Articles
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Putri Suciana]]>;
<![CDATA[Usep Dayat]]>;
<![CDATA[Gun Gun Gumilar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 7 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.102 KB)
|
DOI: 10.5281/zenodo.6585594
<![CDATA[This study aims to examine and analyze and determine the implementation of local government policies in Bekasi Regency in alleviating community poverty (descriptive study in Cipayung Village, East Cikarang District). This research is a descriptive qualitative type with data collection techniques carried out using triangulation which includes interviews, observations and documentation studies, then the data is analyzed by reducing, presenting and drawing conclusions. The theory used is Edwards III's Policy Implementation in Putra (2001:9) in which there are four dimensions, namely nature, organizational structure, communication and resources. The results of this study indicate that the policies made by the Bekasi Regency Government have not gone well because the communication between the Regional Government Apparatus and the Cipayung Village Government has not been coordinated and has not been implemented and has not been implemented by the regional government in implementing poverty alleviation policies against the Bekasi Regency Regional Regulations. Number 10 of 2012 concerning the organizational structure has not yet created characteristics that are able to encourage Small and Medium Micro Business actors to develop better.]]>
<![CDATA[Menyelisik Ketimpangan Pendidikan pada Masyarakat Urban dan Rural Antara Kecamatan Kota Baru dan Banyusari Di Kabupaten Karawang ]]>
<![CDATA[Gun Gun Gumilar]]>;
<![CDATA[Wida Ningsih]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.603 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i2.6314
<![CDATA[Pendidikan merupakan salah satu aspek sosial dalam pembangunan nasional. Banyak sekali penelitian yang mencoba menyelesaikan masalah pendidikan yang ada. Bahkan pemerintah, telah mengupayakan untuk mengurangi ketimpangan dengan membuat berbagai kebijakan dan program bantuan. Namun, sampai sekarang masih belum terselesaikan. Ketimpangan pendidikan sering kali hanya diukur melalui kualitas pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian perlu untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan pendidikan secara menyeluruh. Sehingga dapat diketahui akar permasalahan dalam ketimpangan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan wawancara dan pendekatan studi kasus. Ketimpangan pendidikan ditilik melalui pandangan manajemen pendidikan yang memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan. Secara keseluruhan, pada daerah urban di Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, manajemen pendidikan dapat dikategorikan berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang berada pada menengah ke atas. Sehingga terjalin hubungan timbal balik antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Sedangkan, pada daerah rural di Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang masih dikategorikan cukup baik. Selain infrastruktur, hal yang menjadi faktor utama adanya ketimpangan pendidikan ialah kurang penekanan penyampaian informasi terkait pentingnya pendidikan dan adanya program bantuan pendidikan/beasiswa pada masyarakat rural yang masih memiliki literasi kurang baik]]>
<![CDATA[PERAN PTSP-TKI DISNAKERTRANS DALAM MENEKAN ANGKA BURUH MIGRAN UNPROSEDURAL DI KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Imawan Prayoga]]>;
<![CDATA[Lukmanul Hakim]]>;
<![CDATA[Gungun Gumilar]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 5 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i5.2021.1181-1187
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana peran PTSP-TKI Disnakertrans dalam menekan angka buruh migran unprosedural di Kabupaten Karawang, Karawang merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian pesisir utara pulau jawa yang setiap tahunnya selalu mengirimkan ribuan penduduknya untuk menjadi buruh migran. Sehingga diperlukan pendataan secara sistematis dan menyeluruh melalui PTSP-TKI. Selain itu sebagai bentuk penilaian atas kebijakan pemerintah daerah dalam melihat fenomena buruh migran yang begitu komplek salah satunya adalah persoalan buruh migran unprosedural. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif, dimana metode penenelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yang didukung dengan pendekatan konseptual dan undang-undang. Adapun hasil dan simpulan penelitian ini adalah bahwa keberadaan PTSP-TKI di Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Karawang sangat penting dan berpengaruh karena merupakan bagian dari sistem pelayanan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Karawang. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KABUPATEN BEKASI ]]>
