Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas
Bertha, Anna
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAN HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs) Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Saragih, Horadin; Bertha, Anna
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7928

Abstract

AbstractCurrently, due to international politics, social and economic needs, legal changes, and the impact of changes, substantial transformations are required. The existing challenges provide evidence that the world is developing more rapidly, significantly affecting national development. One of these challenges is how to achieve the goals outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs) period, which encompass all aspects of national life and governance. The questions that need to be addressed in this research are: What is the concept of sustainable development (SDGs), and what is the role of law in realizing the SDGs? This research employs a qualitative methodology utilizing both primary and secondary data, and it is descriptive in nature. The SDG proposal is the 2030 Sustainable Development Agenda, a new development agreement that promotes changes leading to sustainable development and includes 17 goals. Only law can guarantee the ideology of the SDGs, and the laws that ensure this must continually evolve to achieve national development for the prosperity of the people. The role of law in achieving the SDGs can be seen as one of the 'cross-sectoral goals' among the 16 SDG goals, where the final part of the goal states that 'access to justice for all' is a key element. Developing and enforcing laws assist the most vulnerable groups in exercising their rights within society. Keywords: Sustainable development, the role of law, development goals  AbstrakSaat ini, karena politik internasional, kebutuhan sosial dan ekonomi, perubahan hukum, dan dampak perubahan memerlukan transformasi besar. Tantangan yang ada saat ini membuktikan bahwa dunia berkembang lebih cepat dan berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional. Salah satu tantangan ini adalah bagaimana mencapai tujuan yang digariskan dalam periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah: Apa itu konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan apa peran hukum dalam mewujudkan SDGs? Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder, serta bersifat deskriptif. Proposal SDG adalah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebuah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan menuju pembangunan berkelanjutan dan mencakup 17 tujuan. Hanya hukum yang dapat menjamin ideologi SDGs, dan hukum yang menjaminnya harus terus berkembang untuk mencapai pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat. Peran hukum dalam mencapai SDGs dapat dilihat sebagai salah satu 'tujuan lintas sektoral' di antara 16 tujuan SDGs, di mana bagian akhir dari tujuan tersebut menyatakan bahwa 'akses terhadap keadilan untuk semua' merupakan elemen kunci. Mengembangkan dan menegakkan hukum membantu kelompok yang paling rentan dalam melaksanakan hak-hak mereka di masyarakat. Kata Kunci:  Pembangunan berkelanjutan, peran hukum, tujuan pembangunan
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERMASALAHAN DAN PENCEGAHAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA TAMANSARI KABUPATEN BOGOR Widiatno, Men Wih; Susetio, Wasis; Judge, Zulfikar; Triningsih, Anna; Bertha, Anna; Saragih, Horadin; Taher, Irmanjaya; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Hikmawati, Elok; Rahmadani, Adhining Prabawati; Nazah, Farida Nurun; Olivia, Fitria; Citra, Lana Fadila; Feriza, Gousta; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Alfiana, Rita; Slamet, Sri Redjeki; Azis, Riska Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Wardhani, Sri Pramudya
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 03 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i03.8723

Abstract

AbtractLand is an important aspect in people's lives, but there are still many village people who do not know information about the land administration process. Similarly, the community in Tamansari Village, Bogor District, has expressed concerns over the lack of advocacy regarding their land rights. For this reason, legal counseling on problems and prevention of land ownership disputes in Tamansari Village, Bogor District, is essential. This counseling aims to enhance the community’s understanding of their rights to land, the correct procedures for managing land certificates, and the legal avenues available for resolving disputes over land ownership. This community service initiative focuses on providing legal counseling and socialization, centered on the theme of addressing and preventing land ownership conflicts within the Tamansari Village community, Bogor Regency, West Java. Through this initiative, legal counseling serves not only as a preventive measure but also as a tool to empower the community to manage their land assets more wisely and sustainably.. Keywords: problems and prevention,  land ownership disputes, land rights AbsrakPertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, namun masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui informasi mengenai proses administrasi pertanahan. Sama halnya dengan masyarakat desa Tamansari kabupaten Bogor yang merasakan kurangnya advokasi mengenai pertanahan di wilayah mereka. Untuk itu, penyuluhan hukum tentang pertanahan di desa  Tamansari kabupaten Bogor menjadi sangat penting. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah, prosedur yang benar dalam pengurusan sertifikat, dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah secara hukum. kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi dengan mengangkat tema permasalahan dan pencegahan sengketa kepemilikan tanah pada masyarakat desa Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  Melalui kegiatan penyuluhan ini, penyuluhan hukum ini tidak hanya menjadi langkah preventif, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih berdaya dalam mengelola aset tanah mereka secara bijak dan berkelanjutan. Kata Kunci : permasalahan dan pencegahan, sengketa kepemilikan tanah, hak-hak atas tanah
MEMBANGUN DAN MEMPERERAT HUBUNGAN BILATERAL MALAYSIA DAN INDONESIA MELALUI KERJASAMA PENDIDIKAN Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Saragih, Horadin; Bertha, Anna
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 03 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i03.8943

