Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.377
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Renewable Energy Development Jurnal Transportasi GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Sawala : Jurnal Administrasi Negara Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Journal of Humanities and Social Studies Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Asia Pacific Fraud Journal Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Monas: Jurnal Inovasi Aparatur Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Journal La Sociale Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Management and Administration Provision Journal of Public Representative and Society Provision MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Eduvest - Journal of Universal Studies International Journal of Renewable Energy Development Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Greenation International Journal of Law and Social Sciences Jurnal Pengabdian Negeri Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Lentera Negeri
Roy Valiant Salomo
Administrative Science Program, Faculty Of Administrative Sciences, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Social Sciences Transportation Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Evaluasi Satu Dekade Pembangunan Zona Integritas di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia Wanisa, Zahra; Salomo, Roy Valiant
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Sawala Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v11i1.6428

Abstract

Integrity in public institutions is an important thing that needs attention in achieving bureaucratic reform. Indonesia has established a policy of developing integrity zones (ZI) in government agencies to improve the implementation of excellent public services, free of corruption, collusion, and nepotism. This study aims to evaluate the implementation of ZI development in Indonesian Central Government Agencies. The evaluation is carried out to see changes and the impact of policy implementation comprehensively. This study used qualitative methods through in-dept interviews and study documents. The study results concluded that the implementation of ZI Development policies in Indonesian Central Government Agencies had been quite good to regard ZI development as a series of implementations of Indonesian bureaucratic reform. New values have been formed in work units with ZI predicate WBK/WBBM. The Public Service Index for Central Government Agencies increases yearly, above the national index value. However, several obstacles are encountered, including awareness and understanding of the meaning/essence still needs to be optimized, and the number of PANRB Ministry human resources as supervisors and evaluators considering a large number of work units of the Indonesian government agencies.
Evaluasi Program Pengembangan Talenta Digital: Fresh Graduate Academy (FGA) Shofiyani, Amalia; Salomo, Roy Valiant
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (April - Mei 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i3.4371

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pelatihan Fresh Graduate Academy (FGA), yang merupakan bagian dari program Digital Talent Scholarship (DTS) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2023. Program pelatihan ini dirancang untuk mengembangkan talenta digital yang siap kerja guna memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dengan pendekatan post-positivisme, yang melibatkan wawancara dan studi dokumen untuk menganalisis berbagai aspek pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program FGA telah berjalan dengan baik dan memenuhi tujuan utamanya, yaitu meningkatkan keterampilan peserta di bidang digital. Hal ini tercermin dari tingginya minat pendaftar pelatihan serta tingkat kelulusan sertifikasi yang meningkat setiap tahunnya. Respon positif dari peserta juga menunjukkan bahwa program ini memberikan manfaat dalam mempersiapkan mereka untuk bekerja di industri digital. Namun, terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam dimensi evaluasi input dan proses. Berdasarkan temuan dari kedua dimensi tersebut, sejumlah rekomendasi diberikan yaitu antara lain dengan penambahan jumlah panitia penyelenggara, penerapan metode pembelajaran yang lebih interaktif untuk mendorong keterlibatan aktif peserta, dan pelatihan secara luring (offline) dapat dipertimbangkan sebagai alternatif untuk daerah yang memiliki keterbatasan akses.
Penggunaan Analytic Hierarchy Process (AHP) dalam Pemilihan Tingkat Intervensi dan Aspek Prioritas Pengembangan Pendidikan Vokasi yang Memerlukan Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri Tsani, Tiara; Salomo, Roy Valiant
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (April - Mei 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i3.4755

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat intervensi yang tepat serta mengidentifikasi aspek prioritas utama dalam pengembangan pendidikan vokasi yang membutuhkan keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Studi ini menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang dirancang untuk menganalisis perspektif pemangku kepentingan pendidikan vokasi seperti pelaku industri/usaha, pembuat kebijakan, dan akademisi.  Data dikumpulkan melalui kuesioner yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tersebut. Pendekatan AHP ini membantu menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri melalui proses perbandingan berpasangan yang digunakan untuk mengukur bobot kriteria dan subkriteria dalam menentukan prioritas intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan kurikulum, penyediaan infrastruktur pembelajaran, serta pelatihan kecakapan hidup dan berkarir merupakan aspek utama yang membutuhkan keterlibatan dunia usaha dan industri. Model High Intervention dipilih sebagai alternatif terbaik karena menghasilkan keselarasan yang lebih tinggi antara kebutuhan DUDI dan lulusan vokasi. Penelitian ini juga menawarkan penggunaan metode AHP sebagai alat penting dalam pengambilan keputusan manajerial strategis untuk merumuskan kebijakan pendidikan vokasi.
Policy Learning of One Data Indonesia for Supporting Data-Driven Policy Hasnita, Siska Surya; Salomo, Roy Valiant
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 10 No. 1 (2025): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.10.1.1-25.2025

