Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Nusyuz Menurut Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Qur’an Qadri, Busran; Murdiana, Elfa; Bustomi, Ahmad
Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah Vol 6 No 1 (2022): Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat of Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/tapis.v6i1.5140

Abstract

Nusyuz has always been related to the wife's non-compliance with her husband. Therefore, there is a difference in resolving nusyuz cases committed by husbands and wives. If nusyuz is performed by the wife, then the husband has the right to advise the wife, separate the bed, and hit with a note of not hurting. Whereas, when nusyuz is done by the husband, there is a tendency for the wife to should give up some of her rights in order to carry out a peace agreement. The purpose of this study is to enlighten the reader regarding how the concept of nusyuz is based on Sayyid Qutb’s thoughts. Kind of this study is library research, employing normative and sociological approaches. The purpose of this study is to understand Sayyid Qutb's understanding of nusyuz concept. The data in this research is taken from a tafsir book written by Sayyid Qutb entitled Tafsir Fi Zilalil Qur’an, books, and scientific research relevant to nusyuz. Afterward, in analyzing data, the researcher uses the theory formula explained by M. Quraish Shihab about the Qur’an interpreted method. This study explained that nusyuz is an act in which a person (husband or wife) accentuates and elevates by disobeying, and who does not do their obligation as a husband or wife and its solutions depend on his/her position in the household, education, family, and country's condition.
Dissenting Opinion Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Pada Perkara Hak Asuh Anak Bagi Ibu Yang Murtad Agustin, Cleo Nadia; Murdiana, Elfa; Setiawan, Wahyu; Manasikana, Adellia; Nurli Darmawati, Sifa
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 20, No. 2, November 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/ai.vi.12954

Abstract

This study examines the dissenting opinion in a child custody case following apostasy at the Tanjung Karang Religious Court, Class 1A, as a reflection of the dynamic interplay between Islamic family law, substantive justice, and child protection principles. The main research problem concerns how the judges’ legal reasoning patterns are formed within this context of differing opinions and to what extent the dissenting opinion contributes to reinforcing the principles of maslahah mursalah, maqasid al-shari‘ah, and the best interest of the child. Employing a qualitative methodology with a juridical-empirical approach, this study adopts a case study design on Decision No. 948/Pdt.G/2023/PA.Tnk, supported by in-depth interviews with the presiding judges and comparative analysis of national and international jurisprudence. The findings reveal two dominant paradigms in judicial reasoning: the normative-formalistic paradigm, which emphasizes hifz al-dīn (protection of religion), and the substantive-contextual paradigm, which prioritizes the child’s welfare as the core orientation of justice. The dissenting opinion functions as a form of rechtsvinding (judicial legal discovery), bridging textual legal interpretation and social realities to achieve more humanistic justice. This study recommends further comparative research across Muslim-majority countries such as Malaysia, Egypt, and Morocco to enrich the global discourse on Islamic law that is adaptive and responsive to the best interests of the child.
IMPLEMENTASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KPU PADA PENGHITUNGAN SUARA PILKADA 2024 Fadia Farhan, Shandra; Murdiana, Elfa; Aziz Rahmaningsih, Aziza
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.11047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro dalam tahapan penghitungan suara pada Pilkada 2024. Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pilkada yang demokratis, terutama dalam proses penghitungan suara yang krusial dan rentan menimbulkan kecurigaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui analisis dokumen terhadap Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 serta wawancara mendalam dengan penyelenggara pilkada dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Metro telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan akses informasi, publikasi hasil penghitungan, serta pelibatan saksi dan pengawas. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan penyampaian informasi secara real time dan belum optimalnya pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses penghitungan suara. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan studi tata kelola pemilu dan siyasah syariyah, khususnya mengenai pentingnya nilai keterbukaan dan akuntabilitas lembaga dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pilkada.
MENGGAGAS PAYUNG HUKUM BAITUL MAAL WATTANWIL (BMT) SEBAGAI KOPERASI SYARI’AH DALAM BINGKAI IUS CONSTITUENDUM Murdiana, Elfa
Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2016): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jp.v10i2.1816

