Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ISTINBATH PACTUM LAW JOURNAL JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Malahayati Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SCLS MOMENTUM : Jurnal Sosial dan Keagamaan
Elly Nurlaili
University of Lampung, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia Andrianata, Artanti Fitria Hassya; Nurlaili, Elly; Kasmawati, Kasmawati
MOMENTUM : Jurnal Sosial dan Keagamaan Vol 12 No 1 (2023): MOMENTUM MEI 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

: The annulment of marriage due to misconceptions about the husband or wife is found with different reasons for the application. However, neither the Undang-Undang Perkawinan nor the KHI provides an explanation regarding the definition or elements of the misconceptions. So, it is necessary to review the laws and regulations and judges' decisions on the annulment of marriage because of misconceptions about the husband or wife, especially when there is an element of fraud, in order to provide legal certainty for the applicants and the general public. The purpose of this study examines the legal arrangements for annulment of marriage due to misconceptions that there is an element of fraud regarding the spouse according to positive law in Indonesia as well as the judge's legal considerations in granting the marriage annulment application. This research is normative juridical research, using data collection methods by means of literature studies and document studies, and processed by data processing methods, namely data selection and data classification which are then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion explained that the annulment of marriage due to misconceptions about the couple is regulated in Pasal 27 Ayat (2) of the Undang-Undang Perkawinan and Pasal 72 Ayat (2) of the KHI. This state of misconception in the annulment of marriage occurs when there is an element of intentionality on the part of one of the parties to disguise the actual state of affairs about him by deceiving the other party. In the case of the marriage annulment judgment No. 1845/Pdt.G/2020/PA. Gsg and No. 25/Pdt.G/2020/PA. Sak, which occurs because of a misconception about husband and wife, it is known that these false elements are related to fraud. The fraud is regulated in Pasal 378 of the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). The circumstances of misconception in this marriage can also be sued with an unlawful act if the act committed by one of the parties is proven to be unlawful and the act causes harm to the other party.
ASAS LARANGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM Shaliha Baraqbah, Syarifah; Rodliyah, Nunung; Kasmawati, Kasmawati; Kurniawati, Eka; Nurlaili, Elly; Sekar Dewi Kulsum, Sayyidah
Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI) Vol. 4 No. 2 (2025): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Amar Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57171/jpsi.v4i2.296

Abstract

Pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya dengan memenuhi asas larangan perkawinan untuk perkawinan. Asas tersebut tidak hanya menjadi bagian dari syarat sahnya perkawinan, tetapi juga menjadi aspek penting dalam pertimbangan hakim ketika memutus perkara dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna asas larangan perkawinan dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana penerapannya oleh hakim dalam kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan temuan, asas ini mencakup larangan tetap seperti nasab, radha'ah (persusuan), dan mushāharah (persemendaan). Sedangkan larangan sementara mencakup perkawinan dua saudara sekaligus, wanita dalam iddah, dan perbedaan agama. Dalam praktik, penerapan asas ini dilakukan melalui pemeriksaan identitas, verifikasi saksi, dan koordinasi dengan KUA serta pihak medis. Hakim juga mempertimbangkan kematangan fisik dan psikologis calon mempelai, khususnya dalam perkara dispensasi kawin, sebagai bentuk perluasan interpretasi asas.
EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 4 OF 2024 CONCERNING THE WELFARE OF MOTHERS AND CHILDREN IN THE FIRST THOUSAND DAYS OF LIFE Agustina, Dwi Ayu; Nurlaili, Elly; Septiana, Dewi; Aprilianti; Sekar D.K, Sayyidah
Sriwijaya Crimen and Legal Studies Volume 3 Issue 2 December 2025
Publisher : Faculty of Law Sriwijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/scls.v3i2.5044

Abstract

Law Number 4 of 2024 concerning Maternal and Child Welfare is a form of the state's constitutional commitmentto guaranteeing the protection and fulfillment of the rights of mothers and children, especially during the first thousand days of life (1000 HPK), which is the golden period of growth and development for children. However, the effectiveness of its implementation cannot be said to be optimal, especially inremote, outermost, and disadvantaged areas. This study aims to evaluate the initial level of effectiveness and identify factors that hinder the implementation of the law. This study uses a normative-empirical legal approach based on Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness. Data was obtainedthrough a literature study of legislation, academic literature, policy reports, and secondary data from government agencies. The resultsof the study show that the effectiveness of Law Number 4 of 2024 is still formal and procedural in nature, due to the weak binding force of legal substance, overlapping authority between institutions, limited resources, and a low legal culture and literacy among the community. Thus, the effectiveness of the law has not yet reached a substantive dimension that guarantees equitable welfare for mothers and children in 3T areas. This study recommends strengthening norms through sanctions and accountability mechanisms, cross-sector institutional integration, and the development of a legal culture based on community literacy as prerequisites for the successful implementation of just laws.
Legalitas Akad Mudharabah dalam Platform Digital Syariah Aprilianti, Aprilianti; Nurlaili, Elly; Oktaviana, Selvi; Nurhasanah, Siti; Kasmawati, Kasmawati
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i2.10480

