Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.354
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Inklusi Journal of Disability Studies Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Meta-Yuridis WAJAH HUKUM Unes Law Review Gorontalo Law Review Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam UNTAG Law Review Nusantara Science and Technology Proceedings Global and Policy Journal of International Relations Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Veteran Justice Journal Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto
UPN Veteran Jawa Timur
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Gorontalo Law Review

 1 
KEABSAHAN SPPB SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA RIZKIATHALLAH, GIBRAN THAREQ; PURWANTO, ALDIRA MARA DITTA CAESAR
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3646

Abstract

SPPB sebagai manifestasi kepastian hukum atas suatu perolehan hak kepemilikan suatu barang dipergunakan oleh para pelaku perdagangan sehingga proses penyerahan hak kepemilikan barang dapat terjadi secara cepat, efektif dan efisien meskipun penguasaan atas barang masih berada ditangan si penerbit. Karakteristik SPPB  bentuk penyerahan simbolik atas suatu hak kepemilikan barang sering dipergunakan para pelaku perdagangan untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari lembaga pembiayaan dalam melakukan transaksi perdagangan sehingga SPPB dianggap sebagai bukti kepemilikan atas suatu barang persediaan yang akan dijadikan jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisa keabsahan SPPB yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia terhadap benda perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis deskriptif serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa SPPB memuat unsur yang dapat dijadikan sebuah objek jaminan atas sebuah benda perdagangan melalui mekanisme jaminan Fidusia.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA Triani, Sela Dewi; Caesar Purwanto, Aldira Mara Ditta
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3863

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan publik sering kali penting untuk pembangunan, namun sering juga menimbulkan masalah, terutama dalam hal pemberian kompensasi yang tidak sesuai kepada pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami akibat hukum dari ketidaksesuaian tersebut dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dalam ganti rugi dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan masalah hukum bagi pemilik tanah. Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur mekanisme yang transparan dan adil dalam menentukan ganti rugi, yang mencakup nilai tanah, bangunan, tanaman, serta kerugian fisik dan non-fisik.. Proses ini memastikan mekanisme yang transparan dan adil dalam pemberian ganti rugi. Ketidaksesuaian penilaian dapat menimbulkan sengketa, namun pemilik tanah memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum preventif dan represif melalui pengadilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses pengadaan tanah agar kepentingan publik bisa terpenuhi tanpa mengabaikan hak pemilik tanah. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA LAGU “HALO-HALO BANDUNG” YANG DIUBAH TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA Bidjaksono, Verda Raseindriyasari; Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3715

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu "Halo-Halo Bandung" yang diubah tanpa izin pemegang hak cipta. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku di Indonesia terkait hak cipta dan bagaimana perlindungan terhadap karya cipta dan pemegang hak cipta dapat diterapkan dalam kasus seperti yang dihadapi oleh lagu "Halo-Halo Bandung". Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan ahli waris selaku pemegang hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar yang cukup untuk melindungi hak cipta, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak cipta, terutama dalam konteks digital. Implikasi dari penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut dalam undang-undang hak cipta serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat terhadap pentingnya melindungi karya cipta dari penggunaan yang tidak sah
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN RODA DUA YANG MEMAKAI RANGKA ESAF BERKUALITAS RENDAH Putra, Wahyu Buana; Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3731

Abstract

Dalam konteks perlindungan konsumen terhadap produk berkualitas rendah, terdapat beberapa atensi utama seperti halnya tidak adanya definisi secara rinci mengenai produk berkualitas rendah. Hal tersebut dapat menyebabkan interpretasi yang beragam dan kesulitan dalam menentukan apakah suatu produk dapat dianggap berkualitas rendah atau tidak karena dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya menjelaskan mengenai produk cacat atau rusak tanpa adanya penjelasan secara rinci mengenai kualitas suatu produk yang rendah. Menjelang penghujung tahun 2023 banyak keluhan yang muncul dari konsumen khususnya pengguna motor Honda di media sosial. Keluhan tersebut muncul didasari oleh maraknya kasus rangka eSAF skutik motor Honda yang berkarat dan mudah patah. Tak sedikit yang menyuarakan bila Astra Honda Motor (AHM) perlu melakukan kampanye recall atau perbaikan unit bila memang ditemukan kesalahan produksi yang berkaitan dengan aspek keselamatan. Penelitian ini akan mengulas isu hukum tersebut dengan menggunakan perspektif yuridis disertai perlindungan hukumnya bagi konsumen di Indonesia.
Analisis Yuridis Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Dropshipper Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Platform Facebook Saputro, Hermawan Dwi; Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3883

Abstract

The development of information and communication technology in Indonesia has grown rapidly. This development is reflected in activities such as online buying and selling. Nowadays, there are various forms of online transactions, including those that do not require stock, such as dropshipping. However, this system still causes many issues that lead to unlawful actions. This study uses a juridical-normative approach, referring to the Indonesian Civil Code (KUHPer) and the Consumer Protection Law (UUPK). The research reveals that illegal dropshipping often occurs due to the misuse of information and digital transaction systems, resulting in harm to consumers and the original product owners. The conclusion emphasizes the importance of legal measures, both litigation and non-litigation, to protect the rights of consumers and business actors who are harmed.
Co-Authors Abdullah Fikri, Abdullah Aishah M., Prima Rizky Aisyah, Tiara Putri Al Ghany, Gathan Sulthon Alem Savier Savier Ali, Yusril Ihza Ali, Yusril Ihza Anggriawan, Teddy Prima Aryani, Maria Indira Aryani, Maria Indira Aselina, Ira Astin, Lila Afifa Astin, Lila Afifa Bagus Alief Massayyid Bagus Alief Massayyid Balhmar, Naflah Lukman Besari, Sultan Rafi Nanda Bidjaksono, Verda Raseindriyasari Dini, Arinda Prima Eliza Putri P. L Farrun, Ravena ida Firsty Sasi Suci Ramadhani Firsty Sasi Suci Ramadhani Ira Aselina Luthfiyah Chusnida, Nabilah Maria Indira Aryani Maria Novita Apriyani Maulidina, Alfi Dianti Maya Aprillya Putri Maya Aprillya Putri Nabilla Rahmadina Hariyanti Nabilla Rahmadina Hariyanti Novaradila, Gresika Novaradila, Gresika Nuzulah, Firdausin Prima Rizky Aishah M. Putri P. L, Eliza R. Teddy Prima Anggriawan RIZKIATHALLAH, GIBRAN THAREQ Saputro, Hermawan Dwi Sari, Hani Puspita Siahaan, Vierenez Vaskhie Sultan Rafi Nanda Besari Tiara Rizky Aprillia Tiara Rizky Aprillia Tiara Widyaputri Tio Naulita Aritonang Triani, Sela Dewi Verda Raseindriyasari Bidjaksono W. Yulianingsih W. Yulianingsih Wahyu Buana Putra Wahyu Buana Putra Waluyo Waluyo Widya Kartika, Adhitya WIWIN YULIANINGSIH