Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.747
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Social Science Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Pelita Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora Jurnal Ilmiah Research Student Jurnal Pelita Pengabdian JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Joong-Ki JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Cendekia Ilmiah Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Trias Saputra
Universitas Pelita Bangsa
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Sosialisasi bahaya Bullying dan Pencegahannya di Kalangan Pelajar SMK Binamitra Cikarang Trias Saputra; Rahmiati Rahmiati; Indra Permana
Jurnal Pelita Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku bullying merupakan salah satu isu yang sering dibicarakan saat ini. Perilaku tersebut sering ditemukan di lingkungan yang tidak seharusnya seperti di sekolah dan keluarga. Perilaku bullying merupakan tindakan agresif atau kasar yang dapat menimbulkan konflik bagi pelaku dan korban. Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan suatu tindakan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan pencegahan bullying di lingkungan SMK Binamitra Cikarang, agar tidak melakukan tindakan bullying di lingkungan kota. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan memberikan materi berupa ceramah dan tanya jawab. Hasil dari kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa masyarakat sangat termotivasi dalam proses kegiatan dan dapat memahami materi serta informasi yang disampaikan oleh pemateri. Implikasi dari kegiatan ini adalah masyarakat menyadari dampak negatif dari perilaku bullying dan bertanggung jawab untuk mencegah perilaku tersebut dalam lingkungan sehari-hari
Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Pihak Ketiga dalam Pengajuan Pinjaman Online Adhe Clara Kusmiran; Trias Saputra
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.11659

Abstract

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan risiko berupa penyalahgunaan data pribadi, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), oleh pihak ketiga untuk mengajukan pinjaman tanpa persetujuan pemilik data. Kondisi ini mengakibatkan kerugian materiil, immateriil, psikologis, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan KTP dalam pengajuan pinjaman online berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melindungi data pribadi melalui pembentukan regulasi, pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat. Perlindungan hukum bagi korban diberikan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh pemulihan, penghentian penagihan, ganti rugi, dan perlindungan dari penyalahgunaan data pribadi. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih memerlukan penguatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan keamanan sistem elektronik guna meminimalkan penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman online.
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5804 K/PID.SUS/2024) Winda Pebrianti; Trias Saputra
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3055

Abstract

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum secara optimal sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis sehingga memerlukan pertimbangan hukum yang tepat oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024 serta kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, unsur-unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan. Putusan Mahkamah Agung telah menerapkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tepat sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap korban sekaligus mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM DAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL KESEPAKATAN PERDAMAIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SENGKETA TANAH WARIS Irfad Fazar Ramadhan; Trias Saputra
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 5 (2026): Oktober
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i5.12495

Abstract

Sengketa tanah waris merupakan konflik keperdataan keluarga yang sering kali bergeser ke ranah hukum pidana akibat adanya pelaporan terkait dugaan penyerobotan lahan atau pemalsuan dokumen. Implementasi Restorative Justice (RJ) oleh aparat penegak hukum hadir sebagai solusi humanis untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut demi memulihkan hubungan kekeluargaan. Namun, dalam praktiknya, kesepakatan damai yang dihasilkan melalui mekanisme RJ menyisakan permasalahan yuridis, khususnya terkait kepastian hukum dan daya paksa eksekusi atas hak keperdataan tanah yang disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kesepakatan perdamaian melalui Restorative Justice dalam sengketa tanah waris berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengkaji kekuatan eksekutorial dan kepastian hukum hasil kesepakatan tersebut apabila salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum kesepakatan perdamaian melalui Restorative Justice dalam sengketa tanah waris adalah sah secara keperdataan dan mengikat para pihak sebagai perjanjian di bawah tangan (dading) berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdata, di samping berfungsi sebagai dasar penghentian perkara pidana (SP3 atau SKP2). Kendati demikian, regulasi RJ yang ada saat ini masih sektoral dan terbatas pada aspek hukum pidana, sehingga memicu terjadinya legal gap dan ketidakpastian hukum terhadap penguasaan hak atas objek tanah. Selain itu, kesepakatan damai RJ yang dibuat secara sederhana tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan tidak dapat mengajukan eksekusi langsung melainkan harus menuntut ulang melalui gugatan wanprestasi ke pengadilan. Guna meminimalisasi sengketa ulang dan memberikan kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), hasil kesepakatan perdamaian RJ disarankan untuk diperkuat legalitasnya dengan dituangkan ke dalam akta notaris (akta autentik) atau diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disahkan menjadi Akta Perdamaian (Acta van Dading) berdasarkan Pasal 130 HIR.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU ATAS TINDAKAN PEMBERIAN SANKSI KEPADA SISWA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN Mahardika Ulia Ramadhan Harahap; Trias Saputra
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 5 (2026): Oktober
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i5.12559

Abstract

This study analyzes the legal protection afforded to the teaching profession in imposing disciplinary sanctions on students who violate school rules under Indonesian positive law. The issue arises from the tension between teachers' pedagogical authority to guide and discipline students and the state's obligation to protect children from violence. This normative legal research employs statutory, conceptual, case, comparative, and philosophical approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 20 of 2003 on the National Education System, Law Number 14 of 2005 on Teachers and Lecturers, Law Number 35 of 2014 on Child Protection, relevant implementing regulations, and Supreme Court Decision Number 1554 K/Pid/2013. The findings show that teachers are normatively entitled to legal protection in carrying out their professional duties, including educational guidance and discipline. Such authority, however, is not absolute. Sanctions must serve an educational purpose, be proportionate to the violation, respect students' dignity, and avoid physical or psychological suffering. Educational disciplinary measures cannot automatically be equated with violence. Conversely, physical abuse, humiliation, intimidation, threats, or degrading treatment may exceed professional authority and trigger legal consequences. Regulatory harmonization, clearer disciplinary guidelines, and effective preventive and repressive protection are therefore necessary to balance teachers' professional interests with children's rights
Co-Authors Adhe Clara Kusmiran Agung Anugrah Akbar Sayudi Ali Masyhar Anggreany Haryani Putri Anis Widyawati Apriyanto Apriyanto Ferri Cahyana Husein Manalu Ickbal Hofifi Bairuroh Ida Wahyumah Ika Juhriati Indra Permana Indri Cahyani Sinaga Irfad Fazar Ramadhan Joddy Mulya Setya Putra Mahardika Ulia Ramadhan Harahap Muhammad Luthfi Radian Muhammad Sobih Novitria Haryani Nurhafni Rafid Ibrahim Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Sarman Sarman Septiayu Restu Wulandari Sifa Mulya Nurani Solikhin Solikhin titin12 titin12 Triana Apriyanita Vivi Neiska Hendriana Winda Pebrianti Yayu Siti Rahayu Yudha Adi Nugraha Yulius Andriyanto