Garuda - Garba Rujukan Digital

MENGGAGAS PAYUNG HUKUM BAITUL MAAL WATTANWIL (BMT) SEBAGAI KOPERASI SYARI’AH DALAM BINGKAI IUS CONSTITUENDUM Elfa Murdiana
Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2016): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jp.v10i2.1816

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syari’ah yang secara faktual telah memberikan pengaruh positif terhadap berlangsungnya pembangunan ekonomi di Indonesia. BMT sebagai koperasi syari’ah berada di bawah naungan Dinas Koperasi, konsekuensinya , segala aktivitas keuangan yang terjadi dilindungi oleh kebijakan Undang-undang Koperasi. Namun secara faktual keberadaan UU Koperasi justru belum mampu memberikan dasar hukum yang sesuai dengan praktik BMT yang ada. Oleh karenanya pembentukan aturan hukum yang pasti merupakan hal yang tak bisa ditunda lagi mengingat keberadaan BMT kian tumbuh dan semakin berkembang baik dari aspek jumlah maupun permodalannya. Dengan dibatalkannya UU Koperasi No.17 Tahun 2012 maka perlu bagi BMT memiliki aturan hukum tersendiri sebagai payung hukum bagi aktivitas BMT sebab Koperasi dan BMT (yang disejajarkan dengan Koperasi Syari’ah) berbeda secara operasional dan prinsip. Oleh karenanya pembentukan Undang-Undang Koperasi Syari’ah sebagai dasar Hukum BMT harus segera dilaksanakan. Dalam rangka pembentukan UU Koperasi Syari’ah dalam kerangka Ius Constituendum maka hendaknya perlu diperhatikan 3 nilai dasar , nilai dasar tersebut adalah: pertama Nilai Keadilan yang mendasari secara filosofis terbentuknya suatu aturan hukum ( Filosofiche Geltung ) dimana dasar ini merupakan suatu landasan ideal yang mengandung cita-cita kolektif masyarakat tentang nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Kedua adalah nilai kemanfaatan yang mendasari secara sosiologis ( soziologische geltung) agar hukum memiliki kekuatan berlaku dimasyarakat. Ketika adalah nilai kepastian yang lahir sebagai dasar yuridis suatu aturan hukum( Juridische Geltung), dasar ini terkait dengan persyaratan formal pembentukan suatu peraturan selanjutnya Landasan politis artinya bahwa keberadaan suatu aturan hukum merupakan suatu upaya menuangkan cita-cita kolektif masyarakat Indonesia dalam suatu aturan hukum melalui kekuatan politis yang ada dengan kata lain dasar ini memiliki keterkaitannya dengan kekuasaan yang berperan sebagai

SELF-AWARENESS MOVEMENT: DERADICALIZATION OF STUDENTS' RELIGION UNDERSTANDING IN LAMPUNG PROVINCE Elfa Murdiana; Titut Sudiono
Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Vol 24 No 2 (2019)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.732 KB)

Abstract This research analyses the concept of leadership within transnational Islam tradition in Indonesia and their response towards democracy, particularly within three largest transnational organizations of Jama’ah Tabligh, Jama’ah Tarbiyah, and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Based on an extensive literature study and in depth interviews, this research found that: first, leadership concept in the tradition of (1) Jamaah Tabligh is called “Amir” which is appointed through a dialogue (musyawarah). The Amir is responsible to preach ‘the da’wah ‘ala> Minhaj an-Nubuwwah (proselytizing Islam using Prophetic methods) through ‘khuru>j fi> sabi>lilla>h; (2) Jama’ah Tarbiyah is called “Majlis Syuro” as the highest body of the Islamic party which functions as “ahlul halli wal ‘aqdi” (the consultative assembly) in its political movement represented by Partai Keadilan Sejahtera (Prosperous Justice Party/ PKS); and (3) HTI is called “Khalifah” that calls for the system of ‘Khila>fah ‘ala> Minha>ji an-Nubuwwah’. Second, those three organizations have divergent responses regarding the practice of democracy in Indonesia. The responses are (1) Jamaah Tabligh chooses to be apolitical and let its followers whether to participate in the democracy or not; (2) Jamaah Tarbiyah supports the democracy system by establishing Prosperous Justice Party (PKS), and (3) HTI opposes democracy because the concept is born from the capitalist ideology, a kufr system as it created by human and is not taken from Shari’ah concept.. Keywords: Leadership. Transnasional, and Democracy

