Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Interpretasi Ekonomi Qur'ani Dengan Pendekatan Tafsir Tematik Dalam Penetapan Hukum Cryptocurrency Kontroversial Di Indonesia Mukhtar Yunus
Eshraq: Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Eshraq: Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji penetapan hukum cryptocurrency di Indonesia melalui lensa interpretasi ekonomi Qur'ani dengan pendekatan tafsir tematik. Cryptocurrency sebagai instrumen finansial digital telah memicu perdebatan hangat di kalangan ulama dan regulator, terutama terkait status hukumnya dalam perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi prinsip-prinsip ekonomi Qur'ani seperti larangan riba, gharar, dan maysir dalam menilai legalitas cryptocurrency kontemporer. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik yang mengelompokkan ayat-ayat ekonomi dalam al-Qur'an secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang signifikan karena fluktuasi nilai yang ekstrem, namun demikian, jika dikelola dalam kerangka transparansi dan kepastian hukum, instrumen ini dapat sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariah. Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi Bappebti dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencerminkan upaya harmonisasi antara prinsip ekonomi Qur'ani dengan dinamika finansial modern. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan tafsir tematik maqashidi memberikan landasan teologis untuk menetapkan hukum cryptocurrency secara kontekstual, dengan mempertimbangkan maqashid asy-syari'ah sebagai koreksi terhadap penafsiran tekstual yang kaku
Pajak Pangan Pokok dalam UU HPP: Koreksi Teologis Melalui Interpretasi Ekonomi Qur’ani Mukhtar Yunus
Eshraq: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 3 (2025): September
Publisher : Eshraq: Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji penetapan hukum pembayaran pajak atas bahan pangan pokok di Indonesia melalui lensa interpretasi ekonomi Qur'ani dengan pendekatan tafsir tematik. Isu kontroversial mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako telah memunculkan perdebatan akademik dan publik yang signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi landasan teologis dan normatif dari perspektif Al-Qur'an mengenai pemungutan pajak terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Dengan menggunakan metode tafsir tematik (al-tafsir al-mawdu'i) yang menganalisis ayat-ayat ekonomi Qur'ani secara kolektif dan tematis, penelitian ini mengidentifikasi prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan pemenuhan hajat hidup orang banyak sebagai koreksi teologis terhadap kebijakan fiskal kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat Qur'ani yang berkaitan dengan distribusi kekayaan, zakat, dan kharaj memberikan kerangka etis yang menuntut adanya diferensiasi dalam pemungutan pajak berdasarkan kemampuan ekonomi (ability to pay) dan tingkat kebutuhan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi kebijakan perpajakan pangan yang mempertimbangkan prinsip maslahah dan maqashid asy-syari'ah sebagai koreksi terhadap pendekatan sekuler dalam regulasi perpajakan modern
Effectiveness of Law on the Implementation of District Government Policy Enrekang About Zakat Management Through the Payroll System Method Soalehuddin; Agus Muchsin; Rahmawati; Hannani; Mukhtar Yunus
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 3: July 2024 - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i3.4630

Abstract

The institution of zakat is one of the sources and resources that can be used to reduce poverty. Zakat, which is not at all an act of charity or a voluntary act with good intentions on the part of the giver, is an obligation on the person who pays it. It is the right of the people who need it. By giving zakat, a Muslim and Muslim woman means cleaning up their income and wealth. When the poor take it, they know that they bear no obligation to the giver. The aims and objectives of this research are to provide benefits both theoretically and practically theoretically, namely to enrich and develop the study of legal science in general and especially in Islamic science. Providing references for further researchers and additional library materials for anyone who needs them. Meanwhile, in practical terms, this is to be able to increase knowledge as well as one of the requirements for passing Master's studies and getting an MH degree. And it is hoped that they will be able to understand the legal position of online zakat from a fiqhi perspective. The results of this research show that Zakat is an obligatory worship for Muslims who have assets that meet the mandatory zakat requirements. If the management of zakat payments is carried out optimally, it can become a social instrument to overcome the problem of poverty and unequal income distribution in Indonesia. This means that zakat has a very fundamental meaning. Apart from being closely related to the divine aspect.