Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.346
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Arena Hukum El-Mashlahah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Tribakti: jurnal pemikiran keIslaman Minda Baharu Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu AL-FALAH : Journal of Islamic Economics Journal Evidence Of Law Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah Syiah Kuala Law Journal Journal of Student Research Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Dialektika Politik West Science Law and Human Rights Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Erry Fitrya Primadhany
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Kebijakan Antidumping Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pasca Pandemi Primadhany, Erry Fitrya; Angraeni, Novita; Ihsan, Reza Noor; Rahman, Akmal Anshari
Journal of Student Research Vol. 2 No. 3 (2024): Mei: Journal of Student Research
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jsr.v2i3.2990

Abstract

Abstract. The global economy has faced a decline during the pandemic, leading to substantial barriers in international trade. Governments in various countries have implemented policies to protect their domestic markets, including measures to avoid dumping practices. Indonesia experienced instances of dumping practices during the pandemic. Therefore, it is crucial to review government policies as regulators to safeguard domestic products and promote economic growth post-pandemic while avoiding dumping accusations. This research adopts a normative approach with a legal research method of literature. The study employs a statutory approach and a conceptual approach to analyze the subject matter. The findings of this research indicate that antidumping policies are enshrined in various provisions, including Laws and Government Regulations governing the imposition of Antidumping Duties. To foster economic growth in the post-pandemic era, post-pandemic antidumping policies need to consider several aspects. The government should conduct a thorough analysis and evaluate the synchronization of international trade institutions with WTO and other countries oriented towards economic growth. Additionally, enhancing cooperation between stakeholders and institutions related to international trade, such as the KADI, is essential. The government can also take preventive measures by engaging in effective communication with exporters and importers to improve product quality and enhance their understanding of international trade, particularly concerning dumping practices. Keywords: International Trade Policy, Dumping Practices, Economic Growth, Post-Pandemic Era Abstrak. Ekonomi global telah mengalami penurunan selama pandemi, yang mengakibatkan hambatan substansial dalam perdagangan internasional. Pemerintah di berbagai negara telah menerapkan kebijakan untuk melindungi pasar domestik mereka, termasuk langkah-langkah untuk menghindari praktik dumping. Indonesia mengalami beberapa praktik dumping selama pandemi. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau kebijakan pemerintah sebagai regulator untuk melindungi produk dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi pascapandemi sambil menghindari tuduhan dumping. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan metode penelitian hukum berbasis literatur. Studi ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk menganalisis pokok permasalahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan antidumping diatur dalam berbagai ketentuan, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur pengenaan Bea Masuk Antidumping. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di era pascapandemi, kebijakan antidumping pascapandemi perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Pemerintah harus melakukan analisis mendalam dan mengevaluasi sinkronisasi lembaga perdagangan internasional dengan WTO dan negara-negara lain yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan dan lembaga terkait perdagangan internasional, seperti KADI, sangat penting. Pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah preventif dengan berkomunikasi efektif dengan eksportir dan importir untuk meningkatkan kualitas produk dan pemahaman mereka tentang perdagangan internasional, terutama mengenai praktik dumping. Kata kunci: Kebijakan Perdagangan Internasional, Praktik Dumping, Pertumbuhan Ekonomi, Masa Pascapandemi
IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL (STUDI PADA UMKM NON-MUSLIM KOTA PALANGKA RAYA) Sabran, Ahmad; Helim, Abdul; Primadhany, Erry Fitrya
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1 No 1 (2022): JISYAKU
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i1.4094

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh para pelaku usaha makanan nonmuslim yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Pendaftaran sertifikasi halal ini adalah kewajiban bagi pelaku usaha. Hal tersebut membuat para konsumen muslim ragu membeli makanan yang dijual pelaku usaha nonmuslim. Fokus penelitian ini adalah bagaimana realitas sertifikasi halal produk UMKM nonmuslim di Kota Palangka Raya? dan mengapa pengusaha UMKM nonmuslim tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH? Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha rumah makan yang pemiliknya nonmuslim. Data dalam penelitian ini dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris menggunakan pendekatan UU dan Socio Legal. Hasil dalam penelitian ini: Realitas sertifikasi halal pada rumah makan nonmuslim di Kota Palangka Raya sangat sedikit karena sosialisasi dari lembaga yang berwenang belum ada yang sampai kepada pengusaha rumah makan nonmuslim di Kota Palangka Raya, sehingga menyebabkan pengusaha rumah makan yang pemiliknya nonmuslim tidak mengetahui tentang UUJPH yang mewajibkan sertifikasi halal kemudian alasan pengusaha rumah makan tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH karena mereka tidak mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal dan juga biaya yang di keluarkan mahal rata-rata biaya untuk Kota Palangka Raya sebesar 3.500.000. hal tersebut memberatkan pengusaha ditambah lagi efek pandemic yang membuat pendapatan pengusaha mengalami penurunan.Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, dan Non-Muslim..
Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya Adlia, Syahida; Helim, Abdul; Primadhany, Erry Fitrya
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.694-707