Jalan Terjal Menuju Perguruan Tinggi Responsif Gender: Lesson Learned dari Piloting Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di IAIN Metro Mufliha Wijayati; Elfa Murdiana; Agus Hamdani
IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/ijougs.v3i1.3983

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman IAIN Metro menuju perguruan tinggi responsif gender melalui intervensi kebijakan perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG). Program ini dilaksanakan selama 3 tahun dari 2016 – 2018. Melalui observasi implementasi program, wawancara, dan pemetaan dokumen, penelitan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengarusutamaan gender di IAIN Metro didukung oleh potensi personal, terbangunnya sistem yang kuat, pola relasi kuasa, dan budaya masyarakat setempat. Potret perjalanan IAIN Metro sebagai piloting Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender memungkinkan untuk diduplikasi di perguruan tinggi lain yang memiliki potensi dan kesamaan karakteristik.

PERAN DAN FUNGSI KELUARGA DALAM PENDAMPINGAN PENDIDIKAN ANAK DITENGAH PANDEMI COVID-19 zezen zainul ali; Elfa Murdiana
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 2 No 01 (2020)
Publisher : Center of Gender Studies and Child of State Islamic Institute of Metro

Anak adalah harta yang terpenting dalam sebuah keluarga yang selalu diidamkan oleh orang tua dan menjadi kebanggaan bagi mereka karena anak akan menjadi penerus yang akan menjadi tumpuan dan harapan kedua orang tua dimasa yang akan datang. maka tak heran banyak orang tua yang mengekolahkan anak-anak mereka agar harapan itu tercapai. Dalam keadaan normal anak dididik dilembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan, namun disaat pendemi COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia khususnya, mengakibatkan anak harus belajar dari rumah, dan disinilah peran dan fungsi keluarga akan sangat penting dalam mendampingi proses belajar anak ditengah pandemi dan memberi dorongan kepada agar senantiasa tetap belajar. Tulisan ini akan menganalisa peran dan fungsi keluarga dalam proses pendampingan belajar ditengah pandemi COVID-19, penellitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung, yang makan akan menemukan hasil dari peran dan funngsi keluarga ditengah pandemi, penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi para keluarga sebagai referensi dalm proses pendampingan belajar anak dirumah ditengah pandemi COVID-19.

AKSES KEADILAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA; KENDALA DAN UPAYA Elfa Murdiana
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 3 No 1 (2021): SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Publisher : Center of Gender Studies and Child of State Islamic Institute of Metro

ABSTRAK; Akses merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat begitupun bagi Anak yang keberlangsungan hidupnya kelak menjadi asset bagi Bangsa Indonesia. Secara factual terjadi peningkatan kasus kekerasan anak yang dirilis oleh KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia. Kondisi ini menjadi Indikator meningkatnya Anak Berhadapan Dengan Hukum baik anak sebagai Pelaku maupun sebagai Korban. Diperkenalkannya konsep diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 ditujukkan sebagai upaya memberikan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka pelaksanaan Diversi menjadi niscaya yang harus diperhatikan oleh lembaga terkait dalam proses peradilan bagi anak. Dengan Menggunakan Pendekatan Case dan Statute Approach Penulis berhasil ditemukan bahwa implementasi Diversi dalam UU SPPA yang masih berjalan lamban. Sehingga berdampak pada akses keadilan anak dalam system peradilan yang terhambat, hambatan yang terjadi karna dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor hukum dan struktur yang masih belum siap bahkan belum disiapkan oleh negara. Atas dasar analisis tersebut maka membuat regulasi dalam bentuk peraturan pelaksana menjadi tugas negara yang tak bisa dielakkan lagi artinya pada aspek substansi hukum, pemerintah harus segera merumuskan aturan pelaksananya . percepatan realisasi dan optimalisasi infrastruktur dan sumberdaya manusia yang memiliki relevansi dengan mekanisme pelaksanaan system peradilan anak .

