Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.44
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) JURNAL ISTINBATH JURNAL TAPIS Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam JURNAL MAHKAMAH As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Akademika : Jurnal Pemikiran Islam SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak Journal Research of Social Science, Economics, and Management MILRev: Metro Islamic Law Review Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Elfa Murdiana
Institut Agama Islam Negeri Metro
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
SELF-AWARENESS MOVEMENT: DERADICALIZATION OF STUDENTS' RELIGION UNDERSTANDING IN LAMPUNG PROVINCE Elfa Murdiana; Titut Sudiono
Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Vol 24 No 2 (2019)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.732 KB)

Abstract

Abstract This research analyses the concept of leadership within transnational Islam tradition in Indonesia and their response towards democracy, particularly within three largest transnational organizations of Jama’ah Tabligh, Jama’ah Tarbiyah, and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Based on an extensive literature study and in depth interviews, this research found that: first, leadership concept in the tradition of (1) Jamaah Tabligh is called “Amir” which is appointed through a dialogue (musyawarah). The Amir is responsible to preach ‘the da’wah ‘ala> Minhaj an-Nubuwwah (proselytizing Islam using Prophetic methods) through ‘khuru>j fi> sabi>lilla>h; (2) Jama’ah Tarbiyah is called “Majlis Syuro” as the highest body of the Islamic party which functions as “ahlul halli wal ‘aqdi” (the consultative assembly) in its political movement represented by Partai Keadilan Sejahtera (Prosperous Justice Party/ PKS); and (3) HTI is called “Khalifah” that calls for the system of ‘Khila>fah ‘ala> Minha>ji an-Nubuwwah’. Second, those three organizations have divergent responses regarding the practice of democracy in Indonesia. The responses are (1) Jamaah Tabligh chooses to be apolitical and let its followers whether to participate in the democracy or not; (2) Jamaah Tarbiyah supports the democracy system by establishing Prosperous Justice Party (PKS), and (3) HTI opposes democracy because the concept is born from the capitalist ideology, a kufr system as it created by human and is not taken from Shari’ah concept.. Keywords: Leadership. Transnasional, and Democracy
Jalan Terjal Menuju Perguruan Tinggi Responsif Gender: Lesson Learned dari Piloting Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di IAIN Metro Mufliha Wijayati; Elfa Murdiana; Agus Hamdani
IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/ijougs.v3i1.3983

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman IAIN Metro menuju perguruan tinggi responsif gender melalui intervensi kebijakan perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG). Program ini dilaksanakan selama 3 tahun dari 2016 – 2018. Melalui observasi implementasi program, wawancara, dan pemetaan dokumen, penelitan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengarusutamaan gender di IAIN Metro didukung oleh potensi personal, terbangunnya sistem yang kuat, pola relasi kuasa, dan budaya masyarakat setempat. Potret perjalanan IAIN Metro sebagai piloting Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender memungkinkan untuk diduplikasi di perguruan tinggi lain yang memiliki potensi dan kesamaan karakteristik.
PERAN DAN FUNGSI KELUARGA DALAM PENDAMPINGAN PENDIDIKAN ANAK DITENGAH PANDEMI COVID-19 zezen zainul ali; Elfa Murdiana
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 2 No 01 (2020)
Publisher : Center of Gender Studies and Child of State Islamic Institute of Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.175 KB) | DOI: 10.32332/jsga.v2i01.2379

Abstract

Anak adalah harta yang terpenting dalam sebuah keluarga yang selalu diidamkan oleh orang tua dan menjadi kebanggaan bagi mereka karena anak akan menjadi penerus yang akan menjadi tumpuan dan harapan kedua orang tua dimasa yang akan datang. maka tak heran banyak orang tua yang mengekolahkan anak-anak mereka agar harapan itu tercapai. Dalam keadaan normal anak dididik dilembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan, namun disaat pendemi COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia khususnya, mengakibatkan anak harus belajar dari rumah, dan disinilah peran dan fungsi keluarga akan sangat penting dalam mendampingi proses belajar anak ditengah pandemi dan memberi dorongan kepada agar senantiasa tetap belajar. Tulisan ini akan menganalisa peran dan fungsi keluarga dalam proses pendampingan belajar ditengah pandemi COVID-19, penellitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung, yang makan akan menemukan hasil dari peran dan funngsi keluarga ditengah pandemi, penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi para keluarga sebagai referensi dalm proses pendampingan belajar anak dirumah ditengah pandemi COVID-19.
AKSES KEADILAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA; KENDALA DAN UPAYA Elfa Murdiana
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 3 No 1 (2021): SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Publisher : Center of Gender Studies and Child of State Islamic Institute of Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (959.631 KB) | DOI: 10.32332/jsga.v3i1.3438