<![CDATA[Siti Nur Hidayah]]>;
<![CDATA[Gili Argenti]]>;
<![CDATA[Gun Gun Gumilar]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 4 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v9i4.2022.1358-1363
<![CDATA[Pertanian menjadi salah satu sektor penting di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara agraris, yang mana sektor pertanian menjadi menjadi salah satu sektor yang berkontribusi dalam pembangunan ketahanan pangan nasional. Namun seiring berjalannya waktu, lahan pertanian mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Adanya alih fungsi lahan menjadi penyebab berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Kabupaten Bekasi sebagai salah satu daerah dengan lahan pertanian yang luas juga mengalami dampak alih fungsi lahan yang signifikan. Penerapan kebijakan LP2B diharapkan dapat mengoptimalkan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. Penerapan LP2B tersebut dengan didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bekasi 2011-2031. Dikeluarkannya Perda tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk terus mempertahankan lahan pertanian kabupaten Bekasi yang masih tersisa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang menggambarkan bagaimana proses implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Bekasi.]]>
<![CDATA[KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BNPB JAKARTA TIMUR ]]>
<![CDATA[Gracia Anthoinette Hayuningtyas]]>;
<![CDATA[Maulana Rifai]]>;
<![CDATA[Gun Gun Gumilar]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 5 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i5.2021.1068-1076
<![CDATA[Keterbukaan informasi publik atau transparansi terhadap informasi publik menjadi suatu keharusan bagi setiap badan publik. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses publik terhadap informasi-informasi publik sesuai yang diatur dalam undang-undang. Sejak tahun 2011, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi salah satu badan publik yang telah menyelenggarakan pelayanan kebijakan ini, dengan tujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengakses terhadap informasi/kebijakan suatu badan publik, sehingga berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dimana pengumpulan data dilakukan dengan serangkaian instrumen penelitian yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis mengenai Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta Timur. Pelayanan ini dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal karena adanya beberapa sasaran-sasaran yang belum tercapai, namun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BNPB berusaha untuk melakukan evaluasi dan membuat rancangan strategi-strategi sebagai solusi agar kendala-kendala yang menghambat penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik dapat diminimalisir, bahkan dihindarkan.]]>
<![CDATA[Strategi dinas koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemberdayaan umkm ]]>
<![CDATA[Haris Ahmad Rizal]]>;
<![CDATA[Maulana Rifai]]>;
<![CDATA[Gungun Gumilar]]>
<![CDATA[ KINERJA Vol 18, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economics and Business Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jkin.v18i4.10154
<![CDATA[Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam menerapkan memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah disingkat UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung, untuk menampung dan sedikit referensi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat khususnya pelaku UMKM dan pemerintah. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis permasalahn tersebut yaitu dengan studi pustaka, dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, pengumpulan data dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduction data (reduksi data), display data (penyajian data), conclution drawing/verification (verifikasi). Hasil kajian artikel yaitu dalam melaksanakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung dengan indikator Teori Strategi Stephen P. Robbins masih dalam proses cukup baik. ]]>
<![CDATA[Kinerja pegawai pemerintah ]]>
<![CDATA[Hilda Nurusyahidah Mahmud]]>;
<![CDATA[Maulana Rifai]]>;
<![CDATA[Gungun Gumilar]]>
<![CDATA[ KINERJA Vol 18, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economics and Business Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jkin.v18i3.10016
