Garuda - Garba Rujukan Digital

Scholarly feminist versus internet commentator on women issues in Islam Nurdin, Ahmad Ali
Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol 1, No 2 (2011): Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies
Publisher : State Institute of Islamic Studies (STAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article discusses two different types of contemporary writings bothâscholarly feministsâ and âinternet commentatorsâ on women in Islam;particularly issues related to gender equality such as womenâs rights, statusand creation. By comparing two different groups of writers, the objective of thispaper is to discover whether there are significant differences between them onissues of women in Islam, which shed light on modern Islamic thinking. From abrief investigation of several books as representatives of scholarly feminists, andseveral websites, which publish many articles on women in Islam, asrepresentatives of Internet commentators, it is clear that both groups seem tohave similar attitude on the topic. They tried to clarify a common misperceptionof women in Islam which is commonly portrayed to be âa second classâ. Moreover,it is clear that the message of âInternet commentatorsâ seem to be moreeffective and more likely to prevail.Artikel ini membahas dua tipe tulisan-tulisan kontemporer, baik dari kalanganâfeminis terpelajarâ maupun âkomentator internetâ mengenai perempuan dalam Islam; utamanya berkaitan dengan persoalan-persoalan keadilan gender, sepertihak-hak kaum perempuan, status dan penciptaan mereka. Denganmembandingkan dua kelompok penulis ini, tujuan artikel ini adalah untukmenemukan apakah ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok ini mengenaimasalah-masalah perempuan dalam Islam yang mewarnai pemikiran Islammodern. Dari penelitian singkat atas beberapa karya yang mewakili kaum feministerpelajar dan beberapa websites yang memublikasikan banyak artikel tentangperempuan dalam Islam, sebagai representasi dari komentator internet, jelasbahwa dua kelompok ini memiliki keserupaan sikap atas topik tersebut. Merekamencoba menjelaskan kesalahpahaman umum tentang perempuan dalam Islamyang biasanya digambarkan sebagai âkelas keduaâ. Juga tampak bahwa pesandari para komentator internet lebih efektif dan berhasil.

PKSâ Democratic Experiences in Recruiting Members and Leaders Nurdin, Ahmad Ali
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 49, No 2 (2011)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre, Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2011.492.329-360

This paper focuses on the views of democracy and the implementation of democratic rules in real politics by the Islamic political party that has a democracy platform in Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). I examine PKS views on the relationship between Islam and democracy and its manner of recruiting members and leaders to show that this Islamic political party is not a threat to democracy at all. PKS believes that democracy goes to the roots of Islam and the Indonesian context in which they exist; and that it is a good political tool for an Islamic party like PKS to achieve its political goals. Taking the process of recruitment of members and leaders of PKS as examples, the paper also shows that the commitment of PKS to strengthening democracy in Indonesia could be seen in their process of recruiting leaders. PKS has practiced democratic rules in their internal party activities, particularly in the way they used to recruit their members who would be nominated as parliamentary members and how they choose their own leaders. However, it is necessary to note that in terms of member recruitment and expanding the cadres of the party, the PKS seems to have a special strategy; that is, encouraging their cadres to have big families.[Artikel mengulas pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai demokrasi dan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik. Dalam artikel ini, relasi Islam dan demokrasi serta metode PKS dalam merekrut anggota dan pemimpin partai akan dibahas. PKS sama sekali bukanlah ancaman bagi demokrasi. PKS percaya bahwa prinsip demokrasidapat ditemukan dalam Islam dan konteks Indonesia. Bagi PKS, demokrasi membuka ruang kesempatan bagi partai politik Islam untuk mencapai tujuan politiknya. Selain itu, artikel ini juga mengulas proses rekrutmen anggota dan pemimpin partai. Rekrutmen petinggi PKS memperlihatkan komitmen PKS terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. PKS sudah mempraktekkan prinsip demokrasi dalam tubuh partai, utamanya dalam menentukan kandidat anggota parlemen dan dalam memilih pemimpin. Yang perlu diperhatikan adalah tampaknya PKS menerapkan pola rekrutmen dan ekspansi anggota partai yang unik, yaitu dengan mendorong kader-kader PKS untuk mememiliki banyak anak.]

