebas dilapangan dilakukan dengan taksiran berdasarkan luasan tanah dan instrument harga padi.
Anti-Aging in the Perspective of Islamic Law Hidayat, Asep Ramdan
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 1 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i1.52033

Abstract

fiqh muʿāmalah and maqāṣid al-sharīʿah. The rapid growth of the anti-aging industry raises critical questions about the halal status of products and their ethical use among Muslims, particularly in Indonesia's expanding beauty and wellness sector. This research analyzes permissible limits of body care (tazyīn) versus altering Allah's creation (taghyīr khalq Allāh), emphasizing intention, context, and benefits. Using a qualitative normative juridical approach, it examines primary Islamic sources (Qur'an, Hadith), fiqh literature, and fatwas. Findings show anti-aging treatments are permissible if free of haram elements, harmless, and sharia-compliant. Specifically: (1) skincare and non-invasive treatments are mubāḥ with halal ingredients; (2) Botox and fillers are allowed for medical or reasonable aesthetic needs without deception; (3) reconstructive surgery is mubāḥ or wājib for trauma, but purely cosmetic is ḥarām or makrūh; (4) stem cell technology is permissible if ethically sourced and therapeutic, but prohibited for embryonic manipulation. The maqāṣid al-sharīʿah framework evaluates practices for preserving health (ḥifẓ al-nafs), dignity (ḥifẓ al-ʿirḍ), and wealth (ḥifẓ al-māl) without greater harm (mafsadat).
Analisis Fikih Muamalah terkait Akad Wakalah dalam Distribusi Nilai Manfaat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Lenni; Hidayat, Asep Ramdan; Maulida, Ira Siti Rohmah
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2, Desember 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i2.8640

Abstract

Abstract. The Hajj Financial Management Agency (BPKH) manages hajj funds to increase the value of benefits and optimize hajj services. Government Regulation No. 5 of 2018 Article 13 explains the initial deposit of BPIH (Hajj Implementation Fee) or Special BPIH accompanied by filling out and signing a power of attorney/wakalah by the pilgrims. However, the facts in the field reap pros and cons, the current power of attorney/wakalah is not in accordance with sharia. The distribution of benefits from BPKH to pilgrims departing in the current year is not explicitly stated in the power of attorney/wakalah. This study aims to analyze the practice of wakalah contracts and the legal status of the distribution of benefit values based on the fiqh of muamalah. Types of qualitative research with a descriptive approach through literature studies. The results of the study show that the practice of wakalah has fulfilled the principles and conditions. The legal status of the distribution of benefit value is allowed. It is proven by the congregation signing a power of attorney/wakalah showing that an agreement has occurred. It is recommended that BPKH include the distribution of the value of these benefits, so that pilgrims know each other and are happy and avoid potential disputes in the future. Abstrak. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan pengelolaan dana haji untuk meningkatkan nilai manfaat dan optimalisasi pelayanan ibadah haji. PP No. 5 Tahun 2018 Pasal 13 menerangkan setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) atau BPIH Khusus disertai pengisian dan penandatangan surat kuasa/wakalah oleh Jemaah. Namun fakta di lapangan menuai pro kontra, surat kuasa/wakalah saat ini belum sesuai syariah. Distribusi nilai manfaat dari BPKH kepada Jemaah yang berangkat di tahun berjalan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam surat kuasa/wakalah. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik akad wakalah dan status hukum distribusi nilai manfaat berdasarkan fikih muamalah. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan praktik wakalah telah memenuhi rukun dan syarat. Status hukum distribusi nilai manfaat adalah dibolehkan. Dibuktikan dengan Jemaah menandatangani surat kuasa/wakalah menunjukkan telah terjadinya kesepakatan. Sebaiknya BPKH mencantumkan distribusi nilai manfaat tersebut, agar Jemaah saling mengetahui dan ridho serta menghindari potensi sengketa dikemudian hari.
Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Kepailitan Syariah Ilham Hibbaturrahman; Asep Ramdan Hidayat; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 6 No. 1 (2026): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v6i1.22657

Abstract

Abstract. This study examines the authority of the Religious Court in resolving Islamic bankruptcy disputes based on Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Court. The background of this research stems from the overlapping jurisdiction between the Religious Court and the Commercial Court in handling bankruptcy cases involving Islamic financial institutions. The purpose of this study is to analyze the legal foundation, scope of authority, and obstacles faced by the Religious Court in implementing Islamic bankruptcy dispute resolution in Indonesia. The research uses a qualitative approach with a normative-empirical legal method. Data were collected through literature studies, statutory analysis, and interviews with judges and legal practitioners. The findings indicate that, juridically, the Religious Court holds absolute authority over Islamic economic disputes under Article 49 letter (i) of Law Number 3 of 2006, as reinforced by the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. However, in practice, this authority has not been effectively implemented due to the absence of specific procedural regulations for Islamic bankruptcy cases and the limited capacity of judges in the field of Islamic economic law. This study recommends the synchronization of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy with Law Number 3 of 2006, as well as capacity-building programs for Religious Court judges. Strengthening both the regulatory framework and the institutional competence of the Religious Court is essential to ensure that the settlement of Islamic bankruptcy disputes is carried out effectively and in accordance with the principles of Islamic law. Abstrak. Penelitian ini membahas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kepailitan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam menangani kasus kepailitan yang melibatkan lembaga keuangan berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, batas kewenangan, serta hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama dalam implementasi penyelesaian perkara kepailitan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan hakim dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut belum terlaksana secara optimal karena belum adanya regulasi teknis tentang kepailitan syariah dan keterbatasan kompetensi hakim dalam bidang ekonomi syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta peningkatan kapasitas hakim Pengadilan Agama agar penyelesaian perkara kepailitan syariah dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.
Co-Authors Acep Alfian Khoerurrijal Saprudin Aditya Yunianto Aef Faturahman Agung Permana Sidik Alvian Wirateja Amrullah Hayatudin Anisa Fitria Anisatul Afidah Anshori, Arif Rijal Chairunnisa Annasya Dara Suci Amalia Dini Nurjanah Eka Putra Pratama Pratama Encep Abdul Rojak Erlin Setiawati Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Febriadi, Sandy Rizki Fitri Oktaviani Hanifah Rahmah Heny Novitasari Ilham Hibbaturrahman Indah Sri Rahayu Intan Nurrachmi Lenni Liza Dzulhijjah Marisa Auliya Maulida, Ira Siti Rohmah Mochamad Brilian Mughniya Muhamad Anwar Siddiqi Muhammad Arya Naufal Saleh Muhammad Azka Fauzan Muhammad Yunus Nanik Eprianti Nur Alvi Maulidi Hidayah Popon Srisusilawati Puteri Asyifa Octavia Apandy Qadrina Illyin Nandini Rahmat Maulana Siddiq Redi Hadiyanto Resti Risdianingsih Risma Octaviani Sartika Herawati Selvira Eka Suci Siska Lis Sulistiani Siska Lis Sulistiyani Sitti Nurchalifa Umaternate Sri Handayani Suci Pebrianti Velany Putri Rosidy Rosih oci Xeril Ghaisani Preshila Yayat Rahmat Hidayat Yuli Sri Nurhasanah Zahra Sayidatti Nissa Zia Firdaus Nuzula Zia Firdaus Nuzula