Claim Missing Document
Check
Articles

Evaluasi Dampak Kebijakan Pengadaan Tanah Di Kota Surabaya (Studi Kasus : Desa Tambak Langon) Tobing, Sonya Agustina; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya di Desa Tambak Langon, Kecamatan Asemrowo. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pembangunan rumah pompa dan normalisasi sungai sebagai solusi penanggulangan banjir. Namun dalam pelaksanaannya, muncul beragam dampak sosial yang kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari warga terdampak, tokoh masyarakat, serta pihak dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik dari Samodra Wibawa yang mencakup empat dimensi utama: dampak terhadap individu, dampak terhadap organisasi, dampak terhadap masyarakat, serta dampak terhadap lembaga dan sistem sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat individu, warga mengalami tekanan psikis, kehilangan pekerjaan, serta ketidakpastian masa depan. Pada aspek organisasi, terjadi pelemahan fungsi RT/RW, disintegrasi organisasi sosial, dan hilangnya koordinasi antar lembaga lokal. Dampak terhadap masyarakat mencakup menurunnya kohesi sosial, ketimpangan informasi, ketidakadilan kompensasi, serta turunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, pada tataran lembaga dan sistem sosial, terjadi penurunan legitimasi pemerintah lokal, disfungsi sistem sosial warga, serta ketiadaan skema pemulihan sosial pasca relokasi. Dengan demikian peneliti memberikan rekomendasi dan saran pada dampak untuk individu, perlu disediakan layanan psikososial seperti konseling dan program trauma healing guna mengatasi tekanan psikis dan ketidakpastian masa depan, program pelatihan keterampilan dan bantuan pencarian kerja juga penting untuk mengurangi dampak kehilangan pekerjaan. Pada tingkat organisasi, penguatan fungi RT/RW harus menjadi prioritas dengan memberikan pelatihan dan dukungan agar mereka dapat kembali menjalankan peran koordinasi dan memfasilitasi komunikasi antarwarga serta antar lembaga lokal. Untuk masyarakat, perlu dibangun kembali kohesi sosial melalui kegiatan bersama dan transparansi informasi, serta memastikan kompensasi yang adil dan tepat waktu agar menumbuhkan rasa keadilan dan kepercayaan warga. Pada lembaga dan sistem sosial, pemerintah lokal harus meningkatkan legitimasi dengan melibatkan warga secara aktif dalam proses pengmbin keputusan dan perencanaanpasca relokasi. Selain itu, peru dirancang skema pemulihan sosial yang menyeluruh agar sistem sosial warga dapat berfungsi kembali dengan baik. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan pentingnya pendekatan partisipatif dan berkeadilan dalam kebijakan pengadaan tanah agar dampak negatif dapat diminimalisir. Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, pengadaan tanah, dampak sosial
Analisis Kualitas Layanan Program Sedudo (Sistem Elektronik Terpadu Desa Online) Dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk Romzi Abimanyu Qothrunnada; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan kualitas layanan publik melalui implementasi E-Government merupakan fokus utama, sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Presiden No. 01 Tahun 2014. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nganjuk mengimplementasikan program SEDUDO (Sistem Elektronik Terpadu Desa Online) sebagai upaya transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kualitas layanan elektronik SEDUDO berdasarkan pengalaman dan persepsi pengguna serta petugas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci (petugas teknis dan manajerial) serta informan pendukung (masyarakat pengguna), dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dengan kerangka dimensi e-SERVQUAL (Efisiensi, Reliabilitas, Ketanggapan, Jaminan, dan Empati). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Reliabilitas (keandalan sistem dan akurasi data) telah terwujud secara optimal. Namun, dimensi Ketanggapan dan Empati ditemukan sebagai tantangan utama, di mana pengguna sering mengeluhkan lambatnya respons petugas helpdesk daring dan kurangnya komunikasi personal dalam penanganan kendala. Disimpulkan, Program SEDUDO berhasil menciptakan layanan yang reliable, tetapi perlu penguatan pada aspek humanware (SDM) untuk mencapai kualitas layanan yang optimal dalam konteks pelayanan publik digital.
Studi Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa dalam Pengelolaan Program Bank Sampah Desa Jatidukuh, Kabupaten Mojokerto Nur Arisah; Agus Prastyawan
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan tata kelola lingkungan melalui program bank sampah. Namun, partisipasi masyarakat di Desa Jatidukuh, khususnya Dusun Seketi, mengalami penurunan setelah pergantian kepemimpinan, sehingga diperlukan kajian mengenai pola kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan kepemimpinan kepala desa berdasarkan empat indikator teori Path-Goal oleh Koontz, yaitu kepemimpinan pengarah, pendukung, partisipatif, dan berorientasi prestasi dalam pengelolaan bank sampah di Desa Jatidukuh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari sembilan narasumber, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun Seketi, Pendamping Lokal Desa Kecamatan Gondang, Ketua Pengelola Bank Sampah, dan tiga warga nasabah bank sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa telah membangun pola kerja partisipatif melalui koordinasi dengan perangkat desa, PKK, dan pengelola, namun belum berjalan optimal karena minimnya kehadiran langsung dan sosialisasi yang kurang maksimal. Kepala desa lebih menekankan perubahan perilaku masyarakat sebagai ukuran keberhasilan, meskipun masih ditemukan warga yang membuang sampah ke sungai. Secara keseluruhan, kepemimpinan kepala desa telah menciptakan dasar partisipasi dan tanggung jawab sosial, namun perlu diperkuat dengan keterlibatan langsung dan kebijakan kelembagaan yang lebih jelas.
Evaluasi Program Kader Surabaya Sehat (KSH) dalam Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS): Sintesis Literatur Sistematis Berbasis Model CIPP untuk Konteks Kecamatan Gunung Anyar Renantanda Shah Alam; Agus Prastyawan; Prasetyo Isbandono; Reza Rahmadian
Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/sehatrakyat.v5i1.6415