DERADIKALISASI PEMAHAMAN AGAMA AKTIVIS DAKWAH KAMPUS DI PERGURUAN TINGGI PROVINSI LAMPUNG Elfa Murdiana; Titut Sudiono; Toto Andri P
MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama Vol 1 No 1 (2021): MODERASI BERAGAMA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat of Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Agama dan Radikalisasi selalu menjadi fokus kajian yang menarik untuk dibahas begitu hal nya dengan Deradikalisasi, namun faktanya teror dari tindakan radikalisasi yang dilakukan tak juga menemui format sempurna dalam pencegahan dan penangananya. Pemahaman terhadap teks agama menjadi bagian utama dari penyebab munculnya Radikalisme dikalangan mahasiswa seperti yang terjadi di beberapa perguruan tinggi Propinsi Lampung. Olehkarnanya gerakan Deradikalisasi gencar disosialisasikan, bahkan menjadi program khusus penerapannya di Perguruan Tinggi Provinsi Lampung. Melalui pendekatan sosiologis dan metode purposive sampling dan snowball, diperoleh data melalui wawancara dan observasi yang dilakukan kepada Mahasiswa yang tergabung sebagai Aktivis Dakwah Kampus bahwa terdapat problematika yang dihadapi oleh mahasiswa dalam memahami teks- tek Islam sehingga pengaruh secara eksternal yang hadir dalam wadah kurikulum matakuliah Agama Islam dipahami secara tekstual tanpa penelaahan secara komprehensif. Faktor Intern dan Ekstern menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelirunya pemahaman agama. Dan pada perjalanannya terjadi deradikalisasi secara personal Aktivis Dakwah Kampus (ADK) yang disebabkan oleh kejenuhan pada penggunaan literasi dan metodologi pemahaman agama, sehingga tanpa disadari terjadi Deradikalisasi dengan sendirinya, tanpa bentuk penanganan khusus kepada mereka Reformulasi Kurikulum dan Metode pengajaran yang disesuikan dengan keraifan lokal dan Moderasi beragama harus dihadirkan dalam rangka deradikalisasi Pemahaman Agama di Lingkungan Perguruan Tinggi . Formulasi Kebijakan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya Radikalisasi merupakan upaya yang dapat dilakukan demi meciptakan Perlindungan dan Kepastian Hukum. Tak kalah pentingnya bahwa out-put adalah eksplorasi story para ADK yang mengalami Deradikalisasi diri dapat menjadi acuan konkrit dan kepastian hukum penanggulangan Radikalisasi agama di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung yang berbasis moderasi beragama

Dalung Bojong in The Construction of a Hierarchical System of Regulations Elfa Murdiana; Nunung Rodliyah; Mufliha Wijayati; Nency Della Oktora
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 3 No. 8 (2024): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v3i8.638

This article describes the elements arranged in the Bojong dalung inscription born in the XVI-XVII centuries. By using the study of legal texts on the Dalung Bojong Inscription and the study of concepts in legal science, a hierarchy of regulatory systems in the form of values, principles, and legal acts was found. Values are the basis for the birth of principles and principles are the basis for the birth of legal acts explicitly contained in eleven articles. The values of divinity, humanity, nationality, democracy, and justice are the basis of values that give birth to the consensualist principle, the principle of equality, the principle of protection, the principle of legal certainty, the principle of territoriality, and the principle of personality. These six principles became the basis for the birth of legal acts in the form of Participation (Article 5), Crimes Against the Body; Quarreling or fighting among people (article 2), Inciting a struggle (article 3), Crimes against property; theft by force/robbery (article 4), theft (article 10) and Crimes of disturbing public safety; Article 6,7 and Article 10 on gambling, drinking intoxicating beverages.

SELF-AWARENESS MOVEMENT: DERADICALIZATION OF STUDENTS' RELIGION UNDERSTANDING IN LAMPUNG PROVINCE Murdiana, Elfa; Sudiono, Titut
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 24 No 2 (2019)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research analyses the concept of leadership within transnational Islam tradition in Indonesia and their response towards democracy, particularly within three largest transnational organizations of Jama’ah Tabligh, Jama’ah Tarbiyah, and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Based on an extensive literature study and in depth interviews, this research found that: first, leadership concept in the tradition of (1) Jamaah Tabligh is called “Amir” which is appointed through a dialogue (musyawarah). The Amir is responsible to preach ‘the da’wah ‘ala> Minhaj an-Nubuwwah (proselytizing Islam using Prophetic methods) through ‘khuru>j fi> sabi>lilla>h; (2) Jama’ah Tarbiyah is called “Majlis Syuro” as the highest body of the Islamic party which functions as “ahlul halli wal ‘aqdi” (the consultative assembly) in its political movement represented by Partai Keadilan Sejahtera (Prosperous Justice Party/ PKS); and (3) HTI is called “Khalifah” that calls for the system of ‘Khila>fah ‘ala> Minha>ji an-Nubuwwah’. Second, those three organizations have divergent responses regarding the practice of democracy in Indonesia. The responses are (1) Jamaah Tabligh chooses to be apolitical and let its followers whether to participate in the democracy or not; (2) Jamaah Tarbiyah supports the democracy system by establishing Prosperous Justice Party (PKS), and (3) HTI opposes democracy because the concept is born from the capitalist ideology, a kufr system as it created by human and is not taken from Shari’ah concept.. Keywords: Leadership. Transnasional, and Democracy

