Articles
<![CDATA[Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah ]]>
<![CDATA[suwandi suwandi]]>;
<![CDATA[Desy Zuroida Zulfa]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Daerah berhak membentuk produk hukum sendiri (Perda). DPRD bersama Pemerintah Daerah harus membentuk perda yang baik dan sesuai dengan keadaan masyarakat daerahnya. Kinerja DPRD Kediri dianggap belum optimal karena dalam pembentukan peraturan daerah masih banyak inisiatif dari Pemerintah Daerah, tahun 2018 dari 11 Perda semua dari Pemerintah. Fokus penelitian 1) Optimalisasi DPRD Kabupaten Kediri dalam pembentukan Perda, 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Fiqh Siyasah. Pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian gedung DPRD Kabupaten Kediri. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) DPRD Kabupaten Kediri dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Kediri dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik, karena dari 5 aspek yang digunakan dilapangan menjadi pisau analisis, hanya 1 aspek yang berjalan dengan baik yaitu aspek responsibilitas. (2) meskipun DPRD mempunyai kekuasaan legislasi, namun kekuasaanya berbeda dengan Ahlu al-halliwal Aqdi dalam ketatangeraan Islam. Kalau kita mencermati fungsi legislasi DPRD hanya sebatas terkait dengan kedaerahan, itu pun fungsi yang dimilikinya tidak secara utuh hanya dapat dan ikut dalam membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.]]>
<![CDATA[Perjanjian Kerja Pada Pekerja Rumahan Perspektif Undang-Undang Cipta kerja ]]>
<![CDATA[Nur Lailatul Fauziyah]]>;
<![CDATA[Suwandi Suwandi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan industrialisasi memperketat persaingan kompetisi antar perusahaan, sehingga memicu pengusaha untuk mempekerjakan pekerja rumahan dengan model putiing out system. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja rumahan tidak termasuk dalam kategori hubungan kerja, sehingga berstatus tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja. Hal ini menyebabkan praktik pekerja rumahan belum memenuhi standar ketenagakerjaan yang berlaku. Undang-Undang Cipta kerja telah mengatur jenis pekerjaan fleksibel, termasuk pekerja rumahan. Dengan berbagai sistem yang ada, hubungan kerja selalu didasari oleh adanya perjanjian kerja. Sehingga penelitian ini akan menganalisis perjanjian kerja yang diterapkan untuk mempekerjakan pekerja rumahan di CV berkat Anugrah Jombang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Data kemudian diolah untuk ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian kerja untuk mempekerjakan pekerja rumahan adalah PKWT. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan status perjanjian kerja berubah menjadi PKWTT. Sehingga pekerja rumahan berstatus sebagai pekerja tetap. Akan tetapi CV Berkat Anugrah tidak menerbitkan surat pengangkatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Konsep Akad Gadai Emas di Pegadaian Syariah (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia) ]]>
<![CDATA[Muhamad Ilham Azizul Haq]]>;
<![CDATA[Suwandi Suwandi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Gadai emas yang dahulunya dilakukan antar personal di masa sekarang ini diwadahi oleh sebuah lembaga Pegadaian Syariah yang dilakukan individu atau kelompok dengan badan perniagaan. Hal ini menjadi sebuah titik penting di dalam islam yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan akad gadai yang mulanya bersifat tabarru’ diterapkan di dalam sebuah lembaga pegadaian. Dalam artikel ini dibahas mengenai konsep akad gadai emas di Pegadaian Syariah (Studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative research) dengan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) untuk membandingkan kedua model akad yang digunakan. Hasil penelitian ini meliputi: (1) Indonesia menerapkan transaksi gadai emas Syariah dengan konsep ar-rahn dan ijarah; (2) Malaysia dalam perkembangannya memiliki dua model yang yang diterapkan, yakni MGIT dan Ar-rahnu; serta (3) implikasi hukum dalam konsep gadai syariah di Indonesia lemah sedangkan di Malaysia bersifat mengikat karena dinaungi oleh peraturan yang legal.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Gresik ]]>
<![CDATA[Nilna Addiniyah Afisah]]>;
<![CDATA[Suwandi Suwandi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah dan bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang kemudian ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan Teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari faktor intern (pihak KSPPS-MUI) dan faktor ekstern (pihak nasabah). Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan dengan cara silaturrahmi, penagihan secara intensif, pemberian Surat Peringatan, Rescheduling, Reconditioning dan penyitaan jaminan akan tetapi pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal sebisa mungkin dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak sampai pada tahap sita jaminan karena pihak pengelolah tidak ingin memberikan beban lagi terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi Simpan Pinjan dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal tersebut sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.]]>