Abstract

The One Data Indonesia policy, established through Presidential Regulation No. 39 of 2019, is a strategic initiative to support evidence-based decision-making through integrated and accessible data governance. This article explores policy learning in its implementation as a foundation for data-driven policymaking in Indonesia. This research uses a post-positivist paradigm where post-positivism uses theory as a guideline for research and acknowledges that values influence the interpretation of qualitative data. A descriptive qualitative method is used to explore the implementation dynamics of the policy in depth. An event or phenomenon of implementing the One Data Indonesia policy with policy learning theory as an analytical framework through semi-structured interviews and literature studies. The results show that the implementation of One Data Indonesia reflects three forms of policy learning (Howlett et al., 2017): cognitive-technical (improving data quality and interoperability), socio-political (cross-agency coordination), and institutional (strengthening regulations and data-based organisational culture). However, challenges such as sectoral ego, data fragmentation, and capacity constraints remain significant. In conclusion, strengthening the legal framework, data literacy, and interoperability is needed to optimise data-based policies in Indonesia. With an in-depth understanding of the policy learning process, this research provides strategic insights for policymakers in optimising the potential of data as a national strategic asset. Specifically, this study contributes by mapping concrete patterns of policy learning that can be replicated or adapted in future national data governance reforms. Effective implementation is expected to support more targeted and efficient development planning. 
Digital Maturity Level Analysis of the Regional Financial Management Information System for the Special Region of Jakarta Province Nainggolan, Agus T.; Salomo, Roy Valiant
Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Volume 11, Issue 1, 2024
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71309/administrare.v11i1.2415

Abstract

Digital transformation is recognized as a key driver of change in public administration. Digital governance is a tool for building effective, inclusive, and accountable government in supporting the process of making government policies and providing services to the public. This research aims to analyze the current conditions and level of digital maturity of the DKI Jakarta Province Regional Financial Management Information System (SIPD). The research method used is qualitative with a descriptive approach. The data collection technique used was interviews with several key informants responsible for SIPD, namely Information Technology leaders, SIPD Conceptors, and SIPD users with indicators of strategy, leadership, development, user focus, and culture. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and concluding. The research results show that the digital maturity level (DML) of the DKI Jakarta Province regional financial management information system is 4 categories at the early government level and 1 category is at the developing government level. The factor that obtained the highest results was the leadership factor which shows the digital awareness of stakeholders, but this digital awareness has not yet reached a sophisticated level. Apart from that, improvements are still needed regarding strategy, development, user focus, and digital culture factors.
The Readiness of Local Governments in Indonesia in Implementing Talent Management Policies Fitriyani, Aliyyah Damar; Salomo, Roy Valiant
Journal of Public Representative and Society Provision Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Public Representative and Society Provision
Publisher : Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jprsp.v5i3.610

Abstract

This study analyzes the readiness of local governments in Indonesia to implement talent management policies as part of bureaucratic reform, using the Organizational Readiness for Implementing Change (ORIC) theory. Although regulated under Permen PANRB No. 3 of 2020, policy implementation still faces challenges, including lack of leadership commitment, limited infrastructure, and organizational culture resistance. The research employs a qualitative literature review, analyzing policy documents, government reports, and prior studies. Findings reveal varying levels of readiness among regions West Java and Pontianak City have adopted digital talent mapping systems, while others still rely on less effective traditional methods. Key success factors include leadership support, transparent meritocracy, and human resource and IT readiness. Strengthening regulatory harmonization and digitizing personnel systems are expected to optimize policy implementation, enhancing the professionalism of State Civil Apparatus (ASN) and the effectiveness of regional bureaucracy.
Collaborative Governance in Accelerating Stunting Reduction through Corporate Social Responsibility Hanny Rizky Wasiat, Safira; Valiant Salomo, Roy
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 1 (2024): Santhet : Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i1.3948

Abstract

This research aims to explore collaborative governance in accelerating the reduction of stunting through Corporate Social Responsibility (CSR) programs in Warakas Village, North Jakarta. The Ketapang Kuning program, a CSR initiative, successfully reduced the stunting rate from 19.3% to 12% in 2022. This study employs a qualitative approach with data collection techniques that include field studies and literature reviews. The results indicate that collaboration between the private sector, government, and community is crucial in addressing stunting issues. Key factors supporting the success of this program include power-resource-knowledge asymmetries such as knowledge, managerial capabilities, and financial resources from the business sector, as well as incentives to participate in the form of internal and external motivations like rewards, and collective facilitative leadership and transparency. The discussion of this research emphasizes the importance of corporate social responsibility (CSR) in reducing stunting and how effective collaboration between various parties can produce significant impacts. The collaboration between the government and the private sector, as demonstrated by PT. PLN IP Priok PGU, serves as a concrete example of how human resources and available funds can be optimally utilized to achieve common goals in stunting reduction.
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah 7 Tahun 2021 yang Berkaitan dengan Pemberdayaan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Koperasi dan UMKM Fuat, Mohammad Agus; Salomo, Roy Valiant
BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Vol 8 No 2 (2023): Volume 8 Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/briliant.v8i2.1283

