Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2014-2019 Selvi Centia Centia; Nandang Alamsah Deliarnoor; Rahman Mulyawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3419

Penelitian ini dilatarbelakangi dari akumulasi permasalahan yang berakar dari lemahnya kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Garut Periode 2014-2019. Lemahnya kapasitas lembaga legislatif tersebut terlihat dari tidak terakomodirnya aspirasi, keinginan, dan tuntutan masyarakat Kabupaten Garut yang terlihat dari minimnya usulan Ranerda setiap tahunnya yang hanya satu produk usulan. Dampak yang ditimbulkan kemudian yaitu banyaknya pekerjaan rumah berupa proyek yang tidak kunjung terselesaikan seperti proyek Pasar Leles, Art Center, dan Sarana Olahraga Ciateul yang mangkrak dan otomatis menimbulkan kerugian negara. Ihwal tersebut diperparah dengan kedisiplinan anggota DPRD dalam menyelenggarakan kewajibannya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kapasitas sumber daya manusia DPRD Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Periode 2014-2019, penelitian ini menggunakan basis analisis capacity building dari Grindle (1997:1-28) yang berfokus terhadap aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi oleh DPRD Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan fungsi legislasi periode 2014-2019 berdasarkan aspek sumber daya manusia dikatakan masih lemah. Hal tersebut terbukti dari minimnya usulan Ranerda oleh DPRD Kabupaten Garut yang cenderung tidak sebanding dengan usulan Ranerda eksekutif, lemahnya penyelenggaraan dalam mengkomodir tuntutan dan keinginan masyarakat terlihat dari penolakan audiensi masyarakat oleh DPRD, di samping banyaknya perilaku tidak disiplin seperti ketidakhadiran dalam Rapat Paripurna dan bermain games saat rapat berlangsung

Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua Nelwan Ronsumbre; Nandang Alamsah Deliarnoor; Rahman Mulyawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3273

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan eksistensi dan kinerja anggota legislatif daerah dari unsur perwakilan wilayah adat (PWA) ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif di Provinsi Papua. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori demokrasi deliberatif Habermas (1988). Kajian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, legislatif daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh adat. Kajian ini menemukan bahwa eksistensi perwakilan masyarakat masih menjadi polemik dilihat dari posisi politiknya dalam struktur parlemen lokal, kewenangan dan proses seleksi. Kajian ini juga menemukan bahwa kinerja anggota legislatif dari unsur masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan kinerja yang secara umum ditunjukkan oleh anggota legislatif dari partai politik karena belum dapat memunculkan arena-arena diskursif dan ruang publik yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi lebih banyak dalam pengelolaan pemerintahan. Kajian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa kehadiran perwakilan masyarakat telah menciptakan arah baru pembangunan demokrasi dan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Papua sekaligus menjadi embrio terciptanya demokrasi deliberatif yang secara ideal disampaikan oleh Habermas.

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018 Rezky Angga Wiyada; Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3494

Penelitian ini di latarbelakangi oleh peran strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumedang dalam Pilkada 2018, bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah daerah diharuskan melakukan singkronisasi dengan penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang termanifestasi berupa bantuan dan fasilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan basis analisis strategi yang dikemukakan oleh Mulgan (2009:19), yang berfokus terhadap aspek tujuan (purposes) dan Pembelajaran (learning). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemilukada tahun 2018 oleh pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan aspek tujuan telah menunjukan adanya kerja sama antara Permerintah daerah sebagai fasilitator dengan KPU dan BAWASLU, meskipun dalam aplikasinya masih terdapat beberpa kendala di lapangan tekait ksepahaman dan koordinasi seperti tidak validnya data kependudukan KPU, serta hasil sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan menjadikan kurangnya tingkat keakuratan DPT. Tekait dengan aspek pembelajaran bahwa perjalanan pemilukada 2018 di Kabupaten Sumedang sudah berjalan sesuai dengan tahapan, meskipun pada prosesnya masih terdapat kendala untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut seperti hambatan permsalahan teknis penyelenggaraan terkait tarik ulur kebijakan antara BAWASLU dengan Satpol PP dalam menindak pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK).Kata kunci: Stratrgi, Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemilu

ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2014-2019 Selvi Centia Centia; Nandang Alamsah Deliarnoor; Rahman Mulyawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3419