Abstract

Perkembangan teknologi finansial berbasis digital (fintech syariah) membawa perubahan mendasar terhadap praktik transaksi keuangan syariah, termasuk dalam pelaksanaan akad mudharabah yang kini dapat dilakukan secara daring melalui platform digital. Transformasi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan akad yang dilakukan secara elektronik dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas akad mudharabah dalam platform digital syariah ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), melalui penelusuran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara hukum positif, kontrak elektronik dalam platform digital memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi unsur kesepakatan para pihak, objek yang halal, serta dilakukan dengan sistem keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari perspektif hukum Islam, akad mudharabah digital dinyatakan sah apabila terpenuhi unsur rukun dan syarat akad, yaitu adanya ijab dan qabul, kejelasan nisbah bagi hasil, serta kehalalan kegiatan usaha yang dibiayai. Aspek transparansi, keadilan, dan pengawasan syariah masih menjadi permasalahan dalam menjamin kemurnian prinsip mudharabah di ruang digital. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan norma hukum turunan yang lebih spesifik untuk mengatur legalitas akad mudharabah digital, guna memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan menjaga kesesuaian transaksi dengan maqasid syariah dalam ekosistem fintech syariah Indonesia
Pergeseran Paradigma Pembatalan Perkawinan Posthumous: Dari Kepastian Prosedural Menuju Keadilan Substantif (Analisis Pasca-SEMA Nomor 2 Tahun 2024) Fadya Amara Putri; Kasmawati; Nurlaili, Elly; Aprilianti; Sekar Dewi Kulsum, Sayyidah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4968

Abstract

Legalitas perkawinan yang didasarkan pada manipulasi identitas menimbulkan dilema yuridis mendalam dalam hukum keluarga di Indonesia, terutama ketika salah satu pihak telah wafat. Penelitian ini menganalisis pergeseran paradigma hukum mengenai pembatalan perkawinan pasca-kematian (posthumous marriage annulment) dalam konteks poligami ilegal melalui pemalsuan identitas. Fokus utama studi ini adalah mengevaluasi transisi doktrinal dari SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang bersifat kaku menuju SEMA Nomor 2 Tahun 2024 yang mengadopsi prinsip "iktikad tidak baik". Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus pada Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr, penelitian ini menemukan bahwa rigiditas regulasi sebelumnya telah memicu ketidakadilan sistemik bagi istri pertama. Praktik penggunaan surat kematian palsu oleh suami untuk berpoligami diklasifikasikan sebagai civil death yang merampas hak eksistensial pasangan sah. Analisis menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2024 hadir sebagai instrumen keadilan substantif yang memprioritaskan perlindungan korban penipuan melalui pembatalan perkawinan. Studi ini juga mengontekstualisasikan masalah melalui perbandingan doktrin predatory marriage di Inggris dan Amerika Serikat guna memperkuat perlindungan hak kewarisan. Penelitian merekomendasikan penguatan verifikasi administratif melalui integrasi real-time sistem SIMKAH dan Dukcapil. Sebagai simpulan, pembatalan perkawinan harus dipandang sebagai mekanisme restorasi status hukum dan moral guna mencegah pihak yang beriktikad buruk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah (unjust enrichment).
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Agustina, Dwi Ayu Amnawati, Amnawati Andrianata, Artanti Fitria Hassya Aprilia, Elsa Dwi Aprilianti Aprilianti Aprilianti Fadya Amara Putri Kasmawati Kurniawati, Eka Nargis, Nilla Nargis, Nilla Nunung Rodliyah Nurlia, Aisyah Oktaviana, Selvi Putri, Arza Amelia Tiara Rahmi Ria, Wati Saputra, Darma Dian Sekar D.K, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, Sayyidah Selvia Oktaviana, Selvia Sembiring, Rinawati Shaliha Baraqbah, Syarifah Siti Nurhasanah Sugeng Santoso Sumarningsih, Indah Syamsiar, Syamsiar Vairuz, Reni Nurviona Ar Wardani, Yulia Kusuma Wati Rahmi Ria, Wati Rahmi Yusufin, Annisa Adelia