Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta Nugroho, Agung Yudhistira; Murtasidin, Bahjatul
Journal of Political Issues Vol 4 No 2 (2023): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v4i2.89

Abstract

Migrasi internal yang meluas di Jakarta juga mempersulit upaya untuk menyediakan layanan kesehatan yang dibutuhkan warganya. Pandemi memperparah kerentanan sosial masyarakat perkotaan dan semakin menunjukkan ketimpangan yang ada di kota. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam makalah ini adalah "Sejauh mana masyarakat miskin kota dapat mengakses hak mereka untuk mendapatkan penghidupan yang berkelanjutan?". Untuk membantu meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat miskin kota mengakses hak dan hak mereka atas penghidupan yang berkelanjutan, kerangka kerja penghidupan berkelanjutan dikombinasikan dengan pendekatan analisis demografi. Pengumpulan data dan penelitian lapangan merupakan elemen-elemen dari metode analisis yang digunakan untuk memahami dinamika penghidupan masyarakat perkotaan. Masyarakat miskin berada di tengah dan terlihat membangun strategi penghidupan mereka di atas seperangkat sumber daya yang vital. Orang-orang menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan hidup mereka. Dalam kasus masyarakat miskin perkotaan di Jakarta, penting untuk dicatat bahwa meskipun model penghidupan berkelanjutan menekankan bahwa masyarakat miskin adalah ahli dalam kondisi mereka sendiri, namun sangat merendahkan jika kita mengasumsikan bahwa semua strategi penghidupan yang dilakukan oleh masyarakat adalah benar. Banyak rumah tangga miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap informasi, pandangan yang lebih luas, dan pengetahuan tentang pengalaman di luar wilayah mereka, sehingga mereka dapat melakukan kesalahan dan mengadopsi strategi penghidupan yang kurang memuaskan atau bahkan gagal.
Penguatan Literasi Edukatif dan Spirit Sadar Wisata Berbasis ‘Sustainable Blue Tourism’ di Pulau Kelapan, Desa Kumbung-Bangka Selatan Rendy, Rendy; Murtasidin, Bahjatul; Fatah, Abdul; Sarpin, Sarpin; Irmayanti, Elvia; Khotimah, Adilla Husnul; Saputra, Dimas
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 15, No 1 (2024): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v15i1.14837

Abstract

Sebagai salah satu harapan ekonomi alternatif masa depan, khususnya pasca sektor ekstraktif yang selama ini masih bertumpu besar pada eksplioitasi SDA (perkebunan dan pertambangan) di Pulau Bangka, tentu pariwisata menjadi salah satu sumber daya alternatif yang potensi untuk terus dikembangkan di Bangka Belitung. Pengembangan pariwisata biru berkelanjutan, termasuk misalnya pada kawasan pulau kecil yang memiliki daya tarik wisata telah menjadi isu strategis yang perlu dibahas secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat pertumbuhan dan pemberdayaan sosial-ekonomi yang lebih inklusif di satu sisi, sementara itu hal tersebut juga seiring-sejalan dalam upaya mendorong literasi edukatif yang juga berkaitan erat dengan agenda penguatan ‘sustainable blue tourism’ pada ruang-ruang lokal. ‘Blue tourism’ berkelanjutan dalam konteks ini mesti dipahami sebagai sebuah benefit ekonomis dan ekologis dalam waktu bersamaan. Walaupun tidak bisa dipungkiri, ada begitu banyak tantangan kaitannya dengan persoalan wisata berkelanjutan yang tidak hanya terjebak pada logika bisnis semata, akan tetapi juga memberikan atensi besar pada agenda proteksi lingkungan dan kebudayaan lokal. Lalu, pada saat bersamaan juga penting kemudian untuk terus mendorong kesadaran warga lokal melalui berbagai program literasi yang bertujuan untuk memperkuat partisipasi warga, sekaligus juga dalam rangka menjadikan ragam kepentingan (stakeholders) dan aktor terjalin interkoneksi satu sama lain. Tujuannya tentu dalam rangka memperkuat literasi ‘blue tourism’ dan juga semangat sadar wisata secara berkelanjutan di Pulau Kelapan Kabupaten Bangka Selatan.
Menavigasi Politik Maritim: Tinjauan Sistematis dan Pemetaan Bibliometrik Murtasidin, Bahjatul; Pratama, Sandy; Saputra, Putra Pratama
Journal of Political Issues Vol 7 No 2 (2026): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v7i2.433

Abstract

Maritime affairs constitute a strategic domain within contemporary geopolitical dynamics. In recent decades, maritime spaces have ascended as a critical arena for power projection, driven by intensifying global competition. This study employs a systematic mapping approach to delineate the evolution and predominant research trends within maritime political studies. Utilizing bibliographic data from the Scopus database in the period of 2005–2025, we analyzed a corpus of scientific articles on maritime politics. The data were processed using the VOSviewer software to generate a network map of keywords, elucidate inter-topic relationships, and trace conceptual developments. The analysis reveals five dominant keywords that form the discursive core: marine policy, governance, the marine environment, ocean governance, and marine governance. These themes are not isolated but are intricately interconnected within a conceptual network, illustrating the trajectory of maritime politics over the past two decades. The inter topic relationships signify the integration of ecological and political imperatives, shaping an emergent governance model characterized by its trans boundary, collaborative, and sustainability-oriented nature. This evolution represents an epistemological shift from a state-centrist paradigm, through a governance paradigm, toward a nascent ecological-political paradigm. Consequently, the sea is no longer conceived merely as an economic or territorial domain, but is increasingly recognized as a complex and dynamic political space.
The Dynamics of Territorial Boundary Conflict between Bedengung and Nyelanding Villages in Southern Bangka Regency Bung Apitrianto; Bahjatul Murtasidin; Sandy Pratama
JURNAL KUASA Vol 2 No 1 (2025): April 2025
Publisher : Political Sciences Program Study

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/kuasa.v2i1.19

Abstract

This study examines the conflict dynamics and resolution efforts at the boundary between Bedengung Village and Nyelanding Village in South Bangka triggered by the construction of a palm oil mill in the border area of the two villages in 2023. This conflict demonstrates the complexity of the relationship between village governments in managing resources of directly adjacent areas, especially in the context of economic development that affects the interests of the people in both villages. This study aims to determine the efforts taken by the village government in resolving boundary conflicts to realize a fair and sustainable resolution for all parties involved. Galtung conflict triangle theory is used as a conceptual framework to look the dynamics of the conflict, as well as the resolution approach applied. The methodology used is descriptive qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and analysis of relevant documentation. The results of research showed that there is CSR interest in the boundary conflict between Bedengung Village and Nyelanding Village. There are attitudes in the conflict including elite, community, offensive and defensive attitudes. Destructive behavior in the conflict is manifested in debates and riots during mediation at the Regional Secretariat of South Bangka. There are contradiction due to CSR interests and the unclear boundaries between Bedengung Village and Nyelanding Village. The settlement efforts, through a peacebuilding approach at the deliberation held on April 22, 2024, successfully reached an agreement as stated in the Memorandum of Understanding (MoU) and approved by all parties involved.