Garuda - Garba Rujukan Digital

INTERNALISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN ZINA Murdiana, Elfa
JURNAL ISTINBATH Vol 9, No 2 (2012): Vol. 9, Nomor 2, Edisi September 2012
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perubahan dan pembaruan KUHP Indonesia merupakan salah satu pembentukan pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang hukum. Pembaruan tidak hanya dibentuk oleh alasan yang memiliki karakter politis, sosiologis dan praktis, tetapi juga alasan adaptif bahwa bahwa KUHP Indonesia harus mampu sesuai dengan pertumbuhan yang terjadi khususnya pertumbuhan internasional yang telah disepakati oleh masyarakat beradab. Maka berdasarkan pandangan tersebut, dilakukanlah pembaharuan proses menggolongkan dan derriminalisasi beberapa aturan yang ada dalam KUHP. Salah satunya adalah mengubah untuk melakukan penganiayaan atas kasus perzinahan yang pertumbuhannya telah mengadopsi dan menampung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum adat dan menghukum Islam, sebagai pujian dari TAP MPR No..IV/MPR/1999 Bab IV (a.2).Â Kata kunci : perzinahan, pidana kebijakan, hukum adat

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Murdiana, Elfa
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 12, No 1 (2012): Hukum Islam Pidana
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Revamping and restructuring of national law have implications for criminal law reform in Indonesia where, in the progress of change also affects the renewal of the concept of criminal responsibility which has to accommodate the legal values that live in the community as a mandate of Chapter IV of MPR No.IV/MPR/1999 item a.2. acts as a concrete manifestation of an intention and awareness owned offender will result from the actions of known perpetrators are conditions that must exist in the criminal law in the Islamic perspective on the implications of the Criminal Code Upcoming concept also embraces the same principles that can be said that the concept of criminal responsibility in Islamic law is relevant to the law in Indonesia pembangunan khususnya the upcoming renewal of the Criminal Code. Keywords: Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana, dan Hukum Islam.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOPERASI Murdiana, Elfa
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 1 (2015): Edisi Mei 2015
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPerubahan dalam Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 berdampak pada kelembagaan dan sistem permodalan koperasi Indonesia termasuk Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan syariâah mikro yang berada dalam naungan Dinas Koperasi. Melalui pendekatan Yuridis Sosiologis kajian ini menekankan pada aspek analisis tentang Respon Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Kota Metro terhadap Perubahan Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012. Dengan tekhnik wawancara peneliti berhasil mengumpulkan data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan alur berfikir deduktif sehingga tergambar bahwa sejak di berlakukannya Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 seluruh BMT di Kota Metro telah menerbitkan SMK (Sertifikat Modal Koperasi) sebagai bentuk modal yang diperoleh dari para anggota, terkait perubahan kelembagaan jenis koperasi BMT yang memiliki unit usaha telah melakukan pemisahan usaha seperti yang dilakukan oleh BMT attaâawun dengan Koperasi Jusimart Metro. Namun Secara Substansi keberadaan Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 sebenarnya dirasakan tidak sejalan dengan visi misi BMT karna secara tidak langsung telah mereduksi semangat syariâah dalam BMT. Demikian yang disampaikan oleh beberapa pimpinan BMT oleh karenanya besar harapan mereka agar BMT memiliki kebijakan yang berdiri sendiri seperti perbankan syariâah.Â Kata Kunci: Koperasi, Respon, Baitul Maal Wat Tanwil, Sertifikat Modal KoperasiÂ AbstractThe change in the Law of Cooperation No. 17 year 2012 gives an impact on the institutional and cooperative Indonesian capital system including Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) which is belong to Shariah micro-finance institutions under the shelter of the Department of Cooperation. By means of sociological juridical approach, it emphasizes the analysis aspects about the response of Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Metro City toward Cooperative Law alteration No. 17 Year 2012. By applying the technique of interview, the researcher was succesfully collected the data then analyzed them by using deductive thinking groove, thus, it was described that sinceÂ it was prevailed in Cooperative Law No. 17 year 2012 the entire of BMT in Metro has issued an SMK (Cooperative Capital Certificate) as a form of capital gained from members, related to the institutional alteration of BMT cooperation that have been doing the separation of business units such as a business conducted by attaawun BMT through the cooperation of Jusimart Metro. In substance, however the existence of Law Cooperation No. 17 year 2012 is actually perceived that it is notÂ in line with the vision and mission of BMT because indirectly, it has reduced the spirit of Shariah in BMT. It was information conveyed by some great leaders of BMT, therefore their great hope that BMT has their own development policy as sharia banking.Â Keywords: Cooperation, Response, Baitul Maal Wat Tanwil, Certificate of Cooperation Capital

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN SYARIâAH (IMPLEMENTASI PADA PERJANJIAN BAKU DI BAITUL MAAL WA ATTANWIL/BMT KOTA METRO) Murdiana, Elfa
JURNAL TAPIS Vol 15, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTÂ The existence of a contract cannot be separated from the basics of tying, to reach a consensus in the agreement, the parties should have the same inclination, good and gives you the freedom to decide something that should be included in the agreement/contract, without any compulsion, for agreement this will occur as a law for the parties to agree to make it. The basic substance is an illustration of the principle of freedom of contract for which the perspective of law in Indonesia implementation must be framed by other Articles in the framework of the legal system and the full contract round. These articles are article 1320 BW, 1335BW, 1337-1339BW and 1347 BW. But in fact the implementation of the principle of freedom of contract only to the determination of the amount of profit sharing clause for clause contained in a contract already programmed into the existing financial system.Â Keywords: Freedom of contract, contracts, BMT.