Abstract

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syari’ah yang secara faktual telah memberikan pengaruh positif terhadap berlangsungnya pembangunan ekonomi di Indonesia. BMT sebagai koperasi syari’ah berada di bawah naungan Dinas Koperasi, konsekuensinya , segala aktivitas keuangan yang terjadi dilindungi oleh kebijakan Undang-undang Koperasi. Namun secara faktual keberadaan UU Koperasi justru belum mampu memberikan dasar hukum yang sesuai dengan praktik BMT yang ada. Oleh karenanya pembentukan aturan hukum yang pasti merupakan hal yang tak bisa ditunda lagi mengingat keberadaan BMT kian tumbuh dan semakin berkembang baik dari aspek jumlah maupun permodalannya. Dengan dibatalkannya UU Koperasi No.17 Tahun 2012 maka perlu bagi BMT memiliki aturan hukum tersendiri sebagai payung hukum bagi aktivitas BMT sebab Koperasi dan BMT (yang disejajarkan dengan Koperasi Syari’ah) berbeda secara operasional dan prinsip. Oleh karenanya pembentukan Undang-Undang Koperasi Syari’ah sebagai dasar Hukum BMT harus segera dilaksanakan. Dalam rangka pembentukan UU Koperasi Syari’ah dalam kerangka Ius Constituendum  maka hendaknya perlu diperhatikan 3 nilai dasar , nilai dasar tersebut adalah: pertama Nilai Keadilan yang mendasari secara filosofis terbentuknya suatu aturan hukum ( Filosofiche Geltung ) dimana dasar ini merupakan suatu landasan ideal yang mengandung cita-cita kolektif masyarakat tentang nilai luhur yang  terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Kedua adalah nilai kemanfaatan yang mendasari secara sosiologis ( soziologische geltung) agar hukum memiliki kekuatan berlaku dimasyarakat. Ketika adalah nilai kepastian yang lahir sebagai dasar yuridis suatu aturan hukum( Juridische Geltung), dasar ini terkait dengan  persyaratan formal pembentukan suatu peraturan selanjutnya Landasan politis artinya bahwa keberadaan suatu aturan hukum merupakan suatu upaya menuangkan cita-cita kolektif masyarakat Indonesia dalam suatu aturan hukum melalui kekuatan politis yang ada dengan kata lain dasar ini memiliki keterkaitannya dengan kekuasaan yang berperan sebagai
Tafsir Konstitusional Batasan Moralitas, Rasionalitas dan Ketidakadilan Yang Intolerable dalam Pengujian Kebijakan Hukum Terbuka Rayhan, Alendra Nauval Mufti; Safaat, Muchamad Ali; Murdiana, Elfa; Arssa, Ria Casmi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 33 No. 2: MEI 2026
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol33.iss2.art2

Abstract

The discourse on legal policy has entered a new chapter in the judicial review of laws at the Constitutional Court. This new chapter is characterized by the Constitutional Court becoming increasingly open to reviewing open legal policies. Consequently, decisions previously deemed as open legal policies, such as cases concerning the presidential threshold, parliamentary threshold, and several other open legal policy cases, have begun to be granted by the Court. However, the ambiguity of meaning regarding morality, rationality, and intolerable injustice as limitations in the review of open legal policies creates obstacles for subsequent reviews. To that end, the researcher aims to seek the interpretation as well as the criteria of these limitations as the initial boundaries of open legal policy, formulated as: what is the meaning of the limitations of morality, rationality, and intolerable injustice in the review of open legal policy? This study employs a normative juridical research method with a conceptual approach that dissects the concept of limitations on open legal policy and a case approach utilizing Constitutional Court decisions that provide interpretations of the limitations of morality, rationality, and intolerable injustice. The purpose of employing these approaches is to ensure that the interpretation of the limitations of open legal policy holds constitutional value and reflects legal certainty within the concept of the rule of law. The researcher utilizes 16 (sixteen) decisions to discover this interpretation. Through these decisions, it is found that there are 6 (six) metrics of morality, 5 (five) metrics of rationality, and 4 (four) metrics of intolerable injustice commonly used by the Constitutional Court in reviewing open legal policies. These metrics are used to prove the constitutionality of open legal policies in the judicial review of laws
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOPERASI Elfa Murdiana
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2015): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The change in the Law of Cooperation No. 17 year 2012 gives an impact on the institutional and cooperative Indonesian capital system including Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) which is belong to Shari'ah micro-finance institutions under the shelter of the Department of Cooperation. By means of sociological juridical approach, it emphasizes the analysis aspects about the response of Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Metro City toward Cooperative Law alteration No. 17 Year 2012. By applying the technique of interview, the researcher was succesfully collected the data then analyzed them by using deductive thinking groove, thus, it was described that since it was prevailed in Cooperative Law No. 17 year 2012 the entire of BMT in Metro has issued an SMK (Cooperative Capital Certificate) as a form of capital gained from members, related to the institutional alteration of BMT cooperation that have been doing the separation of business units such as a business conducted by atta'awun BMT through the cooperation of Jusimart Metro. In substance, however the existence of Law Cooperation No. 17 year 2012 is actually perceived that it is not in line with the vision and mission of BMT because indirectly, it has reduced the spirit of Shari'ah in BMT. It was information conveyed by some great leaders of BMT, therefore their great hope that BMT has their own development policy as shari'a banking.
LIFETIME WARRANTY DALAM JUAL BELI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH Elfa Murdiana; Aprina Chintya
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v14i2.944

