Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.44
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) JURNAL ISTINBATH JURNAL TAPIS Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam JURNAL MAHKAMAH As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Akademika : Jurnal Pemikiran Islam SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak Journal Research of Social Science, Economics, and Management MILRev: Metro Islamic Law Review Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Elfa Murdiana
Institut Agama Islam Negeri Metro
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERAN DAN FUNGSI KELUARGA DALAM PENDAMPINGAN PENDIDIKAN ANAK DITENGAH PANDEMI COVID-19 Ali, Zezen Zainul; Murdiana, Elfa
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 2 No 01 (2020): SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Publisher : Center of Gender Studies and Child of State Islamic Institute of Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/jsga.v2i01.2379

Abstract

Anak adalah harta yang terpenting dalam sebuah keluarga yang selalu diidamkan oleh orang tua dan menjadi kebanggaan bagi mereka karena anak akan menjadi penerus yang akan menjadi tumpuan dan harapan kedua orang tua dimasa yang akan datang. maka tak heran banyak orang tua yang mengekolahkan anak-anak mereka agar harapan itu tercapai. Dalam keadaan normal anak dididik dilembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan, namun disaat pendemi COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia khususnya, mengakibatkan anak harus belajar dari rumah, dan disinilah peran dan fungsi keluarga akan sangat penting dalam mendampingi proses belajar anak ditengah pandemi dan memberi dorongan kepada agar senantiasa tetap belajar. Tulisan ini akan menganalisa peran dan fungsi keluarga dalam proses pendampingan belajar ditengah pandemi COVID-19, penellitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung, yang makan akan menemukan hasil dari peran dan funngsi keluarga ditengah pandemi, penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi para keluarga sebagai referensi dalm proses pendampingan belajar anak dirumah ditengah pandemi COVID-19.
AKSES KEADILAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA; KENDALA DAN UPAYA Murdiana, Elfa
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 3 No 1 (2021): SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Publisher : Center of Gender Studies and Child of State Islamic Institute of Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/jsga.v3i1.3438

Abstract

ABSTRAK; Akses merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat begitupun bagi Anak yang keberlangsungan hidupnya kelak menjadi asset bagi Bangsa Indonesia. Secara factual terjadi peningkatan kasus kekerasan anak yang dirilis oleh KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia. Kondisi ini menjadi Indikator meningkatnya Anak Berhadapan Dengan Hukum baik anak sebagai Pelaku maupun sebagai Korban. Diperkenalkannya konsep diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 ditujukkan sebagai upaya memberikan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka pelaksanaan Diversi menjadi niscaya yang harus diperhatikan oleh lembaga terkait dalam proses peradilan bagi anak. Dengan Menggunakan Pendekatan Case dan Statute Approach Penulis berhasil ditemukan bahwa implementasi Diversi dalam UU SPPA yang masih berjalan lamban. Sehingga berdampak pada akses keadilan anak dalam system peradilan yang terhambat, hambatan yang terjadi karna dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor hukum dan struktur yang masih belum siap bahkan belum disiapkan oleh negara. Atas dasar analisis tersebut maka membuat regulasi dalam bentuk peraturan pelaksana menjadi tugas negara yang tak bisa dielakkan lagi artinya pada aspek substansi hukum, pemerintah harus segera merumuskan aturan pelaksananya . percepatan realisasi dan optimalisasi infrastruktur dan sumberdaya manusia yang memiliki relevansi dengan mekanisme pelaksanaan system peradilan anak .
LGBT Perspektif Legal Reform (Sebuah Kajian Legal Substansi dalam Upaya Pembentukan Ius Constituendum) Murdiana, Elfa
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v2i2.180

Abstract

LGBT dipandang sebagai suatu kenyataan/realitas sosial yang keberaaannya harus dikaji berdasarkan ketentuan aturan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut sepadan dengan kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 Bab IV Butir a.2 oleh karenanya pengkajian terhadap nilai-nilai agama sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu kajian yang sangat penting untuk diakomodir kedalam proses pembentukan hukum yang substansinya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh kepentingan masyarakat termasuk bagi kaum LGBT. Secara Filosofis untuk dapat diakomodir sebagai suatu aturan hukum tentu harus memperhatikan cita-cita filosofis bangsa Indonesia yang tergambar dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara Sosiologis LGBT harus dikaji secara mendalam dengan mendasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat krna secara sosiologis huukum akan memiliki kekuatan berlaku ketika sudah mampu menuangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam aturan hukumnya. Dan secara yuridis LGBT pada dasarnya telah memiliki dasar jaminan perlindungan hak dalam prinsip-prinsip yogyakarta namun secara khusus prinsip-prinsip tersebut belum terimplementasi dalam sebuah Undang-Undang.
Involving Students in the Prevention and Handling of Sexual Violence in Universities (Study of the Effectiveness of Sexual Violence Regulation in Lampung Universities) Murdiana, Elfa; Dela Oktora, Nency; Yenti, Zarfina; Mahmudah, Nurul; Talib Ibrahim, Muhammad
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 9 No. 2 December (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v9i2.5087

