Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.477
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Varia Justicia Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL RECHTENS Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Dedikasi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Kanun: Jurnal Ilmu Hukum SASI Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Ahmad Rustan
Universitas Muhammadiyah Kendari
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Review Hasil Pemilihan Penyedia dalam Pengadaan Barang atau Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ersanda, Elsha; Rustan, Ahmad; Irwansyah, Irwansyah; Umar, Wahyudi
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3653

Abstract

The role of the Commitment Making Officer (PPK) is very important to ensure procurement objectives are achieved by reviewing the results of the selection of government procurement of goods and services so that the entire procurement process is carried out transparently, fairly and in accordance with applicable regulations. This research aims to analyze whether the process of reviewing election results in procurement process No. 15117081 carried out by PPK Southeast Sulawesi has complied with the principles of transparency, accountability and fairness in selecting tender winners based on LKPP Regulation No. 12 of 2021. The research method used is a legal research method with a statutory approach and case study. The results of the research show that the implementation of the review by the PPK in the aquo case is not in accordance with the provisions of LKPP regulation No.12 of 2021. The review should be carried out by the PKK only based on the Minutes of Election Results (BAHP) documents received, not providing field evidence or clarification to participants or other parties. The implication of these findings is that there is a potential violation of the principles of government procurement of goods and services which must be carried out transparently, fairly and in accordance with regulations.
Aspek Hukum Dalam Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Di Kota Kendari Fatmawati, Fatmawati; Rustan, Ahmad; Dirawati, Dirawati; Al Yusak, Fatwa
JURNAL RECHTENS Vol. 13 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v13i1.2732

Abstract

Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, mengalami pertumbuhan pesat yang memerlukan pengelolaan tata ruang yang efektif dan efisien. Namun, tantangan seperti pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, konflik kepentingan, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi menjadi hambatan dalam penegakan hukum tata ruang di Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam penegakan hukum terhadap tata ruang wilayah di Kota Kendari serta menganalisis upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir terdiri dari beberapa aspek yakni pertama, peraturan zonasi, system perizinan yang terintegrasi, hak kepemilikan tanah bagi masyarakat, aspek perlindungan terhadap, aspek penegakan hukum, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan. Keywords: Aspek Hukum, Pengendalian, Pemanfaatan, Ruang Abstract Kendari City as the capital of Southeast Sulawesi Province, is experiencing rapid growth which requires effective and efficient spatial management. However, challenges such as uncontrolled growth, conflicts of interest, and non-compliance with regulations are obstacles in enforcing spatial planning laws in Kendari City. This research aims to identify the main problems in law enforcement regarding regional spatial planning in Kendari City and analyze the efforts that have been made to overcome them. This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the legal aspects and control of space utilization in coastal areas consist of several aspects, namely first, zoning regulations, an integrated licensing system, land ownership rights for the community, protection aspects, law enforcement aspects, community involvement is very important in the policy making process. Keywords: Legal Aspects, Control, Utilization, Space REFERENCES Arisaputra, M. I. “Penguasaan tanah pantai dan wilayah pesisir di Indonesia”. Perspektif Hukum. 2015 Alfar, Muhammad, et al. "Maladministrasi Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." JURNAL RECHTENS 12.2 (2023): 257-272. Djunarsjah, Eka. “Tinjauan Aspek Hukum Tentang Bangunan Dan Instalasi Laut Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Sdgs”. 2020. Djuna, Kartika, J. Tjiptabudy, and S. Halmes Lekipiouw. "Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Terhadap Masalah Tata Ruang Kota Ambon." Jurnal Saniri 2.2 (2022): 13-21. Elsha Ersanda, Ahmad Rustan, and Wahyudi Umar, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Review Hasil Pemilihan Penyedia Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Oleh Pejabat Pembuat Komitmen” 5, no. 2 (2023): 1859–70, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3653 Fitri Hakim, “Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Teluk Kendari. Tesis Program Magister Manajemen Pembangunan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya”, (2017). Fainstein, Susan. "Spatial justice and planning." Justice Spatiale/Spatial Justice 1.1 (2009): 1-13. Hudah, Komsih, Ahmad Rustan, and Irwansyah Irwansyah. "Enigma of the Idea from Extending the Village Head Period: Orientation and Implications in a Constitutional Perspective." SASI 29.4 (2023): 740-754. Ilham, Arisaputra, Muhammad. “Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia”. Perspektif Hukum, Jurnal 15, No. 1 (2015). Jazuli, Ahmad. "Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6.2 (2017): 263-282. Junef, Muhar. "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410 (2021): 5632. Katiandagho, Febrianto Gabriello Owen. "Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." Lex Et Societatis 8.1 (2020) Riza Salman, Tebang Pilih Bisnis di Ruang Terbuka Hijau Teluk Kendari, 31 Maret 2023. https://www.ekuatorial.com/2022/05/tebang-pilih-bisnis-di-ruang terbuka-hijau-teluk-kendari Simamora, Janpatar, and Andrie Gusti Ari Sarjono. "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." Nommensen Journal of Legal Opinion (2022): 59-73. Sunyowati, Dina. “Penataan Ruang Laut Berdasarkan Integrated Coastal Management”. Penataan ruang, Jurnal 20, No. 3, (2008): 436. Sherlock Halmes Lekipiouw, 2012. Hukum Agraria Dalam Penataan dan Pengembangan Wilayah. https://fh.unpatti.ac.id/hukum-agraria-dalam-penataan-dan-pengembangan-wilayah/ Trinanda, Tommy Cahya, Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan, Matra Pembaruan, Jakarta Pusat, 2017, Hlm. 80 Surya, S. M., & Apriyandi, H. “Pemanfaatan Ruang Untuk Bangunan Resort Pariwisata Yang Berada Di Atas Laut Di Kepulauan Derawan”. Notary Journal, 1. Ubaidillah, Amri. “Penguasaan Tanah Reklamasi tanpa Alas Hak atas Tanah”. Lentera Hukum, Jurnal 5, No 1 (2018): 161-162. Wahyudi, Adi Imam, Luky Adrianto, and Syamsul Bahri Agus. "User Fee System Sebagai Bentuk Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Pesisir Teluk Kendari." JSIP (JURNAL SAINS DAN INOVASI PERIKANAN) (JOURNAL OF FISHERY SCIENCE AND INNOVATION) 7.2 (2023) Yanuari, Fira Saputri Yanuari, and Daffa Prangsi. "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang." Padjadjaran Law Review 8.2 (2020): 27-40.
Penggunaan Instrumen Amdal dalam Pengawasan Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Pengelolaan Limbah Industri Andi Nurfarah Aulia; Ahmad Rustan; Nur Nashriani Jufri; Adi Muliawansyah Malie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4221

