Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Ilmiah Teunuleh: The International Journal of Social Sciences jurnal administrasi politik dan sosial Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal HAM
Majda El Muhtaj
Universitas Negeri Medan
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Analisis Hukum Terhadap Keterwakilan Pemuda dalam Parlemen Sebagai Sarana Penguatan Partisipasi Politik Generasi Muda di Sumatera Utara Ulfa Fatimah; Ramsul Nababan; Majda El Muhtaj; Mangido Nainggolan; Taufik Ramadhan
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 2 (2026): JAPS Agustus Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Youth representation in legislative bodies is a crucial aspect of strengthening democracy and enhancing the political participation of the younger generation in Indonesia. However, the low level of formal political representation for this strategic demographic group—as observed in the North Sumatra Regional House of Representatives (DPRD)—indicates the presence of structural, institutional, and regulatory barriers. Exclusive political party recruitment practices tend to limit access for young people who lack political capital and strong networks. This study aims to analyze the legal framework regarding youth representation, identify regulatory obstacles, and examine the strategic role of youth in improving the quality of democracy. A normative-juridical method was employed, utilizing statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were gathered through literature reviews and in-depth interviews with members of the DPRD, political parties, the General Elections Commission (KPU), and the Election Supervisory Body (Bawaslu), followed by qualitative analysis. The findings indicate that political recruitment remains hindered by high political costs, the dominance of party elites, and the influence of entrenched socio-political networks. A gap was also identified between the norms guaranteeing equal opportunity and political practices that remain non-inclusive; consequently, existing representation has not yet translated into substantive representation. Therefore, there is a need to strengthen cadre development, reform political recruitment mechanisms, and develop policies that are responsive to the political participation of the younger generation.
Administrasi Keadilan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Analisis Yuridis SEMA No. 2 Tahun 2023) Tegar Alif Haykal Parapat; Majda El Muhtaj
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5161

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pencatatan Perkawinan beda agama dalam tinjauan administrasi keadilan menurut SEMA No. 2 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan studi dokumen, yaitu mengkaji dokumen-dokumen penting seperti peraturan perundang- undangan, putusan atau penetapan pengadilan, teori hukum, doktrin, atau pendapat para ahli hukum. Penelitian yuridis normatif dilakukan di berbagai perpustakaan dan melalui media internet. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari buku dan jurnal dan artikel yang relevan. Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan bahan hukum atau data sekunder. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil peneltian yaitu UU Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai perkawinan beda agama, dan  pencatatan perkawinan beda agama dalam tinjauan administrasi keadilan dianggap tidak adil dikarenakan beberapa aspek yang mendukung hal tersebut.
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan di Kota Medan Tahun 2023 (Studi Kasus Polsek Patumbak) Fahreza Rizki Tabrani; Majda El Muhtaj
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5182

Abstract

Kejahatan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dengan kekerasan merupakan masalah yang serius di Kota Medan. Beberapa tahun belakangan ini kota Medan seringkali di gemparkan dengan adanya begal, lebih tepatnya di malam hari, mereka melancarkan aksinya ketika malam hari dengan membawa senjata tajam, semua kalangan jadi korban dimulai dari anak muda sampai orangtua menjadi sasaran mereka, dengan merampas harta benda dari korban setelah itu mereka bahkan melukainya. Masyarakat sudah resah dengan adanya begal dimedan, sejauh ini polisi sudah turun tangan dalam mengatasi begal yang ada dimedan tetapi ada saja berita dari omongan warga bahwasanya begal berulah lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas upaya Polsek Patumbak  dalam penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan sepeda motor dengan kekerasan di Kota Medan pada tahun 2023. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini menganalisis berbagai strategi, kendala, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap upaya penegakan hukum yang telah dilakukan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam memberantas kejahatan tersebut dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Akses Layanan Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Hanna Izzati Ar Raudhah; Majda El Muhtaj
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5410