Penelitian ini dilatarbelakangi dari akumulasi permasalahan yang berakar dari lemahnya kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Garut Periode 2014-2019. Lemahnya kapasitas lembaga legislatif tersebut terlihat dari tidak terakomodirnya aspirasi, keinginan, dan tuntutan masyarakat Kabupaten Garut yang terlihat dari minimnya usulan Ranerda setiap tahunnya yang hanya satu produk usulan. Dampak yang ditimbulkan kemudian yaitu banyaknya pekerjaan rumah berupa proyek yang tidak kunjung terselesaikan seperti proyek Pasar Leles, Art Center, dan Sarana Olahraga Ciateul yang mangkrak dan otomatis menimbulkan kerugian negara. Ihwal tersebut diperparah dengan kedisiplinan anggota DPRD dalam menyelenggarakan kewajibannya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kapasitas sumber daya manusia DPRD Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Periode 2014-2019, penelitian ini menggunakan basis analisis capacity building dari Grindle (1997:1-28) yang berfokus terhadap aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi oleh DPRD Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan fungsi legislasi periode 2014-2019 berdasarkan aspek sumber daya manusia dikatakan masih lemah. Hal tersebut terbukti dari minimnya usulan Ranerda oleh DPRD Kabupaten Garut yang cenderung tidak sebanding dengan usulan Ranerda eksekutif, lemahnya penyelenggaraan dalam mengkomodir tuntutan dan keinginan masyarakat terlihat dari penolakan audiensi masyarakat oleh DPRD, di samping banyaknya perilaku tidak disiplin seperti ketidakhadiran dalam Rapat Paripurna dan bermain games saat rapat berlangsung

LPTK Laboratory School Curriculum Management as Actualization of Independent Campus in Indonesia Prayoga Bestari; Wahyu Sopandi; Rahman Mulyawan; Epin Saepudin
International Journal of Science and Society Vol 4 No 1 (2022): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v4i1.437

This research focuses on curriculum management in the Laboratory Schools under the LPTK. Planning, actuating, and controlling are forms of curriculum management at the Labschool of Indonesian Education University (UPI), Ganesha Education University (UNDIKSHA), Padang State University (UNP), and Jakarta State University (UNJ). The method used is qualitative with purposive sampling. The subjects in this study were the principal, the head of the foundation/LPTK, teachers, and administrative staff. The results showed that curriculum management planning in each laboratory school was administratively implemented by a curriculum development team involving input from the LPTK. The implementation is fully in the control of the principal and vice principal in the field of curriculum, and a special team from the LPTK and foundations carries out supervision. This research is expected to provide an overview of curriculum management in laboratory schools and a reference for laboratory schools under the LPTK in Indonesia.

ARUS BALIK PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERMASYARAKATAN Studi Pada Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Warga Binaan Melalui Conjugal Visit Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Cipinang Rahmat Hidayat Djati; Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Penelitian ini di latarbelakangi dari lemahnya perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan layanan permasyarakatan. Hal tersebut terlihat banyaknya kompleksitas permasalahan akut dalam Lapas Cipinang di antaranya terkait masalah higenitas, sanitasi, kelebihan kapasitas, minimnya fasilitas, dan perubahan prilaku menyimpang seksual warga binaan. Lemahnya upaya perbaikan terhadap problematika tersebut berangsur mengaburkan tujuan hakiki dari permasyarakatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kualitas layanan pada pemenuhan hak kebutuhan biologis warga binaan melalui conjugal visit di Lapas Cipinang, penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik yang dikemukakan oleh Berry (1990:175) dengan berfokus terhadap aspek tangibles (bukti terukur), dan emphaty (empati). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara secara mendalam, sedangkan teknik pemeriksaan kredibilitasmenggunakan trianggulasi sumber. Hasil penelitian menujukan penyelenggaraan permasyarakatan di Lapas Cipinang masih mengalami masalah klasik berupa kelebihan kapasitas lebih dari 200% yang otomatis banyak mengorbankan hak-hak warga binaan. Â Hal tersebut diperparah dengan ketiadaan fasilitas conjugal visit sebagai pemicu perilaku seks menyimpang warga binaan seperti homoseksual, lesbian, pelacur sesama jenis, dan hubungan seksual dengan binatang. Kondisi tersebut didukung lambatnya respon pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan biologis warga binaan yang berdampak pada arus balik permasyarakatan ditandai perilaku seksual menyimpang, pelecehan seksual sesama narapidana dan maraknya praktik prostitusi dalam lapas, di samping menjadi kesempatan bagi petugas yang mengais remah-remah keuntungan dari ketidakmampuan pemerintah.

STRATEGI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL PADA TAHUN 2023 Tarisa Fitrianti.A.R.; Rahman Mulyawan; Selvi Centia
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 7 No 2 (2024): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v7i2.4948