Abstract

The Surabaya Healthy Cadre Program is a community empowerment strategy that aims to improve Clean and Healthy Living Behaviors (PHBS) through the role of health cadres at the community level. Although this program has been widely implemented, a systematic policy evaluation is needed to assess the alignment between program objectives and achievements at the community level. This study aims to evaluate the Surabaya Healthy Cadre Program policy in improving PHBS in Gunung Anyar District using the CIPP (Context, Input, Process, Product) model through a Systematic Literature Review approach. The literature search process was conducted on various electronic databases following the PRISMA protocol, resulting in ten articles that met the inclusion criteria for in-depth analysis. The evaluation results showed that in terms of context, the program was relevant to community needs and in line with national health development policies. In terms of input, resources were considered adequate but still required capacity building for cadres through continuous training and operational support. In terms of process, program implementation proceeded according to plan, although there were variations in implementation quality between regions. In terms of product, the program showed a positive contribution to improving community PHBS, but efforts were still needed to improve the equity of outcomes, effectiveness, and sustainability of the program. These findings are expected to form the basis for evidence-based policy recommendations to strengthen public health programs.
EVALUASI KEBIJAKAN KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DISTRIK DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG Lombogia, Moritz Johanes; Sawir, Muhammad; Prastyawan, Agus
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan mengenai kedudukan dan tugas pokok distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat optimalisasi kinerjanya. Sebagai perangkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat, distrik memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan dan implementasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluasi kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok distrik belum berjalan secara optimal, terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan aksesibilitas, sumber daya, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, tantangan geografis yang ekstrem dan kondisi keamanan yang tidak stabil menjadi faktor krusial yang menurunkan efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini menyarankan penguatan kapasitas aparatur, perbaikan infrastruktur komunikasi dan transportasi, serta sinkronisasi program kerja untuk memastikan pemerataan kualitas pelayanan di seluruh wilayah distrik. Strategi khusus juga sangat diperlukan guna mengatasi kendala keamanan agar proses kepemerintahan tetap berjalan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat