Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA INDONESIA-MALAYSIA DI KALIMANTAN Kurniati, Nia; Priyanta, Maret
Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.228 KB)

Abstract

Pengadaan tanah untuk menyelenggarakan pembangunan prasarana jaringan jalan di kawasan perbatasan darat Negara Indonesia-Malaysia di Kalimantan memberi kontribusi dukungan pertahanan dan keamanan negara, membuka keterisolasian wilayah, dan memberi aksesibilitas serta mobilitas bagi barang/jasa, dan orang. Pengadaan tanah menghadapi kendala akibat konflik norma diantara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif didasarkan pada data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, terkait pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Hasil Penelitian: Pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan jalan di kawasan perbatasan negara Indonesia-Malaysia di Kalimantan meliputi sebagian wilayah Kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional. Penerapan metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum terhadap ketentuan Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, melahirkan konsep perjanjian pinjam pakai sebagai dasar pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan jalan di kawasan perbatasan negara tersebut. Kesimpulan: Penerapan metode penemuan hukum menjadi “benang merah” atas penyelesaian konflik norma antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 melalui penegakkan hukum Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015. Pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan jalan di kawasan perbatasan negara Indonesia-Malaysia di Kalimantan yang meliputi penggunaan bagian wilayah Kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional bukan suatu keniscayaan.
IMPLIKASI PERUBAHAN PERUNTUKAN PRASARANA DAN SARANA TERHADAP PEMILIK RUMAH DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN Adhyatma, Sulaeman; Pujiwati, Yani; Priyanta, Maret
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan terhadap perumahan telah mengalami peningkatan, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat dunia, terutama pada masyarakat perkotaan, dimana populasi penduduknya sangat besar, sehingga memaksa pemerintah untuk berupaya memenuhi kebutuhan akan perumahan di tengah berbagai kendala seperti keterbatasan lahan perumahan. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu implikasi perubahan peruntukan prasarana dan sarana terhadap pemilik rumah yang mengalami kerugian di kawasan permukiman dan arah pengaturan peruntukan prasarana dan sarana di kawasan permukiman dalam mewujudkan lingkungan yang teratur, serasi dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yang menitikberatkan terhadap data sekunder yang difokuskan untuk mengkaji kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Analisis data yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif yakni memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasi perubahan peruntukan prasarana dan sarana terhadap pemilik rumah yang mengalami kerugian di kawasan permukiman yaitu terjadi eksklusifitas dalam pemanfaatan fasilitas tersebut, karena fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan public goods yang pemanfaatannya tidak dipungut biaya dan tidak boleh ada pihak yang dikecualikan dalam pemanfaatan fasilitas tersebut. Pemilik rumah dapat mengajukan tuntutan kepada pengembang perumahan untuk mendapatkan kompensasi akibat dari kerugian yang dialaminya. Arah pengaturan peruntukan prasarana dan sarana di kawasan permukiman dalam mewujudkan lingkungan yang teratur, serasi dan berkelanjutan adalah untuk mengawasi, mengendalikan dan memanfaatkan ruang, lahan serta sumber daya alam yang tersedia dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di kawasan permukiman, sehingga dapat menciptakan keteraturan dan keterpaduan antara lahan yang akan dibangun dengan persentase yang telah diatur.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN: IMPLIKASI PERUBAHAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Zulkarnain, Cut Sabina Anasya; Priyanta, Maret
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penataan ruang pasca perubahan UU Cipta Kerja mengangkat konsep baru atas perizinan berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar dapat mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha secara elektronik, melalui Sistem Informasi Geospesial Tataruang (GISTARU). Konsep ini secara baik dapat diterapkan di kawasan perkotaan dan kawasan industri yang telah memiliki RDTR sebagai kesiapan infrastruktur untuk dapat mengimplementasikan esensi perubahan konsep ini. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat terwujud melalui RDTR, sedangkan Kawasan Perdesaan hingga saat ini dalam perkembangannya tidak memiliki dokumen RDTR. Metode Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, bersifat deksriptif analitis dan analisis data secara kualitatif. Tahap Penulisan dilakukan dengan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya kedudukan dan mekanisme yang jelas terkait pendelegasian kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan ruang kawasan perdesaan yang belum memiliki RDTR pasca perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN INDRAMAYU DARI LIMBAH IKAN ASIN BERDASARKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Kholik, Saeful; Nurlinda, Ida; Muttaqin, Zainal; Priyanta, Maret
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran atau konsep perlindungan dan pemulihan kerusakan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu akibat pengelolaan limbah ikan asin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui peran serta masyarakat. Metode dalam penggunaan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan cara meneliti dari beberapa sumber bahan pustaka atau data skunder yang di jadikan bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara melakukan penelusuran kepada peraturan-peraturan atau litelatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di teliti. Permasalahan penecemaran wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) dari limbah industri ikan asin (B3) merupakan permasalahan yang tidak bisa di anggap biasa. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian maka dapat di kemukakan konsep 5 (lima) prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pemulihan pencemaran lingkungan dapat menerpakan 3 (tiga) pendekatan salah satunya adalah persamaan hak untuk berperan aktif.
PEMANFAATAN RUANG LAUT UNTUK EKOWISATA BERDASARKAN RULES IN-USE OSTROM DI KAWASAN KONSERVASI PULAU GILI MATRA Sidqi, Muhandis; Bengen, Dietriech Geoffrey; Priyanta, Maret; Anggraini, Eva
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2025): DESEMBER 2025
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/marina.v11i2.16650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekurangan dan kelemahan substansi peraturan terkait pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau (KKP) Gili Matra Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam konteks kelembagaan pengelola KKP untuk mendukung pengembangan ekowisata berkelanjutan. Penelitian dilakukan di KKP Gili Matra pada bulan Agustus 2024 dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pemanfaatan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan mendalam dengan aktor-aktor utama yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, sedangkan data sekunder diperoleh melalui analisis substansi tiga peraturan utama: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Keputusan menteri Kelautan dan Perikanan No. 34 Tahun 2022 tentang Penetapan KKP Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, serta Keputusan Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut No. 62 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan KKP Gili Matra Tahun 2023–2042. Analisis dilakukan menggunakan konsep rules-in-use dari Elinor Ostrom untuk menilai keselarasan antarperaturan dan efektivitas pengaturan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat ketidaksinkronan antara substansi peraturan pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan KKP Gili Matra, yang berdampak pada hambatan implementasi kegiatan ekowisata. Ketidaksinkronan tersebut disebabkan oleh lemahnya koordinasi dan penguatan kelembagaan antar-pemangku kepentingan, serta belum optimalnya integrasi antara regulasi dan kondisi sosial-ekologis masyarakat setempat.TITLE: MARINE SPATIAL UTILIZATION FOR ECOTOURISM BASED ON OSTROM’S RULES-IN USE IN GILI MATRA CONSERVATION AREAThis study aims to analyze the weaknesses and deficiencies in the substance of regulations governing marine spatial utilization and the management of the Gili Matra Island Conservation Area (KKP Gili Matra) in West Nusa Tenggara Province, within the context of institutional arrangements supporting sustainable ecotourism development. The research was conducted in the Gili Matra Conservation Area in August 2024, using a qualitative approach that combined primary and secondary data. Primary data were collected through semi-structured and in-depth interviews with key stakeholders involved in marine spatial utilization and conservation management, while secondary data were obtained through document analysis of three main regulations: the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 28 of 2021 on Marine Spatial Planning Implementation, the Ministerial Decree No. 34 of 2022 on the Establishment of the Gili Air, Gili Meno, and Gili Trawangan Conservation Area, and the Directorate General of Marine Spatial and Ocean Management Decree No. 62 of 2023 on the Management Plan of the Gili Matra Conservation Area 2023–2042. The analysis applied Elinor Ostrom’s rules-in-use framework to assess the coherence and institutional effectiveness of these regulations. The findings reveal inconsistencies between the regulatory frameworks of marine spatial utilization and conservation management, resulting in implementation challenges for ecotourism activities. These inconsistencies stem from weak institutional coordination among decision-makers and insufficient integration of regulatory instruments with local socio-ecological dynamics.
Application of the Precautionary Principle in Hazardous Waste Transportation: Environmental Law Study on Licensing and Supervision Systems Suryadi, Frisca Imanuel; Maret Priyanta; Nadia Astriani
JUSTISI Vol. 12 No. 1 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i1.4987