<![CDATA[Kesalahan Paradigma Gadai (Rahn) dalam Penerapan Praktik Jual Beli Sawah Melalui Sistem Sende ]]>
<![CDATA[Luh Sari Parinduri]]>;
<![CDATA[Suwandi Suwandi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i2.3152
<![CDATA[Masyarakat petani yang berpenghasilan menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih jauh dari kata cukup. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak tersebut mereka melakukan alternatif dengan berhutang kepada kerabat maupun tetangga sekitar atau dengan kata lain mereka menjual sendekan sawahnya guna mendapatkan pinjaman uang dengan waktu yang cepat dan mudah. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli sawah dengan sistem sende yang dilakukan di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dan untuk mengetahui praktik jual beli sawah dengan sistem sende di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri berdasarkan prespektif hukum islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah: Pelaksanaan praktik sende di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri menjadi solusi dalam memenuhi masalah perekonomian masyarakat petani. Namun praktik sende ini tidak bisa dikategorikan sebagai akad jual beli karena terdapat rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Sehingga praktik ini dikategorikan sebagai utang piutang dengan perjanjian akad gadai (rahn) dengan jaminan berupa sawah, namun dalam pelaksanaan praktik gadai (rahn) ini walaupun rukun dan syarat gadai (rahn) sudah terpenuhi namun masih terdapat kecacatan yakni terkait pemanfaatan barang yang digadaikan oleh pemberi utang (murtahin).]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Promo Produk Makanan Yang Mendekati Kedaluwarsa ]]>
<![CDATA[Ighfirly Hariroh Annaziyah]]>;
<![CDATA[Suwandi Suwandi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.3812
<![CDATA[Berdasarkan observasi peneliti, terdapat promo bundling dengan produk makanan yang mendekati waktu kedaluwarsa ditemukan pada toko swalayan sekitar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Namun ketika menawarkan promo tersebut pelaku usaha tidak menyebutkan bahwa produk yang dijual dengan promo bundling karena mendekati kedaluwarsa. Perilaku pelaku usaha yang tidak jujur ini dapat membahayakan konsumennya dan dirinya sendiri. Penelitian ini merupakan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Jika ditinjau menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha telah menyalahi beberapa pasal. Sehingga pelaku usaha dapat diperkarakan oleh konsumen jika terbukti merugikan konsumen dengan pasal 62 UUPK. Sedangkan jika ditinjau menggunakan fiqih muamalah, jual beli dengan promo produk makanan yang mendekati kedaluwarsa dinilai tidak sah. Karena keadaan produk makanan yang mendekati kedaluwarsa merupakan keadaan yang samar dan dapat mendatangkan kemudharatan bagi konsumen. Disamping jual beli dalam penelitian ini, juga terdapat khiyar, khiyar yang digunakan dalam penelitian ini merupakan khiyar majelis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap promo produk makanan yang mendekati kedaluwarsa tidak diperbolehkan. Maka promo produk dengan menggunakan produk makanan yang mendekati kedaluwarsa sebaiknya tidak dilakukan dan produk makanan yang mendekati kedaluwarsa sebainya ditarik dari pasaran.]]>
<![CDATA[Government Legal Policy to Deal with Cases of Human Rights Violations in Indonesia ]]>
<![CDATA[Nuril Ika Fajriyah]]>;
<![CDATA[Suwandi Suwandi]]>;
<![CDATA[Aunur Rofiq]]>
<![CDATA[ Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 13, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/legitimasi.v13i1.23363
<![CDATA[Cases of gross human rights violations are complex and sensitive issues in Indonesian legal politics. With a historical backdrop that includes authoritarian times and armed conflict, governments are faced with serious challenges. Transitional Theory of Justice offers a framework for addressing these issues through courts, reparations, truth and reconciliation, and institutional reform. However, policy implementation requires consideration of international pressure, victim protection, civil society participation, and human rights education. Governments are faced with a dilemma between accountability and reconciliation, with the need to maintain a balance between justice and peace. In addition, it is necessary to consider the political implications of government actions, while institutional reform and sustainable approaches are key in addressing gross human rights violations.]]>
<![CDATA[Aktualisasi Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kriminal Pedofilia: Antara Fiqh Jinayat dan HAM ]]>
<![CDATA[Muhammad Fashihuddin]]>;
<![CDATA[Aunur Rofiq]]>;
<![CDATA[Suwandi]]>