Abstract

This article aims to answer about the role and obstacles faced by students in preventing and handling sexual violence in universities in Lampung. By using qualitative methods and a philosophical approach and cultural approach, it is known that Article 24 paragraph 3 and Article 27 (Permendikbud Number 30 of 2021 stipulate strict rules governing student participation in the prevention and handling of sexual violence (PPKS) in public universities. In religious universities, the involvement of students in the prevention and handling of sexual violence is regulated in the Decree of the Director General of Pendis Number 1143 of 2024 concerning PPKS Technical Guidelines at PTKI, chapter III letter B. Based on the interview techniques carried out, it is known about the obstacles faced in mainstreaming the role of students in PPKS. The implementation of student involvement in preventing and handling sexual violence in higher education is still limited to the process and mechanism of socialization and education. This means that legal awareness of the role mandated by legal regulations is only at the level of growing knowledge. On the other hand, university facilities and infrastructure also contribute to reducing the role of students in PPKS So that universities must continue to strive to optimize student involvement in various programs that support the mechanism for preventing and handling sexual violence and continue to fight for the presence of PPKS facilities and infrastructure to realize a college without sexual violence.
REFORMASI HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DARI KUHP KE KEADILAN KORBAN Elfa, Elfa Murdiana; Murdiana, Elfa; Mufti Rayhan, Alendra Nauval
Jurnal Supremasi Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/tb836w21

Abstract

This article examines the transformation of Indonesia’s criminal justice approach to sexual violence, shifting from retributive justice in the Criminal Code (KUHP) toward substantive justice that prioritizes victim protection through Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). The core issue lies in fragmented regulations, narrow legal definitions, and limited support mechanisms for victims. Employing a normative legal method with statutory, conceptual, and theoretical approaches, this study explores the paradigm shift in criminal law. Findings indicate that UU TPKS reflects principles of responsive law, progressive legal thought, and victim-oriented legal politics through holistic mechanisms for protection and recovery. However, gaps in implementation persist due to institutional limitations and entrenched legal formalism. Recommendations include regulatory harmonization, trauma-informed training for law enforcement, and strengthened recovery infrastructure to ensure that substantive justice for victims is meaningfully realized.
Misperceptions of the Halal Certification Policy: Challenges of Micro, Small and Medium Enterprises Development Bahari, Raha; Ardliansyah, Moelki Fahmi; Murdiana, Elfa
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 19, No. 2, November 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/ai.v0i0.9875

Abstract

This research discusses the understanding of business actors toward halal certification policies and halal production processes, which are often considered less important. This is a major challenge in developing micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The research focus includes three aspects: (1) how MSME actors perceive the halal certification policy; (2) how they view the halal concept in the production process; and (3) strategic steps to overcome these misperceptions. This research uses a qualitative approach with purposive sampling to select informants based on certain criteria. Data were collected through a narrative approach, which aims to explore individual experiences related to halal certification policies. The results show that in-depth education on the importance of halal certification, both as a legal obligation and a strategy to increase competitiveness, is needed. A more inclusive and participatory approach in policy formulation can increase the involvement and understanding of MSMEs. Thus, education, technical support, and simplification of certification procedures are expected to help MSMEs undergo the halal certification process more confidently. To improve product quality, expand market access, and strengthen competitiveness sustainably.
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOPERASI Murdiana, Elfa
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2015): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The change in the Law of Cooperation No. 17 year 2012 gives an impact on the institutional and cooperative Indonesian capital system including Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) which is belong to Shari'ah micro-finance institutions under the shelter of the Department of Cooperation. By means of sociological juridical approach, it emphasizes the analysis aspects about the response of Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Metro City toward Cooperative Law alteration No. 17 Year 2012. By applying the technique of interview, the researcher was succesfully collected the data then analyzed them by using deductive thinking groove, thus, it was described that since it was prevailed in Cooperative Law No. 17 year 2012 the entire of BMT in Metro has issued an SMK (Cooperative Capital Certificate) as a form of capital gained from members, related to the institutional alteration of BMT cooperation that have been doing the separation of business units such as a business conducted by atta'awun BMT through the cooperation of Jusimart Metro. In substance, however the existence of Law Cooperation No. 17 year 2012 is actually perceived that it is not in line with the vision and mission of BMT because indirectly, it has reduced the spirit of Shari'ah in BMT. It was information conveyed by some great leaders of BMT, therefore their great hope that BMT has their own development policy as shari'a banking.
LIFETIME WARRANTY DALAM JUAL BELI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH Murdiana, Elfa; Chintya, Aprina
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v14i2.944