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus tidak terpenuhinya pelaksanaan putusan hakim terkait nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak anak yang seharusnya dipenuhi masih sering terabaikan. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan putusan hakim, perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak, serta penyebab terjadinya keragaman pola pemenuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, mengetahui perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak, dan mengetahui faktor penyebab keragaman pola pemenuhan nafkah anak. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan tipe yuridis sosiologis melalui pendekatan socio-legal. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, keadilan, kepastian hukum, tindakan sosial, dan maq??id asy-syar?‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan hakim belum berjalan optimal dengan pola yang beragam, yaitu tidak dipenuhi, dipenuhi sebagian, atau dipenuhi sepenuhnya. Perlindungan hukum masih belum maksimal karena lemahnya upaya preventif dan tidak adanya sanksi yang tegas. Keragaman pola dipengaruhi oleh faktor ekonomi, komunikasi, dan rendahnya tanggung jawab orang tua
Consumer Perception of the Halalness of Skincare Products: Case Study in Palangka Raya City Nanda Putri; Erry Fitrya Primadhany; Ramadhani Alfin Habibie
Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 7 No. 4 (2025): All articles in this issue include authors from 3 countries of origin (Indonesi
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/kharaj.v7i4.8751

Abstract

This field research in Palangka Raya City revealed that consumer perceptions of the halalness of skincare products vary. Some consumers prioritize safety, skin suitability, and product popularity, while others are highly concerned with halalness as a form of religious observance and choose halal-certified products. The main factors influencing consumer choices are religious beliefs, the influence of family and friends, and the role of social media and influencers. Although halalness is not yet a priority for everyone, awareness of the importance of halal products continues to grow in the community. Data were collected through interviews with two consumers, two skincare sellers, and two religious scholars as informants. The aim was to understand the perceptions and factors influencing the choice of halal skincare products in Palangka Raya City. Semi-structured interviews were conducted directly with informants to freely express their views and experiences and obtain valid data regarding consumer perceptions and factors considered in choosing halal skincare products.  
Analysis Of Sharia Economic Law On Platet-Rich Plasma (PRP) Services In Beauty Clinics Mariani; Erry Fitrya Primadhany; Rabiatul Adawiyah; Tutik Aminah; Fathur Baldan Haramain
AL-FALAH : Journal of Islamic Economics Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/alfalah.v2i10.14643

Abstract

Purpose : This study aims to analyze the practice of Platelet-Rich Plasma (PRP) treatment in beauty clinics from the perspective of Sharia economic law. The research specifically examines how PRP services align with Islamic legal principles, particularly in relation to consumer protection, transparency, and ethical business practices in the beauty industry. Design/Method/Approach : The research employs a qualitative case study approach by conducting field observations and semi-structured interviews with practitioners and clients at Bening’s Beauty Clinic in Palangka Raya. The legal analysis is supported by the framework of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), Indonesian consumer protection law, and secondary literature on Islamic economic ethics. Findings : The results indicate that PRP services provide significant aesthetic benefits, yet their implementation raises issues regarding risk communication and informed consent. While the procedures meet medical standards, the lack of detailed disclosure on possible side effects and treatment limitations creates information asymmetry between providers and patients. From a Sharia perspective, this condition may conflict with the principles of akad yang sahih, gharar (uncertainty), and maslahah (public benefit). Strengthening transparency and consumer education is therefore essential to ensure compliance with Sharia economic law. Originality/Values : This study contributes to the growing discourse on Islamic law and contemporary health-beauty practices by offering a contextual analysis of PRP treatment within Sharia economic law. It highlights the need for an integrative model that harmonizes medical protocols, consumer rights, and Islamic ethical principles. The findings are valuable for policymakers, clinic management, and scholars in developing Sharia-compliant standards for beauty services.
Co-Authors Abdul Helim ADE RISNA SARI Adlia, Syahida Ali Murtadho Emzaed angelia, novita mayasari Angraeni, Novita Azizah Baihaki Baihaki Baihaki Cahyati Cahyati Elvi Soeradji Elvira Mulya Nalien Fathur Baldan Haramain Ihsan, Reza Noor Ika Agustina Imam Wahyudi Indriya Fathni Ira Meiyenti Jarkani, Baihaki laili wahyunita, laili Maimunah Mariani Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Norhadi munib munib Nanda Putri Noor Ihsan, Reza norwili norwili Novita Angraeni Novita Mayasari Angelia Nur Rizky Aulia Rahmah Pramuditya, Deli Rabiatul Adawiyah Rabiatul Adawiyah Rahman, Akmal Anshari Ramadhani Alfin Habibi Ramadhani Alfin Habibie Sabran, Ahmad Suttikornpadee, Tekun Syaikhu Syaikhu Tri Hidayati Tumija Tumija Tutik Aminah Yana Priyana Zainal Makrup