Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.737
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Proceeding SENDI_U Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Fitria Olivia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Proceeding SENDI_U

 1 
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA KAPAL ATAS PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) TERHADAP AWAK KAPAL OLIVIA, FITRIA; SUTANTO, JEFFREY
Proceeding SENDI_U 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.331 KB)

Abstract

In the maritime sector, some three decades that the maritime sector is a sector position of the periphery,because economic growth is so slow that make this sector becomes less government attention. It is time forour nation to change the perspective of development of land-based development only became more orientedto the marine base in view of our country is an island nation that has been recognized and accommodated inthe 1945 Constitution, Article 25A. Therefore everyone working at sea should also be protected so that theneed for marine work agreement between the employees and ship owner. Based on background research,there are two problems as major issues in marine sector that required serious attention from our government,particularly from Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia, are: First, how dorelationship in seafarer’s employment agreement between employees and ship owner? And then Second, isthe seafarer’s employment agreement already protect the rights and social guarantee of employees yet? Thisresearch methods will be used in this paper is descriptive research of literature method.The relationshipbetween the labor agreement with the employer ship crew is doing treaty rights and obligations and workagreements have been protected by Act 3 of 1992 and PP 14, 1993.Keywords: Responsibility, Entrepreneur Boats, Social Security Labor, Crew
PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI Olivia, Fitria; Arianto, Henry
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kehidupan manusia tidak akan dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya dimana hubungantersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak dan agar mencapai kesesuaiankehendak di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Suatu hal tersebutmerupakan bisa dijadikan obyek sengketa, yakni Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi danPerbuatan Melawan Hukum memiliki pengertiaan yang berbeda, Perbuatan Melawan Hukum hanya mengandungpengertian yang sempit, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Adapunpermasalahan adalah Apakah putusan arbitrase dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat jikaputusan tersebut mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukumyang dapat digunakan sebagai fundamentum petendi pengadilan negeri dalam menerima gugatan yang diajukan olehsalah satu pihak yang terikat perjanjian arbitrase. Adapun metode penelitian yang digunakan normatif dengan tipepenelitian Pendekatan Undang-Undang dan Konseptual. Ketentuan Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999, memang tidakmengatur alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yang perlu dipahamidisini adalah ketentuan tidak diatur disini bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secarauniversal tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 643 Rv, ada sepuluh alasanyang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase dan dapat dijadikan fundamentum petendi dalammengajukan gugatan ke pengadilan negeri disamping atas pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan menganggapmemiliki wewenang untuk menangani perkara dengan pokok gugatan seperti yang telah ditentukan.Kata Kunci : Pembatalan, Putusan Arbitrase, Pengadilan Negeri
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Agus Suprayogi Akbar, Sachrial Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anna Triningsih, Anna Anriasman, Muhamad Ashil Fazra Ardyansyah Ardyansyah Aristi, Farra Amalia Azis, Riska Amelia Bertha, Anna Citra, Lana Fadila Damayanti, Siti Alfina Daryono, Guntur Ernawati Ernawati Erwan Baharudin Feriza, Gousta Hartadi, I Gede Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan Ika Sartika JEFFREY SUTANTO, JEFFREY Kustiani, Larasati Lelono, Gatot Lisasih, Nin Yasmine Menwih, Menwih Nazah, Farida Nurun Nurhayani nurhayani Puspita, Ari Isnaeni Rahmadani, Adhining Prabawati Riyadi Sadono, Bayu Ridzki Rizqi, Radithya Cahya Rizqy, Radithya Cahya Safitri, Apriyani Eka Sihotang, Dian Rosalina Sri Redjeki Sri Redjeki Slamet Suprajogi, Agus Syahputra, Ahmad Reza Taher, Irmanjaya Wardhani, Sri Pramudya Wasis Susetio Wibowo, Randy Yoso Widiatno, Men Wih Zulfikar Judge