Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.972
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Forum Ekonomi : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Jurnal Pendidikan dan Konseling TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Jurnal Politikom Indonesiana Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Innovative: Journal Of Social Science Research RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Jurnal Administrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)
Gun Gun Gumilar
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis kinerja pegawai pada kebijakan work from home Tetty Alpianti; Haura Atthahara; Gungun Gumilar
FORUM EKONOMI Vol 23, No 4 (2021): Oktober
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jfor.v23i4.10089

Abstract

Pemerintah Indonesia mengambil suatu kebijakan akibat ditetapkannya Covid 19 sebagai pandemi, salah satu kebijakan Pemerintah yaitu dengan diberlakukannya Bekerja dari Rumah atau Work From Home (WFH). Menindaklanjuti sesuai dengan instruksi dari Presiden Indonesia yang berkaitan dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Hal tersebut upaya untuk memutus mata rantai Covid 19. Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 800/2072/BKKPD Tahun 2020. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi salah satu instansi yang diwajibkan untuk bekerja di rumah, namun tidak semuanya untuk bekerja di rumah ada sebagian yang masih bekerja di kantor. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi terhadap kebijakan bekerja dari rumah. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari artikel ini bahwa secara keseluruhan kinerja pegawai pada kebijakan work from home di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sudah cukup baik.
MANAJEMEN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA CIBADAK KECAMATAN RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG Aldi Muhamad Rizki; Evi Priyanti; Gun Gun Gumilar; Kariena Febriantin
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 1 (2023): JURNAL DIMENSI (MARET 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manajemen merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam Pemerintah untuk menerapkan suatu program atau kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisa lebih spesifik perihal manajemen yang dilakukan Pemerintah Desa Cibadak dalam mengurus BUMDes di Desa Cibadak Kabupaten Karawang. Penulis menggunakan metode kualitatif dan mengacu pada model teori Henry Fayol terkait manajemen yang baik. Model teori Henry Fayol terkait manajemen yang baik mencakup empat indikator yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil Penelitian penulis di Desa Cibadak yaitu pada perencanaannya, Pemerintah Desa belum dapat melakukan perencanaan BUMDes dengan baik, terbukti tidak sedikit BUMDes yang terhenti. Lalu, pada aspek Pengorganisasian Pada Desa Cibadak, Pemerintah Desa dalam pengorganisasian terkait pengelolaan BUMDes sangat buruk, tidak adanya kemajuan yang baik dalam BUMDes yang aktif atau jalan ditempat. Kemudian pada pelaksanaan, Pemerintah Desa Cibadak belum melaksanakan pengelolaan BUMDes yang baik dan terbilang kurang konsisten. Terakhir pengawasannya, Pengawasan, Pemerintah di Desa yang dilakukan masih sangat minim yang menyebabkan proses berjalannya BUMDes belum menghasilkan keuntungan yang cukup bagi Desa.  
EFEKTIVITAS PELATIHAN APARATUR UNTUK PEMBANGUNAN DI DESA CIBADAK KABUPATEN KARAWANG Adib Fadhilah Naufal; Gun Gun Gumilar; Rachmat Ramdani
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 1 (2023): JURNAL DIMENSI (MARET 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelatihan aparatur menjadi isu penting dalam sebuah lembaga Pemerintahan agar dapat berkembang serta memajukan kesejahteraan Masyarakatnya. Pegawai yang professional sangat dibutuhkan bagi Masyarakat agar bisa melayaninya dengan benar tanpa kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan organisasi Pemerintah Desa Cibadak dalam pelatihan aparatur untuk pembangunan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan model teori Gibson dalam menganalisis data. Model Teori Gibson menjelaskan bahwa efektifitas Organisasi yang baik terdiri dari lima indikator yaitu hasil, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan perkembangan. Hasil penelitian yaitu Pada aspek hasil, tidak semua aparat Desa mendapatkan pelatihan dan hanya beberapa perwakilan saja. Kemudian aspek efisiensi, Permasalahan yang terjadi terkait pemberian pelatihan pada aparatur yaitu anggaran dan biaya yang kurang mencukupi. Lalu aspek kepuasan, Pemerintah Desa belum mendapatkan keuntungan dari aparat Desa yang mengikuti pelatihan diluar. Selanjutnya aspek adaptasi, aparatur Desa masih belum beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Terakhir aspek perkembangan, Pemerintah Desa kedepannya memberangkatkan banyak aparatur Desa.
Partisipasi Pemerintah dalam Pembangunan Industri Kreatif (Studi Komparatif Jepang dan Korea) Wida Ningsih; Gun Gun Gumilar
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13997

