Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.14
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GANEC SWARA Avesina : Media Informasi Ilmiah Universitas Islam Al-Azhar Jurnal Kompilasi Hukum Unizar Recht Journal
Novie Afif Mauludin
Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search
Journal : Unizar Recht Journal

 1   2   3 
Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan Studi Di Kantor Basarnas Mataram Komang Subudiyasa; Atin Meriati Isnaini; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas di kantor Basarnas Mataram. penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan dengancara menelaah atau berpedoman pada literatur-literatur yang berupa pertauran perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan lain yang erat kaitannya dengan aspek yuridis formal sebagai landasan teori dan panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada dan penulis temukan di lapangan tentang pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni, bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi petugas Basarnas menurut hukun positif di Indonesia? Dan bagaimana efektifitas pengawasan perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di kantor Basarnas Mataram?. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas di atur dalamn undang-undang Nomor 40 tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan bagi Aparatur Sipil Negara. PP. No. 36 tahun 2006, tentang pencarian dan pertolongan, Perpres Nomor 99 tahun 2007 tentang pencarian dan pertolongan. Selain itu untuk efektivitas perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di kantor Basarnas kota Mataram terimplementasi melalui peraturan Kabadan No 6 Tahun 2021tentang siaga Penelitian ini juga merekomendasikan pertama Kepada Kepala Badan Sar Nasional pusat dan kepala Kantor Sar Mataram, maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum, kedua para petugas pertolongan/rescur Basarnas Mataram agar dalam setiap menjalankan tugasnya supaya selalu mentaati prosedur oprasi dan mematuhi instruksi dari pimpinan.
Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Perbedaan Data Fisik Di Sertifikat Dengan Di Lapangan (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) Rezki Saputri, Mutiara; Khairul Aswadi; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apa saja faktor yang menyebabkan adanya perbedaan data fisik disertipikat dengan data fisik dilapangan serta bagaimana tanggung jawab BPN terhadap perbedaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa faktor terkait adanya perubahan data disertipikat dengan kondisi dilapangan, yaitu faktor internal yang disebabkan oleh peralatan yang digunakan, personil atau petugas ukur yang mengukur, pengolahan data ukur, dan kondisi alam/lingkungan letak obyek bidang tanah. Sedangkan untuk faktor eksternal disebabkan oleh pemilik tanah yang tidak menjaga batas batas bidang tanah dan pemilik tanah tidak menerapkan asas kontradiktur delimitasi ketika pengukuran dilaksanakan. Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Bentuk tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat apabila terjadi perbedaan data fisik disertipikat dengan data dilapangan adalah dibuatkan nya berita acara sebagai dasar dari perubahan tersebut. Serta pemilik tanah akan diminta melampirkan surat pernyataan menerima hasil ukur apabila terdapat kekurangan dan kelebihan luas serta melampirkan surat pernyataan pelepasan tanah apabila kekurangan tanah tersebut dikarenakan sudah menjadi fasilitas umum. Selanjutnya untuk perubahan wilayah, pemilik tanah diminta melampirkan juga surat pernyataan dari kepala desa setempat yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut memang benar berada diwilayah tersebut. Bentuk penyelesaian dari permasalahan tersebut, pemilik tanah bisa membuat pengaduan ke Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, kemudian akan dilakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait. Apabila setelah dilakukan mediasi belum ditemukan kesepakatan maka upaya selanjutnya bisa mengajukan gugatan kepengadilan.
Kajian Yuridis Hak Eksekutorial Pada Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 Abdurrahman; Ari Wahyudi; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis hak eksekutorial pada jaminan fidusia pasca putusan Mahkama Konstitusi No.18 tahun 2019 serta pertimbangan hakim tentang hasil putusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimanakah Penerapan Hak Eksekutorial Pada Jaminan Fidusia? dan bagaimanakah Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi? Adapun hasil dan pembahasan adalah yang pertama, Penerapan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pada Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel adalah belum memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada Debitur atau Pemberi Jaminan Fidusia sehingga berdasarkan hal tersebut pihak Debitur atau Pemberi Jaminan Fidusia merasa hak konstitusionalnya dilanggar sehingga melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat final and binding sejak diucapkan oleh hakim di anggap sudah tepat diberikan.Kata Kunci: Hak Eksekutorial; Jaminan Fidusia; Mahkamah Konstitusi
Tinjauan Yuridis Pasal 1337 Kuh Perdata Dalam Kaitannya Dengan Sewa Menyewa Rumah Secara Lisan Di Kelurahan Tanjung Karang Permai Kota Mataram Jannah, Raudlatul; Khairul Aswadi; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian lisan dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian lisan sewa menyewa rumah dalam kasus di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan hukum yang dikonsepkan untuk mengkaji fenomena sosial dalam kasus di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram untuk observasi dan wawancara sebagai data primer dan studi dokumen sebagai data sekunder. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian dalam bentuk lisan ataupun tertulis merupakan kebebasan yang dijamin asas kebebasan berkontrak asalkan merujuk berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Perjanjian yang sah merupakan undang-undang yang mengikat bagi para pihak, untuk melakukan pembatalan harus melalui pengadilan dan pemutusan perjanjian secara sepihak sebagaimana yang dilakukan oleh Akbar dalam Kasus sewa menyewa rumah di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram terkualifikasi sebagai wanprestasi; (2) Akibat hukumnya yang timbul adalah pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk mediasi ataupun gugatan ke Pengadilan untuk mengklaim konpensasi dalam bentuk biaya, ganti rugi, dan bunga.  
Kajian Yuridis Terhadap Tanah Terlantar Menurut Hukum Agraria (Studi Kasus Di Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong) Kabupaten Lombok Barat: - I Made Bagus Rama Widya Utama; Khairul Aswadi; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.142