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akses Layanan Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Bagi Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP SUMUT). BNN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang melapor kepada Presiden dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dimana salah satu fungsinya adalah melakukan rehabilitasi medis, sesuai amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode yang dipakai yakni pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap staf BNNP SUMUT serta klien rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi medis rawat jalan diberikan secara gratis dengan persyaratan yang cukup sederhana, seperti membawa KTP/KK dan hasil tes urin yang negatif, kemudian dilakukanlah asesmen dan rencana terapi. Adapun layanan rehabilitasi meliputi trapi medis, psikologis, dan kegiatan penunjang lainnya. Meskipun layanan telah sesuai dengan standar nasional, penelitian ini mengidentifikasi adanya beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas, sulitnya askes, dan komitmen dari klien, serta adanya stigma sosial yang menghambat penyalahguna narkotika untuk mengakses layanan rehabilitasi. Selain itu, meskipun tingkat keberhasilan program rehabilitasi tinggi, tantangan terbesar yang dihadapi adalah angka relapse dan program lanjutan/pendampimpangan. Oleh karena itu, perbaikan dalam hal aksesibilitas, fasilitas, dan program pascarehabilitasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas layanan rehabilitasi medis rawat jalan di BNNP SUMUT.
Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang Tatiadinata Saragih; Majda El Muhtaj
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5422

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak fatal bagi kehidupan seseorang sehingga perlu perhatian dan tindakan dari pihak berwenang yaitu Kepolisian. Angka kecelakaan yang bertambah dalam per tahun baik didunia dan di Indonesia membuat penulis ingin meneliti mengenai Upaya dan Hambatan serta Solusi dari Polresta Deli Serdang mengenai Penanganan kecelakaan lalu lintas pada kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis empiris. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angka kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Lubuk Pakam meningkat per tahun nya. Pada tahun 2022 angka kecelakaan mencapai 61 kasus, pada tahun 2023 mencapai 68 kasus, dan pada 2024 sampai bulan juni ditemukan 38 kasus kecelakaan lalu lintas. Penanganan kecelakaan lalu lintas di Lubuk Pakam sudah terjalankan dengan baik mengikuti pedoman SOP, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perkapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Upaya preemtif, preventif, dan represif juga terjalankan dengan baik. Hambatan yang dialami ialah kurangnya saksi/tidak ada yang mau jadi saksi, prasarana lalu lintas yang kurang memadai, kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat. Solusinya yaitu peningkatan kinerja, peningkatan layanan, peningkatan fasilitas guna mencapai tujuan.
Analisis Pengelolaan Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Simanabun Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun) Denni Iwan Permata Saragih; Majda El Muhtaj
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6356

Abstract

Dalam pengelolaan Keuangan Desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam anggaran dana yang didapatkan dari Pemerintah Pusat ini, pemerintah Desa wajib memperhatikan asas-asas tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Simanabun di bidang pembangunan sarana prasarana lingkungan. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu masyarakat mempunyai perspektif negatif mengenai pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan khususnya sarana prasarana lingkungan di Desa Simanabun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan,Kepala Dusun, dan masyarakat. Sedangkan sumber data skunder diperoleh dari dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian. Teknik untuk menganalisis data yaitu dengan melalui tiga tahap yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap pelaksanaan pembangunan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Bentuk transparansi dari pengelolaan Dana Desa di Desa Simanabun yaitu dengan adanya prasasti-prasasti dalam setiap pembangunan yang dibangun menggunakan Dana Desa. Kemudian bentuk partisipatif dari pengelolaan tersebut yaitu sebelum adanya Musyawarah Rencana Bangunan Desa (MusRenBangDes), yang dalam musyawarah tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan Desa. Sedangkan bentuk dari akuntabilitas dari pengelolaan Dana Desa yaitu dengan adanya laporan mengenai pendapatan Desa, bentuk pembiayaan belanja Desa, serta dana yang sudah digunakan dalam pembangunan.
Co-Authors Denni Iwan Permata Saragih Dewi Pika Lumban Batu Fahreza Rizki Tabrani Fazli Rachman Fazli Rachman Fazli Rachman Friska Lorentina Br Purba Hanna Izzati Ar Raudhah M. Fahmi Siregar M. Fahmi Siregar Mangido Nainggolan Martua Felix Jonatan Simanullang Muhammad Fahmi Siregar Muthia Ivana Zahra Nisa Andriani Regar Parlaungan G Siahaan Parlaungan Gabriel Siahaan Prayetno Prayetno Prayetno Prayetno Ramsul Nababan Reh Bungana Beru PA Reh Bungana Beru Perangin angin Reh Bungana Beru Perangin-angin Sarah Lestari Tampubolon Sri Hadiningrum Tatiadinata Saragih Taufik Ramadhan Tegar Alif Haykal Parapat Ulfa Fatimah Wahyudi , Arief Yusna Melianti