PKSâ Democratic Experiences in Recruiting Members and Leaders Nurdin, Ahmad Ali
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 49, No 2 (2011)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2011.492.329-360

This paper focuses on the views of democracy and the implementation of democratic rules in real politics by the Islamic political party that has a democracy platform in Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). I examine PKS views on the relationship between Islam and democracy and its manner of recruiting members and leaders to show that this Islamic political party is not a threat to democracy at all. PKS believes that democracy goes to the roots of Islam and the Indonesian context in which they exist; and that it is a good political tool for an Islamic party like PKS to achieve its political goals. Taking the process of recruitment of members and leaders of PKS as examples, the paper also shows that the commitment of PKS to strengthening democracy in Indonesia could be seen in their process of recruiting leaders. PKS has practiced democratic rules in their internal party activities, particularly in the way they used to recruit their members who would be nominated as parliamentary members and how they choose their own leaders. However, it is necessary to note that in terms of member recruitment and expanding the cadres of the party, the PKS seems to have a special strategy; that is, encouraging their cadres to have big families.[Artikel mengulas pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai demokrasi dan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik. Dalam artikel ini, relasi Islam dan demokrasi serta metode PKS dalam merekrut anggota dan pemimpin partai akan dibahas. PKS sama sekali bukanlah ancaman bagi demokrasi. PKS percaya bahwa prinsip demokrasidapat ditemukan dalam Islam dan konteks Indonesia. Bagi PKS, demokrasi membuka ruang kesempatan bagi partai politik Islam untuk mencapai tujuan politiknya. Selain itu, artikel ini juga mengulas proses rekrutmen anggota dan pemimpin partai. Rekrutmen petinggi PKS memperlihatkan komitmen PKS terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. PKS sudah mempraktekkan prinsip demokrasi dalam tubuh partai, utamanya dalam menentukan kandidat anggota parlemen dan dalam memilih pemimpin. Yang perlu diperhatikan adalah tampaknya PKS menerapkan pola rekrutmen dan ekspansi anggota partai yang unik, yaitu dengan mendorong kader-kader PKS untuk mememiliki banyak anak.]

Pandangan Keagamaan Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia Nurani, Herlina; Nurdin, Ahmad Ali
Journal of Islamic Studies and Humanities Vol 3, No 1 (2018): Journal of Islamic Studies and Humanities
Publisher : UIN Walisongo Semarang

This journal discusses most of the religious discussions launched in Indonesia. This research is library research. Is the result of being found first, understanding the religious texts textually. Second, there are differences of opinion that influence the text that improves development that accommodates modernization theories, thereby increasing disappointment with the government. Third, the existence of understanding as jihad is a holy war against unbelievers because it considers the government system in Indonesia to be changed based on the justice of their religious understanding.Keyword: globalization; religion; radicalism; jihad; AbstrakJurnal ini menelusuri tentang sebagian pandangan keagamaan pelaku bom bunuh diri di Indonesia. Penelitian ini adalah library riset. Adapun hasil yang ditemukan pertama, pemahaman nash-nash agama secara tekstual. Kedua, adanya sikap protes yang mempengaruhi pemahaman teks serta kegagalan pembangunan yang mengakomodasi teori-teori modernisasi, sehingga terjadinya kekecewaan terhadap pemerintah. Ketiga, adanya paham bahwa jihad adalah perang suci sebagai perang untuk melawan orang kafir karena menganggap sistem kepemerintahan di Indonesia harus dirubah berdasarkan kebenaran pemahaman keagamaan mereka. Kata Kunci : globalisasi; agama; radikalisme; jihad;

The Dynamic of Religious Life: A Study of Conflict and Integration of Ahmadiyah in Garut, Tasikmalaya and Kuningan, West Java Nurdin, Ahmad Ali; Jamaludin, Adon Nasrullah; Supriatna, Encup; Kustana, Kustana
KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture Vol 11, No 1 (2019): Komunitas, March 2019
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v11i1.16931