Research on the Strategy of the Bandung City Culture and Tourism Office in increasing the Preservation of Traditional Arts is motivated by the problem of waning public interest in traditional arts. This decline is one of the concerns of the government which has a role in developing, protecting, utilizing and fostering traditional arts. The aim of this research is to improve the preservation of traditional arts in the city of Bandung. Therefore, efforts are needed from the Bandung City Culture and Tourism Department to preserve traditional arts. The method used in this research is a qualitative descriptive approach. Data was obtained through library research and field studies in the form of observations, interviews and documentation studies. Researchers analyze this research through theoretical and legalistic analysis. In this research, researchers found that there were some things that had been optimal and some had not been optimal in efforts to increase the preservation of traditional arts. Judging from the government's strategy stage (Mulgan, 2009), the objective aspect of preserving regional traditional arts is not yet optimal due to limited human resources, from the environmental aspect the contribution of the government and artists is good, but there is a lack of community contribution so it is not optimal, from the direction aspect The government has been optimal in directing increased preservation of traditional arts for arts practitioners and the community. From the action aspect, the government, arts practitioners and the community still feel that it is not optimal because the implementation of arts and development must be improved. From the learning aspect, the evaluation from the previous year is still not implemented optimally. Researchers can conclude that the strategy of the Bandung City Culture and Tourism Office is not optimal in efforts to increase the preservation of traditional arts. Keywords: Government Strategy, Traditional arts

Development Planning and Community Participation in Development Planning Consultations in the Economic Sector the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) Nabire District 2019-2021 Syafiuddin, Eddy Lukman; Mulyawan, Rahman; Yuningsih, Neneng Yani
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 4 (2022): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i4.7202

The purpose of this study (1) To analyze the development planning process in the Economic Sector of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Nabire Regency for 2019-2021; (2) To analyze community participation in the Development Planning Deliberation in the Economic Sector, the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Nabire Regency in 2019-2021. The research uses a qualitative approach through the process of finding, understanding, explaining and obtaining an overview. ResultThe development planning process for the Economic Sector of the Nabire Regency Bappeda for 2019-2021 is carried out with a bootom-up approach, starting from the village-level Musrenbang, followed by the district-level Musrenbang and District, Provincial and National levels. The level of proposed activity programs proposed at the planning stage is quite high, however, budget constraints mean that in the implementation stage many activity programs cannot be accommodated by the Technical Regional Apparatus.Community participation in Musrembang in Nabire Regency is in the form of calculative participation, based onprofit relationship orientation, as in business contracts and taking into account economic values.Suggestion forThe Bappeda team at the Musrenbang at the District Level together with the community must classify all proposed activity programs into their funding sources. Especially those that will be financed by APBD II (Kabupaten). Next, prepare and agree on the program of activities according to the priority needs of the community.

Indonesian mental revolution movement as a key-drive for accelerating the quality of public services: from idea to implementation Pandiangan, Freddy; Ningrum, Sinta; Karlina, Nina; Mulyawan, Rahman; Madani, Muhlis; Yusuf, Muhammad
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 2 (2024): August 2024
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v14i2.15023

This research aims to find out the implementation of a mental revolution that encourages the acceleration of innovation and digitalization of public services through the implementation of e-government to build a clean, effective, democratic and trusted government. The research design uses descriptive qualitative research by analyzing policy documents. This article examines the evolution of public service innovation policies in Indonesia related to the mental revolution initiative. The documents reviewed are laws, government regulations, ministerial regulations, and policy documents related to public service innovation and transformation, as well as e-government from January 2014 to May 2024. The results showed that since the launch of the National Movement for Mental Revolution, through the Indonesia Serves program, there has been an acceleration of the process of developing public service digitization innovations. This initiative encourages the acceleration of changes in the quality of public services by accelerating changes in the mindset, attitudes, and behavior of state civil apparatus to produce service innovations that improve the quality of public services. The acceleration of innovation development through e-government and public service digitalization can be realized with budget support, human resource readiness, sustainable policy commitment, and strong leadership in supporting the sustainability of holistic public service innovation.

Implemenation of Child Friendly City Policy in Singkawang City in 2022-2023 Period U. Tria Andari; Rahman Mulyawan; Novie Indrawati Sagita
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1362

This study aims to analyze the implementation of the “Child Friendly City” policy in Singkawang City, which is a strategic initiative to create an environment that is safe, healthy, and supports the development of children as the nation's next generation. Using a qualitative approach, this study collected data through in-depth interviews, direct observation, and analysis of relevant documents to understand the perspectives of various stakeholders, including local government, civil society organizations, educational institutions, and children's communities. The results show that despite strong commitment from the government and cross-sector collaboration, the implementation of this policy still faces various challenges. These challenges include different priorities among actors, budget constraints, and a lack of public understanding of the concept of “Child Friendly City”. In addition, although a non-compliance reporting mechanism is in place, socialization of this mechanism still needs to be improved so that children feel more confident in conveying the problems they face. Thus, this research concludes that the successful implementation of the “Child Friendly City” policy in Singkawang is highly dependent on effective collaboration between all parties, as well as the need for targeted strategies to overcome existing challenges. Hopefully, with a more collaborative and transparent approach, all children, especially those from vulnerable groups, can benefit equally from this policy, thus creating a child-friendly environment and supporting their holistic well-being. This research provides recommendations to improve socialization and education about the policy, strengthen cross-sector collaboration, and increase children's participation in decision-making, in order to achieve the goal of creating Singkawang City as a child-friendly city.

Title

Found 41 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 41 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 41 Documents
Search