Asas Proporsionalitas Insentif Pada Jasa Transportasi Ojek Online Grab Kota Metro dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah Hary Kurniawan; Elfa Murdiana
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 9 No 01 (2021): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/adzkiya.v9i01.3076

Praktik pemberian insentif dilakukan dalam bisnis penyedia jasa transportasi online (seperti Grab). Untuk setiap order yang dieksekusi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, pengemudi r akan mendapatkan insentif ketika dapat mencapai titik tujuan yang ditentukan. Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan bahwa harga makanan dalam aplikasi food grabbing Rp. Terlalu tinggi. 5.000, yang merupakan beban yang harus ditanggung konsumen.Hal tersebut dapat menyebabkan konsumen merasa dirugikan karena ternyata harga makanan di pasaran yang sama dengan makanan yang dipesannya sebenarnya memiliki selisih harga yang cukup tinggi. Masalah lainnya, ketika konsumen memesan 100 makanan dengan harga yang sama, mereka perlu mempertanyakan posisi keadilan. Teori yang digunakan adalah teori prinsip rasio insentif.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data melalui pemikiran induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang ditemukan peneliti di bidang ini melanggar asas proporsionalitas para pihak. Harga makanan yang tidak sesuai dengan aplikasi yang harus ditanggung pelanggan merupakan bentuk ketidakadilan Grab. Alasannya, tidak ada update harga, bahkan penjual telah menaikkan harga makanan yang dipesan. Demikian pula, penjual harus mengonfirmasi dengan Grab tentang kenaikan harga makanan di aplikasi. Selain itu, pengemudi yang harus menanggung biaya harus berkorban dan menerima pembayaran dari perusahaan hanya seminggu setelah melakukan pemesanan. Bahkan jika sebagian dari driver tersebut memang membutuhkan dana yang terkumpul darinya.

LGBT Perspektif Legal Reform (Sebuah Kajian Legal Substansi dalam Upaya Pembentukan Ius Constituendum) Elfa Murdiana
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

LGBT dipandang sebagai suatu kenyataan/realitas sosial yang keberaaannya harus dikaji berdasarkan ketentuan aturan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut sepadan dengan kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 Bab IV Butir a.2 oleh karenanya pengkajian terhadap nilai-nilai agama sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu kajian yang sangat penting untuk diakomodir kedalam proses pembentukan hukum yang substansinya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh kepentingan masyarakat termasuk bagi kaum LGBT. Secara Filosofis untuk dapat diakomodir sebagai suatu aturan hukum tentu harus memperhatikan cita-cita filosofis bangsa Indonesia yang tergambar dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara Sosiologis LGBT harus dikaji secara mendalam dengan mendasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat krna secara sosiologis huukum akan memiliki kekuatan berlaku ketika sudah mampu menuangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam aturan hukumnya. Dan secara yuridis LGBT pada dasarnya telah memiliki dasar jaminan perlindungan hak dalam prinsip-prinsip yogyakarta namun secara khusus prinsip-prinsip tersebut belum terimplementasi dalam sebuah Undang-Undang.

Asas Proporsionalitas Insentif Pada Jasa Transportasi Ojek Online Grab Kota Metro dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah Hary Kurniawan; Elfa Murdiana
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 9 No 01 (2021): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/adzkiya.v9i01.3076

Praktik pemberian insentif dilakukan dalam bisnis penyedia jasa transportasi online (seperti Grab). Untuk setiap order yang dieksekusi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, pengemudi r akan mendapatkan insentif ketika dapat mencapai titik tujuan yang ditentukan. Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan bahwa harga makanan dalam aplikasi food grabbing Rp. Terlalu tinggi. 5.000, yang merupakan beban yang harus ditanggung konsumen.Hal tersebut dapat menyebabkan konsumen merasa dirugikan karena ternyata harga makanan di pasaran yang sama dengan makanan yang dipesannya sebenarnya memiliki selisih harga yang cukup tinggi. Masalah lainnya, ketika konsumen memesan 100 makanan dengan harga yang sama, mereka perlu mempertanyakan posisi keadilan. Teori yang digunakan adalah teori prinsip rasio insentif.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data melalui pemikiran induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang ditemukan peneliti di bidang ini melanggar asas proporsionalitas para pihak. Harga makanan yang tidak sesuai dengan aplikasi yang harus ditanggung pelanggan merupakan bentuk ketidakadilan Grab. Alasannya, tidak ada update harga, bahkan penjual telah menaikkan harga makanan yang dipesan. Demikian pula, penjual harus mengonfirmasi dengan Grab tentang kenaikan harga makanan di aplikasi. Selain itu, pengemudi yang harus menanggung biaya harus berkorban dan menerima pembayaran dari perusahaan hanya seminggu setelah melakukan pemesanan. Bahkan jika sebagian dari driver tersebut memang membutuhkan dana yang terkumpul darinya.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOPERASI Elfa Murdiana
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2015): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.242 KB)