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat Hukum Dari Tanah Terlantar dan Upaya Penertiban Tanah Terlantar  Di Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akibat  hukum apabila tanah sudah di tetapkan sebagai tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional, maka akibat hukumnya tanah tersebut dapat dihapus hak atas tanahnya dan kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dan upaya Penertipan Tanah terlantar di  Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong Lombok Barat belum dilakasanakan prosesnya sesuai hukum dan tanah terlantar yang ada belum dimanfaatkan dengan sebagaimana fungsinya serta belum jelas pemegang hak atas pengelolaan tanah terlantar tersebut.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penghadap Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Authentic Yang Dibuat Notaris Rahman Hakim; Sumarni; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.157

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris terkait adanya dugaan pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta authentik dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penghadap yang membuat keterangan palsu dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian yuridis teoritis atau penelitian hukum doktrinal karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka, perundang-undangan dan putusan pengadilan berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. No.702K/Sip/1973 Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepada notaris adalah apabila perbuatan pidana seperti penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri. Namun apabila keterangan palsu dituangkan dalam akta autentik atas keterangan penghadap tanpa diketahu kepalsuannya oleh notaris maka pertanggungjawaban pidananya dikenakan pada penghadap dan tidak dapat dikenakan pada notari.
Tinjauan Yuridis Kekuatan Waarmerking Notaris Terhadap Akta Dibawah Tangan Rinda Rizky Ananda; Sri Karyati; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.158

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis kekuatan waarmerking notaris terhadap akta dibawah tangan.  Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukan Kewenangan  notaris  dapat  dilihat  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  tentang jabatan  notaris  yaitu notaris memiliki  wewenang  untuk  membuat  akta  otentik  sesuai  keinginan  para  pihak  yang berkepentingan asalkan isi dari akta yang dibuat dan tata cara pembuatannya tidak melanggar aturan atau ketentuan undang-undang dan Tanggung jawab  Notaris  hanya  memberikan  jaminan  kepastian  tanggal  surat tersebut  didaftarkan dan memberikan keterangan bahwa perjanjian tersebut pernah ada, tentang isi dan keaslian tanda tangan  dari  surat  atau  perjanjian  tersebut  Notaris  tidak  memiliki  tanggung  jawab  apapun  karena Notaris tidak melihat langsung kapan surat atau perjanjian itu dibuat dan ditandatangani.
Pelaksanaan Sistem Elektronik Traffic Law Enforcement ( E-TLE) Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur Imran Rosadi; Jauhari D. Kusuma; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.163

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan sistem Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Lombok Timur. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan) yaitu dengan melakukan Penelitian secara timbal balik, antara Hukum dengan Lembaga Non Doktrinal yang bersifat Empiris dalam menelaah kaidah-kaidah Hukum yang berlaku di Masyarakat. Hasil penelitian 1) Pengaturan lalu lintas jalan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan ( UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (2) Pelaksanaan  Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau yang disebut dengan Tilang Elektronik di wilayah Polres Lombok Timur baru sampai pada tahap Sosialisasi dan Peninjauan lokasi pemasangan CCTV bersama dengan instansi terkait di beberapa titik di di wilayah Polres Lombok Timur. Keberadaan E TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional Indonesia, khususnya di era digital saat ini. terkait dengan penerapan E TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) menerapkan sistem Tilang Elektronik, sistem yang dipercaya dapat mengurangi praktik pungli (Pungutan Liar) dan Suap. Proses tilang Elektronik ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah untuk memantau keadaan jalan.  
Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan Studi Di Kantor Basarnas Mataram Komang Subudiyasa; Atin Meriati Isnaini; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.177

