Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.972
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Forum Ekonomi : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Jurnal Pendidikan dan Konseling TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Jurnal Politikom Indonesiana Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Innovative: Journal Of Social Science Research RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Jurnal Administrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)
Gun Gun Gumilar
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERAN PTSP-TKI DISNAKERTRANS DALAM MENEKAN ANGKA BURUH MIGRAN UNPROSEDURAL DI KABUPATEN KARAWANG Imawan Prayoga; Lukmanul Hakim; Gungun Gumilar
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 5 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i5.2021.1181-1187

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana peran PTSP-TKI Disnakertrans dalam menekan angka buruh migran unprosedural di Kabupaten Karawang, Karawang merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian pesisir utara pulau jawa yang setiap tahunnya selalu mengirimkan ribuan penduduknya untuk menjadi buruh migran. Sehingga diperlukan pendataan secara sistematis dan menyeluruh melalui PTSP-TKI. Selain  itu sebagai bentuk  penilaian atas kebijakan pemerintah daerah dalam melihat fenomena buruh migran yang begitu komplek salah satunya adalah persoalan buruh migran unprosedural. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif, dimana metode penenelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yang didukung  dengan pendekatan konseptual dan undang-undang. Adapun hasil dan simpulan penelitian ini adalah bahwa keberadaan PTSP-TKI di Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Karawang sangat penting dan berpengaruh karena merupakan bagian dari sistem pelayanan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Karawang. 
PENERAPAN KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KABUPATEN BEKASI Siti Nur Hidayah; Gili Argenti; Gun Gun Gumilar
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 4 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i4.2022.1358-1363

Abstract

Pertanian menjadi salah satu sektor penting di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara agraris, yang mana sektor pertanian menjadi menjadi salah satu sektor yang berkontribusi dalam pembangunan ketahanan pangan nasional. Namun seiring berjalannya waktu, lahan pertanian mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Adanya alih fungsi lahan menjadi penyebab berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Kabupaten Bekasi sebagai salah satu daerah dengan lahan pertanian yang luas juga mengalami dampak alih fungsi lahan yang signifikan. Penerapan kebijakan LP2B diharapkan dapat mengoptimalkan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. Penerapan LP2B tersebut dengan didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bekasi 2011-2031. Dikeluarkannya Perda tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk terus mempertahankan lahan pertanian kabupaten Bekasi yang masih tersisa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang menggambarkan bagaimana proses implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Bekasi.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BNPB JAKARTA TIMUR Gracia Anthoinette Hayuningtyas; Maulana Rifai; Gun Gun Gumilar
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 5 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i5.2021.1068-1076

Abstract

Keterbukaan informasi publik atau transparansi terhadap informasi publik menjadi suatu keharusan bagi setiap badan publik. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses publik terhadap informasi-informasi publik sesuai yang diatur dalam undang-undang. Sejak tahun 2011, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi salah satu badan publik yang telah menyelenggarakan pelayanan kebijakan ini, dengan tujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengakses terhadap informasi/kebijakan suatu badan publik, sehingga berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dimana pengumpulan data dilakukan dengan serangkaian instrumen penelitian yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis mengenai Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta Timur. Pelayanan ini dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal karena adanya beberapa sasaran-sasaran yang belum tercapai, namun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BNPB berusaha untuk melakukan evaluasi dan membuat rancangan strategi-strategi sebagai solusi agar kendala-kendala yang menghambat penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik dapat diminimalisir, bahkan dihindarkan.
Strategi dinas koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemberdayaan umkm Haris Ahmad Rizal; Maulana Rifai; Gungun Gumilar
KINERJA Vol 18, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29264/jkin.v18i4.10154

Abstract

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam menerapkan memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah disingkat UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung, untuk menampung dan sedikit referensi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat khususnya pelaku UMKM dan pemerintah. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis permasalahn tersebut yaitu dengan studi pustaka, dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, pengumpulan data dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduction data (reduksi data), display data (penyajian data), conclution drawing/verification (verifikasi). Hasil kajian artikel yaitu dalam melaksanakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung dengan indikator Teori Strategi Stephen P. Robbins masih dalam proses cukup baik. 
Kinerja pegawai pemerintah Hilda Nurusyahidah Mahmud; Maulana Rifai; Gungun Gumilar
KINERJA Vol 18, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29264/jkin.v18i3.10016

