Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik JURNAL KOLABORASI Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Moral Kemasyarakatan Moderat Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Rahman Mulyawan
Fisip Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTATION OF BANDUNG CITY REGIONAL REGULATIONS CONCERNING PUBLIC ORDER, PEACE AND COMMUNITY PROTECTION Sidiq, Gusman Maulana; Mulyawan, Rahman; Yuningsih, Neneng Yani
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 23 No 01 (2025): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dia.v23i01.10911

Abstract

The fundamental problem in the research is that even with the presence of Bandung City Regional Regulation Number 9 of 2019 concerning Public Order, Peace and Community Protection, basically the majority of the community does not feel safe because of the disturbing actions carried out by motorbike gangs. This research uses a qualitative approach with a descriptive approach. The data collection techniques in this research are observation and literature study, while the data analysis techniques are through data reduction, presentation and drawing conclusions. The results of research in the field show that the implementation of Bandung City Regional Regulation Number 9 of 2019 concerning Public Order, Peace and Community Protection has not run optimally. This is because the crime rate, one of which is committed by motorbike gangs in the city of Bandung, is still increasing to this day. Data from the Bandung City Central Statistics Agency shows that of the 1,707 crimes that occurred during 2023, at least around 775 cases were caused by other criminal cases, one of which included street violence involving motorbike gangs. Furthermore, based on data that researchers obtained regarding the number of violence committed by motorbike gangs in the city of Bandung in the last three years, the highest number occurred in 2023 with 54 cases.
KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM IMPLEMENTASI GERAKAN AKSI BERGIZI SERENTAK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KARANGANYAR Rahmawati, Fadhilah; Mulyawan, Rahman; Afrilia, Ufa Anita
Responsive Vol 8, No 2 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i2.63329

Abstract

Pelayanan dasar merupakan hak yang wajib diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia, salah satunya adalah pelayanan kesehatan yang diwujudkan melalui berbagai program, termasuk Gerakan Aksi Gizi Serentak (GABS) yang menyasar para pelajar dalam rangka meningkatkan status kesehatan. Dalam implementasinya, diperlukan komunikasi yang jelas, efektif, dan tepat sasaran agar informasi tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh target sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tata kelola komunikasi pemerintahan pada pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar melalui implementasi program GABS dengan menggunakan teori proses komunikasi yang dikemukakan oleh Effendy yang terdiri dari lima elemen yaitu komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan efek. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola komunikasi program GABS belum optimal, ditandai dengan lemahnya koordinasi antarlembaga yang menyebabkan kesenjangan dan ketidakmerataan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan saluran pelaporan dan evaluasi yang sistematis yang dapat menyediakan data secara valid sebagai dasar evaluasi, identifikasi hambatan, dan penyusunan strategi perbaikan selanjutnya. Basic services are fundamental rights that the state must provide to all Indonesian citizens, including access to healthcare services. One effort to improve public health is the Gerakan Aksi Bergizi Serentak (GABS) program, which targets students to enhance their nutritional status. The success of such programs requires effective communication governance that ensures information is conveyed clearly, accurately, and efficiently to the intended audience. This study aims to analyze the communication governance of the Karanganyar Regency Health Office in implementing the GABS program, utilizing Effendy’s communication process theory, which comprises five elements: communicator, message, channel, recipient, and effect. This research employs a descriptive qualitative method with data obtained through observation and interviews. The findings show that communication governance in the implementation of the GABS program is not yet optimal, primarily due to weak coordination among stakeholders, resulting in uneven implementation. Thus, structured reporting and evaluation mechanisms are required to produce valid data for assessing performance, identifying barriers, and formulating more effective communication strategies.
Pertimbangan Etika Moral Remaja di Era Post Truth dalam Menentukan Pilihan Presiden 2024 di Kota Bandung Fitria, Ratna; Darmawan, Cecep; Syaifullah, Syaifullah; Mulyawan, Rahman
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 1 (2025): Volume 10, Nomor 1 - Juni 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i1.10951