Abstract

Oleh: Elfa Murdiana, M.Hum dan Aprina Chintya, SH. Abstrak Lifetime warranty adalah salah satu keunggulan tersendiri bagi suatu produk. Hal ini dikarenakan konsumen dapat menukar produk Lifetime warranty dengan yang baru apabila produk tersebut mengalami kerusakan. Ini memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan benar-benar produk yang berkualitas baik dan memberikan kepuasan terhadap konsumen atas produk yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan lifetime warranty ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari’ah. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa lifetime warranty memiliki relevansi dengan khiyar aib. Ini bisa dilihat dari prinsip-prinsip yang ada dalam lifetime warranty yang sama dengan yang ada dalam khiyar aib. Prinsip-prinsip ini diantaranya adalah prinsip ar-Rhidha, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Semua prinsip tersebut juga sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip khiyar aib yang ada dalam hukum ekonomi syari’ah. Abstrac Lifetime warranty is one of its own advantages for a product. This is because consumers can trade Lifetime warranty products with new ones if the product is damaged. This gives consumers confidence that the products offered are truly good quality products and provide satisfaction to the consumers for the products provided. This study aims to describe the lifetime warranty from the perspective of sharia economic law. Based on the analysis that has been done that lifetime warranty has relevance to khiyar disgrace. This can be seen from the principles that exist in the same lifetime warranty that exist in khiyar disgrace. These principles include the principles of ar-Rhidha, fair competition, honesty, openness and justice. All these principles are also appropriate and nothing contradicts the khiyar disgrace principles that exist in Shariah economic law
Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum: (Kajian Sosiologi Hukum Pada keberadaan Living Law Masyarakat Adat Baduy) Murdiana, Elfa; Sudiono, Titut; Kosim, Nandang; E.P., Destalia
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v18i1.3383

Abstract

Artikel ini menggali internalisasi nilai yang membentuk ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat pada aturan hukum yang tidak tertulis yakni Pikukuh adat yang secara turun temurun diyakini dan dijalankan secara sadar dan membentuk sikap Toleransi sebagai Dasar Nilai Moderasi .hasil penelitian ini membuktikan bahwa positivisme hukum bukan satu-satunya jaminan dalam pencapaian keadilan sebab kekuatan bangunan hukum untuk dilaksankan dan ditaati adalah manusia sebagai subyek pelaku dan hukum sebagai mekanisme pengendali sosial yang persuasif mewujudkan keadilan hukum. Melalui pendekatan sosiologi dan pendekatan hukum yang dianalisis secara Induktif, disimpulkan bahwa Ketaatan hukum masyarakat Baduy pada pikukuh adat secara sadar telah membentuk prilaku moderat yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak orang lain yang berbeda keyakinan. Artinya ketaatan orang baduy pada pikukuh adat tak lantas menjadikan mereka fanatis dan Radikal . justru sebaliknya, bahwa dengan pikukuh yang dijalankan justru membentuk toleransi tanpa paksaan dimana nilai Toleransi tersebut memiliki relevansi dengan nilai Moderasi Hukum dalam mengontrol prilaku masyarakat (Social Control) dan mewujudkan Keadilan
Dalung Bojong in The Construction of a Hierarchical System of Regulations Murdiana, Elfa; Rodliyah, Nunung; Wijayati, Mufliha; Oktora, Nency Della
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 3 No. 8 (2024): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v3i8.638

Abstract

This article describes the elements arranged in the Bojong dalung inscription born in the XVI-XVII centuries. By using the study of legal texts on the Dalung Bojong Inscription and the study of concepts in legal science, a hierarchy of regulatory systems in the form of values, principles, and legal acts was found. Values are the basis for the birth of principles and principles are the basis for the birth of legal acts explicitly contained in eleven articles. The values of divinity, humanity, nationality, democracy, and justice are the basis of values that give birth to the consensualist principle, the principle of equality, the principle of protection, the principle of legal certainty, the principle of territoriality, and the principle of personality. These six principles became the basis for the birth of legal acts in the form of Participation (Article 5), Crimes Against the Body; Quarreling or fighting among people (article 2), Inciting a struggle (article 3), Crimes against property; theft by force/robbery (article 4), theft (article 10) and Crimes of disturbing public safety; Article 6,7 and Article 10 on gambling, drinking intoxicating beverages.
Co-Authors Agus Hamdani Agustin, Cleo Nadia Ali, Zezen Zainul Aprina Chintya Aprina Chintya, Aprina Ardliansyah, Moelki Fahmi Bahari, Raha Dela Oktora, Nency Destalia E.P. E.P., Destalia Elfa, Elfa Murdiana Gautam Kumar Jha Hanum, Roro Hanum Hary Kurniawan Kosim, Nandang M. Nur Fathoni Manasikana, Adellia Mufliha Wijayati Mufliha Wijayati Mufliha Wijayati Mufti Rayhan, Alendra Nauval Natamiharja, Rudi Nely, Nely Rahma Wati Nency Della Oktora Nunung Rodliyah Nurli Darmawati, Sifa Nurul Mahmudah, Nurul Oktora, Nency Della P, Toto Andri Qadri, Busran Rahmah Ningsih, Rahmah Selviana, Umniyatus Siti Zulaikha Sudiono, Titut Talib Ibrahim, Muhammad Titut Sudiono Titut Sudiono Titut Sudiono Toto Andri P Wahyu Setiawan Zarfina Yenti zezen zainul ali Zidan, Muhammad ‎ ‎, Aziza Aziz Rahmaningsih