Abstract

ABSTRAK; Akses merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat begitupun bagi Anak yang keberlangsungan hidupnya kelak menjadi asset bagi Bangsa Indonesia. Secara factual terjadi peningkatan kasus kekerasan anak yang dirilis oleh KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia. Kondisi ini menjadi Indikator meningkatnya Anak Berhadapan Dengan Hukum baik anak sebagai Pelaku maupun sebagai Korban. Diperkenalkannya konsep diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 ditujukkan sebagai upaya memberikan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka pelaksanaan Diversi menjadi niscaya yang harus diperhatikan oleh lembaga terkait dalam proses peradilan bagi anak. Dengan Menggunakan Pendekatan Case dan Statute Approach Penulis berhasil ditemukan bahwa implementasi Diversi dalam UU SPPA yang masih berjalan lamban. Sehingga berdampak pada akses keadilan anak dalam system peradilan yang terhambat, hambatan yang terjadi karna dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor hukum dan struktur yang masih belum siap bahkan belum disiapkan oleh negara. Atas dasar analisis tersebut maka membuat regulasi dalam bentuk peraturan pelaksana menjadi tugas negara yang tak bisa dielakkan lagi artinya pada aspek substansi hukum, pemerintah harus segera merumuskan aturan pelaksananya . percepatan realisasi dan optimalisasi infrastruktur dan sumberdaya manusia yang memiliki relevansi dengan mekanisme pelaksanaan system peradilan anak .
DERADIKALISASI PEMAHAMAN AGAMA AKTIVIS DAKWAH KAMPUS DI PERGURUAN TINGGI PROVINSI LAMPUNG Elfa Murdiana; Titut Sudiono; Toto Andri P
MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama Vol 1 No 1 (2021): MODERASI BERAGAMA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat of Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agama dan Radikalisasi selalu menjadi fokus kajian yang menarik untuk dibahas begitu hal nya dengan Deradikalisasi, namun faktanya teror dari tindakan radikalisasi yang dilakukan tak juga menemui format sempurna dalam pencegahan dan penangananya. Pemahaman terhadap teks agama menjadi bagian utama dari penyebab munculnya Radikalisme dikalangan mahasiswa seperti yang terjadi di beberapa perguruan tinggi Propinsi Lampung. Olehkarnanya gerakan Deradikalisasi gencar disosialisasikan, bahkan menjadi program khusus penerapannya di Perguruan Tinggi Provinsi Lampung. Melalui pendekatan sosiologis dan metode purposive sampling dan snowball, diperoleh data melalui wawancara dan observasi yang dilakukan kepada Mahasiswa yang tergabung sebagai Aktivis Dakwah Kampus bahwa terdapat problematika yang dihadapi oleh mahasiswa dalam memahami teks- tek Islam sehingga pengaruh secara eksternal yang hadir dalam wadah kurikulum matakuliah Agama Islam dipahami secara tekstual tanpa penelaahan secara komprehensif. Faktor Intern dan Ekstern menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelirunya pemahaman agama. Dan pada perjalanannya terjadi deradikalisasi secara personal Aktivis Dakwah Kampus (ADK) yang disebabkan oleh kejenuhan pada penggunaan literasi dan metodologi pemahaman agama, sehingga tanpa disadari terjadi Deradikalisasi dengan sendirinya, tanpa bentuk penanganan khusus kepada mereka Reformulasi Kurikulum dan Metode pengajaran yang disesuikan dengan keraifan lokal dan Moderasi beragama harus dihadirkan dalam rangka deradikalisasi Pemahaman Agama di Lingkungan Perguruan Tinggi . Formulasi Kebijakan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya Radikalisasi merupakan upaya yang dapat dilakukan demi meciptakan Perlindungan dan Kepastian Hukum. Tak kalah pentingnya bahwa out-put adalah eksplorasi story para ADK yang mengalami Deradikalisasi diri dapat menjadi acuan konkrit dan kepastian hukum penanggulangan Radikalisasi agama di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung yang berbasis moderasi beragama
Dalung Bojong in The Construction of a Hierarchical System of Regulations Elfa Murdiana; Nunung Rodliyah; Mufliha Wijayati; Nency Della Oktora
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 3 No. 8 (2024): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v3i8.638