Abstract

Digitalisasi sangat mendukung pertukaran informasi dan pengetahuan menjadi cepat dan menjangkau seluruh daerah. Sayangnya, kecepatan penerimaan  informasi tidak seiring dengan peningkatan literasi yang dimiliki Masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pertimbangan etika moral yang digunakan oleh para remaja dalam menentukan pilihan terhadap presiden pada pemilu 2024 di kota Bandung. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus; pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan kajian literatur. Informan merupakan remaja aktif pengguna media social. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran serta nilai-nilai moral yang menjadi dasar pengambilan keputusan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran, integritas, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat merupakan faktor utama dalam pertimbangan etika moral remaja. Namun demikian, para responden juga menghadapi tantangan besar berupa maraknya disinformasi dan hoaks di media sosial yang mempersulit proses penilaian mereka terhadap calon presiden. Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi media berbasis nilai moral bagi generasi muda agar mampu mengambil keputusan politik secara kritis dan bertanggung jawab.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN METRO TRANS JABAR UNTUK MENGATASI KEMACETAN DI CEKUNGAN BANDUNG Noer, Arvenia; Mulyawan, Rahman; Taryana, Agus
Responsive Vol 8, No 2 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i2.64067

Abstract

Transportasi publik dapat menjadi jawaban bagi kemacetan yang sudah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang menghadapi kemacetan adalah Cekungan Bandung. Dinas Perhubungan Jabar sudah berupaya untuk menghadirkan transportasi publik berupa Metro Trans Jabar sebagai langkah kecil namun pasti untuk mengatasi kemacetan di daerah ini. Pemerintah berkolaborasi dengan PT Jasa Sarana, Perum Damri, dan PT Blue Bird dalam mengelola MJT. Pada kenyataannya, MJT belum mampu untuk mengatasi kemacetan di Cekungan Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas proses kolaborasi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan penyajian deskriptif. Teori collaborative governance milik Ansell dan Gash digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menilai keberhasilan kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dalam mengelola MJT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama sudah dipenuhi. Namun, para aktor yang terlibat belum mampu untuk menyatakan keseragaman terhadap aspek hasil sementara. Pihak pemerintah seperti Dishub Jabar dan PT Jasa Sarana menyatakan bahwa belum ada hasil yang signifikan atas kehadiran MJT untuk mengurai kemacetan di Cekungan Bandung. Sedangkan pihak non-publik seperti Perum Damri dan PT Blue Bird menyatakan bahwa MJT sedikit demi sedikit sudah mampu mengurai kemacetan di daerah ini. Public transportation can be the answer to traffic congestion in various regions of Indonesia. One region facing traffic congestion is the Bandung Basin. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat has made efforts to introduce public transportation in the form of Metro Trans Jabar as a small but sure step to overcome traffic congestion in the Bandung Basin. The government collaborates with PT Jasa Sarana, Perum Damri, and PT Blue Bird in managing MJT. However, in reality, MJT has not been able to address the traffic congestion in the Bandung Basin. Therefore, this study aims to analyze and describe the effectiveness of the government collaboration process. This study uses a descriptive method with an interview, observation, and literature review approach. The collaborative governance theory by Ansell and Gash is used as a framework to assess the success of the West Java Provincial Government's collaboration in managing the MJT. The results of this study indicate that the aspects of face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, and shared understanding have been fulfilled. However, the actors involved have not been able to express uniformity regarding the interim results. Government agencies such as the Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat and PT Jasa Sarana stated that there have been no significant results from the MJT in relieve traffic congestion in the Bandung Basin. Meanwhile, non-public entities such as Perum Damri and PT Blue Bird stated that the MJT has gradually been able to relieve traffic congestion in this area.
IMPLEMENTASI GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DEPOK TAHUN 2023: Azzura, Davena Rasyafa; Mulyawan, Rahman; Saefulrahman, Iyep
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i3.4834

Abstract

The issue of waste management in Depok City has become increasingly serious due to the growing population, intensified urban activities, and the limited capacity of the Cipayung Final Disposal Site (TPA), which has now exceeded its capacity. In 2023, the daily waste generation in Depok City reached 963.79 tons, a figure that is disproportionate to the available waste management capacity. The objective of the research is to determine how the Depok City Government implements the principles of Good Environmental Governance in waste management. This study employs a qualitative approach using descriptive analysis. Data collection techniques were conducted through primary and secondary sources. The results of the study indicate that the implementation of the principles of Good Environmental Governance has not been optimal. Although there is a sufficient regulatory framework through Regional Regulation Number 13 of 2018 and Mayor Regulation Number 65 of 2018, implementation in the field still faces various structural, cultural, and technical obstacles.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERMASALAHAN HIV/AIDS DI KOTA BANDUNG TAHUN 2023 Iskandar, Kirana Safira Sholehah; Muradi, Muradi; Mulyawan, Rahman
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i3.4888

