Articles
STRATEGI CAMAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
Leo Amaltheus Laia;
Etin Indrayani;
Muh. Ilham
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.849 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v12i4.326
Penelitian ini memfokuskan untuk mendeskripsikan strategi Camat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, menganalisis permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Jatinangor, yaitu masih belum dikelola dengan baik, kurangnya sarana prasarana pendukung seperti tempat pembuangan sampah sementara, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Strategi Camat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan teori Strategi dalam pelaksanaan oleh Rangkuti (2014) serta melakukan analisis SWOT dan Litmus Test untuk menentukan Strategi. Penelitian ini menggunakan teori Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis data secara induktif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Camat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang masih belum berjalan dengan baik, maka dengan adanya kekuatan serta adanya peluang yang dimiliki oleh kecamatan Jatinangor dapat menjadi penunjang dalam mengatasi berbagai ancaman serta kelemahan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI JAWA BARAT
Jonathan Galant Dewandaru;
Muh. Ilham;
Romly Arsyad
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.219 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v13i1.378
Fokus dari penelitian ini adalah melihat strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN dalam Pemilu di Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan teori oleh George R. Terry terkait pengawasan serta melakukan analisis SWOT dan Litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pengawasan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN dalam Pemilu oleh Bawaslu belum berjalan optimal. Adanya pengawasan dan pengendalian secara langsung, namun ketersediaan sumber daya finansial, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang kompeten belum sepenuhnya dimiliki dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian ditentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan berdasarkan analisis SWOT dan Litmus test didapatkan isu sangat strategis antara lain: Meningkatkan komitmen bersama pemerintah dalam melaksanakan pengawasan keterlibatan ASN pada pemilihan umum, Melakukan pembinaan dan pencegahan dengan melakukan pembinaan terhadap para ASN, Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan pelanggaran Pemilu, Membuat rencana kebutuhan dan percepatan pelaksanaan pengawasan pelanggaran Pemilu, Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN pada pemilihan umum, mengoptimalkan penegakan hukum terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode etik yang diatur dalam Undang-Undang.
STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Vinsensius Fererius Payong;
Muh. Ilham;
Bambang Supriadi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.243 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v13i2.425
Penelitian ini terfokuskan pada Pengembangan sektor Perikanan tangkap dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Flores Timur, menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan sektor perikanan, dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah strategi yang baik dalam pengembangan sektor perikanan sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengembangan oleh Kusumastanto (2003) tentang Pengembangan perikanan yang memiliki 1 (satu) dimensi, yaitu Kebijakan mengembangkan perikanan tangkap: Subsidi BBM untuk nelayan, Regulasi perizinan operasi penangkapan ikan, Kebijakan terkait (Supporting), Advokasi dan diplomasi, Kebijakan pengembangan Terkait dukungan infrastruktur dan kebijakan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data Pendekatan yang digunakan dalam analisis data, yaitu analisis SWOT dan Litmus Test yang untuk menganalisis strategi yang dapat tepat dalam Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Flores Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Flores Timur belum dilakukan secara optimal. Karena masih memiliki beberapa kekurangan dalam proses pengembangan perikanan yang ada antara lain Aspek sumber daya ikan, Aspek Produksi, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Aspek sarana dan prasarana, Aspek Pemasaran dan Aspek Ekonomi. Saran dari penelitian ini, yaitu Mengingat potensi perikanan yang menjanjikan dan sumber anggaran pembiayaan pembangunan terkhusus (PAD) Kabupaten Flores Timur perlu adanya kebijakan yang direkomendasikan mengandung asumsi rasional komprehensif, maka kiranya beberapa alternatif kebijakan hendaknya dapat menjadi suatu rangkaian kegiatan/kebijakan yang satu sama lain akan mendukung dan melengkapi (sinergi). Karena hal tersebut tentunya akan lebih memberikan hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah daerah serta masyarakat nelayan di Kabupaten Flores Timur dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah saat ini.
IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI KELURAHAN DANGERAKKO KECAMATAN WARA KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN
Zakiah Jamaluddin;
Muh Ilham;
Udaya Madjid
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.725 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v13i2.438
Program Kampung KB merupakan usaha pemerintah bukan hanya dalam pengendalian penduduk namun juga peningkatan kualitas hidup melalui partisipasi masyarakat mulai dari wilayah perkampungan. Kota Palopo sebagai kota di Sulawesi Selatan dengan laju pertumbuhan tertinggi dan kota terpadat ketiga mencanangkan program tersebut di delapan lokasi, salah satunya ialah di Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui secara jelas implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Dangerakko melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan ditentukan melalui snowball sampling dengan Lurah Dangerakko sebagai informan kunci. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Dangerakko berjalan baik dilihat dari terpenuhinya indikator sumber daya yang memadai sebagai pelaksana program, pemahaman masyarakat sendiri atas peningkatan kualitas hidup yang menjadi tugas bersama bukan sekadar pemerintah, dan dukungan masyarakat atas keberhasilan program. Keterbukaan masyarakat dan tingkat partisipasi yang tinggi menjadi faktor pendukung keberhasilan program. Situasi pandemik Covid-19 menjadi hambatan yang menjadikan kegiatan pelatihan dan sosialisasi rutin terhenti. Upaya yang dilakukan agar program ini tetap berjalan adalah melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Gugus Tugas dan Lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan program yang adaptif dengan situasi pandemi.
EVALUASI PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
Agus Sulaiman Bolkiah;
Muh. Ilham;
Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.025 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v13i2.439
Besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki, sudah selayaknya dikembangkan agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan. Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana evaluasi program bidang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di dinas perikanan Kabupaten Pamekasan. Kemudian juga melihat strategi program yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat evaluasi program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan secara deskriptif. Data-data yang didapat dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden yang dipilih melalui snowball sampling, menelaah dokumen serta observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program bidang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di dinas perikanan Kabupaten Pamekasan masih banyak yang menjadi tugas besar bagi pemerintah daerah untuk menyukseskannya. Selain anggaran yang terbilang masih sedikit, akses informasi, pengadaan sarana dan prasarana yang terbilang masih sangat kurang memadai. Sedangkan, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pamekasan cenderung dari tahun ke tahun meningkat didapat oleh masyarakat nelayan. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dirasa sangat perlu untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Pamekasan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
Rizky Akbar;
Muh. Ilham;
Deti Mulyati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.624 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v13i2.445
Pola Karier dalam jabatan menjamin ketenangan kerja dengan mengacu kinerja pegawai yang dapat menentukan kariernya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Pola pembinaan PNS menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antar jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan pegawai dari awal pengangkatan sampai pensiun. Peneliti mengambil fokus pada implementasi kebijakan pola karier pada BKPSDM Kabupaten Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penempatan pegawai dengan adanya kebijakan pola karier, untuk mengetahui mengapa dan strategi apa saja yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif yang di dalamnya menggunakan teori implementasi Edward III dengan sumber data primer dan sekunder, serta menggambarkan implementasi kebijakan pola karier sehingga dapat dibuat strategi pelaksanaan pola karier dengan kondisi yang ada di BKPSDM Kabupaten Serang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pola karier pada BKPSDM Kabupaten Serang masih terdapat hal-hal menyimpang sehingga proses pola karier pegawai belum berjalan optimal. Kemudian strategi yang dilakukan di lingkungan internal dengan transparansi dan minimnya anggaran, sedangkan strategi yang dilakukan di lingkungan eksternal dengan regulasi yang jelas namun, belum adanya pilot project berskala nasional. Saran yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah khususnya BKPSDM Kabupaten Serang, yaitu optimalisasi kebijakan pola karier, peningkatan anggaran, regulasi yang jelas dan menjadikan BKPSDM sebagai pilot project berskala nasional.