Abstract

Kinerja sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam dalam mewujudkan organisasi yang bergerak pada arah visi, misi, dan tujuan organisasi. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kedungwaringin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai pemerintah di Kecamatan Kedungwaringin. Informan dari penelitian ini  ialah Kasubag  Umum  dan  Kegawaian  dan  Kasi  Kependudukan Kecamatan Kedungwaringin. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai  pemerintah di Kecamatan Kedungwaringin sudah cukup baik.
Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten): bidang non-perizinan Siti Qurrotul Mar’ah; Gili Argenti; Gun Gun Gumilar
KINERJA Vol 18, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29264/jkin.v18i3.9790

Abstract

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang selanjutnya disebut dengan PATEN merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan, proses pengelolaan nya ialah mulai dari permohonan hingga ke tahap penerbitan dokumen dengan dilakukan dalam satu tempat. Tujuan yang akan dicapai untuk memudahkan dan mendekatkan masyarakat dalam pelayanan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelayanan PATEN di Lingkungan Kabupaten Karawang mewujudkan optimalisasi pelayanan publik di daerah Kabupaten Karawang, maka Pemerintah Kabupaten Karawang (Bupati Karawang) mempunyai inovasi yaitu dengan mengagendakan Gebyar PATEN yang dilaksanakan setiap tiga kali dalam seminggu salah satunya di Kecamatan Teluk jambe Barat pada tanggal O6 November 2019 telah melaksanakan Gebyar PATEN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang artinya mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana proses implementasi PATEN Di Kecamatan Teluk jambe Barat dengan menggunakan teori Charles O.Jones yang didalamnya terdapat tiga aktivitas pelayanan yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama, Organisasi. Kedua, Interpretasi. Dan ketiga, Penerapan.
Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karawang Dida Rizki Ramadhan; Gun Gun Gumilar
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.361-367

Abstract

AbstrakOrganisasi masyarakat (ormas) merupakan organisasi yang memegang peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam permasalahan yang dilakukan oleh ormas di Kabupaten Karawang yang tidak sesuai dengan tujuan dan funsinya. Konflik  antar  ormas dikatakan sebagai konflik  sosial,  karena  konflik  tersebut  terjadi  dalam kehidupan masyarakat yang  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  pendapat  atau pandangan  tertentu dari  individu  maupun  kelompok  masyarakat. Konflik  sosial  dapat  berupa konflik antar ormas, konflik antar warga, dan konflik antar suku, agama, ras dan golongan. perilaku dan aktivitas tesebut tidak mencerminkan kewajibannya sebagai organisasi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam pembinaan ormas di Kabupaten Karawang. Tipe penelitian desktiptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori strategi pemberdayaan menurut Edi Suharto (2017) yang terdiri dari pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukan kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang melakukan pencegahan agar tidak terjadinya konflik antar ormas yaitu berupa pembinaan  dan pemberdayaan kepada ormas yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan  kepada masing-masing ormas di Kabupaten Karawang sehingga dapat melakukan  aktivitas sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai ormas demi menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan Bangsa.Kata Kunci: Strategi, Ormas, Karawang.
LOGICAL FALLACY ON GOVERNMENT POLICY AND GOOD GOVERNANCE IN INDOPOS.CO.ID MEDIA Haris Ahmad Rizal; Maulana Rifai; Gun Gun Gumilar
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 4 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i2.1382

Abstract

The relocation of the capital city to an area is considered to encourage faster and cleaner state governance. The purpose of this research is to find out whether the case is a hoax, gimmick, and victim playing, to find out the government's problems related to the case, and to find out whether the problem is a logical fallacy or not. Informants from the results of this study are articles from Indopost.com that research results can guarantee that for the purpose of moving the capital city, the central government creates services that make it easier for the community to manage and generate logical errors. Inappropriate, D1 Argument From Ignorance. This news results in the conclusion that this news is not included in Hoax, Gimmick, and Playing Victim because the argument is positive. The relocation of the capital city is expected to be able to provide positive results for the progress of the Indonesian state and make DKI Jakarta a business city for economic growth in Indonesia.
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Sahara Faddila; Gili Argenti; Gun Gun Gumilar
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 3 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.378 KB) | DOI: 10.31004/jpdk.v4i3.5105

