Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Sosialisasi Pentingnya Mengenalkan Kewajiban Berpuasa Pada Siswa-Siswi TK Kemala Bhayangkari 5 Palembang Indasari, Dewi; Puspasari, Ayu; Utama, Liza
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3: Mei 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i3.9388

Abstract

Bulan puasa Ramadahan bukan hanya milik oang-orang dewasa. Tapi juga anak-anak. Lihatlah, betapa mereka suka cita menyambut bulan suci ini. Tapi kapan mereka harus (dilatih) berpuasa? Pada usia berapa? Anak kecil laki-laki maupun perempuan jika sudah berusia lebih dari 7 tahun diperintahkan untuk berpuasa agar terbiasa. Orang tua hendaknya memerintahkannya sebagaimana memerintahkan untuk shalat. Wajib berpuasa jika sudah baligh.Orangtua hendaknya memerintahkan anak-anak nya untuk berpuasa dengan tujuan melatih dan membiasakan mereka mempraktikkan ajaran Islam dalam diri mereka hingga menjadi kebanggaan bagi mereka. Tetapi jika hal itu memberatkan atau membahayakan, maka mereka tidak harus melakukannya. Puasa anak kecil tidaklah wajib. Puasa tersebut bagi anak-anak itu ada pahala dan tidak ada dosa jika meninggalkannya Anak kecil yang belum baligh tidak diwajibkan berpuasa, akan tetapi dilatih melakukannya, khususnya jika mendekati baligh, sehingga jika baligh hal itu sudah tidak berat lagi. Akan berbeda dengan yang tidak membiasakannya sampai dia baligh, nampak kesulitan dan terasa berat.
THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE IMPLEMENTATION OF COMMERCIAL CONTRACTS REVIEWED IN CIVIL LAW Rizkia, Nanda Dwi; Arzuna, Pit; Winarsasi, Putri Ayi; Utama, Liza; Mustikowati, Endang; Huda, Khoirul
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The COVID-19 epidemic has significantly altered the execution of business contracts, especially with regards to the renegotiation of duties and the use of force majeure. In light of the difficulties brought on by the pandemic, this research examines the ways in which Indonesian civil law, as codified in the Civil Code, deals with matters such as contract modifications. Studying both primary and secondary sources of law is at the heart of the normative legal research methodology. It is frequently necessary to renegotiate contracts in order to modify rights and responsibilities, since the study's findings demonstrate that force majeure does not necessarily apply to all contracts in a pandemic scenario. Findings from this research stress the need for more lenient laws to resolve contract disputes in the midst of the epidemic and for more transparent rules to govern the use of force majeure.
Diplomacy and International Law ASEAN's Role in the South China Sea Conflict Amer, Nabih; Ginting, Grenaldo; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Utama, Liza; Suci Meinarni, Ni Putu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8239

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kekuatan geopolitik Indonesia dalam menghadapi sengketa Laut Cina selatan dalam persepsi kekuatan dan diplomasi militer. Penelitian ini merupakan sebuah kajian pustaka metode kualitatif dengan menggunakan teknik historis di mana data penelitian didapatkan dari berbagai literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan dan sumber-sumber lainnya yang dipublikasi baik secara domestik maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan termasuk sebagai negara claimant dalam sengketa Laut Cina Selatan, sebagai negara bagian dari ASEAN dengan ketertarikan nasional di wilayah Laut Cina Selatan, Indonesia berperan aktif dalam mengawasi kedaulatan negara, terutama pada kasus kedaulatan Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia beserta seluruh jajaran pertahanan yang terlibat terus memantau dinamika yang terjadi di Laut China Selatan serta mendorong perdamaian negara-negara ASEAN melalui upaya diplomasi perdamaian di tingkat bilateral dan regional dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan dalam rangka melindungi kestabilan keamanan. Tindakan diplomatik dan militer Indonesia dapat dikatakan berhasil seiring dengan hasil signifikan dari Kerjasama bilateral dan internasional dalam menghadapi ketegangan di Laut China Selatan. Kedepannya, koordinasi antar institusi nasional Indonesia terus ditingkatkan guna melindungi kepentingan nasional Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan dapat dipusatkan pada upaya bilateral, regional (pertemuan Menteri Luar Negeri maupun melalui aktor legislatif seperti ASEAN Inter-Parlimentary Assembly dan forum internasional dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian di ASEAN.
The Implementation of Death Penalty in The Context of Islamic Law and Criminal Law in Indonesia: Challenges and Implication Suwito, Suwito; Adystia Sunggara, Muhammad; Asiyah; Utama, Liza; Beigi, Jamal
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 19 No. 2 (2023): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v19i2.4162

Abstract

This research aims to answer how the death penalty is regulated in the context of Islamic law and positive criminal law in Indonesia by parsing the challenges and implications. This type of research is conducted with a normative approach, namely by analysing the problem through an approach to legal principles and referring to legal norms contained in legislation. The results show that the death penalty in Islam triggers controversy, where the cons argue that the death penalty does not originate from the Qur'an and Al-Hadith, but is a derivative of the history of the prophet and the Arabs; they are also concerned about human intervention in its implementation so that it is considered not truly from God. On the other hand, the pro side argues that the death penalty is God's will without human intervention. Moreover, in positive criminal law, the death penalty is used to protect the fabric of life and is considered legitimate even though every individual has the right to life. Thus, the state is considered to protect its citizens from unlawful acts.