Abstract

Oleh: Elfa Murdiana, M.Hum dan Aprina Chintya, SH. Abstrak Lifetime warranty adalah salah satu keunggulan tersendiri bagi suatu produk. Hal ini dikarenakan konsumen dapat menukar produk Lifetime warranty dengan yang baru apabila produk tersebut mengalami kerusakan. Ini memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan benar-benar produk yang berkualitas baik dan memberikan kepuasan terhadap konsumen atas produk yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan lifetime warranty ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari’ah. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa lifetime warranty memiliki relevansi dengan khiyar aib. Ini bisa dilihat dari prinsip-prinsip yang ada dalam lifetime warranty yang sama dengan yang ada dalam khiyar aib. Prinsip-prinsip ini diantaranya adalah prinsip ar-Rhidha, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Semua prinsip tersebut juga sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip khiyar aib yang ada dalam hukum ekonomi syari’ah. Abstrac Lifetime warranty is one of its own advantages for a product. This is because consumers can trade Lifetime warranty products with new ones if the product is damaged. This gives consumers confidence that the products offered are truly good quality products and provide satisfaction to the consumers for the products provided. This study aims to describe the lifetime warranty from the perspective of sharia economic law. Based on the analysis that has been done that lifetime warranty has relevance to khiyar disgrace. This can be seen from the principles that exist in the same lifetime warranty that exist in khiyar disgrace. These principles include the principles of ar-Rhidha, fair competition, honesty, openness and justice. All these principles are also appropriate and nothing contradicts the khiyar disgrace principles that exist in Shariah economic law
Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum: (Kajian Sosiologi Hukum Pada keberadaan Living Law Masyarakat Adat Baduy) Elfa Murdiana; Titut Sudiono; Nandang Kosim; Destalia E.P.
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v18i1.3383

Abstract

Artikel ini menggali internalisasi nilai yang membentuk ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat pada aturan hukum yang tidak tertulis yakni Pikukuh adat yang secara turun temurun diyakini dan dijalankan secara sadar dan membentuk sikap Toleransi sebagai Dasar Nilai Moderasi .hasil penelitian ini membuktikan bahwa positivisme hukum bukan satu-satunya jaminan dalam pencapaian keadilan sebab kekuatan bangunan hukum untuk dilaksankan dan ditaati adalah manusia sebagai subyek pelaku dan hukum sebagai mekanisme pengendali sosial yang persuasif mewujudkan keadilan hukum. Melalui pendekatan sosiologi dan pendekatan hukum yang dianalisis secara Induktif, disimpulkan bahwa Ketaatan hukum masyarakat Baduy pada pikukuh adat secara sadar telah membentuk prilaku moderat yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak orang lain yang berbeda keyakinan. Artinya ketaatan orang baduy pada pikukuh adat tak lantas menjadikan mereka fanatis dan Radikal . justru sebaliknya, bahwa dengan pikukuh yang dijalankan justru membentuk toleransi tanpa paksaan dimana nilai Toleransi tersebut memiliki relevansi dengan nilai Moderasi Hukum dalam mengontrol prilaku masyarakat (Social Control) dan mewujudkan Keadilan
REFORMASI HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DARI KUHP KE KEADILAN KORBAN Elfa Murdiana; Alendra Nauval Mufti Rayhan
Jurnal Supremasi Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i2.4792

Abstract

This article examines the transformation of Indonesia’s criminal justice approach to sexual violence, shifting from retributive justice in the Criminal Code (KUHP) toward substantive justice that prioritizes victim protection through Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). The core issue lies in fragmented regulations, narrow legal definitions, and limited support mechanisms for victims. Employing a normative legal method with statutory, conceptual, and theoretical approaches, this study explores the paradigm shift in criminal law. Findings indicate that UU TPKS reflects principles of responsive law, progressive legal thought, and victim-oriented legal politics through holistic mechanisms for protection and recovery. However, gaps in implementation persist due to institutional limitations and entrenched legal formalism. Recommendations include regulatory harmonization, trauma-informed training for law enforcement, and strengthened recovery infrastructure to ensure that substantive justice for victims is meaningfully realized.