Abstract

Kepatuhan hukum dalam pengelolaan limbah industri sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan AMDAL oleh pemerintah daerah sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan industri, serta peran korporasi dalam mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Penelitian ini digolongkan sebagai jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan hukum yakni pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan metode pendekatan kasus (case Approach) pada Industri pengolahan kelapa sawit PT. Jas Mulia di Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMDAL berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola dampak limbah industri. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi AMDAL masih ada, seperti pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang menjadi tanggung jawab korporasi dan pengawasan yang lemah dari instansi terkait. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban mereka dalam pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan AMDAL.
Prevention of budget leakage through law enforcement in the tax sector in Kendari City Tasmir; Ahmad Rustan; Rudi Iskandar Ichlas; Wahyudi Umar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.5853

Abstract

Research discussing the prevention of budget leakage through law enforcement in the tax sector is an effort to overcome the problem of budget leakage which is one of the main problems in the country's financial sector. The urgency of this research is to minimize state financial losses due to budget leakage and strengthen the integrity of the tax sector in Kendari City. To achieve the expected goals, researchers will adapt research procedures with mixed methods using several data collection techniques such as interviews, questionnaires, literature studies, and conducting focus group discussions (FGDs). In conducting this research, researchers must also pay attention to ethical aspects of research, such as data privacy and security, and maintain academic integrity. This study aims to identify the factors that cause budget leakage, as well as to evaluate the effectiveness of law enforcement in preventing budget leakage in the tax sector. Thus, this study is expected to provide appropriate recommendations to overcome the problem of budget leakage that occurs in the tax sector in Kendari City. The results of this study are expected to be policy recommendations that can help improve the effectiveness of law enforcement and prevent budget leakage in the tax sector in Kendari City. In addition, this research can also contribute to the development of science, especially in the fields of law and public finance.
Juridical Study of the 2024 Banjarbaru Regional Head Election Muh. Agus Alivia S M Nur; Ahmad Rustan; Irwansyah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6303