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian Koperasi dan UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber dokumen dan berita untuk menggambarkan suatu fenomena. Analisis dan intepretasi teoritik dalam penelitian ini dilakukan dengan model implementasi Van Metter dan Van Horn. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa 40% untuk umkm telah mencapai target. Selain itu, terkait peran kementerian koperasi dan UMKM sebagai implementator kebijakan perlu diperluas tidak hanya sekedar eksekutor kebijakan melalui komunikasi dan koordinasi, namun diperluas sebagai integrator dan kolabolator. Perluasan peran ini diharapkan dapat merangkul berbagai pihak, sehingga implementasi kebijakan tidak hanya didominasi oleh satu aktor namun merupakan sebuah kerja bersama yang tersistematisasi.
Prinsip Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima Imaduddin, Imaduddin; Salomo, Roy Valiant
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2790

Abstract

This study aims to analyze the principles of good governance in managing the 2022 Village Fund in Buncu Village, Sape District, Bima Regency. Researchers use Buncu Village because it has the status of an underdeveloped village category with a developing village index of 0.5776. In addition, this village is unable to achieve the realization of Village Funds in 2022. This research focuses more on two important principles based on the factual problems found, namely the principle of accountability and the principle of community participation. The research method used in this research uses descriptive qualitative research. Data collection techniques are carried out by conducting documentation studies and. The results of this study indicate that accountability in managing Village Funds in Buncu Village is not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 concerning reporting and accountability mechanisms, but in general it has been carried out properly. In terms of the principle of planning participation, the Buncu Village Government has also implemented the principle of participation because every RKPDes preparation always involves the community. In addition, in terms of implementing participation, the people of Buncu Village are voluntarily involved in village development.
Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk Pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta Adam, Mardi; Salomo, Roy Valiant; Riady, Yasir
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 1 (2021): Kebijakan Publik
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/mf8r2v02

Abstract

Berdasarkan data SDKI tahun 2017 Unmet Need di Provinsi DKI Jakarta sebesar 15,7%, angka tersebut masih di atas rata-rata nasional sebesar 10,6%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah pengendalian penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Keluarga Berencana atau kebijakan KB dalam meningkatkan akses pelayanan KB, salah satunya melalui pelayanan KB gratis. Pelaksanaan mobilisasi layanan KB gratis sebagai upaya strategis Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan partisipasi Pasangan Usia Subur dalam KB sehingga diharapkan dapat menurunkan angka fertilitas total (TFR). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pengendalian kependudukan di Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. pelaksanaan kebijakan tersebut. Wawancara mendalam dilakukan kepada pejabat Kantor PPAPP selaku pengelola dan pelaksana kebijakan KB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dari level manajemen dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi. Adanya dukungan regulasi untuk pelaksanaan program. Komitmen pengelola dan pelaksana dalam upaya pencapaian target peningkatan pengendalian penduduk. Kendala pada pelaksanaan program pengendalian kependudukan dapat mempengaruhi pelaksanaan menjadi kurang optimal.
Co-Authors Abdul Rasyid Sahar Abdul Rasyid Sahar Abel Rizky Siregar Abidin, Mohammad Zainul Adam, Mardi Ade Afrilia Ardinda Adha, Alifia Nadhira Agung Budiono Alfiandri Alfiandri Amalia Shofiyani Amy Y. S. Rahayu Amy Y. S. Rahayu Anggraini, Dewi Yulia Annissa Faya Nurleni Ardinda, Ade Afrilia Eko Prasojo Eko Sigit Raharjo Evi Ratna Wulandari Febi Christine Siahaan Febi Christine Siahaan Febrianna Chadijah Ferdian Bhaskoro Fitriyani, Aliyyah Damar Fuat, Mohammad Agus Hanny Rizky Wasiat, Safira Hari Haryanto Haula Rosdiana Husin Ali Imaduddin, Imaduddin Irviana, Claudia Nuke Johan Kurniawan Khaerul Umam Latifah Latifah Lutfi, Achmad Mardi Adam Metia Pratiwi Mohamad Ichsana Nur Mohammad Zainul Abidin Muhammad Herdyan Sukmana Isman Muhammad Herdyan Summana Isman Muhammad Rafi Bakri Muhammad Rafi Bakri Nainggolan, Agus T. Nida Khoirun Nisa Nikki Mulya Nisa, Nida Khoirun Oktora Aditia Oktora Aditia Ompusunggu, Sensia Gibsi Pinggar Hawa Purwosusanto, Lilik Riady, Yasir Riswanti, Riyani Rozidateno Putri Hanida Santi Marlina Hutahaean Sensia Gibsi Ompusunggu Shofiyani, Amalia Siska Surya Hasnita Siti Alia Sri Lestari Teguh Kurniawan Tiara Tsani Tsani, Tiara Wanisa, Zahra Yasir Riady Zahra Wanisa