<![CDATA[Kinerja sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam dalam mewujudkan organisasi yang bergerak pada arah visi, misi, dan tujuan organisasi. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kedungwaringin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai pemerintah di Kecamatan Kedungwaringin. Informan dari penelitian ini ialah Kasubag Umum dan Kegawaian dan Kasi Kependudukan Kecamatan Kedungwaringin. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai pemerintah di Kecamatan Kedungwaringin sudah cukup baik.]]>
<![CDATA[Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten): bidang non-perizinan ]]>
<![CDATA[Siti Qurrotul Mar’ah]]>;
<![CDATA[Gili Argenti]]>;
<![CDATA[Gun Gun Gumilar]]>
<![CDATA[ KINERJA Vol 18, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economics and Business Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jkin.v18i3.9790
<![CDATA[Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang selanjutnya disebut dengan PATEN merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan, proses pengelolaan nya ialah mulai dari permohonan hingga ke tahap penerbitan dokumen dengan dilakukan dalam satu tempat. Tujuan yang akan dicapai untuk memudahkan dan mendekatkan masyarakat dalam pelayanan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelayanan PATEN di Lingkungan Kabupaten Karawang mewujudkan optimalisasi pelayanan publik di daerah Kabupaten Karawang, maka Pemerintah Kabupaten Karawang (Bupati Karawang) mempunyai inovasi yaitu dengan mengagendakan Gebyar PATEN yang dilaksanakan setiap tiga kali dalam seminggu salah satunya di Kecamatan Teluk jambe Barat pada tanggal O6 November 2019 telah melaksanakan Gebyar PATEN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang artinya mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana proses implementasi PATEN Di Kecamatan Teluk jambe Barat dengan menggunakan teori Charles O.Jones yang didalamnya terdapat tiga aktivitas pelayanan yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama, Organisasi. Kedua, Interpretasi. Dan ketiga, Penerapan.]]>
<![CDATA[Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karawang ]]>
<![CDATA[Dida Rizki Ramadhan]]>;
<![CDATA[Gun Gun Gumilar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.361-367
<![CDATA[AbstrakOrganisasi masyarakat (ormas) merupakan organisasi yang memegang peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam permasalahan yang dilakukan oleh ormas di Kabupaten Karawang yang tidak sesuai dengan tujuan dan funsinya. Konflik antar ormas dikatakan sebagai konflik sosial, karena konflik tersebut terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat atau pandangan tertentu dari individu maupun kelompok masyarakat. Konflik sosial dapat berupa konflik antar ormas, konflik antar warga, dan konflik antar suku, agama, ras dan golongan. perilaku dan aktivitas tesebut tidak mencerminkan kewajibannya sebagai organisasi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam pembinaan ormas di Kabupaten Karawang. Tipe penelitian desktiptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori strategi pemberdayaan menurut Edi Suharto (2017) yang terdiri dari pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukan kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang melakukan pencegahan agar tidak terjadinya konflik antar ormas yaitu berupa pembinaan dan pemberdayaan kepada ormas yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan kepada masing-masing ormas di Kabupaten Karawang sehingga dapat melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai ormas demi menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan Bangsa.Kata Kunci: Strategi, Ormas, Karawang.]]>
<![CDATA[LOGICAL FALLACY ON GOVERNMENT POLICY AND GOOD GOVERNANCE IN INDOPOS.CO.ID MEDIA ]]>
<![CDATA[Haris Ahmad Rizal]]>;
<![CDATA[Maulana Rifai]]>;
<![CDATA[Gun Gun Gumilar]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 4 No 2 (2021): September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v4i2.1382
<![CDATA[The relocation of the capital city to an area is considered to encourage faster and cleaner state governance. The purpose of this research is to find out whether the case is a hoax, gimmick, and victim playing, to find out the government's problems related to the case, and to find out whether the problem is a logical fallacy or not. Informants from the results of this study are articles from Indopost.com that research results can guarantee that for the purpose of moving the capital city, the central government creates services that make it easier for the community to manage and generate logical errors. Inappropriate, D1 Argument From Ignorance. This news results in the conclusion that this news is not included in Hoax, Gimmick, and Playing Victim because the argument is positive. The relocation of the capital city is expected to be able to provide positive results for the progress of the Indonesian state and make DKI Jakarta a business city for economic growth in Indonesia.]]>