Abstract

The Direct Regional Head Election (Direct Regional Election) which will be held on November 27, 2024 is the embodiment of democratic values. The election of regional heads is an orientation of people's sovereignty which is a concept of a state that uses a democratic system like Indonesia. The people as holders of State sovereignty as stated in Article 1 paragraph 2 of the 1945 Constitution that the Sovereignty is in the hands of the people and is carried out according to the Constitution. The election of Regional Heads in Indonesia is a long political journey with various dynamics that occur between the interests of the political elite and the will of the people, the interests of the central and regional and the interests of businessmen and candidate pairs. In carrying out the Regional Head Election, it is carried out by an Independent Institution, namely the General Election Commission (KPU) which is the organizer in distributing people's sovereignty through Direct Regional Elections. The 2024 Regional Head Election will be held simultaneously throughout Indonesia, even though the regional elections have been completed, but some regions still have legal problems regarding the process or results of the simultaneous regional elections that have been carried out. Banjarbaru City, South Kalimantan Province is one of the areas that is the main issue of legal problems that result in alleged injustice and non-neutrality of the Banjarbaru City General Election Commission. This research is carried out by the Normative Juridical method, namely by examining the theories, concepts and legal principles and related regulations regarding the election of regional heads. From this study, it can be concluded that there have been legal problems regarding the rules for disqualification and re-printing of ballots regarding the Regional Head Election that occurred in Banjarbaru City.
Perbandingan Kebijakan Pengendalian Deforestasi dan Penegakan Hukum di Indonesia dan Australia Kisran Kisran; Ahmad Rustan; Rudi Iskandar Ichlas
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study comparatively analyzes deforestation control policies and law enforcement in Indonesia and Australia. The research uses normative juridical methods with legislative and comparative approaches, supported by secondary data on deforestation trends, regulatory instruments, and law enforcement practices in both countries. The analysis shows that Indonesia has a relatively comprehensive regulatory framework but faces serious obstacles at the level of implementation, including weak institutional coordination, inconsistent enforcement of sanctions, and the influence of economic interests in forest utilization. In contrast, Australia tends to rely on a combination of command-and-control instruments, market mechanisms, and a more stringent and transparent surveillance and sanctions system at the federal and state levels, thus providing a relatively stronger deterrent effect. This comparison reveals that differences in institutional design, quality of governance, and level of public participation contribute significantly to the effectiveness of deforestation control in each country. This article recommends strengthening cross-sectoral coordination, increasing the independence and capacity of law enforcement, and expanding public participation and oversight mechanisms as policy lessons that can be adapted to improve deforestation control in Indonesia
Telaah Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Desa Muh. Fadil; Ahmad Rustan; Multi Sri Asnani
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1703

Abstract

The simultaneous election of Village Heads (Pilkades) in South Konawe Regency on September 24, 2023 is crucial after the issuance of Law Number 3 of 2024. Although the Constitutional Court in Decision Number 92/PUU-XXII/2024 stated that the Regional Elections were in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the facts are contrary to Article 32 paragraph 1 of the Village Law regarding the notification of the end of the term of office of the village head. This research aims to analyze the Constitutional Court's considerations in case 92/PUU-XXII/2024 from the perspective of justice and the principle of the rule of law. This research employs a normative legal method, utilizing both a statutory approach and a case approach, with a focus on examining Article 118, letter e of Law Number 3 of 2024. The Constitutional Court judge's consideration that the Regional Elections in South Konawe were by the Village Law factually contradicted Article 32 paragraph 1 of Law Number 6 of 2014. A total of 94 village heads still have 7 months remaining in office and 2 other village heads 14 months when the election is held, even though the notice of term of office should have been made 6 months in advance. This makes the Constitutional Court's consideration juridically flawed and contrary to the principle of the rule of law, so that the applicant's application should be rejected.
Capacity Building of Lalowosula Village Community in Drafting Responsive and Participatory Village Regulation: Pengembangan Kapasistas Masyarakat Desa Lalowosula Dalam Penyusunan Produk Hukum yang Responsif dan Partisipatif Saldi, Winatri; Wahyudi Umar; Rustan, Ahmad; Hindi Asis, Patta
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.43194