<![CDATA[ ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 7: Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Violence is a criminal act that threatens humanity and injures vital human rights. Moreover, the child is the main target. This kind of violence needs to be followed up as well as possible so that the same violence does not occur. Therefore, this paper is intended to contribute to the construction of thought from the point of view of fiqh jinayat and human rights. This study uses a normative qualitative method with a fiqh jinayat approach and human rights as a research perspective. The results of this study include: a) chemical castration in fiqh jinayat is classified as a sanction that is not based on syarak rules. This is because castration itself is not strictly legalized by the Shari'a. Therefore, chemical castration cannot be applied, so that it can be applied to the realm of adultery which results in whipping or stoning, homosexuality which results in death, or the trial which consequents punishment; b) chemical castration is very contrary to human rights, both based on the constitutional version of humanity and Islam. This injures human rights, because chemical castration does not actually have a positive effect on the perpetrator, but has a negative effect with quite fatal consequences. Therefore, IDI is reluctant to be the executor of this action, because it violates the medical code of ethics.]]>
<![CDATA[An Analysis of the Criminalization of Forced Marriage from the Perspective of Dzari'ah Theory ]]>
<![CDATA[Muhammad Zainuddin Sunarto]]>;
<![CDATA[Fadil Fadil]]>;
<![CDATA[Suwandi Suwandi]]>
<![CDATA[ JURNAL AT-TURAS Vol 11, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nurul Jadid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33650/at-turas.v11i2.8803
<![CDATA[The practice of forced marriage that is cultured in society has many negative effects, one of which is that women are a group that is vulnerable to various forms of domestic violence, both physically, psychologically, sexually, and economically. Criminal law is expected to overcome the high rate of domestic violence that occurs due to forced marriage. In the case of forced marriage, criminal law is important in anticipation of domestic violence. The focus of this research is how forcing marriage as a criminal act uses the theory of dzari'ah. The factors that affect the occurrence of forced marriage are patriarchal culture and ideology that are socialized in society. In the patrilineal system, marriage is often a tool to strengthen inter-clan or family relationships. The correlation between forced marriage and the right of ijbar wali shows that the practice of forced marriage in the community is also greatly influenced by the right of ijbar wali. The criminalization of forced marriage has been by dzari'ah, in practice there is a certain motivation from the perpetrator of coercion to make the victim forced to carry out marriage on the one hand, and on the other hand, the consequences arising from the marriage on which one of the spouses is forced to carry out the marriage. The TPKS Law has translated the basic values of Grundnorm into daily legal practice. This shows how the implementing norm expresses Grundnorm's values through concrete legal sanctions that are in line with the mandate of the 1945 Constitution to protect citizens.]]>
<![CDATA[Kebijakan Vasektomi Sebagai Instrumen Perencanaan Keluarga Perspektif Maqashid Al-Usrah Jamaluddin Athiyyah ]]>
<![CDATA[Nabiela Rafa Callysta]]>;
<![CDATA[Nabila Salma Amaliya]]>;
<![CDATA[Firmansyah Firmansyah]]>;
<![CDATA[Suwandi Suwandi]]>;
<![CDATA[Saifullah Saifullah]]>
<![CDATA[ Hukum Islam Vol 26 No 1 (2026): Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/hi.v26i1.38199
<![CDATA[This study aims to analyze vasectomy policy as a family planning instrument through the lens of Maqashid al-Usrah formulated by Jamaluddin Athiyyah. Using a qualitative method and a normative-juridical approach, the study examines legal regulations, religious fatwas, Islamic literature, and relevant medical data. The findings reveal that although vasectomy is a permanent contraceptive method, it does not inherently contradict Islamic principles if performed voluntarily, based on mutual consent, and not intended as irreversible sterilization. From the Maqashid al-Usrah framework, vasectomy can represent: (1) Tanzhim al-‘Alaqah baina al-Jinsayn justice and shared responsibility between spouses; (2) Hifz an-Nasl responsible limitation to protect the quality of offspring; (3) Tahqiq as-Sakan wa al-Mawaddah wa ar-Rahmah preservation of emotional harmony and spousal compassion through health-oriented decisions; (4) Tanzhim al-Janib al-Mu’assis lil Usrah collective and ethical family decision-making; and (5) Tanzhim al-Mal lil Usrah financial stability through proportional family planning. This study argues that a contextual maqashid approach allows vasectomy to be understood not as prohibited sterilization, but as a preventive measure for long-term family welfare. The implication of this research underscores the urgency of formulating family policies that are just, Sharia-compliant, and uphold the reproductive rights of both partners]]>