Abstract

This article describes the elements arranged in the Bojong dalung inscription born in the XVI-XVII centuries. By using the study of legal texts on the Dalung Bojong Inscription and the study of concepts in legal science, a hierarchy of regulatory systems in the form of values, principles, and legal acts was found. Values are the basis for the birth of principles and principles are the basis for the birth of legal acts explicitly contained in eleven articles. The values of divinity, humanity, nationality, democracy, and justice are the basis of values that give birth to the consensualist principle, the principle of equality, the principle of protection, the principle of legal certainty, the principle of territoriality, and the principle of personality. These six principles became the basis for the birth of legal acts in the form of Participation (Article 5), Crimes Against the Body; Quarreling or fighting among people (article 2), Inciting a struggle (article 3), Crimes against property; theft by force/robbery (article 4), theft (article 10) and Crimes of disturbing public safety; Article 6,7 and Article 10 on gambling, drinking intoxicating beverages.
SELF-AWARENESS MOVEMENT: DERADICALIZATION OF STUDENTS' RELIGION UNDERSTANDING IN LAMPUNG PROVINCE Murdiana, Elfa; Sudiono, Titut
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 24 No 2 (2019)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research analyses the concept of leadership within transnational Islam tradition in Indonesia and their response towards democracy, particularly within three largest transnational organizations of Jama’ah Tabligh, Jama’ah Tarbiyah, and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Based on an extensive literature study and in depth interviews, this research found that: first, leadership concept in the tradition of (1) Jamaah Tabligh is called “Amir” which is appointed through a dialogue (musyawarah). The Amir is responsible to preach ‘the da’wah ‘ala> Minhaj an-Nubuwwah (proselytizing Islam using Prophetic methods) through ‘khuru>j fi> sabi>lilla>h; (2) Jama’ah Tarbiyah is called “Majlis Syuro” as the highest body of the Islamic party which functions as “ahlul halli wal ‘aqdi” (the consultative assembly) in its political movement represented by Partai Keadilan Sejahtera (Prosperous Justice Party/ PKS); and (3) HTI is called “Khalifah” that calls for the system of ‘Khila>fah ‘ala> Minha>ji an-Nubuwwah’. Second, those three organizations have divergent responses regarding the practice of democracy in Indonesia. The responses are (1) Jamaah Tabligh chooses to be apolitical and let its followers whether to participate in the democracy or not; (2) Jamaah Tarbiyah supports the democracy system by establishing Prosperous Justice Party (PKS), and (3) HTI opposes democracy because the concept is born from the capitalist ideology, a kufr system as it created by human and is not taken from Shari’ah concept.. Keywords: Leadership. Transnasional, and Democracy
Misperceptions of the Halal Certification Policy: Challenges of Micro, Small and Medium Enterprises Development Bahari, Raha; Ardliansyah, Moelki Fahmi; Murdiana, Elfa
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 19, No. 2, November 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/ai.v0i0.9875

Abstract

This research discusses the understanding of business actors toward halal certification policies and halal production processes, which are often considered less important. This is a major challenge in developing micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The research focus includes three aspects: (1) how MSME actors perceive the halal certification policy; (2) how they view the halal concept in the production process; and (3) strategic steps to overcome these misperceptions. This research uses a qualitative approach with purposive sampling to select informants based on certain criteria. Data were collected through a narrative approach, which aims to explore individual experiences related to halal certification policies. The results show that in-depth education on the importance of halal certification, both as a legal obligation and a strategy to increase competitiveness, is needed. A more inclusive and participatory approach in policy formulation can increase the involvement and understanding of MSMEs. Thus, education, technical support, and simplification of certification procedures are expected to help MSMEs undergo the halal certification process more confidently. To improve product quality, expand market access, and strengthen competitiveness sustainably.
DERADIKALISASI PEMAHAMAN AGAMA AKTIVIS DAKWAH KAMPUS DI PERGURUAN TINGGI PROVINSI LAMPUNG Murdiana, Elfa; Sudiono, Titut; P, Toto Andri
Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama Vol. 1 No. 1 (2021): Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat of Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/moderatio.v1i1.3485