Abstract

This study aims to analyze the application of the principle of prudence in the legal system for the transportation of hazardous and toxic materials (B3) in Indonesia through a case study of the sodium hydroxide (NaOH-48) leak by CV. Yasindo Multi Pratama in West Bandung Regency. The method used in this study is the doctrinal legal method with a normative juridical approach, accompanied by an empirical case study of violations of technical permits, vehicle feasibility, and driver certification in the B3 transportation process. The novelty of this research lies in the integration of analysis between the principle of prudence as an environmental law principle and the technical transportation licensing system, which has not been studied in depth in the context of cross-sectoral supervision. The results of the study show that the application of the precautionary principle is still not effective because of its formalistic nature, which has prevented its systemic implementation. Furthermore, weak coordination between agencies, low compliance with regulations by business actors, and the absence of adequate preemptive mechanisms in the form of education and socialization are also factors that hinder the effectiveness of this principle. This study concludes that the effective application of the principle of prudence in the transportation of hazardous materials requires a reformulation of policies that emphasizes the integration of preemptive, preventive, and repressive measures, while affirming the multiple responsibilities of the government as the holder of the public protection mandate and business actors as the main subjects of the principle of strict liability.
Local Government Policy on The Impact of Climate Change in Coastal Regions Based on The Concept of Green Autonomy (Environmental Autonomy) Kholik, Saeful; Nurlinda, Ida; Muttaqin, Zainal; Priyanta, Maret; Jibril, Abubakar Muhammad
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 19 No. 2 (2025): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v19i2.40655

Abstract

The current centralized regime is preventing the implementation of climate change policy in line with the needs of affected regions. Consequently, many regions with distinctive coastal and small-island characteristics have been adversely affected by centralized policy largely due to a lack of regional government authority to establish climate change mitigation policy tailored to local needs. In this context, mitigation efforts based on green autonomy, namely the authority of regional government to establish climate change mitigation policy, are essential. Therefore, this research aims to identify the form of regional government policy addressing the impacts of climate change in coastal and small island regions, based on environmentally friendly autonomy. A doctrinal legal method was used with a descriptive-analytical approach, specifically a juridical-normative analysis that provides a descriptive analysis of regional government authority in climate change prevention. The results showed that the concept of climate change based on green autonomy emphasizes regional authority, independence, and independence in environmental management, particularly climate change efforts. This approach is operationalized by establishing cross-sectoral policy across structured and non-structured stages, starting with preparing coastal spatial plans consistent with regional interests without excluding national objectives. In conclusion, the concept of green autonomy offers a value contribution for government consideration in establishing climate change mitigation policy, and represents a new legal development for regional government in implementing concurrent authority matters.