Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : JUMAHA

KAJIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK ATAS TANAH MILIK PURA KAHYANGAN BADUNG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar) (No.565/PDT.G/2018/PN.DPS) Ni Kadek Lila Arsa Sari Asih I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.671 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kajian hukum terhadap sengketa hak atas tanah milik pura kahyangan Badung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar) (No.565/PDT.G/2018/PN.DPS). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dan pendekatan yauridis normative. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan cara mempelajari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa hak atas tanah milik Pura Kahyangan Badung yaitu Majelis Hakim menolak gugatan pihak penggugat karena terdapat ketidaksesuaian objek sengketa dengan dokumen yang diajukan. Sehingga, hakim menggunakan pertimbangan error in objecto sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Implikasi secara Yuridis Putusan No.565/PDT.G/2018/PN.DPS terhadap pihak yang bersengketa Majelis berpendapat bahwa demi memenuhi rasa keadilan, eksepsi para Tergugat dipertimbangkan sesuai dengan pertimbangan Hukum yang diajukan. Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 565/PDT.G/2018/PN.DPS memberikan kemanfaatan bagi kedua pihak yang bersengketa meskipun tidak memungkinkan untuk memuaskan kedua belah pihak.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN KANTONG PLASTIK DI PASAR KOTA DENPASAR A.A Diah Sindy Vithaloka; I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The enactment of Mayor Regulation Number 36 of 2018 concerning Reduction of Plastic Bags has not made the public and business actors aware of the importance of reducing plastic bags because there are still people who do not bring alternative bags, on the other hand, business actors still provide plastic bags when transacting in the market, especially in Denpasar City. The method in this study uses a method with an empirical type of research. The conclusion of this study is that the effectiveness of the implementation of the Mayor's Regulation Number 36 of 2018 concerning Reduction of Plastic Bags in several Markets in the Denpasar City area is still not effective based on interviews with resource persons, which lies in community factors. Every member of the community or group has more or less legal awareness. In Denpasar Mayor Regulation Number 36 of 2018 concerning Reduction of Plastic Bags, people seem indifferent to the rule so that the level of community compliance is still minimal, many consumers complain about the rule. The factors that cause the availability of plastic bags in several markets in the Denpasar City area are inhibiting factors and supporting factors in the implementation of Denpasar Mayor Regulation Number 36 of 2018 concerning Reduction of Plastic Bags. The inhibiting factors are: Insufficient budget funds, Lack of Community Participation, Consumers complain a lot, Consumers cancel shopping, Lack of consumer interest to shop at the store, reduce store income while supporting factors, namely: Conducted socialization
Upacara Pati Wangi Dalam Perkawinan Ngerorod Di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar (Studi Sosiologi Hukum) I Putu Gede Budhi Danaswara; I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengangkat pokok masalah yaitu : Bagaimana pengaruh sosiologi hukum terhadap hukum adat Bali terkait upacara pati wangi dalam perkawinan ngerorod di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh sosiologi hukum terhadap hukum adat Bali terkait upacara pati wangi dalam perkawinan ngerorod di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar secara teliti dengan menerapkan atau mengimplementasikan konsep-konsep teori yang relevan. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum empiris dengan menggunakan dua teori yaitu teori pluralisme hukum dan teori konstruksi sosial.
¬¬EKSISTENSI AWIG-AWIG TERHADAP PELAKSANAAN CATUR BERATA PENYEPIAN DI DESA ADAT GELGEL KABUPATEN KLUNGKUNG Suastama, I Wayan Arya; Artajaya, I Wayan Eka
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nyepi merupakan salah satu ritual yang diselenggarakan menjelang pergantian tahun Caka dan juga bermakna untuk mengadakan pengendalian diri melalui pelaksanaan ritual catur berata penyepian. Catur Berata Penyepian terdiri dari Amati Geni, Amati Karya, Amati Lelungan, dan Amati Lelanguan. Desa Adat Gelgel merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, yang memiliki aturan tentang pelaksanaan Catur Berata Penyepian dan telah diatur dalam awig – awig Desa Adat Gelgel. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana eksistensi awig – awig terhadap pelaksanaan catur berata penyepian di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode hukum empiris. Metode hukum empiris menggunakan fakta-fakta sebagai bahan utama yang ada dan berkembang di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum.
RELEVANSI PASAL 82 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO. 40 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI TATA CARA PEMANGGILAN RUPS MELALUI IKLAN DALAM SURAT KABAR Yuda, I Gede Indra Vitata; Artajaya, I Wayan Eka
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In a Limited Liability Company (LLC), the primary responsibility for running the company lies with the board of directors and commissioners, who act as extensions or executors of the rules of investors or shareholders. They are responsible for adhering to the provisions in the articles of association and the Company Law and managing the company according to the principles of Good Corporate Governance (GCG) such as justice, transparency, and accountability.One crucial aspect of implementing the provisions in the articles of association and the Company Law is holding the General Meeting of Shareholders (GMS). The Company Law explains the procedures for conducting GMS from the beginning to the formation of GMS decisions. In this study, the author analyzes juridical aspects and legal implications of the procedure for convening GMS through advertisements in newspapers, as regulated in Article 82 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies, to determine its continued relevance. This study uses a normative research method focusing on examining the application of a legal norm using legal sources such as primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA DENPASAR Setyawati, Ni Kadek Mita; Artajaya, I Wayan Eka
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fraudulent parking is an illegal or unofficial standing parking activity accompanied by unilateral recognition of the parking space. Therefore, the Denpasar City Government issued Regional Regulation Number 13 of 2016 concerning Transportation Management which regulates parking fraud. The problem formulation in this research is: 1) How is the law enforced against parking violations in Denpasar City based on Regional Regulations? And 2) What are the obstacles encountered in law enforcement against vehicle parking violations in Denpasar City? The type of research used is empirical legal research. Law enforcement is not yet optimal because there are still many obstacles from internal factors and external factors.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA NOMOR: 33/PDT.G/2018/PN.SRP TENTANG SENGKETA TANAH WARISAN DI NUSA PENIDA DI KABUPATEN KLUNGKUNG I Komang Andi Wahyu Di Putra; I Wayan Gde Wiryawan; I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp dan implikasi hukumnya. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp terhadap perlindungan Hak Waris dan penguasaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Srp menilai perkara secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek normatif, adat, dan sosiologis. Putusan ini menegaskan bahwa penguasaan tanah turun-temurun selama lebih dari 20 tahun dapat menjadi dasar kepemilikan yang sah. Pembuktian ahli waris dapat dilakukan melalui surat silsilah dan keterangan saksi. Klaim tanah sebagai kawasan hutan oleh Tergugat dinilai cacat prosedur Tergugat dinilai cacat prosedur dan merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi ahli waris yang beritikad baik.