Effects of Leadership, Organizational Culture & Competence on Procurement of Government Goods and Services at the Directorate of Prevention and Control of Direct Communicable Diseases of the Indonesian Republic Ministry of Health
Surya Pujoyono;
Bahrullah Akbar;
Aries Djaenuri;
Muh. Ilham
International Journal of Science and Society Vol 1 No 2 (2019): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.699 KB)
|
DOI: 10.54783/ijsoc.v1i2.20
The research objective is to determine the effect of leadership on government procurement of goods and services, organizational culture of government procurement of goods and services, competence on government procurement of goods and services, leadership influence through organizational culture on government procurement of goods and services, leadership influence through competence on procurement of goods and government services, and formulate new concepts from the results of the discussion of the effects of leadership, organizational culture, and competence on the procurement of government goods and services. The research sample of 104 respondents was taken fully / fully. Data collection in this research uses a literature study, a research questionnaire, and observation. Data analysis using SEM Analysis. The results found that leadership influences Organizational Culture, Leadership influences Competence, Organizational Culture influences Government Procurement of Goods and Services, Competence influences Government Procurement of Goods and Services, and Leadership influences Government Procurement of Goods and Services.
Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten
Muhammad Amri Alam;
Muh. Ilham;
Udaya Madjid
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.621
Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan mendalami strategi, dengan tujuan untuk menganalisa, mengetahui kendala-kendala serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Badan Pendapatan dalam meningkatkan pendapatan Daerah di Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan dengan deskriptif kualitatif dengan mengeksplorasi perilaku objek yang diteliti untuk menemukan gambaran yang mendalam tentang objek yang diteliti, dan teori dijadikan pendekatan terhadap masalah penelitian dengan sumber data primer dan data sekunder melalui analisis dokumentasi, wawancara mendalam dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, cek, ricek dan konfirmasi antara hasil analisis dokumentasi dengan hasil wawancara, serta melakukan analisis SWOT. Hasil penelitian tentang strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Provinsi Banten, yaitu Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pajak daerah selama ini belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis SWOT diketahui bahwa strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Banten berada pada posisi Kuadran S-O (Kekuatan/Strength dan Opportunity).
Pengembangan Pariwisata Pulau Sara Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
Fadly Valentino Sagemba;
Muh Ilham;
Dyah Poespita Ernawati
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1667
Sektor Pariwisata saat ini merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan pendapatan, baik bagi Negara maupun Daerah dimana objek wisata tersebut berada. Pulau Sara yang terletak di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu objek wisata yang memiliki potensi yang besar. Namun saat ini Pulau Sara masih belum dikembangkan secara optimal dan masih dihadapkan dengan berbagai masalah yang menghambat perkembangannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam agar Pariwisata Pulau Sara dapat dikembangkan dengan baik dan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan Pariwisata Pulau Sara saat ini serta mencari soluis yang paling tepat untuk mengembangkan pariwisata tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat pengembangan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan sumber data terbagi menjadi tiga yaitu: 1) Person, data yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan teknik Puposive Sampling dan Accidental Sampling. 2) Place. Data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. 3) Paper. Data yang diperoleh melalui analisis dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaud belum optimal karena terdapat beberapa faktor penghambat yang diantaranya meliputi faktor perencanaan, faktor lingkungan, faktor regulasi, dan faktor daerah perbatasan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan telah berupaya mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut namun belum mencapai hasil yang memuaskan. Akibatnya, pengembangan Pariwisata Pulau Sara belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Policy Implementation of Parking Implementation In Pekanbaru City, Riau Province
Yuliarso Yuliarso;
Ahmad Averus;
Muh. Ilham;
Dahyar Daraba
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 5 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59888/ajosh.v2i5.248
The aim of this research is to analyze the implementation of parking management policies in Pekanbaru City, the obstacles faced in implementing parking management policies in Pekanbaru City and the ideal and effective policy implementation model for parking management in Pekanbaru City. This research uses the policy implementation theory proposed by Smith which consists of idealized policy, target groups, implementing organization and environmental factors. The research method used is a qualitative approach with descriptive research type. The data analysis technique used is data reduction and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of local government policies in organizing parking in Pekanbaru City has gone well, this can be seen from: idealized policy, proper parking management in Pekanbaru City is able to support the existing transportation system, target groups, very closely related to taking decisions that involve many people, especially the community. implementing organizing, this difference in capacity and competency is one of the aspects that makes the implementation of this policy not optimal. Environmental factors, the obstacle for the Pekanbaru City Parking UPT is the lack of qualified human resources. Barriers to implementing parking policies in Pekanbaru City: commitment to service quality, quality of human resources for government officials and parking attendants, well-developed public communication.