Claim Missing Document
Check
Articles

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BATAK TOBA DI KOTA SEMARANG Yuan Yehezkiel; Amri Panahatan Sihotang; B. Rini Heryanti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8775

Abstract

Culture is a habit of a society that is steady (performed continuously), defended by his supporters. Habits are a reflection of the personality of a nation, he is the embodiment of the soul of the nation which continues to evolve in evolution from century to century. Some developments are fast and some are slow. No matter how fast the development, however, it is not revolutionary, it is always based on basic values that guide those who change, renew or eliminate some of these habits if the habits are no longer functional. This research wants to examine the position of girls in the Toba Batak culture. With this the researcher has a problem formulation, namely, what is the position of women in the Toba Batak customary inheritance law and what are the factors that influence the position of women in the Toba Batak customary inheritance law, this research method uses a descriptive analysis method which describes the results of the research according to the problems and objectives to be achieved and analyze it based on theory/expert opinion and applicable regulations Which has the result that daughters in the Batak Toba tradition do not get the right to inheritance because in the future the daughter will join her husband's family and will receive inheritance from her husband's family. But basically, daughters still get gifts or beautiful arians that parents give to their daughters, but what is given to girls is not as big as what boys get. AbstrakAdat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), diper-tahankan oleh pendukungnya. Kebiasaan merupa-kan cerminan kepribadian sesuatu bangsa, ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus- menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya ada yang cepat dan ada yang lambat. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner, selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka yang mengubah, memperbaharui atau meng- hilangkan sebagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi. Penelitian ini ingin meneliti tentang kedudukan anak Perempuan pada adat Batak Toba. Dengan ini peneliti memiliki rumusan masalah yaitu, bagaimana kedudukan Perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan apa saja faktor yang mempengaruhi kedudukan Perempuan dalam hukum waris adat batak toba, metode penelitian ini menggunkan metode deskriptif analisis yang menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menanalisisnya berdasarkan teori/ pendapat para ahli dan peraturan yang berlaku. Yang memiliki hasil bahawa anak Perempuan dalam adat Batak Toba tidak mendapatkan Hak atas warisan karena kedepannya anak peremmpuan akan ikut dengan keluarga suaminya dan akan mendapatkan warisan dari keluarga suaminya. Tetapi pada dasarnya anak Perempuan tetap mendapatkan hibah atau indah arian yang diberikan orang tua kepada anak perempuannya, tetapi apa yang diberikan kepada anak Perempuan ini jumlahnya tidak sebesar denga napa ang di dapatkan oleh anak laki – laki.
PENERAPAN PRINSIP KESETARAAN KONTRAKTUAL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN DI PESONA RENTAL MOBIL SEMARANG Fransiska Intan Cahyaningrum; B. Rini Heryanti; Dharu Triasih; Zaenal Arifin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9146

Abstract

Every human being carrying out activities in the economic sector, whether carrying out transactions or other business activities, usually begins with an agreement, one of which is a rental agreement. Lack of awareness of the rights and obligations between both parties causes several problems and agreements are not equal or balanced. This research aims to determine the application of the principle of contractual equality in vehicle rental agreements at Pesona Car Rental Semarang and the obstacles and solutions in implementing the principle of contractual equality in vehicle rental agreements at Pesona Car Rental Semarang. The research method used is sociological juridical research with analytical descriptive research specifications. The sampling technique in this research was non-random sampling using purpove sampling with data collection techniques using primary and secondary data, with qualitative data analysis. The results of the research show that the application of the principle of contractual equality at Pesona Car Rental Semarang is still not fully implemented due to several obstacles that can hinder its implementation, such as a lack of understanding of the terms and conditions of the agreement as well as violations committed by the lessee. Settlements or solutions that can be made as a result of violations committed by tenants can be done through litigation and non-litigation. The role of the principle of balance or equality in agreements, especially in vehicle rental agreements, is a very important component based on the will and awareness of both parties to carry out the vehicle rental agreement and comply with their respective rights and obligations. AbstrakSetiap manusia berkegiatan dalam bidang ekonomi, baik untuk melakukan transaksi atau kegiatan bisnis lainnya biasanya diawali dengan adanya perjanjian salah satunya perjanjian sewa menyewa. Kurangnya kesadaran hak dan kewajiban antara kedua belah pihak menyebabnya beberapa masalah dan perjanjian tidak setara atau seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kesetaraan kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang dan kendala serta solusi dalam penerapan prinsip kesetaraan kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis  dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non random sampling dengan cara purpove sampling dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder, dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kesetaraan kontraktual di Pesona Rental Mobil Semarang masih belum sepenuhnya dapat diterapkan dikarenakan beberapa kendala yang dapat menghambat penerapannya seperti kurangnya pemahaman mengenai syarat dan ketentuan perjanjian serta pelanggaran yang dilakukan dari pihak penyewa. Penyelesaian atau solusi yang dapat dilakukan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Peranan asas keseimbangan atau kesetaraan dalam perjanjian khususnya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan menjadi komponen yang sangat penting atas dasar kehendak dan kesadaran kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian dalam sewa menyewa kendaraan tersebut serta mematuhi hak dan kewajibannya masing-masing.
PENINGKATAN PEMAHAMAN ANAK PANTI ASUHAN BAITUSSALAM KOTA SEMARANG TERHADAP NILAI-NILAI KEBHINNEKAAN SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA BODY SHAMING tri mul yani; B Rini Heryanti
TEMATIK Vol. 1 No. 2 (2021): Juli
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tmt.v1i2.2977

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk dan sangat beragam. Keberagaman Negara Indonesia disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun dengan berkembanngnya zaman, di era digital sekarang ini, dijumpai pada dunia maya seperti media sosial Facebook, Instagram dan lain sebagainya, nilai kebhinnekaan ini dikoyak-koyak dengan perbuatan body shaming. Body shaming adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Perbuatan body shaming ini sangat marak sekali pada Tahun 2018 ini, kepolisian menangani sebanyak 966 kasus body shaming. Perlu diketahui juga bahwa 94 persen remaja putri telah mengalami body shaming, sementara remaja putra sebanyak 64 persen. Payung hukum body shaming adalah KUHP dan Undang-Undang ITE. Pelaku ataupun body shaming ini bisa terjadi kepada siapa saja, apalagi para remaja, sehingga kiranya mengingat pentingnya pemahaman mengenai body shaming   bagi remaja, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang Terhadap   Nilai-Nilai Kebhinnekaan Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Body Shaming. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang terhadap   nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana body shaming, menunjukkan adanya peningkatan 70% , itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari anak dari Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang mengenai pentingnya peningkatan   pemahaman mengenai nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana body shaming.Kata Kunci: peningkatan, pemahaman, nilai kebhinnekaan, body shaming, siswa