Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.247
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Infokes : Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Veteran Justice Journal Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sidoluhur Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Dunia Ilmu Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) International Journal of Law and Society Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Pemuliaan Keadilan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Contrarius
Rina Arum Prastyanti
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Barang Tidak Memenuhi Standar SNI Tasmi Rahayu; Rina Arum Prastyanti; Aryono
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 1 No. 2 (2023): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v1i1.146

Abstract

Sektor minyak dan gas merupakan salah satu sektor yang sangat penting.Untuk pembangunan nasional Indonesia. Sektor ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi menguasai untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, seperti dalam pasal 33 UUD Dibangun pada tahun 1945 dan mengingat kontribusinya yang sangat penting, pemeliharaannya perlu dipertahankan, besar untuk pembangunan nasional. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan Pengaturan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penerapan hukum terhadap pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg.
Kajian Yuridis Normatif Pertanggungjawaban Dokter atas Kesalahan Diagnosis dalam Pelayanan Medis yang Menyebabkan Kematian Pasien Triyanto Agung Praptono Wibowo; Rina Arum Prastyanti; Zaenal Mustofa
Pemuliaan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2026): January : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v3i1.1499

Abstract

The growing number of alleged medical malpractice cases in Indonesia, particularly physicians’ misdiagnosis resulting in patient death, underscores the need for stronger legal certainty and accountability in healthcare services. Physicians are professionally obligated to conduct diagnosis and medical treatment in accordance with professional standards, service standards, and standard operating procedures; however, negligence may occur and lead to severe harm. This study aims to analyze the legal provisions governing physicians’ liability for misdiagnosis causing patient death and to examine the forms of legal responsibility that may be imposed. The research applies a normative juridical method using a case approach and literature review, relying on primary legal materials such as the Indonesian Civil Code, the Criminal Code, the Medical Practice Law, the Hospital Law, and Law Number 17 of 2023 on Health, supported by secondary and tertiary sources. The findings indicate that physicians may be held liable under civil, criminal, and administrative law if the essential elements of medical negligence are proven, namely duty of care, breach of duty, harm (including death), and a causal relationship between the misdiagnosis and the fatal outcome. Moreover, liability may extend to hospitals under the doctrines of vicarious liability, hospital liability, and strict liability. This study implies the importance of strengthening professional competence, reinforcing disciplinary mechanisms, and ensuring balanced legal protection for both patients and healthcare professionals within Indonesia’s health law framework.
PENDAMPINGAN SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA CEMANI KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO Rina Arum Prastyanti; Marni
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Sidoluhur Vol 3 No 01 (2023)
Publisher : Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Sukoharjo sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perangkat desa. Namun ketentuan dalam peraturan daerah ini sudah tidak sesuai dengan aturan yang baru sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah Kurangnya integritas Panitia seleksi Kurang transparan dalam proses seleksi, Kurang memahami teknologi informasi untuk mendukung proses seleksi. Tujuan Pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan adalah dengan memberikan Pendampingan Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Cemani, Kecamatan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan adalah Pendampingan dalam pelaksanaan ujian tertulis dan Pendampingan dalam pelaksanaan ujian praktek computer. Pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian masyarakat Universitas Duta Bangsa yaitu dengan menerapkan 5 (lima) indikator yakni indikator terjaminnya akses sebagai informasi yang jelas dan tepat, indikator kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, indicator informasi dan indikator hasil rekrutmen belum berjalan secara transparan.
Tinjauan Hukum Terhadap Peran Polisi dalam Pemberantasan Judi Online Nugroho, Wahyu; Rina Arum Prastyanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3351

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online serta mengidentifikasi hambatan yang muncul beserta solusi penanganannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, dan data resmi lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online dilakukan melalui penegakan formal meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemidanaan berdasarkan KUHP dan UU ITE, serta penegakan nonformal melalui pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi terutama bagi remaja. Hambatan utama dalam penanganan judi online meliputi keterbatasan SDM kepolisian di bidang IT, kesulitan memperoleh alat bukti, server situs judi yang berada di luar negeri, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Upaya kepolisian dilakukan melalui langkah preventif seperti sosialisasi dan edukasi publik, serta langkah represif berupa penindakan tegas terhadap pelaku. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberantasan judi online memerlukan kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, lembaga keuangan, penyedia internet, dan masyarakat, serta penguatan SDM dan regulasi agar penegakan hukum lebih efektif di era digital.
Consumer Dispute Resolution Decision Policies and Business Implications Rina Arum Prastyanti; Prattana Srisuk
Contrarius Vol. 2 No. 1 (2026): Contrarius
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/contrarius.v2i1.263

Abstract

Consumer disputes between business actors and consumers continue to challenge the effectiveness of Indonesia’s consumer protection framework, particularly in the implementation of arbitration mechanisms. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection formally mandates the Consumer Dispute Resolution Agency to adjudicate disputes, yet regulatory and institutional limitations hinder the optimal execution of arbitration-based decisions. This study examines and analyzes the regulatory framework governing the execution of arbitration in consumer dispute resolution, identifies its normative and structural weaknesses, and formulates a justice-oriented reconstruction of the relevant provisions. The research applies a constructivist paradigm and adopts a sociological juridical approach. It integrates normative legal analysis with empirical field data to assess how arbitration functions in practice. The study systematically organizes and qualitatively analyzes both primary and secondary data to produce a comprehensive evaluation of the existing regulatory model. The findings demonstrate substantive inconsistencies between consumer arbitration procedures and the broader arbitration regime, structural weaknesses within the institutional framework of dispute resolution bodies, and limited consumer awareness regarding legal rights. These deficiencies reduce legal certainty and weaken the effectiveness of arbitration outcomes. The study concludes that lawmakers must reconstruct specific statutory provisions, particularly those governing the execution of arbitral decisions, in order to strengthen institutional coherence, enhance legal certainty, and ensure justice in consumer dispute resolution.
Co-Authors Anak Agung Ngurah Ade Dwi Putra Yuda Aris Prio Agus Santoso Aryono Aryono Aryono Az Zahra Nashira Ryan Cindy Atika Zulaeka Destina Rina Susanti Dinar Aisyah Pratiwi Diniar Hapsari Faulinda Elynastiti Fransisca Medina Alisaputri Indah Maulani Marni Maya Dyah Palupi Miftia Nur Annisa Monica Sandra Ferenanda Muhamad Habib Prattana Srisuk Rini, Fitri Setyo Sevy Septiana Afina Sulis Tyaningsih Tasmi Rahayu Tiara Yogi Dwi Amelia Triyanto Agung Praptono Wibowo Wahyu Nugroho Widi Nugrahaningsih Zaenal Mustofa Zakiya Putri Az-Zahra