Misperceptions of the Halal Certification Policy: Challenges of Micro, Small and Medium Enterprises Development Bahari, Raha; Ardliansyah, Moelki Fahmi; Murdiana, Elfa
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 19, No. 2, November 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/ai.v0i0.9875

This research discusses the understanding of business actors toward halal certification policies and halal production processes, which are often considered less important. This is a major challenge in developing micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The research focus includes three aspects: (1) how MSME actors perceive the halal certification policy; (2) how they view the halal concept in the production process; and (3) strategic steps to overcome these misperceptions. This research uses a qualitative approach with purposive sampling to select informants based on certain criteria. Data were collected through a narrative approach, which aims to explore individual experiences related to halal certification policies. The results show that in-depth education on the importance of halal certification, both as a legal obligation and a strategy to increase competitiveness, is needed. A more inclusive and participatory approach in policy formulation can increase the involvement and understanding of MSMEs. Thus, education, technical support, and simplification of certification procedures are expected to help MSMEs undergo the halal certification process more confidently. To improve product quality, expand market access, and strengthen competitiveness sustainably.

DERADIKALISASI PEMAHAMAN AGAMA AKTIVIS DAKWAH KAMPUS DI PERGURUAN TINGGI PROVINSI LAMPUNG Murdiana, Elfa; Sudiono, Titut; P, Toto Andri
Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama Vol. 1 No. 1 (2021): Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat of Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/moderatio.v1i1.3485

Agama dan Radikalisasi selalu menjadi fokus kajian yang menarik untuk dibahas begitu hal nya dengan Deradikalisasi, namun faktanya teror dari tindakan radikalisasi yang dilakukan tak juga menemui format sempurna dalam pencegahan dan penangananya. Pemahaman terhadap teks agama menjadi bagian utama dari penyebab munculnya Radikalisme dikalangan mahasiswa seperti yang terjadi di beberapa perguruan tinggi Propinsi Lampung. Olehkarnanya gerakan Deradikalisasi gencar disosialisasikan, bahkan menjadi program khusus penerapannya di Perguruan Tinggi Provinsi Lampung. Melalui pendekatan sosiologis dan metode purposive sampling dan snowball, diperoleh data melalui wawancara dan observasi yang dilakukan kepada Mahasiswa yang tergabung sebagai Aktivis Dakwah Kampus bahwa terdapat problematika yang dihadapi oleh mahasiswa dalam memahami teks- tek Islam sehingga pengaruh secara eksternal yang hadir dalam wadah kurikulum matakuliah Agama Islam dipahami secara tekstual tanpa penelaahan secara komprehensif. Faktor Intern dan Ekstern menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelirunya pemahaman agama. Dan pada perjalanannya terjadi deradikalisasi secara personal Aktivis Dakwah Kampus (ADK) yang disebabkan oleh kejenuhan pada penggunaan literasi dan metodologi pemahaman agama, sehingga tanpa disadari terjadi Deradikalisasi dengan sendirinya, tanpa bentuk penanganan khusus kepada mereka Reformulasi Kurikulum dan Metode pengajaran yang disesuikan dengan keraifan lokal dan Moderasi beragama harus dihadirkan dalam rangka deradikalisasi Pemahaman Agama di Lingkungan Perguruan Tinggi . Formulasi Kebijakan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya Radikalisasi merupakan upaya yang dapat dilakukan demi meciptakan Perlindungan dan Kepastian Hukum. Tak kalah pentingnya bahwa out-put adalah eksplorasi story para ADK yang mengalami Deradikalisasi diri dapat menjadi acuan konkrit dan kepastian hukum penanggulangan Radikalisasi agama di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung yang berbasis moderasi beragama

Title

Found 41 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 41 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 41 Documents
Search