The conflict does not automatically lead to disintegration. Sociologist like Georg Simmel and Lewis Coser reinforce this assumption. Conflict can also function to strengthen social groups and restore social integration. Conflict and integration (harmony) like two sides of a coin, different but still one. This paper supports the assumption above. After the conflict between the community and AhmadiyahÃ¢â‚¬â„¢s followers in the three Regencies (Garut, Tasikmalaya and Kuningan), they live in harmony (integration). This fact in line with the argument of Georg Simmel and Lewis Coser. This study showed that the conflicts occurred in three regencies (Garut, Tasikmalaya and Kuningan), did not make the Ahmadiyah adherents disintegrated and crumbled. But on the contrary, Ahmadiyah followers increasingly integrated, solid and live co-exist with the non-Ahmadiyah community and live harmoniously.

Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Partai Islam Pendukung Demokrasi PKS Pada Pemilu Nurdin, Ahmad Ali
TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Vol. 5 No. 1 (2015): June
Publisher : Program Studi Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

The article compares the achievement of Partai Islam se-Malaysia (PAS) and Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in the latest general election held in 2013 in Malaysia and in 2014 in Indonesia. The writer finds that the political performance of PAS and PKS has indicated differently contrast results. While political electability of PAS in the 2013 Malaysia?s general election has disappointed this party, PKS has successfully proved that surveys held by a number of survey institutes?predicting that the party would cease within the 2014 Indonesia?s national election?were totally false. Many political figures of PAS have failed to gain positions in the legislative assembly. Meanwhile, in viewing PKS?s political performance during the 2014 national election, one may assume that this party was luckily survive. This is because, a number of surveys conducted before the election had predicted that PKS could be considered lucky when it was able to gain five percent of vote, as its former president has been suspected of being corrupt for his involvement in cows import. However, the fact shows that PKS has not only magnificently survived but it was even able to gain almost seven percent of voters? vote. Unfortunately, PKS was unsuccessful to achieve its political target to be the biggest three of national vote.

THE ROLE OF CENTRE FOR ISLAMIC THOUGHT AND EDUCATION (CITE): Correcting Negative Image of Islam, Spreading Moderate Islam in Australia Nurdin, Ahmad Ali; Anwar, Rosihon; Qodim, Husnul; Rostandi, Usep Dedi
ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam Vol 20, No 1 (2019): Islamic Politics and Society
Publisher : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

This paper discusses the participation of educational institution, Centre for Islamic Thought and Education (CITE) in promoting and campaigning moderate and tolerance Islam in Adelaide, Australia. The article also attempts to close reading of the discourse of moderate Islam itself to answer fundamental questions about what moderate Islam is, what CITE attempts to do, can do, and cannot be expected to do. This study is essential to fill the gap in the dearth literature discussing the role of educational institution in campaigning moderate Islam in Australia. This study was based on observation and interviews conducted with main figures of CITE and the staff members or the supporters of the group who actively involved in their activities in Adelaide, Australia. The result of the study shows that as an educational institution, CITE has significant roles in promoting moderate Islam and straightening negative image of Islam in the West.

Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Partai Islam Pendukung Demokrasi PKS Pada Pemilu Ahmad Ali Nurdin
Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Vol. 5 No. 1 (2015): June
Publisher : Department of Aqidah and Islamic Philosophy, Faculty of Ushuluddin and Philosophy, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya

The article compares the achievement of Partai Islam se-Malaysia (PAS) and Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in the latest general election held in 2013 in Malaysia and in 2014 in Indonesia. The writer finds that the political performance of PAS and PKS has indicated differently contrast results. While political electability of PAS in the 2013 Malaysia’s general election has disappointed this party, PKS has successfully proved that surveys held by a number of survey institutes—predicting that the party would cease within the 2014 Indonesia’s national election—were totally false. Many political figures of PAS have failed to gain positions in the legislative assembly. Meanwhile, in viewing PKS’s political performance during the 2014 national election, one may assume that this party was luckily survive. This is because, a number of surveys conducted before the election had predicted that PKS could be considered lucky when it was able to gain five per cent of the vote, as its former president has been suspected of being corrupt for his involvement in cows import. However, the fact shows that PKS has magnificently survived, but it was even able to gain almost seven per cent of voters’ vote. Unfortunately, PKS was unsuccessful to achieve its political target to be the biggest three of the national vote.