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas di kantor Basarnas Mataram. penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan dengancara menelaah atau berpedoman pada literatur-literatur yang berupa pertauran perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan lain yang erat kaitannya dengan aspek yuridis formal sebagai landasan teori dan panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada dan penulis temukan di lapangan tentang pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni, bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi petugas Basarnas menurut hukun positif di Indonesia? Dan bagaimana efektifitas pengawasan perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di kantor Basarnas Mataram?. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas di atur dalamn undang-undang Nomor 40 tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan bagi Aparatur Sipil Negara. PP. No. 36 tahun 2006, tentang pencarian dan pertolongan, Perpres Nomor 99 tahun 2007 tentang pencarian dan pertolongan. Selain itu untuk efektivitas perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di kantor Basarnas kota Mataram terimplementasi melalui peraturan Kabadan No 6 Tahun 2021tentang siaga Penelitian ini juga merekomendasikan pertama Kepada Kepala Badan Sar Nasional pusat dan kepala Kantor Sar Mataram, maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum, kedua para petugas pertolongan/rescur Basarnas Mataram agar dalam setiap menjalankan tugasnya supaya selalu mentaati prosedur oprasi dan mematuhi instruksi dari pimpinan.
Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Perbedaan Data Fisik Di Sertifikat Dengan Di Lapangan (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) Rezki Saputri, Mutiara; Khairul Aswadi; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apa saja faktor yang menyebabkan adanya perbedaan data fisik disertipikat dengan data fisik dilapangan serta bagaimana tanggung jawab BPN terhadap perbedaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa faktor terkait adanya perubahan data disertipikat dengan kondisi dilapangan, yaitu faktor internal yang disebabkan oleh peralatan yang digunakan, personil atau petugas ukur yang mengukur, pengolahan data ukur, dan kondisi alam/lingkungan letak obyek bidang tanah. Sedangkan untuk faktor eksternal disebabkan oleh pemilik tanah yang tidak menjaga batas batas bidang tanah dan pemilik tanah tidak menerapkan asas kontradiktur delimitasi ketika pengukuran dilaksanakan. Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Bentuk tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat apabila terjadi perbedaan data fisik disertipikat dengan data dilapangan adalah dibuatkan nya berita acara sebagai dasar dari perubahan tersebut. Serta pemilik tanah akan diminta melampirkan surat pernyataan menerima hasil ukur apabila terdapat kekurangan dan kelebihan luas serta melampirkan surat pernyataan pelepasan tanah apabila kekurangan tanah tersebut dikarenakan sudah menjadi fasilitas umum. Selanjutnya untuk perubahan wilayah, pemilik tanah diminta melampirkan juga surat pernyataan dari kepala desa setempat yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut memang benar berada diwilayah tersebut. Bentuk penyelesaian dari permasalahan tersebut, pemilik tanah bisa membuat pengaduan ke Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, kemudian akan dilakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait. Apabila setelah dilakukan mediasi belum ditemukan kesepakatan maka upaya selanjutnya bisa mengajukan gugatan kepengadilan.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Ainuddin -, Ainuddin ANGGUN PUTRI SETYADI Ari Wahyudi B. Farhana Kurnia Lestari Danang Kusnadi Diah Anggraini Vitaloka Gusti Ayu Ratih Damayanti Haerani haerani, ruslan I Made Bagus Rama Widya Utama Ikhsan Kamil, Muhammad Imran Rosadi Indradewa, Rhian Isnaini, Atin Meriati Jauhari D. Kusuma Junaedin Kadek Febytara Dewi Tiaksa Pande Khairul Aswadi Komang Subudiyasa Melda Wenda Yurista Muhamad Ryan Pratama Rahman Hakim Raudlatul Jannah Rezki Saputri, Mutiara Rinda Rizky Ananda Sekti Andy Prabowo Sri Karyati Suhendra Maryandi SUMARNI Sumarni Sumarni