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya membangun dan mempererat hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia melalui kerjasama pendidikan. Dalam era globalisasi, pendidikan menjadi salah satu pilar dalam memperkuat hubungan antar negara. Metode yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah studi literatur dan analisis kualitatif terhadap berbagai program kerjasama yang telah dilaksanakan, termasuk pertukaran siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, serta program magang dan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pendidikan antara kedua negara bukan sekedar meningkatkan mutu pendidikan, namun juga memperkuat hubungan sosial dan budaya. Keterlibatan pemerintah, diaspora Indonesia di Malaysia, dan lembaga pendidikan menjadi faktor dalam keberhasilan program ini. Kesimpulan penelitian ini bahwa kolaborasi yang efektif dalam bidang pendidikan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat kedua negara, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif di kancah internasional. Kata Kunci: Kerjasama Pendidikan, Hubungan Bilateral, Indonesia, Malaysia, Pengembangan Sumber Daya Manusia
PEMBENTUKAN DESA SADAR LINGKUNGAN MELALUI SOSIALISASI REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DAN PENGUATAN PERAN RT/RW DI DESA TUGU JAYA, KECAMATAN CIGOMBONG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT Judge, Zulfikar; Yustika, Luthy; Thaher, Irmanjaya; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok; Siswanto, Ade Hari; Widiatno, Men Wih; Darman, Melani; Citra, Lanna Fadilla; Bertha, Anna; Widyawati, Sri; Widarto, Joko; Idris, Irdanuraprida
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i3.10564

Abstract

AbstractPlastic waste has become one of the most serious environmental problems in Indonesia, particularly in rural areas that face limitations in waste management systems. Uncontrolled plastic waste management has caused adverse impacts on the environment, public health, and ecosystem sustainability. Low levels of public awareness and legal understanding of environmental regulations further exacerbate this condition. Therefore, strengthening community participation and local governance structures has become an urgent necessity. This Community Service Program (PkM) was conducted by lecturers of the Faculty of Law, Universitas Esa Unggul, in Tugu Jaya Village, Cigombong District, Bogor Regency, West Java, on 6–7 December 2025. The program aimed to establish an Environmentally Aware Village through the socialization of plastic waste management regulations and the strengthening of the role of neighborhood and community associations (RT/RW) as the frontline actors in environmental management. The methods employed included lectures and regulatory socialization, discussions and question-and-answer sessions, as well as educational games and the distribution of incentives, with reference to Law Number 18 of 2008 on Waste Management, Government Regulation Number 81 of 2012, and Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The results of the program indicate an increase in public legal awareness regarding rights and obligations in plastic waste management. The strengthening of the role of RT/RW proved effective in encouraging collective community participation and compliance with environmental regulations. Accordingly, community-based legal education serves as a strategic instrument in realizing sustainable environmental governance at the village level. Keywords: plastic waste, environmental law, community service, RT/RW, sustainable village. ABSTRAKSampah plastik telah menjadi salah satu persoalan lingkungan paling serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan sistem pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah plastik yang tidak terkendali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem. Rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terhadap regulasi lingkungan memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat dan struktur pemerintahan lokal menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 6–7 Desember 2025. Tujuan kegiatan adalah membentuk Desa Sadar Lingkungan melalui sosialisasi regulasi pengelolaan sampah plastik dan penguatan peran RT/RW sebagai garda terdepan pengelolaan lingkungan. Metode yang digunakan meliputi paparan berikut sosialisasi, diskusi dan tanya jawab serta permainan edukatif dan pemberian hadiah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah plastik. Penguatan peran RT/RW terbukti efektif dalam mendorong partisipasi kolektif masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dengan demikian, pendidikan hukum berbasis komunitas menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di tingkat desa. Kata kunci: sampah plastik, hukum lingkungan, pengabdian masyarakat, RT/RW, desa berkelanjutan.
Co-Authors Ade Hari Siswanto Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anna Triningsih Azis, Riska Amelia Azis, Rizka Amelia Citra, Lana Fadila Citra, Lanna Fadilla Darman, Melani Feriza, Gousta Fitria Olivia Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan Irdanuraprida Idris Irmanjaya Thaher Nazah, Farida Nurun Nurhayani nurhayani Rahmadani, Adhining Prabawati Sri Redjeki Slamet Sri Widyawati Suprajogi, Agus Wardhani, Sri Pramudya Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Yustika, Luthy Zulfikar Judge