Abstract

The issue of HIV/AIDS is a complex and multidimensional public health concern with serious implications for development and societal well-being. Bandung City has recorded the highest number of HIV/AIDS cases in West Java Province, despite the local government having enacted policies through Regional Regulation Number 12 of 2015. This study aims to assess the effectiveness of local government policies in addressing HIV/AIDS in Bandung City in 2023. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through documentation and interviews with parties involved in policy implementation. The findings indicate that the implemented policies have not been fully effective in meeting community needs, as several issues persist regarding the accuracy of the program, implementers, targets, environment, and implementation process. The study recommends strengthening intersectoral coordination, improving the capacity of policy implementers, and promoting community-based participatory approaches to enhance the success of local HIV/AIDS prevention and control programs.  
Proses Perencanaan Pembangunan dengan Menganalisis Potensi Unggulan Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Kawasan Margonda Kota Depok) Hazizah, Wahdah; Mulyawan, Rahman; Sutisna, Jajang
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol. 11 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v11i1.17458

Abstract

Development can be defined as a change towards a better state through various efforts that are carried out in a planned manner. Planning and development are inseparable and interrelated. In other words, development requires planning, and this must be realized in development, starting from the regional to the central level. This study aims to examine the government's role in shaping the direction of development, particularly in the Margonda area of Depok City. This area is identified as a promising support area for enhancing the city's economic growth, given its diverse potential and opportunities. The research methodology employed in this study is a case study approach, utilizing a qualitative analysis. The study employs the concept of development planning stages proposed by Lora Ekana Nainggolan, et al. (2023). The results indicate that the government has not fully engaged the community, particularly MSME actors in the Margonda area, in the formulation of programs and policies. However, the local regulations established by the government have comprehensively addressed program implementation, financing of programs or activities to be carried out, and the determination of the vision and mission of development. The vision and mission of development articulated by the Depok City Government are predicated on a future state that is expected to be achieved, rather than on a current or actual state of affairs.
Indonesian mental revolution movement as a key-drive for accelerating the quality of public services: from idea to implementation Pandiangan, Freddy; Ningrum, Sinta; Karlina, Nina; Mulyawan, Rahman; Madani, Muhlis; Yusuf, Muhammad
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v14i2.15023

Abstract

This research aims to find out the implementation of a mental revolution that encourages  the acceleration of innovation and digitalization of public services through the implementation of e-government to build a clean, effective, democratic and trusted government.  The research design uses descriptive qualitative research by analyzing policy documents. This article examines the evolution of public service innovation policies in Indonesia related to the mental revolution initiative. The documents reviewed are laws, government regulations, ministerial regulations, and policy documents related to public service innovation and transformation, as well as e-government from January 2014 to May 2024. The results showed that since the launch of the National Movement for Mental Revolution, through the Indonesia Serves program, there has been an acceleration of the process of developing public service digitization innovations. This initiative encourages the acceleration of changes in the quality of public services by accelerating changes in the mindset, attitudes, and behavior of state civil apparatus to produce service innovations that improve the quality of public services. The acceleration of innovation development through e-government and public service digitalization can be realized with budget support, human resource readiness, sustainable policy commitment, and strong leadership in supporting the sustainability of holistic public service innovation. 
Co-Authors Agus Taryana Azizah Azizah Azzura, Davena Rasyafa Cecep Darmawan, Cecep Fadhilah Rahmawati Hazizah, Wahdah Iskandar, Kirana Safira Sholehah Iyep Saefulrahman Kartini, Dede Sri Kartini, Dede Sri Muhammad Yusuf Muhlis Madani, Muhlis Muradi - Nandang Alamsah Deliarnoor Neneng Yani Yuningsih Nina Karlina Noer, Arvenia Pandiangan, Freddy Ratna Fitria Ronsumbre, Nelwan Sidiq, Gusman Maulana Sinta Ningrum Sri Kartini, Dede Sutisna, Jajang Syafiuddin, Eddy Lukman Syaifullah Syaifullah Ufa Anita Afrilia Wiyada, Rezky Angga