Abstract

This community service program aims to enhance the legal drafting capacity of the community and village government of Lalowosula Village, East Kolaka Regency, focusing on the development of responsive and participatory local regulations. The low level of legal literacy, limited participation, and lack of access to regulatory information constitute the main challenges in village governance. The method applied in this program consists of five stages: preparation, socialization, legal counseling, technical training, and mentoring. The activity involved village officials, BPD members, and community legal awareness groups. The results show a significant increase in participants’ understanding of legal drafting techniques and community participation in formulating public policies. The program also successfully developed an interactive website that provides legal drafting guidelines and online administrative services for villagers living outside the region. The community expressed positive responses toward the training and indicated readiness to participate in future policymaking processes. This service program has contributed to strengthening legal awareness, improving policy quality, and promoting participatory village governance practices. This program offers a replicable model for integrating digital tools into village-level legal drafting and participatory governance in Indonesia. Abstrak Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah Desa Lalowosula, Kabupaten Kolaka Timur, dalam penyusunan produk hukum desa yang responsif dan partisipatif. Rendahnya literasi hukum, minimnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya akses informasi regulasi merupakan tantangan utama dalam tata kelola desa. Metode pengabdian dilakukan melalui lima tahapan: persiapan, sosialisasi, penyuluhan hukum, pelatihan teknis, dan pendampingan. Kegiatan melibatkan aparat desa, anggota BPD, serta kelompok keluarga sadar hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai teknik penyusunan peraturan desa serta meningkatnya partisipasi warga dalam merumuskan kebijakan publik. Program ini juga berhasil mengembangkan website interaktif yang menyediakan panduan penyusunan peraturan desa serta layanan administrasi online bagi warga yang tinggal di luar daerah. Masyarakat memberikan respon positif dan menunjukkan kesiapan untuk terlibat dalam proses legislasi desa. Program ini berkontribusi pada penguatan kesadaran hukum, peningkatan kualitas kebijakan desa, dan pengembangan praktik tata kelola desa yang partisipatif. Program ini menawarkan model yang dapat direplikasi untuk mengintegrasikan perangkat digital ke dalam penyusunan hukum tingkat desa dan tata kelola partisipatif di Indonesia.  
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA PASCA PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022 Muhammad Didid; Ahmad rustan; Fahmi Jambak
Jurnal Hukum to-ra : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/tora.v12i1.678

Abstract

Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 reaffirmed the Constitutional Court's (MK) authority to examine and resolve disputes over regional head election (Pilkada) results, despite the absence of a special election court. This decision sparked debate regarding the limits of the Constitutional Court's authority and its implications for the principles of separation of powers and legal certainty. This study aims to analyze the construction of the Constitutional Court's authority following Decision Number 85/PUU-XX/2022 and its implications for the Pilkada dispute resolution system in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results show that Decision Number 85/PUU-XX/2022 strengthens the Constitutional Court's role as guardian of the constitution, but also demonstrates a tendency to expand its authority, potentially giving rise to problems of legal certainty and the risk of judicial overreach. The novelty of this research lies in its critical analysis of the shifting role of the Constitutional Court in the post-2022 Pilkada regime and its proposed strengthening of the institutional design for a more constitutional Pilkada dispute resolution..
Analyzing the Presidential Power Constraints and the DPR Power Enhancement in the Indonesian 1945 Constitution: A Critical Approach Saepullah Saepullah; Rudy Iskandar Ichlas; Ahmad Rustan; Nur Nashriani Jufri
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.3596

Abstract

This study delves into an examination of how the 1945 Constitution establishes multiple constraints on the President's authority while bolstering the influence of the DPR (People's Consultative Assembly). The research aims to comprehensively analyze the scope of powers granted by the 1945 Constitution to both the President and the DPR. Employing a normative research methodology, this investigation reveals that the 1945 Constitution places specific limitations on the President while strengthening the authority of the DPR through various means. Notably, the Constitution imposes term limits solely on the President, not on the DPR. Although the President participates in the legislative process, certain restrictions apply, and certain powers are granted to the President as the head of state, but they necessitate the involvement of the DPR. In contrast, specific rights exclusively pertain to the DPR in support of its duties, without extending these same rights to the President. Such a scenario underscores the imperative of establishing a constitutional balance of power between the executive authority of the President and the legislative authority of the DPR.
Co-Authors Abdaud, Faisal Adi Muliawansyah Malie AGUS AGUS Al Yusak, Fatwa Alba, La Ode Andi Nurfarah Aulia Dirawati Dirawati Elvi Susanti Syam Ersanda, Elsha Fachmi Jambak Fachrur Razy Mahka Fadil Mas’ud Fahmi Jambak Fatmawati, Fatmawati Hargono Hargono Herman Herman Hudah, Komsih Ichlas, Rudy Iskandar Irwansyah Irwansyah Irwansyah Jefri Jefri Ju Lan Hsieh jufri, nur nashriany Kisran Kisran Malie, Adi Muliawansyah Masykuri Masykuri Ming-Hsi, Sung Muh. Agus Alivia S M Nur Muhammad Alfar Muhammad Didid Multi Sri Asnani Nashriani Jufri, Nur Nur Nashriani Jufri Patta Hindi Asis Rahman, Rofi Aulia Rizzal, Muhammad Saeful Rudi Iskandar Ichlas Rudy Iskandar Ichlas Saepullah Saepullah Saldi, Winatri Sudirman Sudirman Tasmir Wahyudi Umar Yensi Prasilia