Abstract

Pengawasan terhadap APBD yang dilakukan oleh DPR terhadap APBD kabupaten Bekasi merupakan hak setiap anggota DPRD terdapat tiga fungsi legislative dan fungsi Anggaran, fungsi pengawasan yang lebih berfokus pada DPRD dalam pengawasan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam menjalankan pengawasan APBD perlu pengawasan terhadap masyarakat untuk menjalankan tugas dan wewenangan DPRD Kabupaten Bekasi dalam pengawasan pelaksanaan, diatur dalam perarturan DPRD Kota Bekasi 1 tahun 2010 pelaksanaan terhadap APBD tidak saja terbatas pada aspek penggunaan anggaran, tetapi juga pada sisi pemasukan dan pendapatan. Pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, dapat diketahui secara jelas dampak dari penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Hambat – hambatan internal mengenai factor pengawasan terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Bekasi adalah Pendidikan, Pengalaman, Sumber Daya Manusia, Peraturan dan Program kerja, sedangkan hambatan eksternal adalah peruabhan pearuran perundang – undangan, rekrutmen partai politik, partisipasi masyarakat dan media, Pemerintah Daerah perlu transparan terhadap Media untuk masyarkat sehingga masyarakat bisa memantau kinerja apa saja yang dilakukan oleh DPRD.
Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara di Kejaksaan Negeri Karawang Pada Masa Pandemi Covid-19 Gheanina Bella Pravillia; Maulana Rifa’i; Gun Gun Gumilar
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 8 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.241 KB) | DOI: 10.5281/zenodo.6618508

Abstract

This study aims to examine the optimization of public services in making a certificate not currently serving a prison sentence at the Karawang District Attorney during the Covid-19 pandemic using the Lovelock and Wright Service Quality theory (2002: 266-267) in which there are five variable dimensions. includes Reliability, Tangibility, Responsiveness, Assurance and Assurance and Empathy. This study used descriptive qualitative method. The data collection technique was carried out through triangulation which included interviews, observations and documentation studies, then the data that had been obtained were analyzed through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the discussion show that making a certificate is not currently serving a prison sentence at the Karawang District Prosecutor's Office during the Covid-19 pandemic not optimal in the dimensions of Reliability, Tangibility, Responsiveness, and Empathy, this is evidenced by the delay in performance, lack of information and the implementation of work from houses by employees of the Karawang District Prosecutor's Office as well as the focus on other urgent problems to be resolved. As for the dimensions of guarantee and certainty of service quality in making a certificate of not serving a prison sentence at the Karawang District Attorney during the Covid-19 pandemic, it can be said to be quite optimal because of their polite attitude towards every community.
Co-Authors Adib Fadhilah Naufal Ahmad Najib Akmal Aldi Muhamad Rizki Alpianti, Tetty Amelia Nova Agustin Dadan Kurniansyah Dewi Noor Azijah Dhea Ajeng Novita Dhea Desita Delistiana Dida Rizki Ramadhan Diena Pahlewi Evi Priyanti Febriantin, S.IP., M.IPol., Kariena Gheanina Bella Pravillia Giesayla Febiazkana D.P Gili Argenti Gili Argenti Gili Argenti Gracia Anthoinette Hayuningtyas Gun Gun Gumilar Hanif Rosjik Muhamad Balaswad Hanny Purnamasari Haris Ahmad Rizal Hasbi Nuryasin Haura Atthahara Haura Atthahara Hilda Nurusyahidah Mahmud Imawan Prayoga Indah Laily Hilmi Kirana Puspamurty Lukmanul Hakim Hakim Made Panji Teguh Santoso Marno, Marno Maulana Rifai Maulana Rifa’i Mega Marwati Nunik Syauqina Nuryasin, Hasbi Rifai, Maulana Sahara Faddila Salman Salman Siti Nur Hidayah Siti Nursanti Siti Qurrotul Mar’ah Siti Qurrotul Mar’ah Tetty Alpianti Tri Wahyu Utami Trisna Ariakusuma Usep Dayat Usep Dayat Wida Ningsih Wida Ningsih Windy Annisa Yulia Eka Wulandari Yuliarman Saragih Yulyana, Eka