The change in the Law of Cooperation No. 17 year 2012 gives an impact on the institutional and cooperative Indonesian capital system including Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) which is belong to Shari'ah micro-finance institutions under the shelter of the Department of Cooperation. By means of sociological juridical approach, it emphasizes the analysis aspects about the response of Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Metro City toward Cooperative Law alteration No. 17 Year 2012. By applying the technique of interview, the researcher was succesfully collected the data then analyzed them by using deductive thinking groove, thus, it was described that since it was prevailed in Cooperative Law No. 17 year 2012 the entire of BMT in Metro has issued an SMK (Cooperative Capital Certificate) as a form of capital gained from members, related to the institutional alteration of BMT cooperation that have been doing the separation of business units such as a business conducted by atta'awun BMT through the cooperation of Jusimart Metro. In substance, however the existence of Law Cooperation No. 17 year 2012 is actually perceived that it is not in line with the vision and mission of BMT because indirectly, it has reduced the spirit of Shari'ah in BMT. It was information conveyed by some great leaders of BMT, therefore their great hope that BMT has their own development policy as shari'a banking.

LIFETIME WARRANTY DALAM JUAL BELI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH Elfa Murdiana; Aprina Chintya
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Oleh: Elfa Murdiana, M.Hum dan Aprina Chintya, SH. Abstrak Lifetime warranty adalah salah satu keunggulan tersendiri bagi suatu produk. Hal ini dikarenakan konsumen dapat menukar produk Lifetime warranty dengan yang baru apabila produk tersebut mengalami kerusakan. Ini memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan benar-benar produk yang berkualitas baik dan memberikan kepuasan terhadap konsumen atas produk yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan lifetime warranty ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari’ah. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa lifetime warranty memiliki relevansi dengan khiyar aib. Ini bisa dilihat dari prinsip-prinsip yang ada dalam lifetime warranty yang sama dengan yang ada dalam khiyar aib. Prinsip-prinsip ini diantaranya adalah prinsip ar-Rhidha, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Semua prinsip tersebut juga sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip khiyar aib yang ada dalam hukum ekonomi syari’ah. Abstrac Lifetime warranty is one of its own advantages for a product. This is because consumers can trade Lifetime warranty products with new ones if the product is damaged. This gives consumers confidence that the products offered are truly good quality products and provide satisfaction to the consumers for the products provided. This study aims to describe the lifetime warranty from the perspective of sharia economic law. Based on the analysis that has been done that lifetime warranty has relevance to khiyar disgrace. This can be seen from the principles that exist in the same lifetime warranty that exist in khiyar disgrace. These principles include the principles of ar-Rhidha, fair competition, honesty, openness and justice. All these principles are also appropriate and nothing contradicts the khiyar disgrace principles that exist in Shariah economic law

Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum Elfa Murdiana; Titut Sudiono; Nandang Kosim; Destalia E.P.
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v18i1.3383

Artikel ini menggali internalisasi nilai yang membentuk ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat pada aturan hukum yang tidak tertulis yakni Pikukuh adat yang secara turun temurun diyakini dan dijalankan secara sadar dan membentuk sikap Toleransi sebagai Dasar Nilai Moderasi .hasil penelitian ini membuktikan bahwa positivisme hukum bukan satu-satunya jaminan dalam pencapaian keadilan sebab kekuatan bangunan hukum untuk dilaksankan dan ditaati adalah manusia sebagai subyek pelaku dan hukum sebagai mekanisme pengendali sosial yang persuasif mewujudkan keadilan hukum. Melalui pendekatan sosiologi dan pendekatan hukum yang dianalisis secara Induktif, disimpulkan bahwa Ketaatan hukum masyarakat Baduy pada pikukuh adat secara sadar telah membentuk prilaku moderat yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak orang lain yang berbeda keyakinan. Artinya ketaatan orang baduy pada pikukuh adat tak lantas menjadikan mereka fanatis dan Radikal . justru sebaliknya, bahwa dengan pikukuh yang dijalankan justru membentuk toleransi tanpa paksaan dimana nilai Toleransi tersebut memiliki relevansi dengan nilai Moderasi Hukum dalam mengontrol prilaku masyarakat (Social Control) dan mewujudkan Keadilan

Title

Found 39 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 39 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 39 Documents
Search