Abstract

Globalisasi memiliki dampak besar terhadap tatanan global. Meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi menjadi peluang dan ancaman setiap negara. Adanya pertukaran budaya menjadi bagian dari jenis komunikasi internasional yang baru dan pertumbuhan ‘diplomasi publik’ Pengemasan diplomasi mengalami transformasi, misalnya diplomasi budaya melalui industri kreatif. Diplomasi budaya juga berperan terhadap eksistensi suatu negara dalam kancah global, dalam hal ini memiliki kekuasaan yang disebut soft power. Perkembangan diplomasi budaya dan industri kreatif tidak terlepas dari pemerintah sebagai perancang dan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi partisipasi pemerintah dalam pembangunan industri kreatif dengan studi komparatif antara Jepang dan Korea. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Dalam perkembangannya, industri kreatif di Jepang dan Korea melibatkan pemerintah pusat maupun daerah melalui berbagai revisi kebijakan. Pemerintah mendukung dan mendeklarasikan sebagai suatu bentuk diplomasi budaya. Tetapi berbeda dengan Jepang, Pemerintah Korea melakukan ekspansi melalui promosi kebudayaannya dengan bekerjasama dengan chaebol
Peran Lurah Dalam Mengurangi Patologi Birokrasi (Studi Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai Di Kantor Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi) Ahmad Najib Akmal; Gun Gun Gumilar; Made Panji Teguh Santoso
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.842

Abstract

Dalam sebuah organisasi tentunya dibutuhkan peran pemimpin sebagai pemberi arahan untuk para bawahannya demi tercapainya tujuan bersama. Begitu pula pada kepemimpinan di sebuah Birokrasi pemerintahan, peran kepemimpinan sangat diperlukan sebagai penunjang keberhasilan birokrasi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Kelurahan sebagai tingkat pemerintahan daerah menjadi ujung tombak keberhasilan dalam pembangunan dan pelayanan, karena kelurahan merupakan organisasi pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Maka dari itu sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kelurahan harus memiliki kualitas kinerja pegawai-pegawainya dan pemimpinnya (Lurah) yang berkompeten. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk patologi birokrasi yang ada di Kantor Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi serta untuk mengetahui peran Lurah dalam mengurangi patologi birokrasi yang ada di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santoso (2003). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Birokrasi di kantor kelurahan bahagia masih ditemukan patologi yang berasal dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana dalam berbagai kegiatan operasionalnya, masih ditemukan pegawai yang kurang produktif seperti malas dalam bekerja, jarang masuk, dan melimpahkan tupoksi tersebut kepada pegawai lain akibat dari tindakan seperti ini menghambat produktivitas karena menitikberatkan tupoksi kepada satu pegawai lainnya. (2) Peran Lurah Bahagia untuk mengurangi patologi tersebut dengan menerapkan beberapa kebijakan seperti penempatan pegawai sesuai dengan tupoksi, piket untuk sukarelawan dan perbaikan sarana dan prasarana. Diharapkan kualitas kinerja pegawai di Kantor Kelurahan Bahagia dapat bekerja dengan optimal, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi serta paham mengenai disiplin kerja terutama dalam menaati ketentuan kehadiran dalam bekerja.
Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang) Ahmad Najib Akmal; Gun Gun Gumilar; Made Panji Teguh Santoso; Evi Priyanti
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.10934

Abstract

Pada sistem keuangan pemerintah yang berlaku di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yakni Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas dengan wilayah yang berwenang guna mengatur serta mengurus urusan kepemerintahan dan kepentingan masyarakat. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Juli Tahun 2015 meluncurkan salah satu aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang bermanfaat guna meningkatkan mutu dari kualitas tata kelola keuangan desa agar lebih baik lagi kedepannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi (Communications), sumber daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure) dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Metode Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1). Menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Siskeudes di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang kurang efektif, karena masih terdapat beberapa permasalahan sumberdaya yang ada serta belum efektifnya kinerja aparatur dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes karena minimnya pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi Informasi dan komputer. (2). Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada pelaksanaanya masih memprioritaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena dampak dari pandemi Covid- 19 dibandingkan pembangunan infrastruktur.
Perbandingan Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia dan Vietnam Yulia Eka Wulandari; Windy Annisa; Gun Gun Gumilar; Dewi Noor Azijah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.356-361

