Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

PENDAMPINGAN DIGITALISASI UMKM PEMETAAN LOKASI GOOGLE MAPS DAN PEMBUATAN MEDIA PROMOSI MMT DI DESA BANARAN Lulu Ayu Afriyani; Yulian Dwi Nurwanti; Nourma Dewi; Anita Yahya; Ilyas Abdurrozaq; Della Safiyah; Mellnanursari
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i2.6448

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama di pedesaan. Namun, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital dan media promosi. Program Pengabdian Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Universitas Batik Islam (UNIBA) Surakarta di Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk mendampingi pelaku UMKM dalam proses digitalisasi usaha. Program ini berfokus pada dua kegiatan utama, yaitu pemetaan lokasi usaha melalui Google Maps dan pembuatan media promosi berupa MMT (spanduk). Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan tahapan identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa UMKM binaan berhasil menempatkan lokasi usahanya di Google Maps sehingga lebih mudah diakses oleh konsumen dan memperoleh media promosi yang sesuai dengan identitas usahanya. Program ini berkontribusi dalam meningkatkan visibilitas digital UMKM, memperkuat branding produk, dan memperluas potensi pasar. Namun, keberlanjutan program ini membutuhkan pendampingan lebih lanjut dan integrasi dengan platform digital yang lebih luas.
PROTECTION OF DIGITAL PRIVACY RIGHTS AS A HUMAN RIGHT AGAINST PERSONAL DATA MISUSE IN INDONESIA Faisal Fachri; Ariy Khaerudin; Nourma Dewi
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 3 (2026): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21853686

Abstract

The rapid development of information technology and internet usage has increased the risk of misuse of personal information in the digital space, in the form of data theft, dissemination, and utilization. This study aims to determine the form of protection of the right to privacy as a human right against misuse of personal data in Indonesia based on the Personal Data Protection Law. Using normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach, the study results show that the Personal Data Protection Law has provided a legal basis for the rights of personal data subjects, the obligations of data controllers, and administrative and criminal sanctions for personal data violations. However, the implementation of the Personal Data Protection Law still faces various obstacles, such as low public awareness, weak supervision, and the persistently high number of personal data leaks. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, law enforcement, and improve the digital literacy of the public to realize effective personal data protection in Indonesia.
Reorientasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku di Indonesia dalam mewujudkan Keadilan Kontraktual Berbasis Asas Proporsionalitas Suparwi Suparwi; Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Hanuring Ayu Ardhani Putri; Nourma Dewi; Adhy Nugraha
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 02 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 02 Tahun 2026 (Februari-Juli)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i02.1590

Abstract

The principle of freedom of contract, as stipulated in Article 1338 of the Civil Code, forms the legal foundation of contracts in Indonesia. In practice, the proliferation of standard-form contracts has led to this principle often being merely formal in nature, as one party lacks adequate opportunity to negotiate the contract’s terms. This study aims to analyze the shift in the meaning of the principle of freedom of contract in standard-form contracts and to formulate a reorientation model focused on contractual justice. The study employs a normative legal methodology using legislative, conceptual, and case-based approaches. The results of the study indicate that the application of the principle of freedom of contract in standard form contracts has shifted from the concept of absolute freedom toward a freedom limited by the principles of balance, good faith, and protection of the party with weaker bargaining power. Therefore, a reorientation of the principle of freedom of contract is necessary through the application of the principle of proportionality as an instrument to create contractual relationships that are fair, balanced, and provide legal certainty.
PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM WONOGIRI Alvian Muhammad Agil; Hanuring ayu; Nourma Dewi
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.115720

Abstract

Sexual violence against minors is one of the most serious and complex crimes in the Indonesian criminal justice system. The issue of sexual violence against minors is not only a legal issue but also  a  complex  and  multidimensional  social  problem.  A  more  comprehensive  approach  is needed,  integrating  legal,  social,  and  psychological  aspects.  This  research  is  an  empirical  legal study.  The  legal  process  for  child  sexual  violence  cases  in  Wonogiri  is  carried  out  in  an integrated  manner,  from  investigation  to  court  decision,  prioritizing  the  best  interests  of  the victim.  The  Women  and  Children  Protection  Unit  (PPA)  of  the  Wonogiri  Police  plays  an  active role  in  law  enforcement  while  providing  psychological  protection  and  coordinating  victim recovery  through  a  child-friendly  approach.  The  synergy  between  prosecutors  and  judges  in implementing  the  Child  Protection  Law  and  the  Child  Protection  and  Child  Protection  Law demonstrates  the police's commitment  to  realizing  justice  that  is  just, humane, and pro-child. Handling  child  sexual  violence  cases  in  Wonogiri  faces  complex  obstacles,  ranging  from psychological  trauma  to  social  stigma  and  limited  human  resources.  Therefore,  strengthening the protection system and strengthening the capacity of law enforcement is necessary. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN SATTAHTI POLRES WONOGIRI DALAM MANAJEMEN KEAMANAN DAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN PERKARA Mahendra Kusuma; Hanuring Ayu; Nourma Dewi
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.117784

Abstract

Pembuktian merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana karena menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana seseorang melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam proses tersebut, barang bukti sitaan perkara memiliki kedudukan penting sebagai sarana pembuktian yang harus dijaga keutuhan, keaslian, dan keabsahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres Wonogiri dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan perkara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus secara terbatas. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Sattahti Polres Wonogiri didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab tersebut meliputi aspek yuridis berupa penjagaan integritas barang bukti, aspek administratif berupa registrasi dan dokumentasi, aspek fisik berupa pengamanan dari kehilangan atau kerusakan, serta aspek pemeliharaan terhadap barang bukti yang mudah rusak. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kapasitas gudang, risiko depresiasi barang bukti, administrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta ancaman keamanan eksternal.Upaya yang diperlukan meliputi peningkatan sarana dan prasarana penyimpanan, penerapan sistem digitalisasi barang bukti, peningkatan kompetensi petugas, serta penguatan pengawasan internal dan koordinasi antarpenegak hukum. Dengan demikian, optimalisasi tanggung jawab hukum Sattahti menjadi penting guna menjamin keabsahan pembuktian, kepastian hukum, dan terwujudnya sistem peradilan pidana yang berintegritas.
Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Sertipikat Elektronik (E- Sertipikat) atas Tanah Wakaf dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia Lyta Wury Rahmawati; Nourma Dewi; Yulian Dwi Nurwanti
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 9 (2026): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i9.4433

Abstract

The digital transformation of land administration in Indonesia, including for waqf (endowment) land, has reached a significant milestone with the release of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (ATR/BPN) Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. The purpose of this study is to offer a legal analysis of the rules pertaining to electronic certificates (E-certificates) for waqf land and its consequences for the preservation of waqf assets and legal certainty. Both statutory and conceptual methods were used in a normative legal approach. The results of the study show that there is a strong legal basis for the integration of Ecertificates for waqf land, which harmonizes electronic land rules with Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. Although the system helps mitigate risks such as forgery, land disputes and physical document damage, its implementation still faces obstacles including limited digital infrastructure in remote areas, vulnerabilities during data migration and low digital literacy among. Nazhir (endowment administrators). Therefore, synergy between the Ministry of ATR/BPN and the Ministry of Religious Affairs, alongside continuous guidance for Nazhir, is essential to ensure legal certainty and the protection of waqf land in Indonesia.