Abstract

Agama dan Radikalisasi selalu menjadi fokus kajian yang menarik untuk dibahas begitu hal nya dengan Deradikalisasi, namun faktanya teror dari tindakan radikalisasi yang dilakukan tak juga menemui format sempurna dalam pencegahan dan penangananya. Pemahaman terhadap teks agama menjadi bagian utama dari penyebab munculnya Radikalisme dikalangan mahasiswa seperti yang terjadi di beberapa perguruan tinggi Propinsi Lampung. Olehkarnanya gerakan Deradikalisasi gencar disosialisasikan, bahkan menjadi program khusus penerapannya di Perguruan Tinggi Provinsi Lampung. Melalui pendekatan sosiologis dan metode purposive sampling dan snowball, diperoleh data melalui wawancara dan observasi yang dilakukan kepada Mahasiswa yang tergabung sebagai Aktivis Dakwah Kampus bahwa terdapat problematika yang dihadapi oleh mahasiswa dalam memahami teks- tek Islam sehingga pengaruh secara eksternal yang hadir dalam wadah kurikulum matakuliah Agama Islam dipahami secara tekstual tanpa penelaahan secara komprehensif. Faktor Intern dan Ekstern menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelirunya pemahaman agama. Dan pada perjalanannya terjadi deradikalisasi secara personal Aktivis Dakwah Kampus (ADK) yang disebabkan oleh kejenuhan pada penggunaan literasi dan metodologi pemahaman agama, sehingga tanpa disadari terjadi Deradikalisasi dengan sendirinya, tanpa bentuk penanganan khusus kepada mereka Reformulasi Kurikulum dan Metode pengajaran yang disesuikan dengan keraifan lokal dan Moderasi beragama harus dihadirkan dalam rangka deradikalisasi Pemahaman Agama di Lingkungan Perguruan Tinggi . Formulasi Kebijakan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya Radikalisasi merupakan upaya yang dapat dilakukan demi meciptakan Perlindungan dan Kepastian Hukum. Tak kalah pentingnya bahwa out-put adalah eksplorasi story para ADK yang mengalami Deradikalisasi diri dapat menjadi acuan konkrit dan kepastian hukum penanggulangan Radikalisasi agama di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung yang berbasis moderasi beragama
TRANSPARANSI PENGELOLAAN PADA BIAYA PANJAR PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI Nely, Nely Rahma Wati; Murdiana, Elfa; Ardliansyah, Moelki Fahmi
AS-SALAM Vol 13 No 02 (2024): PENDIDIKAN DAN HUKUM: TANTANGAN, SOLUSI
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v13i02.727

Abstract

Abstract This research is interesting to research because it is directly related to the principles of justice, accountability and community accessibility to justice. Transparency is important to prevent misunderstandings, increase public trust and ensure management complies with regulations. This research aims to analyze the importance of transparency in the legal process at the District Court by examining the mechanism for payment of down payment fees for civil cases, transparency procedures in notification of remaining or shortfall in fees, as well as the follow-up carried out by the District Court upon notification of remaining or shortfall in down payment. This research uses qualitative research methods with a case study that focuses on the Sukadana District Court. This research method was chosen because it allows researchers to explore in depth the transparency of management of down payment fees for civil cases at the District Court. The research results show that there are several policies that have been implemented by the Sukadana District Court to increase transparency in the justice administration process, which includes setting consistent and systematic fee standards for each type of case as well as providing accurate information regarding the amount of the retainer that must be paid. In line with this, notification of the remaining downpayment is conveyed clearly, both through the Case Tracking Information System (SIPP) and directly when the judge's decision is announced. The Sukadana District Court also ensured that the remaining down payment could be easily collected by the litigants, and if it was not collected within 180 days, the money had to be deposited into the state treasury as Non-Tax State Revenue (PNBP). Keywords: Transparency, Case Fees, District Court
Co-Authors Agus Hamdani Agustin, Cleo Nadia Ali, Zezen Zainul Aprina Chintya Aprina Chintya, Aprina Ardliansyah, Moelki Fahmi Bahari, Raha Dela Oktora, Nency Destalia E.P. E.P., Destalia Elfa, Elfa Murdiana Gautam Kumar Jha Hanum, Roro Hanum Hary Kurniawan Kosim, Nandang M. Nur Fathoni Manasikana, Adellia Mufliha Wijayati Mufliha Wijayati Mufliha Wijayati Mufti Rayhan, Alendra Nauval Natamiharja, Rudi Nely, Nely Rahma Wati Nency Della Oktora Nunung Rodliyah Nurli Darmawati, Sifa Nurul Mahmudah, Nurul Oktora, Nency Della P, Toto Andri Qadri, Busran Rahmah Ningsih, Rahmah Selviana, Umniyatus Siti Zulaikha Sudiono, Titut Talib Ibrahim, Muhammad Titut Sudiono Titut Sudiono Titut Sudiono Toto Andri P Wahyu Setiawan Zarfina Yenti zezen zainul ali Zidan, Muhammad ‎ ‎, Aziza Aziz Rahmaningsih