Abstract

Food and Agriculture Organization (FAO) memberikan peringatan terkait krisis pangan yang dapat menjadi ancaman di masa pandemi Covid-19. Berbagai negara berupaya mengambil tindakan secara tepat dan cepat untuk mencegah terjadinya krisis pangan termasuk negara Indonesia dan Vietnam. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perbedaan kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan Vietnam selama pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode komparatif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia maupun Vietnam memiliki perbedaan dalam menyikapi hal tersebut karena diakibatkan oleh perbedaan sistem pemerintahan serta situasi yang terjadi pada masing-masing negara.Pemerintah Indonesia merumuskan beberapa kebijakan baru untuk mencegah krisis pangan yaitu dengan menjaga stabilitas harga pangan, mendukung petani kecil, meningkatkan produksi tanaman pangan dan membangun food estate. Kebijakan ketahanan pangan Vietnam meliputi kerugian pajak pertanian, biaya irigasi dan pengurangan kerugian pascapanen dengan melindungi pinjaman bunga. Adanya proses perbedaan perencanaan kebijakan pada kedua negara tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan baru dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi, sedangkan Pemerintah Vietnam menjalankan kebijakan yang telah ada secara efektif dan bersifat turun temurun sehingga berdampak jangka panjang.Kebijakan ketahanan pangan Vietnam meliputi kerugian pajak pertanian, biaya irigasi dan pengurangan kerugian pascapanen dengan melindungi pinjaman bunga. Adanya perbedaan proses perencanaan kebijakan pada kedua negara tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan baru dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi, sedangkan Pemerintah Vietnam menjalankan kebijakan yang telah ada secara efektif dan bersifat turun temurun sehingga berdampak jangka panjang. Kebijakan ketahanan pangan Vietnam meliputi kerugian pajak pertanian, biaya irigasi dan pengurangan kerugian pascapanen dengan melindungi pinjaman bunga. Adanya proses perbedaan perencanaan kebijakan pada kedua negara tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan baru dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi, sedangkan Pemerintah Vietnam menjalankan kebijakan yang telah ada secara efektif dan bersifat turun temurun sehingga berdampak jangka panjang.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI Mega Marwati; Gun Gun Gumilar; Rachmat Ramdani
Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/jaeis.v3i2.139

Abstract

This study aims to analyze the application of risk management processes in government internal control at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Bekasi Regency as a form of evaluation and additional insight into the application of risk management in the government. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with data sourced from observations, interviews, and literature studies. The conclusion of this study shows that there are several problems in the implementation of risk management in Bappeda Bekasi Regency, especially related to the understanding of Bappeda's Human Resources (HR) in understanding the risk management process. Therefore, various training and mentoring efforts are needed continuously to improve the capacity of Bappeda Bekasi Regency human resources to compile and implement risk management processes. Thus, it will minimize various losses that will hinder the achievement of the goals that have been set.
Peran Pemerintah Dalam Mendorong Tindakan Kolaboratif Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Karawang Giesayla Febiazkana D.P; Usep Dayat; Gun Gun Gumilar
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 7 No. 11 (2025): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v7i11.9610

Abstract

This research aims to analyze the role of Karawang Regency Government in encouraging collaborative action on the implementation of Karawang Regent Regulation Number 22 of 2021 concerning Reduction of Plastic Bags. The approach used is qualitatively descriptive with Emerson and Nabatchi's 2015 Collaborative Governance theory, with a focus on collaborative action dimensions. The data was collected through in-depth interviews with the Regional Apparatus Organization (OPD), business actors, environmental communities, and communities, as well as through documentation studies and field observations. Research results show that collaborative action has emerged in the form of socialization by local governments and education by environmental activists. However, this collaboration has not been strategic, unified, and has not touched the main target group evenly. Many business actors and the public are not aware of the existence of the regulation, which shows weak communication across sectors. Actions taken are more formal and not accompanied by participatory feedback mechanisms. This study concluded that collaborative efforts in policy implementation still need to be strengthened, both in terms of inclusion, sustainability of participation, and cross-sectoral strategy design. In this case, the local government needs to form a collaboration forum across actors to organize a more adaptive joint program and reach policy targets directly.
Co-Authors Adib Fadhilah Naufal Ahmad Najib Akmal Aldi Muhamad Rizki Alpianti, Tetty Amelia Nova Agustin Dadan Kurniansyah Dewi Noor Azijah Dhea Ajeng Novita Dhea Desita Delistiana Dida Rizki Ramadhan Diena Pahlewi Evi Priyanti Febriantin, S.IP., M.IPol., Kariena Gheanina Bella Pravillia Giesayla Febiazkana D.P Gili Argenti Gili Argenti Gili Argenti Gracia Anthoinette Hayuningtyas Gun Gun Gumilar Hanif Rosjik Muhamad Balaswad Hanny Purnamasari Haris Ahmad Rizal Hasbi Nuryasin Haura Atthahara Haura Atthahara Hilda Nurusyahidah Mahmud Imawan Prayoga Indah Laily Hilmi Kirana Puspamurty Lukmanul Hakim Hakim Made Panji Teguh Santoso Marno, Marno Maulana Rifai Maulana Rifa’i Mega Marwati Nunik Syauqina Nuryasin, Hasbi Rifai, Maulana Sahara Faddila Salman Salman Siti Nur Hidayah Siti Nursanti Siti Qurrotul Mar’ah Siti Qurrotul Mar’ah Tetty Alpianti Tri Wahyu Utami Trisna Ariakusuma Usep Dayat Usep Dayat Wida Ningsih Wida Ningsih Windy Annisa Yulia Eka Wulandari Yuliarman Saragih Yulyana, Eka