Scholarly feminist versus internet commentator on women issues in Islam Ahmad Ali Nurdin
Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol 1, No 2 (2011): Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies
Publisher : IAIN Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijims.v1i2.171-204

This article discusses two different types of contemporary writings both“scholarly feminists” and “internet commentators” on women in Islam;particularly issues related to gender equality such as women’s rights, statusand creation. By comparing two different groups of writers, the objective of thispaper is to discover whether there are significant differences between them onissues of women in Islam, which shed light on modern Islamic thinking. From abrief investigation of several books as representatives of scholarly feminists, andseveral websites, which publish many articles on women in Islam, asrepresentatives of Internet commentators, it is clear that both groups seem tohave similar attitude on the topic. They tried to clarify a common misperceptionof women in Islam which is commonly portrayed to be “a second class”. Moreover,it is clear that the message of ‘Internet commentators’ seem to be moreeffective and more likely to prevail.Artikel ini membahas dua tipe tulisan-tulisan kontemporer, baik dari kalangan“feminis terpelajar” maupun “komentator internet” mengenai perempuan dalam Islam; utamanya berkaitan dengan persoalan-persoalan keadilan gender, sepertihak-hak kaum perempuan, status dan penciptaan mereka. Denganmembandingkan dua kelompok penulis ini, tujuan artikel ini adalah untukmenemukan apakah ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok ini mengenaimasalah-masalah perempuan dalam Islam yang mewarnai pemikiran Islammodern. Dari penelitian singkat atas beberapa karya yang mewakili kaum feministerpelajar dan beberapa websites yang memublikasikan banyak artikel tentangperempuan dalam Islam, sebagai representasi dari komentator internet, jelasbahwa dua kelompok ini memiliki keserupaan sikap atas topik tersebut. Merekamencoba menjelaskan kesalahpahaman umum tentang perempuan dalam Islamyang biasanya digambarkan sebagai “kelas kedua”. Juga tampak bahwa pesandari para komentator internet lebih efektif dan berhasil.

Religious conflict and regional autonomy in church establishment and Islamic clothing in West Pasaman and Dharmasraya West Sumatera Nunu Burhanuddin; Ahmad Ali Nurdin; Muhammad Irfan Helmy
Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol 9, No 2 (2019): Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies
Publisher : IAIN Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijims.v9i2.189-216

This paper analyses how religious minorities in West Pasaman and Dharmasraya have been disturbed by the implementation of regional autonomy policies. By examining the church establishment and Islamic clothing enactment in the region as case studies, the paper shows that the conflicts between Muslims and Christians were caused by the discriminatory regional regulations against minority groups. This study uses an ethnographic approach, consisting of interviews and extensive observational research in the research site to collect the data. The article argues that the implementation of local government policies such as the very strict requirement to establish church and Islamic clothing regulations for students have negative impacts on the harmonious relationship between Muslims and non-Muslims in the region. Thus, local government officers should take into consideration minority and majority-group relationships in creating regional religious regulations.Penelitian ini menganalisa bagaimana kaum minoritas agama di Pasaman Barat dan Dharmasraya terusik dengan implementasi kebijakan otonomi daerah. Dengan mengkaji aturan pendirian gereja dan busana Islami sebagai kasusnya, artikel ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara Muslim dan Kristen di daerah tersebut disebabkan karena regulasi otonomi daerah yang bersipat diskriminatif bagi kalangan kaum minoritas. Studi ini menggunakan metode etnografi dengan menggunakan wawancara dan observasi yang ekstensif di lokasi penelitian sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti berargumen bahwa penerapan kebijakan pemerintahan lokal seperti ketatnya persyaratan membangun rumah ibadah (gereja) dan aturan kewajiban memakai busana Islam bagi pelajar mempunyai implikasi negatif terhadap hubungan antara Muslim dan non-Muslim di daerah tersebut. Karenanya, pemerintah daerah harus berhati hati dan mempertimbangkan hubungan kelompok minoritas-mayoritas dalam membuat aturan daerah yang berhubungan dengan agama.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search